FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Fasilitas Pelayanan Kesehatan didirikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Bagian Kedua Jenis dan Tingkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

(1) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan

wajib memiliki izin yang diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(21 tzin

PRES IDEN

(2t Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangannya.

(3) Untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan tertentu, izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.

(4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) berupa:

• rumah sakit kelas A; yang b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan diselenggarakan melalui kegiatan penanaman modal asing;
• Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan yang bersifat kompleks; dan
• Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersifat nasional atau merupakan rujukan nasional. (21(s) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (3) harus mempertimbangkan ketentuan mengenai penentuan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7t Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i dan huruf j diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV.

FRr:SlDEI.l R EPrJ E t_ ( ll.lD O t..tE S tA -t4-

Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa:

• pelayanan kesehatan perseorangan; dan/ atau
• pelayanan kesehatan masyarakat.

(1) Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

• tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan;

• pusat kesehatan masyarakat;

• klinik;

• rumah sakit;

• apotek;

• unit transfusi darah;

• Iaboratorium kesehatan;

• optikal;

• fasilitas.

PRESIDEN

• fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
• Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.

(2) Dafam hal tertentu untuk memenuhi kebutuhan

pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, Menteri dapat menetapkan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana

dimaksud da-lam Pasal 3 dapat memiliki tingkatan pelayanan yang terdiri atas:

• Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama;
• Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat kedua; dan
• Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga. (2t Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memberikan pelayanan kesehatan dasar.

(3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat kedua

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberikan pelayanan kesehatan spesialistik.

(4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memberikan pelayanan kesehatan subspesialistik. (s) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat kedua dan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat memberikan pelayanan yang diberikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat dibawahnya.

Bagian

."rJin=t,',?Sf;.r,o

Bagian Ketiga Penentuan Jumlah dan Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Umum

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 dapat menentukan jumlah dan jenis Fasilitas

Pelayanan Kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya. (21 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menentukan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan didasarkan pada kebutuhan dan tanggung jawab daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penentuan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan

Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

• luas . .

PRES IDEN

• luas wilayah;
• kebutuhan kesehatan;
• jumlah dan persebaran penduduk;
• pola penyakit;
• pemanfaatannya;
• fungsi sosial; dan
• kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.

(4) Bobot unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) disesuaikan untuk setiap jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (s) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta pemberian izin beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan melalui kegiatan penanaman modal asing.

(6) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis Fasilitas

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk jenis rumah sakit khusus karantina, penelitian, dan asilum.

(7) Ketentuan mengenai penentuan jumlah dan jenis

rumah sakit khusus karantina, penelitian, dan asilum, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pertimbangan penentuan jumlah dan jenis Fasilitas

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (3) tidak berlaku b"gi Fasilitas Pelayanan

Kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

(2) Ketentuan

PRESIDEN

(2) Ketentuan mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan di

daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan

(1) Pemerintah Daerah menentukan jumlah tempat

praktik mandiri Tenaga Kesehatan berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada 1 (satu) wilayah. (21 Penentuan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan rasio antara jumlah Tenaga Kesehatan dibanding dengan jumlah penduduk.

(3) Penetapan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

• kondisi geogralis dan aksesibilitas masyarakat;
• tingkat utilitas; dan
• jam kerja pelayanan.

(4) Dalam hal penetapan rasio sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketersediaan jumlah Tenaga Kesehatan di wilayah tersebut, Pemerintah Daerah wajib menetapkan kebljakan untuk memenuhi jumlah praktik mandiri masing- masing Tenaga Kesehatan.

Paragraf 3

PRESIDEN

Paragraf 3 Pusat Kesehatan Masyarakat

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib

menyediakan paling sedikit 1 (satu) pusat kesehatan masyarakat pada setiap kecamatan. t2t Pendirian lebih dari 1 (satu) pusat kesehatan masyarakat didasarkan pada pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas.

(3) Penentuan jumlah pusat kesehatan masyarakat

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Klinik

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menentukan

jumlah klinik berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada I (satu) wilayah. (2t Penentuan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan rasio antara jumlah klinik dibanding dengan jumlah penduduk. (21(3) Rasio sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

• kondisi geografis dan aksesibilitas masyarakat;

• tingkat utilitas;

• jam kerja pelayanan; dan

• jumlah .

