Peraturan Badan Nomor 34-pojk-04-2014 Tahun 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
3. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
4. Direksi adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
6. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen.

(1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. (4) Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk secara terpisah.

(1) Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan b. anggota lainnya yang dapat berasal dari:

1. anggota Dewan Komisaris;
2. pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau
3. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia. (2) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia. (3) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 wajib memenuhi syarat: a. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; b. memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan c. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. (4) Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. (2) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. (3) Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. (4) Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Ketentuan mengenai keanggotaan dan pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mutatis mutandis berlaku bagi Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk secara terpisah oleh Dewan Komisaris.

(1) Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang: a. terkait dengan fungsi Nominasi:

1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: www.djpp.kemenkumham.go.id

a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; 2. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; 3. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan 4. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. b. terkait dengan fungsi Remunerasi:

1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a) struktur Remunerasi; b) kebijakan atas Remunerasi; dan c) besaran atas Remunerasi;
2. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut: a. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; c. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; d. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan e. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut: a. menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b. menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan c. menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. (2) Struktur Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa: a. gaji; b. honorarium; c. insentif; dan/atau d. tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel. (3) Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya; b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik; c. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan d. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel. (4) Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, prosedur Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. (2) Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila: a. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan b. salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

(1) Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. (3) Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi. (4) Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

(1) Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik. (2) Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi wajib diselenggarakan oleh Dewan Komisaris. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. (2) Rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila: a. dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris; dan b. salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Komisaris Independen.

(1) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. (3) Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

(1) Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun pedoman yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. (2) Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat: a. tugas dan tanggung jawab; b. komposisi dan struktur keanggotaan; c. tata cara dan prosedur kerja; d. penyelenggaraan rapat; e. sistem pelaporan kegiatan; f. tata cara penggantian anggota; dan g. masa jabatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

(1) Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, pedoman pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi wajib dibuat Dewan Komisaris dengan ketentuan memuat paling kurang: a. tugas dan tanggung jawab terkait Nominasi dan Remunerasi; b. tata cara dan prosedur kerja; c. penyelenggaraan rapat; dan d. sistem pelaporan kegiatan. (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam pedoman Dewan Komisaris.

(1) Komite Nominasi dan Remunerasi harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 kepada Dewan Komisaris. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

(1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam: a. laporan tahunan; dan b. situs web Emiten atau Perusahaan Publik. (2) Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang memuat: a. pernyataan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik telah memiliki pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 20 ayat (1); dan b. uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam situs web Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang meliputi: a. pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) atau Pasal 20 ayat (1); dan b. uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.

Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan dan situs web Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang meliputi: a. penjelasan mengenai tidak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi; dan b. uraian pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku.

(1) Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik selain penghasilan yang sah. (2) Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama- sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada masyarakat.

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi tetap berlaku bagi Emiten atau Perusahaan Publik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2014 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY www.djpp.kemenkumham.go.id