Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 dapat menentukan jumlah dan jenis Fasilitas

Pelayanan Kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya. (21 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menentukan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan didasarkan pada kebutuhan dan tanggung jawab daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penentuan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan

Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

• luas . .

PRES IDEN

• luas wilayah;
• kebutuhan kesehatan;
• jumlah dan persebaran penduduk;
• pola penyakit;
• pemanfaatannya;
• fungsi sosial; dan
• kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.

(4) Bobot unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) disesuaikan untuk setiap jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (s) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta pemberian izin beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan melalui kegiatan penanaman modal asing.

(6) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis Fasilitas

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk jenis rumah sakit khusus karantina, penelitian, dan asilum.

(7) Ketentuan mengenai penentuan jumlah dan jenis

rumah sakit khusus karantina, penelitian, dan asilum, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.