Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: a. pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; b. piutang adalah piutang dagang yang timbul karena penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; c. pihak yang terpungut dalam hal terjadi kesalahan pemungutan pajak adalah pembeli barang atau penerima jasa, atau pihak yang memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar Daerah Pabean; d. persediaan Barang Kena Pajak adalah persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, persediaan barang dalam proses, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi; e. Pedagang Eceran adalah Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut

tidak bertindak sebagai penyalur kepada Pedagang lainnya;

menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dari rumah ke rumah;

menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut;

• melakukan… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
• melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri Barang Kena Pajak yang dibelinya.

(1) Dalam rangka pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor I1 Tahun 1994, adalah Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak. (2) Dalam rangka pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian bentuk usaha lainnya sebagainiana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor I 1 Tahun 1994, adalah bentuk usaha kerjasama operasi. (3) Saat... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• (3) Saat pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah: 1. Barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung, dari sumbernya; 2. Barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan, atau penangkaran, yang diambil langsung dari sumbernya; 3. Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung dari sumbernya; 4. Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya; 5. Barang-… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

5. Barang-barang kebutuhan pokok;
6. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
7. Listrik, kecuali listrik untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt;
8. Saham, obligasi, dan surat-surat berharga sejenisnya;
9. Air bersih yang disalurkan melalui pipa.

Barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung, dári sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi: 1. Barang hasil pertanian: a. Hasil tanaman pertanian padi-padian seperti padi sawah, padi gogo, dan sejenisnya; b. Hasil tanaman pertanian palawija umbi-umbian seperti talas, ubi kayu, ubi jalar, dan sejenisnya; c. Hasil tanaman pertanian kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang hijau, kedelai, kacang polong, dan sejenisnya; d. Hasil tanaman pertanian biji-bijian seperti jagung, shorgum/cantel, gandum, dan sejenisnya; e. Hasil tanaman pertanian sayur-sayuran seperti kubis, wortel, lobak, bawang merah, bawang putih, kacang panjang, petai, labu, tomat, ketimun, dan sejenisnya; f. Hasil… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• f. Hasil tanaman pertanian buah-buahan seperti rambutan, jeruk, duku, pepaya, pisang, semangka, dan sejenisnya; g. Hasil tanaman pertanian tanaman hias seperti bunga anggrek, mawar, melati, suplier, palem, dan sejenisnya; h. Hasil tanaman pertanian lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf g.

2. Barang hasil perkebunan: a. Hasil tanaman perkebunan yang berupa buah seperti kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, lada, pala, panili, kapuk, dan sejenisnya; b. Hasil tanaman perkebunan yang berupa bunga seperti cengkih, bunga matahari, kenanga, dan sejenisnya; c. Hasil tanaman perkebunan yang berupa daun seperti tembakau, teh, nilam, sereh wangi, kayu putih, agave, rumput gajah, murbai, dan sejenisnya; d. Hasil tanaman perkebunan yang berupa getah seperti karet, kemenyan, dan sejenisnya; e. Hasil tanaman. perkebunan yang berupa kulit seperti kina, kayu manis, soga, dan sejenisnya; f. Hasil tanaman perkebunan yang berupa batang seperti tebu, rosela, rami, yute, dan sejenisnya; g. Hasil tanaman perkebunan yang berupa rimpang seperti jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan sejenisnya; h. Hasil tanaman perkebunan yang berupa akar seperti akar wangi, kelembak, dan sejenisnya; i. Hasil tanaman perkebunan lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf h.
3. Barang… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

3. Barang hasil kehutanan: a. Hasil hutan kayu seperti jati, pinus, mahoni, sonokeling, jeunjing, cendana, akasia, ekaliptus, kamper, borneo, meranti, keruing, ramin, dan sejenisnya; b. Hasil hutan bukan kayu seperti rotan, bambu, damar, jelutung, sarang burung walet, akar-akaran, dan sejenisnya; c. Hasil hutan lainnya yang belum termasuk pada huruf a dan huruf b.
4. Hasil penyemaian, pembibitan, pembenihan, dari barang pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan, atau penagkaran, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi: 1. Barang hasil peternakan: a. Hasil pembibitan dan budidaya ternak besar seperti sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, dan sejenisnya; b. Hasil pembibitan dan budidaya ternak kecil seperti kambing potong,kambing perah, domba, babi, dan sejenisnya; c. Hasil pembibitan dan budidaya aneka ternak seperti kelinci, lebah, ulat sutera, ular, anjing, kucing, dan sejenisnya; d. Hasil pembibitan dan budidaya ternak unggas seperti ayam, itik, burung puyuh, burung merpati, kalkun, entok, dan sejenisnya, serta telur yang dihasilkannya; e. Hasil… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• e. Hasil pembibitan dan budidaya ternak lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf d.