PRES IDEN

• jumlah praktik mandiri dokter/dokter gigi atau dokter spesialis/dokter gigi spesialis di wilayah tersebut.

(4) Dalam hal penetapan rasio sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketersediaan jumlah klinik, Pemerintah Daerah menetapkan kebljakan untuk memenuhi jumlah klinik.

Paragraf 5 Rumah Sakit

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

rumah sakit sesuai kebutuhan masyarakat:

• paling sedikit 1 (satu) rumah sakit dengan klasifikasi paling rendah kelas D untuk setiap kabupaten/ kota; dan
• paling sedikit 1 (satu) rumah sakit dengan klasifikasi paling rendah kelas B untuk setiap provinsi.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam

melakukan pemenuhan sebaran rumah sakit secara merata di setiap wilayah kabupaten/kota berdasarkan pemetaan daerah dengan memperhatikan jumlah dan persebaran penduduk, rasio jumlah tempat tidur, dan akses masyarakat.

(3) Selain Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam

menyediakan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (l), swasta dapat mendirikan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 6 . . .

PRES IDEN

10

Paragraf 6 Apotek

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung

jawab menyediakan apotek sesuai kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian. (21 Penyediaan apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berdasarkan pemetaan daerah dengan mempertimbangkan jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, klinik, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit.

Pxagraf 7 Unit Transfusi Darah

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib

menyediakan paling sedikit I (satu) unit transfusi darah pada setiap kabupaten/kota.

(2) Dalam kondisi tertentu Pemerintah Daerah

kabupaten/kota dapat mendirikan lebih dari 1 (satu) unit transfusi darah berdasarkan pertimbangan:

• kecukupan pemenuhan kebutuhan darah; dan/ atau
• waktu tempuh rumah sakit dengan unit transfusi darah.

Paragraf 8

PRESIDEN

• 1l -

Paragraf 8 Laboratorium Kesehatan

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

laboratorium kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. (21 Penyediaan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan daerah dengan mempertimbangkan jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, klinik, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit.

Paragraf 9 Optikal

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

optikat sesuai kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. (2t Penyediaan optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan daerah dengan mempertimbangkan jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, klinik, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit.

Paragraf 1O

PRESIDEN

-t2-

Paragraf 10 Fasilitas Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum yang dilaksanakan oleh rumah sakit atau institusi lain paling sedikit 1 (satu) setiap provinsi. kepentingan t2l Fasilitas pelayanan kedokteran untuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 11 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung

jawab menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional sesuai kebutuhan pelayanan. (21 Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam melakukan sebaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional secara merata di setiap wilayah kabupaten/ kota berdasarkan pemetaan daerah sesuai kebutuhan pelayanan.

PERIZINAN

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki sistem tata kelola manajemen dan tata kelola pelayanan kesehatan atau klinis yang baik.

Pasal22

(1) Penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan

wajib memasang papan nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan jenisnya. (21 Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (l), paling sedikit memuat:

• jenis dan nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
• nomor izin dan masa berlakunya.

(3) Untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa praktik

mandiri Tenaga Kesehatan, papan nama harus memuat nama lengkap, gelar dan/atau jenis Tenaga Kesehatan, waktu praktik, dan nomor izin praktik.

(4) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (l),

harus dipasang pada tempat yang mudah dilihat.

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan sistem rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dimanfaatkan sebagai tempat atau wahana pendidikan bagi Tenaga Kesehatan, serta tempat penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i dan huruf j diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan

pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing- masing.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diarahkan untuk:

• memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atas Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

• meningkatkan .

ffiPF E S IDEI.I nEnunL[i ti.lDor tEStA

• meningkatkan mutu penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
• mengembangkan sistem rujukan pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui:

• komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat;
• advokasi dan sosialisasi; dan
• monitoring dan evaluasi.

(4) Menteri dalam melaksanakan pembinaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada kepala dinas di provinsi dan kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan. (s) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat mengikutsertakan asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan organisasi profesi Tenaga Kesehatan.

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan

pengawasan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai kewenangan masing-masing.

(2) Menteri dalam melaksanakan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada kepala dinas di provinsi dan kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.

(3) Ketentuan

PRESIDEN

-t7-

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan

terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2016

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2016

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia

PRESIDEN