SYARAT DAN TATA CARA PENUNJUKAN WALI

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
2. Orang T\ra adalah ayah dan/atau ibu kanduflg, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
5. Keluarga Anak adalah Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga.
6. Saudara adalah kerabat Keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan Anak.
7. Pengadilan adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal2...

SK No 004454 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak.

Bimbingan dalam perwalian dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui kegiatan:

• penyuluhan

SK No 004449 A

PRESIDEN

13

• penyuluhan;
• konsultasi;
• pendampingan; dan
• pelatihan.

(1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang

T\ra tidak ada, Orang Tlra tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

• Keluarga Anak;
• Saudara;
• orang lain; atau
• badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan. (21 Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.

(3) Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia,

atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara.

(4) Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada,

tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.

(1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus

memenuhi syarat:

• warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
• berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
• sehat fisik dan mental;
• berkelakuan baik;
• mampu secara ekonomi;
• beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
• mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
• bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
• membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:

1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;

• mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
• mendapat persetujuan tertulis dari Orang T\ra jika:

1. masih ada;
2. diketahui keberadaannya; dan
3. cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak.

(1) Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus

memenuhi syarat:

• warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
• berumur paling rendah 2l (dua puluh satu) tahun;
• sehat fisik dan mental;
• berkelakuan baik;
• mampu secara ekonomi;
• beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
• menCapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
• bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
• membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:

1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;

• mendapat persetujuan tertulis dari Orang T\ra jika:

1. masih ada;
2. diketahui keberadaannya; dan
3. cakap melakukan perbuatan hukum. (21 Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:

• diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
• mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
• dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal6... SK No 004429 A

PRESIDEN

(1) Orang lain yang ditunjuk sebagai Wali harus

memenuhi syarat:

• warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
• berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
• sehat fisik dan mental;
• berkelakuan baik;
• mampu secara ekonomi;
• beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
• mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
• bersedia menjadi Wali, yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
• membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:

1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; dan
2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;

• mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:

1. masih ada;
2. diketahui keberadaannya; dan
3. cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Orang lain yang memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:

• diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
• mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
• dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsurrg, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un dangan.

Pasal7... SK No 004430 A

PRESIDEN

(1) Badan hukum yang ditunjuk sebagai Wali terdiri

atas unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial Anak. (21 Unit pelaksana teknis kementerian/lembaga dan unit pelaksana teknis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

• dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
• melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan Anak.

(3) Lembaga kesejahteraan sosial Anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

• berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi;
• bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial Anak;
• mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
• membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak Anak;
• bagi lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama yang dianut Anak; dan
• mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua, jika;

1. masih ada;
2. diketahui keberadaannya; dan
3. cakap melakukan perbuatan hukum.

(4) Badan

SK No 004431 A

PRES!DEN

(4) Badan hukum yang ditunjuk sebagai Wali tidak

boleh membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, urutan kelahiran, kondisi fisik, dan/atau mental Anak.

Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua.

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon Wali kepada Pengadilan. (21 Permohonan penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh.

(3) Permohonan penunjukan Wali dan permohonan

pencabutan kuasa asuh yang telah diterima oleh Pengadilan ditetapkan melalui persidangan. (41 Seseorang atau badan hukum dinyatakan sebagai Wali setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan.

(1) Wasiat Orang T\ra sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 melalui surat wasiat atau dengan lisan yang

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Penunjukan Wali berdasarkan wasiat Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.

Pasal 11...

SK No 004432 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESI.A

Pasal 1 1

Orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan Pengadilan.

(1) Rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan Wali atau pencabutan kuasa asuh. (21 Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

• menugaskan pekerja sosial profesional untuk melakukan asesmen kepada orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali; dan
• dibantu oleh tim pertimbangan penunjukan Waii.

(3) ketentuan mengenai tim pertimbangan penunjukan

Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Panitera Pengadilan wajib menyampaikan salinan penetapan/putusan Pengadilan mengenai penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat, dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta penin ggalan setempat.

Pasarl 14 SK No A04433 A

PRESIDEN

(1) Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan

mempunyai kewajiban:

• melakukan kuasa asuh Orang Tua; jawab b. melaksanakan kewajiban dan tanggung Orang T\ra, yang terdiri atas:

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;

• membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
• mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan
• mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. (21 Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupatenlkota setempat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan penunjukan Wali diatur dengan Peraturan Menteri.