2. Barang hasil perburuan, penangkapan, dan penangkaran: a. Hasil perburuan/penangkapan satwa liar; b. Hasil penangkaran satwa liar.

Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi: 1. Hasil perikanan laut: a. Hasil penangkapan/pengambilan biota laut seperti ikan tuna, ikan cakalang, ikan hiu, udang laut, kepiting, ikan hias laut, kerang, rumput laut, tanaman hias laut, dan sejenisnya; b. Hasil penangkapan/pengambilan benih biota laut seperti benih ikan, nener, benih kepiting, dan sejenisnya; c. Hasil budidaya/pembenihan biota laut seperti ikan, kerang mutiara, penyu, teripang, rumput laut, tanaman hias laut, dan sejenisnya; d. Hasil penangkapan/pengambilan/budidaya/pembenihan biota laut lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf c. 2. Hasil perikanan darat: a. Hasil penangkapan/pengambilan/budidaya/pembenihan biota air tawar seperti ikan mas, gurame, belida, lele, patin, siput, kura-kura, katak, buaya, belut, ikan hias, dan sejenisnya; b. Hasil… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• b. Hasil penangkapan/pengambilan/budidaya/pembenihan biota air payau seperti ikan bandeng, udang, kakap putih, kepiting, dan sejenisnya; c. Hasil penangkapan/pengambilan/budidaya/pembenihan biota air tawar lainnya atau air payau lainnya yang belum termasuk pada huruf a dan huruf b.

Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; meliputi: 1. minyak mentah; 2. gas bumi; 3. pasir dan kerikil; 4. barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya.

Barang-barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi: 1. beras dan gabah; 2. jagung; 3. sagu; 4. kedelai; 5. garam baik yang beriodium maupun yang tidak beriodium. Pasal 9… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah: 1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik; 2. Jasa di bidang pelayanan sosial; 3. Jasa di bidang pengiriman surat; 4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi; 5. Jasa di bidang keagamaan; 6. Jasa di bidang pendidikan; 7. Jasa di bidang kesenian; 8. Jasa di bidang penyiaran; 9. Jasa di bidang angkutan umum; 10. Jasa di bidang tenaga kerja; 11. Jasa di bidang perhotelan; 12. Jasa di bidang telekomunikasi.

Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi: 1. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; 2. Jas dokter hewan; 3. Jasa ahli kesehatan seperti akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, fisioterapi, dan sejenisnya; 4. Jasa… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

4. Jasa kebidanan, dukun bayi, dan sejenisnya;
5. Jasa paramedis, perawat, dan sejenisnya; 6. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, sanatorium, dan sejenisnya.

Jasa pemadam kebakaran termasuk jasa pelayanan sosial, kecuali apabila dalam melakukan pemadaman kebakaran tersebut penyelanggara pemadam kebakaran memperoleh penggantian atau imbalan tertentu sesuai yang diperjanjikan, contoh jasa pemadam kebakaran ladang minyak yang diusahakan oleh Pengusaha pemadam kebakaran. Jasa dibidang olah raga yang tidak bersifat komersial, misalnya jasa pelatihan olah raga yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi olah raga yang tergabung dalam KONI kepada anggota-anggotanya. Dalam hal suatu organisasi olah raga mengontrak pelatih atau pemain olah raga profesional, maka pelatih atau pemain tersebut melakukan penyerahan di bidang jasa olah raga yang bersifat komersial.

