Peraturan Badan Nomor 45-pojk-03-2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 2. Bank Asing adalah: a. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; b. Bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih; atau a. Bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut. 3. Direksi adalah: a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas; b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan daerah; c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian; d. bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. 4. Dewan Komisaris adalah: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perseroan terbatas;

b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan daerah; c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian. 5. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pegawai baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 6. Remunerasi yang Bersifat Tetap adalah remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji pokok, fasilitas, tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, dan pensiun. 7. Remunerasi yang Bersifat Variabel adalah Remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 8. Pegawai Bank yang selanjutnya disebut Pegawai adalah orang yang bekerja pada Bank berdasarkan perjanjian untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan, termasuk Pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu. 9. Malus adalah kebijakan yang mengizinkan Bank berdasarkan kriteria tertentu menunda pembayaran sebagian atau seluruh dari Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan. 10. Clawback adalah suatu perjanjian antara Bank dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pegawai dimana anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pegawai setuju untuk mengembalikan Remunerasi yang

Bersifat Variabel yang diterima sepanjang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Bank.

(1) Bank wajib menerapkan tata kelola dalam pemberian Remunerasi. (2) Penerapan tata kelola dalam pemberian Remunerasi paling sedikit mencakup: a. tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris; b. tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi; c. penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Remunerasi; dan d. pengungkapan Remunerasi (disclosure).

Bank wajib memiliki kebijakan tertulis Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai.

Direksi wajib menyusun kebijakan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang paling sedikit memuat: a. struktur Remunerasi yang paling sedikit mencakup:

1. skala Remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan; dan 2) komponen Remunerasi. b. metode dan mekanisme penetapan Remunerasi.

Penyusunan kebijakan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib paling sedikit mempertimbangkan: a. terciptanya manajemen risiko yang efektif; b. stabilitas keuangan Bank;

c. kecukupan dan penguatan permodalan Bank; d. kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang; dan e. potensi pendapatan di masa yang akan datang.

Dewan Komisaris wajib paling sedikit melaksanakan: a. pengawasan terhadap penerapan kebijakan Remunerasi; dan b. evaluasi secara berkala atas kebijakan Remunerasi atas dasar hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Remunerasi. (2) Komite Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan: a. seorang Komisaris Independen; b. seorang Komisaris; dan c. seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau seorang perwakilan Pegawai. (3) Komite Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen. (4) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Dalam hal anggota Komite Remunerasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.

Pembentukan Komite Remunerasi bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku pada Bank yang bersangkutan.

Komite Remunerasi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

Komite Remunerasi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling sedikit: a. melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang; b. menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

1. kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
2. kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; c. memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan d. melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi.

Dalam menerapkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 Bank wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Remunerasi baik Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel.

Bagian Pertama Remunerasi yang Bersifat Tetap

Kebijakan Remunerasi yang Bersifat Tetap wajib paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi, dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel selain memperhatikan Pasal 12, juga wajib mendorong dilakukannya prudent risk taking.

Dalam MENETAPKAN kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Komite Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib berkoordinasi dengan satuan kerja manajemen risiko.

Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai wajib mempertimbangkan: a. kinerja, yaitu :

1. kinerja Direksi, Dewan Komisaris, atau Pegawai;

2. kinerja unit bisnis; dan

3. kinerja Bank. b. risiko.

Bank menentukan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam MENETAPKAN pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

(1) Remunerasi yang Bersifat Variabel dapat diberikan dalam bentuk: a. tunai; dan/atau b. saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank. (2) Remunerasi yang Bersifat Variabel yang diberikan oleh Bank berstatus perseroan terbuka (go public) wajib dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank yang bersangkutan sebesar persentase tertentu dari Remunerasi yang Bersifat Variabel.

Remunerasi yang Bersifat Variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham bagi Komisaris Independen dikonversi dan diberikan dalam bentuk tunai.

Dalam hal Bank mengalami kerugian, Bank dapat: a. tidak membagikan; atau b. membagikan dengan nilai yang relatif kecil, Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai.

Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Pegawai pada unit pengawasan (control unit) dilakukan sesuai dengan

kinerja dengan tetap memperhatikan objektivitas dan independensi.

(1) Bank dilarang menjamin tanpa syarat pemberian besaran tertentu Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk tahun pertama sejak yang bersangkutan bekerja pada Bank.