SK No 004434 A

PRESIDEN

Wali berakhir apabila:

• Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
• Anak meninggal dunia;
• Wali meninggal dunia; atau
• Wali yang badan hukum bubar atau pailit.

(1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16, Wali dapat berakhir karena kekuasaan

Wali dicabut berdasarkan penetapan/putusan Pengadilan.

(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikarenakan Wali:

• melalaikan kewajiban sebagai Wali;
• tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
• menyalahgunakan kewenangan sebagai Wali;
• melakukan tindak kekerasan terhadap Anak yang ada dalam pengasuhannya; dan/atau
• Orang Tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewaj iban.

(1) Penilaian terhadap Orang T\ra yang telah mampu

untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilakukan berdasarkan rekomendasi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat.

(2) Rekomendasi dinas yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan hasil asesmen yang dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional.

Pasal 19 . .

SK No 004435 A

PRESIDEN

-t2-

(1) Pada saat berakhirnya Wali sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 dan Pasal 17, seseorang atau badan hukum dapat ditunjuk sebagai Wali. (21 Berakhirnya Wali sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diajukan permohonan pencabutan kuasa asuh

sebagai Wali kepada Pengadilan oleh Orang Tua atau oleh orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali.

(3) Dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh

Orang Tua, Pengadilan dapat menetapkan pengembalian dan tanggung jawab kuasa asuh kepada Orang T\ra atau dapat menetapkan Wali pengganti.

(4) Dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh

orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali, Pengadilan dapat menetapkan Wali pengganti.

(5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara

penunjukan Wali sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Wali pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Kesatu Bimbingan

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

huruf a dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali. (21 Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

• meningkatkan pemahaman mengenai perwalian Anak;
• menyadari konsekuensi dari perwalian Anak; dan
• terlaksananya perwalian Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O

huruf b dimaksudkan untuk membimbing dan mempersiapkan orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali, Wali, atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan perwalian Anak dan membantu mengatasi masalah dalam perwalian Anak. (21 Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan informasi, motivasi, dan/atau solusi terhadap permasalahan perwalian Anak.

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 huruf c dimaksudkan untuk membantu kelancaran perwalian Anak.

(2) Pendampingan...

SK No 004437 A

PRESIDEN

-t4-

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujuan untuk:

• meneliti dan menganalisa permohonan perwalian Anak; dan
• memantau perkembangan Anak dalam pengasuhan oleh Wali.

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

huruf d dimaksudkan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan perwalian Anak.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujuan untuk:

• meningkatkan pengetahuan mengenai perwalian Anak; dan
• meningkatkan keterampilan dalam perwalian.

Bagian Kedua Pengawasan Perwalian Anak

(1) Pengawasan dilaksanakan terhadap Wali atau

terhadap pelaksanaan perwalian Anak yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. (21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:

• mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan perwalian Anak atau mencegah perwalian Anak yarrg tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

b.mengurangi... SK No 004438 A

PRESIDEN

b mengurangi kasus penyimpangan atau pelanggaran perwalian Anak; dan c memantau pelaksanaan perwalian Anak.

(1) Pengawasan oleh pemerintah pusat dilaksanakan

oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. (21 Pengawasan oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial provinsi dan kabupaten/kota.

(3) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan oleh:

• orang perseorangan;
• Keluarga;
• organisasimasyarakat;
• lembaga pengasuhan Anak; dan
• lembaga perlindungan Anak.

(1) Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan

atau pelanggaran terhadap pelaksanaan perwalian Anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan atau melaporkan kepada aparat penegak hukum, lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau Menteri. (21 Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu atau pelapor dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

BABVI...

SK No 004439 A

PRESIDEN

Pelaporan pelaksanaan perwalian Anak disampaikan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:

• pekerja sosial profesional menyampaikan laporan sosial mengenai kelayakan Wali dan perkembangan Anak dalam pengasuhan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten I kota;
• dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota melaporkan perkembangan Anak dalam pengasuhan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial provinsi; dan
• iaporan yang diterima oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial provinsi disampaikan kepada Menteri.

Dokumentasi yang berkaitan dengan perwalian Anak berada di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 004440 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 'ini pengundangan Peraturan Pemerintah dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2OL9

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April2Ol9

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA dan Perundang-undangan,

'anna Djaman

SK No 004457 A

PRESIDEN