PENGHIMPUNAN DANA PERKEBUNAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan.
2. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
3. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
4. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
5. Dana Perkebunan yang selanjutnya disebut Dana adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana.
6. Pungutan adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai biaya atas ekspor hasil komoditas Perkebunan strategis dan/atau turunan hasil komoditas Perkebunan strategis.
7. Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana.
8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2 ...

Penyelenggaraan Penghimpunan Dana bertujuan untuk:

• menyediakan Dana bagi pengembangan Usaha Perkebunan yang berkelanjutan;
• meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Perkebunan;
• mendorong pengembangan industri hilir Perkebunan;
• meningkatkan optimasi penggunaan hasil Perkebunan untuk bahan baku industri, energi terbarukan, dan ekspor;
• meningkatkan dan menjaga stabilitas pendapatan Usaha Perkebunan dengan mengoptimalkan harga di tengah fluktuasi harga komoditas Perkebunan dunia; dan
• mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan Pekebun/Perkebunan rakyat dari dampak negatif gejolak harga komoditas dunia.

Bagian Pertama Penghimpunan Dana

(1) Penghimpunan Dana ditujukan untuk mendorong

pengembangan Perkebunan yang berkelanjutan.

(2) Penghimpunan Dana dilakukan atas komoditas

Perkebunan strategis.

(3) Komoditas Perkebunan strategis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah:

• kelapa sawit;
• kelapa;
• karet;
• kopi ...

• kopi;
• kakao;
• tebu; dan
• tembakau.

(4) Komoditas Perkebunan strategis selain yang dimaksud

pada ayat (3), ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

Penghimpunan Dana bersumber dari:

• Pelaku Usaha Perkebunan;
• dana lembaga pembiayaan;
• dana masyarakat; dan/atau
• dana lain yang sah.

(1) Dana yang bersumber dari Pelaku Usaha Perkebunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

• Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis; dan
• iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan.

(2) Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dibayar oleh:

• Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan ekspor komoditas Perkebunan dan/atau turunannya;
• pelaku usaha industri berbahan baku hasil Perkebunan; dan/atau
• eksportir atas komoditas Perkebunan dan/atau turunannya.

(3) Komoditas turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(4) Ketentuan ...

(4) Ketentuan mengenai Pungutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

(5) Besaran iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Pengelola Dana dengan Pelaku Usaha Perkebunan untuk memupuk Dana bagi pengembangan Perkebunan yang berkelanjutan.

(6) Iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan dapat diterapkan

secara berkala atau sewaktu-waktu.

(7) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

hanya dikenakan kepada perusahaan Perkebunan dan tidak dikenakan kepada Pekebun.

(1) Dana yang bersumber dari dana lembaga pembiayaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank.

(2) Pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan

bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana yang bersumber dari dana masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa Dana yang berasal dari perseorangan, asosiasi, dan/atau lembaga masyarakat yang tidak mengikat.

Dana yang bersumber dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dapat berupa hibah, bantuan yang tidak mengikat dari pihak lainnya, dan/atau hasil pengelolaan Dana.

Bagian ...

Bagian Kedua Penggunaan Dana

(1) Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan:

• pengembangan sumber daya manusia Perkebunan;
• penelitian dan pengembangan Perkebunan;
• promosi Perkebunan;
• peremajaan Perkebunan; dan/atau
• sarana dan prasarana Perkebunan.

(2) Penggunaan Dana untuk kepentingan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka:

• pengembangan Perkebunan; dan
• pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (biofuel), dan hilirisasi industri Perkebunan.

(3) Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), memperhatikan program Pemerintah.

(1) Penggunaan Dana untuk pengembangan sumber daya

manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk:

• meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan berdaya saing; dan
• meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan kewirausahaan.

(2) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

• penyuluhan;
• pendidikan;
• pelatihan; dan
• pendampingan dan fasilitasi.

(3) Pelaksanaan ...

(3) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia

Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh lembaga pendidikan formal maupun non- formal.

(4) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan

melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap manfaat pengembangan Perkebunan yang berkelanjutan.

(1) Penelitian dan pengembangan Perkebunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk peningkatan pengetahuan tentang pemuliaan, budidaya, pascapanen dan pengolahan hasil, industri, pasar, rantai nilai produk hasil Perkebunan dari hulu ke hilir, dan potensi pengembangan usaha.

(2) Dalam rangka penelitian dan pengembangan Perkebunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembentukan dan penguatan lembaga riset yang berfokus pada teknologi, sektor industri, inovasi produk, skema pembiayaan, pengetahuan pasar, dan adopsi lingkungan.

(1) Promosi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk

meningkatkan pengetahuan terhadap signifikansi Perkebunan sebagai produk yang mempunyai nilai strategis.

(2) Promosi Perkebunan untuk:

• meningkatkan citra nilai produk;
• informasi pasar;
• memperluas pasar;
• meningkatkan investasi; dan/atau
• menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas Perkebunan.

Pasal 13 ...

Peremajaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk peningkatan

produktivitas tanaman Perkebunan maupun menjaga luasan lahan Perkebunan agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

(1) Sarana dan prasarana Perkebunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil Perkebunan.

(2) Sarana dan prasarana Perkebunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• benih;
• pupuk;
• pestisida;
• alat pascapanen dan pengolahan hasil;
• jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan;
• alat transportasi;
• mesin pertanian;
• pembentukan infrastruktur pasar;
• verifikasi atau penelusuran teknis.

(1) Penggunaan Dana untuk kepentingan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ditujukan terhadap komoditas Perkebunan strategis yang mencakup pemanfaatan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (biofuel), dan hilirisasi industri Perkebunan.

(2) Dana yang digunakan untuk kepentingan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana

untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB III ...

(1) Pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana untuk

menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana.

(2) Badan Pengelola Dana dapat dibentuk untuk 1 (satu)

komoditas Perkebunan strategis atau gabungan dari beberapa komoditas Perkebunan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

(3) Pembentukan Badan Pengelola Dana sebagaimana

dimaksud ayat (2), ditetapkan berdasarkan kebijakan Pemerintah dengan mempertimbangan kepentingan nasional.

(1) Badan Pengelola Dana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 bertugas:

• melakukan perencanaan dan penganggaran;
• melakukan penghimpunan Dana;
• melakukan pengelolaan Dana;
• melakukan penyaluran penggunaan Dana;
• melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
• melakukan pengawasan.

(2) Badan Pengelola Dana dalam pelaksanaan tugasnya

mendapatkan imbalan manajemen atas Dana yang dikelola, dan besarnya ditentukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, berdasarkan rekomendasi Komite Pengarah.

(3) Imbalan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), digunakan untuk operasional Badan Pengelola Dana.

(4) Badan Pengelola Dana dalam pelaksanaan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terhadap penghimpunan dan penggunaan Dana.

(5) Badan ...

(5) Badan Pengelola Dana menerapkan pola pengelolaan

keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Badan Pengelola Dana diberikan fasilitas dari Pemerintah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Badan Pengelola Dana melakukan pengawasan

pelaksanaan kewajiban Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2).

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disampaikan oleh Badan Pengelola Dana kepada menteri/pemberi izin terkait yang disertai dengan rekomendasi pengenaan sanksi administratif dalam hal kewajiban Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak dipenuhi.

Badan Pengelola Dana terdiri atas:

• Dewan Pengawas; dan
• Pejabat Pengelola.

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

huruf a bertugas:

• melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas Pejabat pengelola;
• menyampaikan rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan penghimpunan dan penggunaan Dana oleh Pejabat pengelola kepada Komite Pengarah; dan
• melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite Pengarah.

(2) Dewan Pengawas terdiri dari ketua dan anggota.

(3) Dewan ....

(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:

• Pemerintah sebanyak 6 (enam) orang; dan
• profesional sebanyak 3 (tiga) orang.

(4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berasal dari pejabat Kementerian Keuangan dan kementerian teknis terkait.

(5) Unsur Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

diusulkan oleh Komite Pengarah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(6) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan negara menetapkan Dewan Pengawas.

(7) Masa tugas Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun, dan

dapat diperpanjang untuk masa tugas 5 (lima) tahun berikutnya.

(1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

huruf b bertugas melakukan operasional terhadap:

• perencanaan dan penganggaran;
• penghimpunan Dana;
• pengelolaan Dana;
• penyaluran penggunaan Dana; dan
• penatausahaan dan pertanggungjawaban;

(2) Pejabat Pengelola dalam pengelolaan Dana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat melakukan investasi dalam bentuk:

• saham blue chip yang diperdagangkan di Bursa Efek;
• Surat Utang Pemerintah dan/atau Surat Utang Swasta yang memenuhi kriteria layak investasi (investment grade); dan/atau
• Simpanan pada perbankan nasional.

Pasal 22 ...

(1) Badan Pengelola Dana menerapkan sistem informasi

manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.

(2) Setiap transaksi keuangan Badan Pengelola Dana harus

diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Badan Pengelola Dana membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai Badan Pengelola Dana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

(1) Dalam rangka memberikan arah kebijakan atas

pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana dibentuk Komite Pengarah.

(2) Komite Pengarah bertugas:

• menyusun kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan Dana termasuk kebijakan alokasi aset yang berdasarkan pendekatan portofolio; dan
• melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Ketentuan mengenai Komite Pengarah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

BAB V ...

SANKSI

(1) Menteri/pemberi izin sesuai dengan kewenangannya

mengenakan sanksi administratif berupa tidak dapat melakukan ekspor.

(2) Dalam hal:

• Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan ekspor komoditas Perkebunan dan/atau turunannya;
• pelaku usaha industri berbahan baku hasil Perkebunan; dan/atau
• eksportir atas komoditas Perkebunan dan/atau turunannya; melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat melakukan ekspor berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengelola Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), pelanggaran terhadap kekurangan pembayaran pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis dapat dikenakan juga sanksi denda oleh Badan Pengelola Dana.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2015

,

ttd.