Jasa di bidang pengiriman surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi: 1. Jasa pengiriman surat; 2. Jasa pengiriman uang, jasa penyimpanan dan pembayaran uang, dan jasa pelayanan penjualan benda-benda pos dan meterai; 3. Jasa lainnya yang dilakukan oleh Perum Pos dan Giro. Pasal 13… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Jasa di bidang perbankan yang tidak dikenakan pajak adalah jasa perbankan yang menurut ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat dilakukan oleh semua jenis bank dan tidak diperkenankan dilakukan oleh lembaga usaha lainnya selain bank. Oleh karena itu, jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), dan jasa anjak piutang, meskipun dilakukan oleh bank merupakan jasa dikenakan pajak karena jasa tersebut dapat dilakukan oleh lembaga usaha lainnya selain bank.

Jasa di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi: 1. Jasa pelayanan rumah-rumah ibadah; 2. Jasa pemberian khotbah atau dakwah; 3. Jasa lainnya di bidang keagamaan.

Yang termasuk jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah adalah :

jasa penyelenggaraan pendidikan umum seperti TK, SD, SMP, dan SMA;

jasa penyelenggaraan pendidikan kejuruan seperti STM, SMEA;

jasa penyelenggaraan pendidikan luar biasa seperti SLB;

jasa penyelenggaraan pendidikan kedinasan seperti Diklat Pegawai;

jasa penyelenggaraan pendidikan keagamaan seperti madrasah, pesantren, seminari;

jasa… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• jasa penyelenggaraan pendidikan akademik seperti Universitas, Akademi, Institut;
• jasa penyelenggaraan pendidikan profesional seperti pendidikan Magister Manajemen. Yang termasuk jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah adalah kursus-kursus misalnya kursus menjahit, kursus montir dan sebagainya.

Jasa di bidang kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.

Jasa di bidang penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah jasa penyiaran radio dan televisi baik yang dilakukan oleh instansi Pemerintah maupun. swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial. Jasa di bidang angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi 1. Jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, maupun di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh swasta; 2. Jasa angkutan udara luar negeri, termasuk di dalamnya jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tersebut.

Cukup jelas

Jasa di bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi: 1. Jasa… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

1. Jasa tenaga kerja;
2. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut;
3. Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.

Jasa di bidang perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi: 1. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; 2. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

Jasa di bidang telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi: 1. Jasa telepon umum coin-box; 2. Jasa telegram.