Bank wajib MENETAPKAN pihak yang menjadi material risk takers, yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Direksi dan/atau Pegawai lainnya yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank; atau b. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai yang memperoleh Remunerasi yang Bersifat Variabel dengan nilai yang besar.

(1) Bank wajib menangguhkan pembayaran Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada pihak yang menjadi material risk takers sebesar persentase tertentu. (2) Besarnya persentase penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat jabatan.

(1) Jangka waktu penangguhan pembayaran Remunerasi yang Bersifat Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) tahun.

(2) Penetapan jangka waktu penangguhan pembayaran Remunerasi yang Bersifat Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan jangka waktunya menjadi lebih panjang sesuai dengan jangka waktu risiko (time horizon of risks).

Pembayaran Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib diberikan secara prorata sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(1) Bank dapat menunda pembayaran Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan (Malus) atau menarik kembali Remunerasi yang Bersifat Variabel yang sudah dibayarkan (Clawback) kepada pihak yang menjadi material risk takers dalam kondisi tertentu. (2) Bank MENETAPKAN kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pihak yang menjadi material risk takers dilarang melakukan lindung nilai atas Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan.

(1) Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan Remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum. (2) Informasi kebijakan Remunerasi yang wajib diungkapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

mencakup: a. Komite Remunerasi antara lain:

1. nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab;
2. jumlah rapat yang dilakukan; dan 3) Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun; b. proses penyusunan kebijakan Remunerasi yang meliputi:
3. tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi;
4. pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya; dan 3) mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya. c. cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri; d. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi:
5. jenis risiko utama (key risk) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi;
6. kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur;
7. dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel; dan 4) perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada.

e. pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi:

1. tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja;
2. metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu; dan 3) uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi. f. penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi:
3. kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarannya, dan kriteria untuk MENETAPKAN besaran tersebut; dan 2) kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (Malus), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan (Clawback); g. nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, apabila Bank menggunakan jasa konsultan ekstern; h. paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal; i. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi:
4. bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut; dan 2) penjelasan apabila terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai.

j. jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya; k. jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material risk takers; l. shares option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif; m. rasio gaji tertinggi dan terendah; n. jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; o. jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan; p. jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank; q. jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun; r. rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi:

1. Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel;

2. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan 3) bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank. s. informasi kuantitatif mengenai:

3. total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;

4. total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan;

5. total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Bank menyajikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dalam bentuk: a. tabel atau grafik; dan/atau b. perbandingan dengan periode laporan 1 (satu) tahun sebelumnya.

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan atas implementasi kebijakan Remunerasi Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai Bank belum mengimplementasikan kebijakan Remunerasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Bank untuk melakukan langkah-langkah perbaikan.

(1) Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk: a. melakukan kaji ulang terhadap besaran Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pegawai; dan/atau b. memerintahkan Bank untuk melakukan penyesuaian kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel.

(2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menunjuk pihak independen untuk melakukan kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(1) Bank yang berbadan hukum INDONESIA wajib menerapkan dan memantau pelaksanaan kebijakan Remunerasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini kepada jaringan kantor Bank di luar negeri. (2) Dalam hal ketentuan Remunerasi di negara tempat kedudukan jaringan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan ketentuan ini, Bank wajib menerapkan kebijakan Remunerasi paling sedikit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan koordinasi dalam rangka home-host supervision untuk memastikan penerapan kebijakan Remunerasi.

Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 atau Pasal 35, dikenakan sanksi administratif antara lain berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. penurunan peringkat faktor Good Corporate Governance.

Bagi Bank yang belum memiliki atau telah memiliki kebijakan

Remunerasi namun belum sesuai dengan kebijakan Remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib melakukan penyesuaian kebijakan Remunerasi dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi yang telah ada namun belum sesuai dengan yang diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mulai berlaku sejak tanggal: (1) 1 Januari 2019, bagi Bank Asing, Bank BUKU 3, dan BUKU 4; dan (2) 1 Januari 2020, bagi Bank BUKU 1 dan BUKU 2 yang bukan merupakan Bank Asing.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi berdasarkan kinerja dan risiko diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Pasal 61 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, serta ayat (3) Peraturan Bank INDONESIA Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank INDONESIA Nomor

8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal: (1) 1 Januari 2016 bagi Bank Asing, Bank BUKU 3, dan BUKU 4; dan (2) 1 Januari 2017 bagi Bank BUKU 1 dan BUKU 2 yang bukan merupakan Bank Asing.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY