KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat KNEKS adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. 2.Menteri...

SK No 023557 A

PRESIDEN

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan'

Ruang lingkup ekonomi dan keuangan syariah meliputi:

• pengembangan industri produk halal;
• pengembangan ind'ustri keuangan syariah;
• pengembangan dana sosial syariah; dan
• pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.

Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pasal2I... SK No 023606 A

PRESIDEN

Dengan Peraturan Presid'en ini dibentuk KNEKS'

KNEKS mempunyai tugas mempercepat, memperluas' dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KNEKS menyelenggarakan fungsi:

• pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan sYariah;

• pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas penyusunan dan Pelaksanaan rencana arah strategis pada sektor kebijakan dan Program ekonomi dan keuangan sYariah;

• perumusan

SK No 023558 A

PRESIDEN

c perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah; dan

• pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan sYariah.

Bagian Kesatu Umum

KNEKS terdiri atas:

• Pimpinan;
• Sekretaris merangkaP anggota;
• Anggota;
• Manajemen Eksekutif; dan
• Sekretariat KNEKS.

Bagian Kedua Pimpinan

(1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 6

huruf a terdiri atas:

• Ketua : Presiden Republik Indonesia
• Wakil Ketua selaku Ketua Harian: Wakil Presiden Republik Indonesia.

(2) wakil

SK No 023559 A

PRESIDEN

(2) Wakit Ketua selaku Ketua Harian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi KNEKS serta memberikan arahan kepada Sekretaris, Anggota, dan Manajemen Eksekutif.

Bagian Ketiga Sekretaris

(1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas pimpinan,

Menteri dinyatakan sebagai Sekretaris merangkap anggota.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Menteri sebagai Sekretaris melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Manajemen Eksekutif serta menyampaikan laporannya secara berkala kepada Ketua dan wakil Ketua selaku Ketua Harian.

Bagian Keempat Anggota

(1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf c terdiri atas:

• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
• Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudaYaan;
• Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
• Menteri Agama;
• Menteri Perindustrian;
• MenteriPerdagangan;
• Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; h.Menteri...

SK No 023560 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

• Menteri Badan Usaha Milik Negara;
• Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
• Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lKepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
• Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
• Gubernur Bank Indonesia;
• Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan;
• Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia; dan
• Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri'

(2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas:

• bersama dengan Manajemen Eksekutif membantu Ketua dan Wakil Ketua selaku Ketua Harian dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah melalui perumusan arah kebijakan dan pen5rusunan program strategis nasional; dan
• melaksanakan arah kebijakan Wakil Ketua selaku Ketua Harian dalam menjalankan program strategis nasional bidang ekonomi dan keuangan syariah sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Anggota bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua selaku Ketua Harian'

Bagian Kelima Manajemen Eksekutif

(1) Manajemen Eksekutif dipimpin oleh seorang

Direktur Eksekutif.

(2) Manajemen

SK No 023561 A

PRESIDEN

(21 Manajemen Eksekutif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Ketua selaku Ketua Harian.

Pasal 1 I

Manajemen Eksekutif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis nasional di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Manajemen Eksekutif menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan rumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah;
• penyiapan pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis di sektor ekonomi dan keuangan sYariah;
• pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan di sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional;
• pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Ketua selaku Ketua Harian.

Manajemen Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf d terdiri atas:

• Direktur Eksekutif; dan
• unit kerja. Pasal14...

SK No 023562 A

PRESIDEN

Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan tugas dan fungsi Manajemen Eksekutif.

Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan substansi pelaksanaan tugas Manajemen Eksekutif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Manajemen Eksekutif diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam Sekretariat

(1) Dalam melaksanakan tugas, Manajemen Eksekutif

dibantu oleh Sekretariat KNEKS yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat KNEKS. (2\ Sekretariat KNEKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pemberian dukungan administrasi kepada Manajemen Eksekutif'

(3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sekretariat KNEKS mempunyai tugas pemberian dukungan administrasi kepada Pimpinan dan Anggota KNEKS.

(4) Sekretariat KNEKS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Sekretaris dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Menteri.

