Pasal 7

(1) Badan hukum yang ditunjuk sebagai Wali terdiri

atas unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial Anak. (21 Unit pelaksana teknis kementerian/lembaga dan unit pelaksana teknis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

• dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
• melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan Anak.

(3) Lembaga kesejahteraan sosial Anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

• berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi;
• bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial Anak;
• mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
• membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak Anak;
• bagi lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama yang dianut Anak; dan
• mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua, jika;

1. masih ada;
2. diketahui keberadaannya; dan
3. cakap melakukan perbuatan hukum.

(4) Badan

SK No 004431 A

PRES!DEN

(4) Badan hukum yang ditunjuk sebagai Wali tidak

boleh membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, urutan kelahiran, kondisi fisik, dan/atau mental Anak.