Pasal 12

(1) Rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan Wali atau pencabutan kuasa asuh. (21 Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

• menugaskan pekerja sosial profesional untuk melakukan asesmen kepada orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali; dan
• dibantu oleh tim pertimbangan penunjukan Waii.

(3) ketentuan mengenai tim pertimbangan penunjukan

Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.