(1) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 10% (sepuluhpersen), adalah : a. kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya atau tidak, diberi aroma atau tidak, diberi rasa atau tidak, mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian, cocoa, atau tidak, yoghurt, kephir, whey, keju, mentega atau lemak atau minyak yang diperoleh dari susu, yang dibotolkan/dikemas; b. air buah dan air sayuran, yang belum meragi dan tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, serta dibotolkan/dikemas; c. minuman yang tidak mengandung alkohol, mengandúng tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, yang dibotolkan/dikemas, serta air soda yang dibotolkan/dikemas; d. wangi-wangian, produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, tangan, kaki, dan rambut, serta preparat rias lainnya; e. alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, mesin jual barang otomatis termasuk mesin penukar uang, dan pesawat penerima siaran televisi; f. hunian... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• f. hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya. (2) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 20 % (dua puluh persen), adalah: a. semuajenis permadani selain yang termasuk dalamayat (3); b. barang saniter dan perlengkapannya, kecuali yang terbuat dari plastik, seng, atau semen; c. alat fotografi, alat sinematografi, alat optik, alat perekam suara atau gambar, alat reproduksi suara atau gambar, media rekam, pesawat penerima dan pengirim suara, pesawat penerima siaran televisi dan bagiannya selain yang termasuk dalam ayat (1); d. mesin pengatur suhu udara, pesawat pendingin dan pesawat pemanas selain yang termasuk dalam ayat (1), mesin seterika, mesin cuci, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, pesawat cukur dan pesawat pangkas rambut serta instrumen musik; e. alat-alat olah raga tertentu, dan untuk permainan, selain yang termasuk dalam ayat (3), kecuali yang dibuat di dalam negeri; (3) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 35 % (tiga puluh lima persen), kecuali yang ditetapkan dalam ayat (I) dan ayat (2), adalah: a. minuman yang mengandung alkohol; b. barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kulit atau kulit tiruan, kecuali yang dibuat di dalam negeri; c. permadani yang dibuat dari jenis bahan tertentu; d. semua... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
• d. semua jenis alas kaki, kecuali yang dibuat di dalam negeri; e. barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kristal, batu pualam, granit dan/atau onnyx; f. barang-barang pecah belah kecuali yang dibuat di dalam negeri; g. barang-barang yang terbuat dari keramik, kecuali yang dibuat didalam negeri; h. barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia dan/atau batu mulia dan/atau mutiara, atau campuran dari padanya, kecuali yang dibuat di dalam negeri; i. pesawat udara kecuali yang digunakan untuk keperluan negara dan angkutan umum; j. kapal pesiar, bahtera dan kendaraan air tertentu, kecuali untuk keperluan negara dan angkutan umum; k. peralatan dan perlengkapan olahraga golf, power boating, gantole dan terbang layang, menyelam; l. senjata api, senjata angin dan gas beserta peralatannya, kecuali untuk keperluan negara; m.barang-barang perabot rumah tangga dan kantor, kecuali yang dibuat di dalam negeri; n. perlengkapan untuk permainan dalam ruangan, di atas meja dan dalam taman hiburan untuk orang dewasa dan kanak-kanak. (4) Macam dan jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang termasuk dalam kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pasal 23… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(1) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20 % (dua puluh persen), adalah: a. kendaraan bermotor beroda dua dengan motor penggerak yang isi silindernya 250 cc atau kurang, kecuali yang dibuat di dalam negeri atau yang digunakan untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI serta untuk tujuan protokoler kenegaraan; b. kendaraan bermotor jenis sedan dan station wagon dengan motor penggerak yang isi silindernya 1600cc atau kurang dan jip, yang dibuat di dalam negeri dengan kandungan lokal lebih dari 60 % (enam puluh persen), serta kombi, minibus, van, dan pick up yang memakai bahan bakar bensin, kecuali untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum atau angkutan barang, untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI, dan untuk tujuan protokoler kenegaraan. (2) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen), adalah kendaraan bermotor jenis kombi, minibus, van, dan pick up yang memakai bahan bakar solar, kecuali untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum atau angkutan barang, untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI, dan untuk tujuan protokoler kenegaraan. (3) Kelompok... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• (3) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 35 % (tiga puluh lima persen), adalah: a. kendaraan bermotor beroda dua dengan motor penggerak yang isi silindernya lebih dari 250cc, kecuali yang digunakan untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI serta untuk tujuan protokoler kenegaraan; b. kendaraan jenis bus, kecuali yang dibuat di dalam negéri, atau yang digunakan untuk kendaraan tahanan, kendaraan untuk angkutan umum, untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI serta untuk tujuan protokoler kenegaraan; c. kendaraan bermotor jenis sedan, station wagon, dan jip selain yang sudah termasuk dalam ayat (1) huruf b, serta mobil balap dan caravan, kecuali yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI, dan untuk tujuan protokoler kenegaraan. (2) Apabila ketentuañ sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) tidak dipenuhi, maka jumlah harga yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian tertulis tersebut dianggap sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Pasal 27… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas

Cukup jelas Pasal 26… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ayat (1) Dalam pembuatan suatu kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, dapat dibuat seperti çontoh sebagai berikut : Harga Kontrak (sebagai Dasar Pengenaan Pajak) = Rp 100.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai 10% = Rp 10.000.000,00 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah misalnya dengan tarif 20 % = Rp 20.000.000,00

Jumlah seluruhnya = Rp 130.000.000,00 atau dalam pembuatan kontrak atau perjanjian tertulis tersebut cukup disebutkan bahwa dalam harga kontrak sebesar Rp 130.000.000,00 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (sebesar 10 % ) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (sebesar 20%). Ayat (2) Apabila pada contoh dalam ayat (1) tersebut tidak disebutkan secara terinci mengenai harga kontrak (sebagai Dasar Pengenaan Pajak), Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang atau dalam kontrak tidak disebutkan secara tegas bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sudah termasuk dalam harga kontrak, maka penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak = Rp 130.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai 10% = Rp 13.000.000,00 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 20% = Rp 26.000.000,00

Jumlah seluruhnya = Rp 169.000.000,00 Pasal 27… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(1) Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai telah menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah 10/110 dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. (2) Dalam hal atas penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga terutang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan telah menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak, maka cara penghitungan pajaknya menjadi sebagai berikut: a. Pajak Pertambahan Nilai = ------X harga atau pembayaran atas penyerahan Barang 110+t Kena Pajak; b. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah = t ------ X harga atau pembayaran atas penyerahan Barang 110+t Kena Pajak; t = besaran tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. (3) Apabila... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajiban pemungutan pajak, maka besarnya Dasar Pengenaan Pajak ditetapkan sebesar Harga Jual, atau Penggantian, atau Nilai Lain yang diketemukan dalam pemeriksaan sehingga besarnya pajak yang terutang dihitung sebesar tarif dikalikan Dasar Pengenaan Pajak tersebut. (4) Pengusaha yang seharusnya melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka besarnya pajak yang terutang dihitung sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(1) Penghapusan piutang tidak mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian pajak yang telah dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual atau Pengusaha Kena Pajak pemberi jasa, dan tidak mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian pajak yang telah dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli atau Pengusaha Kena Pajak penerima jasa. (2) Atas Barang Kena Pajak yang musnah atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi baik karena bencana alam ataupun karena sebab lain di luar kekuasaan Pengusaha Kena Pajak, tidak mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian pajak yang telah dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya untuk perolehan Barang Kena Pajak yang musnah atau rusak tersebut. (3) Dalam... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• (3) Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan pajak dan pajak yang salah dipungut tersebut telah dilaporkan, maka Pengusaha Kena Pajak yang memungut pajak tersebut tidak dapat meminta kembali pajak yang salah dipungut. (4) Pajak yang salah dipungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diminta kembali óleh pihak yang terpungut, sepanjang belum dikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya.

(1) Atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, Dasar Pengenaan Pajak dihitung berdasarkan Harga Jual. (2) Atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan persediaan Barang Kena Pajak, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, serta atas pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma, Dasar Pengenaan Pajak dihitung berdasarkan Nilai Lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (3) Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran dalam menghitung pajak yang terutang dapat memilih Nilai Lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Dasar Pengenaan Pajak. (4) Penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang yang berkedudukan sebagai Pedagang Eceran yang memilih untuk menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak diperlakukan sebagai penjualan eceran biasa. Pasal 30… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena, Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut pada saat pembayaran oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

(1) Apabila pembayaran atau Harga Jual atau Penggantian dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing, maka penghitungan besarnya pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak. (2) Dalam hal pembayaran atau Harga Jual atau Penggantian yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 16A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah depgan Undangundang Nomor 11 Tahun 1994 mempergunakan mata uang asing, maka besarnya pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan pada saat dilakukan pembayaran oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Ayat ( 1 ) Tempat pengkreditan Pajak Masukan adalah di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Faktur Pajak yang menjadi dasar pengkreditan harus memenuhi ketentuan yang berlaku antara lain alamat Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak harus sama dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengukuhan. Ayat (2) Contoh : Pengusaha Kena Pajak "A" yang Kantor Pusatnya di Jakarta dan telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir memiliki pabrik yang terletak di kota Solo dan telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di Solo. PIUD dalam rangka pengimporan Barang Kena Pajak menggunakan NPWP Kantor Pusat Jakarta. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Pengusaha Kena Pajak di Solo dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang tercantum dalam dokumen impor tersebut. Ayat (3) Yang dimaksud dengan dipergunakan secara langsung sesuai bidang usahanya, misalnya sedan atau kombi yang digunakan untuk usaha persewaan kendaraan. Ayat (4) Contoh Pada bulan Agustus 1995 Pengusaha Kena Pajak "A" diperiksa untuk Masa Pajak Januari 1995 sampai dengan Juni 1995. Perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak seluruhnya Rp 350.000.000,00 yang telah dicatat dalam pembukuan Pengusaha Kena Pajak.

Perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang telah ada Faktur Pajaknya Rp 320.000.000,00

Perolehan… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• Perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang belum ada Faktur Pajaknya Rp 30.000.000,00 (Pajak Masukannya sebesar Rp 3.000.000,00) Apabila Faktur Pajak yang terlambat atau belum diterima tersebut baru diterima pada Masa Pajak September 1995 maka Pajak Masukan sebesar Rp 3.000.000,00 tersebut dapat dikreditkan pada Masa Pajak September 1995.

