Pasal 26

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan

pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing- masing.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diarahkan untuk:

• memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atas Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

• meningkatkan .

ffiPF E S IDEI.I nEnunL[i ti.lDor tEStA

• meningkatkan mutu penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
• mengembangkan sistem rujukan pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui:

• komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat;
• advokasi dan sosialisasi; dan
• monitoring dan evaluasi.

(4) Menteri dalam melaksanakan pembinaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada kepala dinas di provinsi dan kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan. (s) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat mengikutsertakan asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan organisasi profesi Tenaga Kesehatan.