Pasal 47

(1) Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen

Pertahanan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 5 (lima) pusat. (21 Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagian.

(4) Bagian . . .

SK No255372A

PRESIDEN

(41 Bagian s,slagaiman4 dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian ssfagaimana

dimaksud pada ayat (41 tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(6) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelal<sana. (71 Dalam hal tugas dan fungsi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(8) Bidang sslagaimana dimaksud pada ayat (71

terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(9) Dalam hal tugas dan fungsi bidang sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbidang.

(10) Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (71, dan subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

Agar

SK No 255375 A

FRESIDEN REPUELIK INDONESlA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2025

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2025

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

ti Bidang Perundang-undangan Administrasi H

Silv Djaman

SK No255236A