Ayat (1) Saat penyerahan barang bergerak tidak selalu dikaitkan dengan berbagai syarat penyerahan yang lazim terjadi dalam dunia perdagangan. Pajak Pertambahan Nilai menganut pendirian bahwa penyerahan barang bergerak telah terjadi pada saat barang tersebut dikeluarkan dari penguasaan Pengusaha Kena Pajak (Penjual) dengan maksud langsung atau tidak langsung untuk diserahkan pada pihak lain. Karena itu pajak terutang pada saat barang diserahkan kepada pihak kedua atau pembeli atau pada saat barang diserahkan melalui juru kirim, pengusaha jasa angkutan, perusahaan angkutan atau pihak ketiga lainnya untuk atau atas nama pihak kedua atau pembeli. Ayat (2) Dalam penentuan saat penyerahan barang tidak bergerak, Pajak Pertambahan Nilai menganut pendirian bahwa penyerahan hanya dapat dilakukan bila barang tersebut ' secara fisik telah ada. Oleh karena itu pajak terutang pada saat penyerahan barang tidak bergerak itu dilakukan, yaitu pada saat surat atau akte perjanjian yang mengakibatkan perpindahan hak atas barang tersebut ditanda tangani oleh para pihak. Contoh I : Perjanjianjual beli sebuah rumah ditanda tangani tanggal 1 Mei 1995. Perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai rumah tersebut dibuat atau ditandatangani tanggal 1 September 1995. Saat pajak terutang adalah tanggal 1 September 1995. Bila… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• Bila sebelum surat atau akte tersebut dibuat atau ditandatangani, barang tidak bergerak telah diserahkan atau berada dalam pengúasaan pembeli atau penerimanya, maka pajak terutang pada saat barang tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerima barang. Contoh 2 : Rumah siap pakai dijual dan diserahkan secara nyata tanggal 1 Agustus 1995. Saat pajak terutang adalah tanggal 1 Agustus 1995. Bila sebelum surat atau akte tersebut dibuat atau ditandatangani barang tidak bergerak telah diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerimanya, maka pajak terutang pada saat barang tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerima barang. Contoh 3: Rumah siap pakai dijual dan diserahkan secara nyata tanggal 1 Agustus 1995. Perjanjianjual beli ditanda tangani tanggal 1 September 1995. Saat pajak terutang adalah tanggal 1 Agustus '1995. Penyerahan barang tidak bergerak yang dilakukan dengan suatu perjanjian akan menyerahkan barang tersebut dalam suatu masa tertentu tidak dapat digunakan untuk menentukan saat terutangnya pajak. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Atas penyerahan jasa pemborong bangunan atau barang tidak bergerak: Umumnya pekerjaan jasa pemborongan bangunan dan barang tidak bergerak lainnya diselesaikan dalam suatu masa tertentu. Dan sebelum jasa pemborong itu selesai dan , siap untuk diserahkan telah diterima pembayaran dimuka sebelum pekerjaan pemborongan dimulai atau pembayarán atas sebagian penyelesaian pekerjaan jasa sesuai dengan tahap atau kemajuan penyelesaian pekerjaan. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, pajak terutang pada saat pembayaran tersebut diterima oleh Pemborong atau Kontraktor. Selanjutnya… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
• Selanjutnya setelah bangunan atau barang tidak bergerak tersebut selesai dikerjakan, maka jasa pemborongan seluruhnya diserahkan kepada penerima jasa. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor II Tahun 1994, pajak terutang pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak itu dilakukan, meskipun pembayaran lunas jasa pemborongan tersebut belum diterima oleh Pemborong atau Kontraktor. Contoh:

1. Tanggal 1 April 1995, perjanjian pemborongan ditandatangani dan diterima uang muka sebesar 20 %. '
2. Tanggal 1 Mei 1995, pekerjaan selesai 20%, diterima pembayaran tahap ke-1.
3. Tanggal I Juni 1995, pekerjaan selesai 50%, diterima pembayaran tahap ke-2.
4. Tanggal 20 Juni I 995, pekerjaan selesai 80 %, diterima pembayaran tahap ke-3.
5. Tanggal 25 Agustus 1995, pekerjaan selesai 100%, bangunan atau barang tidak bergerak diserahkan.
6. Tanggal 1 September 1995, diterima pembayaran tahap terakhir (ke-4) sebesar 95 % dari harga borongan.
7. Tanggal 1 Maret 1996, diterima pembayaran pelunasan seluruh jasa pemborongan. Pada angka 1) s/d angka 4) pajak terutang pada tanggalditerimanya pembayaran (tahap), sedang angka 5) s/d angka 7) pajak terutang pada tanggal 25' Agustus 1995 atau saat jasa pemborongan (bangunan atau barang tidak bergerak) selesai dilakukan dan diserahkan kepada pemiliknya. Tanggal pembayaran yang tersebut pada angka 6) dan 7) tidak perlu diperhatikan, karena tidak termasuk saat yang menentukan terutangnya pajak sesuai dengan dasar akrual yang dianut dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994. Cara penghitungan sebagaimana tersebut di atas juga berlaku dalam hal penjualan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dilakukan dengan pembayaran uang muka, sedangkan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan kemudian. Atas… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• Atas penyerahan Jasa Kena Pajak selain pemborong bangunan, terutangnya pajak terjadi pada saat: a. tersedianya barang atau fasilitas untuk dipakai, baik sebagian atau seluruhnya; atau b. dilakukan penagihan pembangunan atau penggantian; atau c. pembayaran, apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan. Ayat (5) Saat terutangnya pajak atas impor Barang Kena Pajak adalah saat barang itu dimasukkan ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Pabean, sedangkan saat pemungutan pajaknya adalah bersamaan dengan saat pemungutan Bea Masuk. Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas

(1) Tempat pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. (2) Tempat... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• (2) Tempat pajak terutang atas: a. impor Barang Kena Pajak, adalah di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan ke dalam Daerah Pabean; b. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, adalah di tempat orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak. tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak; c. kegiatan membangun sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan Pengusaha Kena Pajak, adalah di tempat bangunan tersebut didirikan. (3) Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan tempat lain selain tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai tempat pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan.

Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dalam hal terjadi perubahan peraturan Pajak Pertambahan Nilai. Contoh : Pada tanggal I Maret 1995 dilakukan perjanjian jual beli seharga Rp 20.000.000,00. Pada saat itu Pengusaha Kena Pajak penjual telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp 5.000.000,00. dan telah memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 500.000,00. Kemudian pada tanggal I Mei 1995 atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut mendapatkan fasilitas pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga menjadi tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Dengan adanya perubahan ketentuan tersebut, maka atas penyerahan uang muka sebesar Rp 5.000.000,00 juga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual atas pembayaran uang muka tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian oleh pembeli. Ayat (2) Dalam hal terjadi penyerahan aktiva yang diperoleh sebelum berlakunya Undangundang Perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan aktiva tersebut menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang atas perolehannya mendapat fasilitas penangguhan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Masukannya dapat dikreditkan, maka atas penyerahan aktiva tersebut setelah berlakunya Undang-undang Perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Ayat (3) Cukup jelas

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1993, dan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak di samping Jasa yang Dilakukan oleh Pemborong, serta Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pedagang Eceran Besar, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 38… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Agar setiap orang Inengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1994 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994 UMUM Dengan telah dilakukannya perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Undang-undang Nomor 1 I Tahun 1994 yang memuat beberapa ketentuan baru, maka atas peraturan pelaksanaan yang telah berlaku selama ini perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan Undang-undang itu sendiri. Untuk mencapai maksud tersebut perlu diciptakan peraturan pelaksanaan yang baru sebagai pengganti peraturan pelaksanaan yang telah ada selama ini yaitu:

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1993,

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Dilakukan oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak di samping Jasa yang Dilakukan oleh Pemborong, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Dilakukan oleh Pedagang Eceran Besar. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Undang-undang Perubahan tersebut, hal-hal yang belum cukup diatur sedangkan materinya sudah dicantumkan di dalam Undang-undang tersebut, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ini. Hal-… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• Hal-hal yang menyangkut kebijaksanaan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sedangkan mengenai pelaksanaan yang bersifat teknis administratifditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. PASAL DEMI PASAL