PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15T TAHUN 2024

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

• perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebljakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan c. pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang d. menjadi tanggung jawab Kementerian;
• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; L pelaksanaan pengelolaan logistik pertahanan dan sarana pertahanan; fl. pemeliharaan . . .

SK No255351A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONES]A

3- fl. pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan, sar€rna pertahanan, serta pengoordinasian kegiatan farmasi pertahanan; 12 pelaksanaan pembentukan, penetapan dan pembinaan komponen cadangan, serta penataan dan pembinaan bela negara dan keveteranan; c pelaksanaan pengembangan teknologi pertahanan; h pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertahanan; pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi intelijen pertahanan; J pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; k pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. 2 Ketentuan huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j

Pasal 7 diubah dan di antara huruf g dan huruf h

disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf g1 dan huruf 92 sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

• SekretariatJenderal;

• Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;

• DirektoratJenderalPerencanaanPertahanan;

• Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;

• Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;

• Inspektorat . . .

SK No255352A

PRESIDEN

• Inspektorat Jenderal;
• Badan Logistik Pertahanan;

1. Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan; g2 Badan Cadangan Nasional; h Badan Teknologi Pertahanan ; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan;

• Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan;
• Staf Ahli Bidang Politik;

1. Staf Ahli Bidang Ekonomi;

• Staf Ahli Bidang Sosial; dan
• Staf Ahli Bidang Keamanan. 3 Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(l) Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 8 (delapan) biro. (21 Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi biro sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagian. (41 Bagran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelalsana.

(5) Dalam . . .

SK No 255353 A

PRESIDEN

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagran sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiea) subbagian.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

menangani - dikecualikan untuk bagran yang fungsi ketatausahaan pimpinan yang terdiri atas jabatan fungsional, jabatan pelaksana, dan/atau sejumlah subbagian sesuai kebutuhan. (71 Fungsi ketatausahaan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memberikan dukungan administrasi kepada unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin, dan staf ahli.

(8) Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4 Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan terdiri

atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6 (enam) direktorat. (21 Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat

Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagian. (41 Bagran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5) Dalam . . .

SK No255329A

PRESIDEN

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(6) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (71 Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilalsanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(8) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada

ayat (71 terdiri atas jabatan fungsional dan/ atau paling banyak 4 (empat) seksi.

(9) Pembentukan bagran sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (71, dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

5 Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan

terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6 (enam) direktorat. (21 Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3) Dalam . . .

SK No255354A

PRESIDEN

(3) Da1am hal tugas dan fungsi Sekretariat

Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagian.

(4) Bagran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana

dimaksud pada ayat (41 tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(6) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(7) Dalam hal tugas dan fungsi direktorat

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) subdirektorat dan I (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(8) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada

ayat (71 terdiri atas jabatan fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) seksi.

(9) Pembentukan bagran sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

1. Ketentuan . . .

SK No255355A

PRESIDEN

6 Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan terdiri

atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6 (enam) direktorat. (21 Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat

Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagran.

(4) Bagian sslagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagran sebagaimana

dimaksud pada ayat (41 tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(6) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (71 Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(8) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada

ayat (71terdiri atas jabatan fungsional dan/ atau paling banyak 4 (empat) seksi.

(9) Pembentukan...

SK No255356A

PRESIDEN

(9) Pembentukan bagian sslagaimana dimaksud

pada ayat (3), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 7 Ketentuan Pasd 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal2T

(1) Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan terdiri

atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6 (enam) direktorat. (21 Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat

Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagran. (41 Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(6) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. direktorat l7l Dalam hal tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(8) Subdirektorat...

SK No 255357 A

PRESIDEN

(8) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada

ayat l7l terdiri atas jabatan fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) seksi.

(9) Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8 Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Inspelrtorat Jenderal terdiri atas Sekretariat

Inspektorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima) inspektorat. Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana l2l dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat

Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagian.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(6) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas 1 (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatau sahaan.

(7) Pembentukan . . .

SK No 255358 A

PRESIDEN

• lt - (71 Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9 Judul Bagian Kedelapan BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kedelapan Badan Logistik Pertahanan

1. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Badan logistik Pertahanan berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri. Badan Ircgistik Pertahanan dipimpin oleh Kepala l2l Badan.

1. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Logistik Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan logistik pertahanan dan sarana pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Logistik Pertahanan menyelenggarakan fungsi :

• penJrusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pelaksanaan pengelolaan logistik pertahanan dan sarana pertahanan;

• pelaksanaan . . .

SK No 255359 A

PRESIOEN

-L2-

b pelaksanaan pengadaan barang alat peralatan pertahanan dan keamanan serta sarana pertahanan; c pelaksanaan pengadaan jasa pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan serta sarana pertahanan;

d pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa konstruksi pertahanan; e pelaksanaan pengelolaan logistik pertahanan;

• pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan logistik pertahanan dan sarana pertahanan;
• pelaksanaan administrasi Badan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Badan Iogistik Pertahanan terdiri atas

Sekretariat Badan dan paling banyak 5 (lima) pusat.

Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada 12) ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagian.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5) Dalam . . .

SK No255360A

PRESIDEN

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bogran sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(6) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (71 Dalam hal tugas dan fungsi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) bidang dan I (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(8) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(9) Dalam hal tugas dan fungsi bidang sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbidang.

(10) Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (71, dan subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

1. Di antara Bagtan Kedelapan dan Bagian Kesembilan

BAB III disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian

Kedelapan A sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagran Kedelapan A Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan

1. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 4 (empat) pasal, yalni Pasal 35A, Pasal 35B, Pasal 35C, dan

Pasal 35D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A . . .

SK No255361A

PRESIOEN

-t4-

(1) Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan, sarana pertahanan, serta pengoordinasian kegiatan farmasi pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35B, Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan menyelenggaralan fungsi: a penJrusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan alat peralatan pertahanan dan keamanan, sarana pertahanan, dan koordinasi kegiatan farmasi pertahanan; b pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan alat peralatan pertahanan dan keamanan, serta sarana pertahanan; c pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan farmasi pertahanan; d pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan alat peralatan pertahanan dan keamanan, sarana pertahanan, dan koordinasi kegiatan farmasi pertahanan; e pelaksanaan administrasi Badan; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 35D...

SK No255362A

PRESIDEN

(l) Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 5 (lima) pusat. (21 Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagian. (41 Bagran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelalsana.

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana

dimalsud pada ayat (41 tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(6) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(7) Dalam hal tugas dan fungsi pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) bidang dan I (satu) subb"gan yang menangani fungsi ketatausahaan.

(8) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(9) Dalam hal tugas dan fungsi bidang sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanalan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbidang.

(10) Pembentukan. . .

SK No255363A

PRESIDEN

(10) Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), bidang sebagaimsn4 dimaksud pada ayat (7), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (71, dan subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan secara selektif dan didasarkern pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

1. Di antara Bagian Kedelapan A dan Began Kesembilan

BAB III disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian

Kedelapan B sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kedelapan B Badan Cadangan Nasional

1. Di antara Pasal 35D dan Pasal 36 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 35E, Pasal 35F, Pasal 35G, dan

Pasal 35H sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Badan Cadangan Nasional berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Badan Cadangan Nasional dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Cadangan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta penataan dan pembinaan bela negara dan keveteranan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35F, Badan Cadangan Nasional menyelenggarakan fungsi: a pen5rusuna.n kebijakan teknis, program, dan EmggarEm pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta penataan dan pembinaan bela negara dan keveteranan;

• pelaksanaan . . .

SK No255364A

PRES!DEN

b peLaksanaan pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta penataan dan pembinaan bela negara dan keveteranan; c pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta penataan dan pembinaan bela negara dan keveteranan;

• pelaksanaan administrasi Badan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(1) Badan Cadangan Nasional terdiri atas

Sekretariat Badan dan paling banyak 5 (lima) pusat. (21 Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagian. (41 Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagran sebagaimana

dimaksud pada ayat (41 tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(6) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (71 Dalam hal tugas dan fungsi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) bidang dan I (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(8)Bidang. . .

SK No 255365 A

PRESIDEN

(8) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(9) Dalam hal tugas dan fungsi bidang sslagaimana

dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbidang.

(10) Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7), dan subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

1. Judul Bagran Kesembilan BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagran Kesembilan Badan Teknologi Pertahanan
2. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Badan Teknologi Pertahanan berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Badan Teknologi Pertahanan dipimpin oleh Kepala Badan. 2O. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Teknologi Pertahanan mempunyai tugas menyelenggaralan pengembangan teknologi pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan. . .

SK No 255356A

PRESIDEN

2 1. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Badan Teknologi Pertahanan menyelenggarakan fungsi :

• penJrusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan teknologi pertahanan;
• pelaksanaan pengembangan teknologi pertahanan;
• pelalsanaan kerja sarna pengembangan teknologi pertahanan;
• pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan teknologi pertahanan; e pelaksanaan administrasi Badan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Badan Teknologi Pertahanan terdiri atas

Sekretariat Badan dan paling banyak 5 (lima) pusat.

(2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanalan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagian.

(4) Bagian . . .

SK No255367A

PRESIDEN

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana

dimaksud pada ayat (41 tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(6) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (71 Dalam hal tugas dan fungsi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(8) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(9) Dalam hal tugas dan fungsi bidang sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbidang.

(10) Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayal (71, dan subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

1. Judul Bagian Kesepuluh BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Baglan Kesepuluh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan

2. Ketentuan . . .

SK No 255368 A

PRES!DEN

1. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(l) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan dipimpin oleh Kepala Badan.

1. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Sumber Daya Manusia Pertahanan mempunyai tugas sumber daya manusia di bidang pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sslagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis, program, dan €rnggaran pengembangan sumber daya manusia di bidang pertahanan; b pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertahanan; c pelaksanaan penilaian dan pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian;

• pemantauan . . .

SK No255369A

PRESIDEN

• pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sumber daya manusia di bidang pertahanan; e pelaksanaan administrasi Badan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pertahanan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 5 (lima) pusat.

(2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3) Dalam ha1 tugas dan fungsi Sekretariat Badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagian. (41 Bagian sebagaimana dimalsud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(6) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (71 Dalam hal tugas dan fungsi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) bidang dan I (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(8)Bidang. . .

SK No255370A

PRESIDEN

(8) Bidang sebagaip6114 dimaksud pada ayat (7)

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(9) Dalam hal tugas dan fungsi bidang sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbidang.

(10) Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (71, dan subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

1. Judul Bagran Kesebelas BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kesebelas Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan
2. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen

Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Badan Informasi dan Komunikasi Intel{jen

Pertahanan dipimpin oleh Kepala Badan.

1. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan informasi dan komunikasi intelijen pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan. . .

SK No255371A

PRESIDEN

1. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi seb"gai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan menyelenggarakan fungsi: a pen5rusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengelolaan informasi dan komunikasi intelljen pertahanan; b pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi intelijen pertahanan ; c pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi intelijen pertahanan ;

• pelaksanaan administrasi Badan; dan e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen

Pertahanan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 5 (lima) pusat. (21 Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagian.

(4) Bagian . . .

SK No255372A

PRESIDEN

(41 Bagian s,slagaiman4 dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian ssfagaimana

dimaksud pada ayat (41 tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(6) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelal<sana. (71 Dalam hal tugas dan fungsi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(8) Bidang sslagaimana dimaksud pada ayat (71

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(9) Dalam hal tugas dan fungsi bidang sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbidang.

(10) Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (71, dan subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

Agar

SK No 255375 A

FRESIDEN REPUELIK INDONESlA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2025

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2025

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

ti Bidang Perundang-undangan Administrasi H

Silv Djaman

SK No255236A