(5) Ketentuan

SK No 023563 A

PRESIDEN

(5) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas,

fungsi, dan tata kerja Sekretariat KNEKS diatur dalam Peraturan Menteri setelah mendapat yang persetujuan tertulis dari menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

masa (1) Direktur Eksekutif diangkat oleh Ketua untuk jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembati untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Dalam mengangkat Direktur Eksekutif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Ketua dapat meminta rekomendasi Wakil Ketua selaku Ketua Harian.

(3) Ketua dapat memberhentikan masa jabatan Direktur

Eksekutif berdasarkan pencapaian kinerja.

(4) Dalam memberhentikan Direktur Eksekutif

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua dapat meminta rekomendasi Wakil Ketua selaku Ketua Harian.

(1) Pemilihan calon Direktur Eksekutif dilakukan

melalui proses seleksi terbuka.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan

calon Direktur Eksekutif melalui proses seleksi terbuka diatur dengan Peraturan KNEKS.

(3) Peraturan KNEKS sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua selaku

Ketua Harian.

(1) Manajemen Eksekutif diisi oleh pegawai yang bekerja

penuh waktu.

(2) Pegawai pada unit kerja diangkat dan diberhentikan

oleh Direktur Eksekutif.

Pasal22 Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Non-Pegawai Negeri Sipil.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi pegawai

KNEKS diberikan status penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yang (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil KNEKS menduduki jabatan sebagai pegawai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai yang berasal dari Non-Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, apabila telah berakhir masa jabatannya tidak memperoieh atau tidak diberikan uang pensiun dan/atau uang pesangon.

TATA KERJA

(1) KNEKS melaksanakan rapat pleno KNEKS secara

berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Anggota

SK No 023570 A

PRESIDEN

(2) Anggota melaksanakan rapat koordinasi dengan

Direktur Eksekutif yang dipimpin oleh Sekretaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(1) Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas

dan fungsi, KNEKS harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan KNEKS yang efektif dan efisien antara kementertanf lembaga, otoritas, dan pemangku kepentingan lain. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai peta proses bisnis kelembagaan KNEKS diatur dengan Peraturan KNEKS. ayat (3) Peraturan KNEKS sebagaimana dimaksud pada (21 dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua selaku Ketua Harian.

PENDANAAN

Pasal27 pelaksanaan (1) Segala pendanaan yang diperlukan bagi tugas KNEKS dan kesekretariatan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara danlatau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan

Bagian dan Belanja Negara dibebankan pada Anggaran Kementerian Keuangan.

(1) Manajemen Eksekutif diberikan hak keuangan dan

fasilitas lainnya.

(2) Ketentuan...

SK No 023566 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(21 Ketentuan mengenai jenis dan besaran hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

dengan (1) Anggaran KNEKS dikelola dan dimanfaatkan memperhatikan prinsip keuangan negara dan tata kelola yang baik. (21 Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan pemanfaatan anggaran, laporan KNEKS diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Laporan keuangan KNEKS sebagaimana dimaksud

pada ayat (21yang telah diaudit, diumumkan kepada masyarakat.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh pejabat/pegawai yang memangku jabatan di lingkungan Manajemen Eksekutif: sampai a. tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan dibentuknya jabatan baru; dan/atau

• paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat dalam jabatan baru dilakukan evaluasi kinerja.

berlaku, (1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai pembiayaan, pegawai, perlengkapan dan aset, serta Komite dokumen pada Manajemen Eksekutif dari Nasional Keuangan Syariah dialihkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Kementerian Keuangan.

(2) Pengalihan...

SK No 023607 A

FRESIDEN

(1) (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat

dikoordinasikan oleh Menteri dengan melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat

1 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua merupakan Peraturan Perundang-undangan yang pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 235), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

berlaku, Pada saat Peraturan Presiden ini mulai Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 235), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar...

SK No 023609 A

PRESIDEN

13 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari2O2O

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2O2O

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

ti Bidang Hukum dan -undangan,

Y 1a vanna Djaman {',

SK No 023610 A