PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU BERKAITAN DENGAN

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Kesehatan Tertentu adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka memberikan dukungan kesehatan untuk kegiatan operasional dan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tidak dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

3. Kementerian Pertahanan, yang selanjutnya disebut Kemhan, adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.

4. Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan menegakkan kedaulatan Negara.

5. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

6. Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan bencana yang diselenggarakan dengan kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.

www.djpp.kemenkumham.go.id

3 2013, No.251

1. Operasi TNI adalah sebuah aksi perencanaan dan pengaturan angkatan darat, laut dan udara meliputi operasi darat, operasi laut, dan operasi udara untuk tujuan pertahanan negara.

2. Latihan TNI adalah proses kerja yang dilakukan secara sistematis dan dilakukan secara berulang-ulang dengan beban latihan yang kian meningkat.

3. Latihan Kepolisian adalah suatu upaya atau proses, cara perbuatan, kegiatan untuk memberikan, memelihara, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek agar mahir atau terbiasa untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan.

4. Perangkat Kesehatan adalah sejumlah materiil kesehatan medis dan non medis yang disusun dengan rumusan tertentu, diperuntukan bagi Satuan Tugas Operasi (Satgasops) dalam rangka pelaksanaan dukungan kesehatan.

5. Pemeriksaan Kesehatan Werving adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan administratif untuk menjadi calon prajurit TNI atau anggota Polri atau menjadi calon PNS Kemhan/PNS Polri.

6. Rumah Sakit Sandaran Operasi dan Latihan adalah rumah sakit di lingkungan Kemhan dan TNI yang menjadi sandaran pelayanan kesehatan dalam mendukung kegiatan operasi dan latihan TNI.

7. Kesehatan TNI adalah segala kegiatan di bidang kesehatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental prajurit agar selalu siap melaksanakan tugas.

8. Kesehatan Matra TNI adalah bentuk khusus upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi- tingginya dalam lingkungan matra yang serba berubah secara bermakna di lingkungan darat, laut, dan udara.

9. Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Anggota TNI, adalah personil/prajurit alat negara di bidang pertahanan yang melaksanakan tugasnya secara matra di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan atau gabungan di bawah Pimpinan Panglima TNI.

10. PNS Kemhan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kemhan dan TNI.

11. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan PNS Polri.

12. Kedokteran Kepolisian adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan tugas kepolisian.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.251 4

1. Kesehatan Kepolisian adalah pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan yang diberikan kepada pegawai negeri pada Polri.

(1) Anggota TNI, PNS Kemhan, Pegawai Negeri pada Polri dan anggota

keluarganya mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

(2) Selain pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kepada Anggota TNI, PNS Kemhan, dan Pegawai Negeri pada Polri diberikan pelayanan kesehatan tertentu dan dukungan kesehatan untuk kegiatan operasional Kemhan, TNI, dan Polri yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan Tertentu Kemhan

(1) Pelayanan kesehatan tertentu untuk mendukung tugas pokok dan

fungsi Kemhan meliputi:

• pelayanan kesehatan promotif dan preventif;

• pelayanan pemeriksaan kesehatan berkala anggota TNI dan PNS Kemhan;

• pelayanan pemeriksaan kesehatan calon peserta rehabilitasi terpadu penyandang cacat personel Kemhan dan TNI;

• pelayanan kesehatan rehabilitasi kecacatan personel Kemhan dan TNI;

• pelayanan pemeriksaan kesehatan calon PNS Kemhan; dan

• pelayanan pemeriksaan kesehatan pendidikan pengembangan PNS Kemhan.

(2) Pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a sekurang-kurangnya meliputi penyuluhan kesehatan,

www.djpp.kemenkumham.go.id

5 2013, No.251

penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat.

(3) Pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a sekurang-kurangnya meliputi upaya untuk menghindari atau mengurangi resiko, masalah dan dampak buruk akibat penyakit.

(4) Pelayanan pemeriksaan kesehatan berkala (medical check up)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Pemeriksaan kesehatan calon peserta rehabilitasi terpadu penyandang

cacat personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menentukan tingkat status kesehatan umum penderita penyandang cacat personel.

(6) Pelayanan kesehatan rehabilitasi kecacatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya meliputi upaya untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit, dan/atau akibat cacat atau menghilangkan cacat.

(7) Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon PNS Kemhan dan

pemeriksaan kesehatan pendidikan pengembangan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f meliputi pemeriksaaan fisik dan jiwa, serta penunjang lainnya.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan

tertentu bagi anggota TNI dan PNS di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan Tertentu TNI

Paragraf 1 Umum

Pelayanan kesehatan tertentu TNI meliputi:

• pelayanan kesehatan anggota TNI yang berkaitan dengan kegiatan operasional; dan

• pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi TNI.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.251 6

Paragraf 2 Pelayanan Kesehatan Anggota TNI Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional

Pelayanan kesehatan anggota TNI yang berkaitan dengan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

• pemberian dukungan kesehatan latihan TNI;

• pemberian dukungan kesehatan operasi TNI;

• pemeriksaan kesehatan anggota TNI;

• pelayanan kesehatan akibat kegiatan latihan dan operasi TNI; dan

• kegiatan promotif, preventif, dan rehabilitatif kesehatan.

(1) Pemberian dukungan kesehatan latihan TNI sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf a meliputi pemenuhan kebutuhan perangkat kesehatan untuk mendukung kegiatan latihan TNI.

(2) Pemberian dukungan kesehatan latihan TNI meliputi juga pemberian

dukungan kesehatan bagi calon anggota TNI pada saat pendidikan pembentukan.

(3) Kebutuhan perangkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi materiil kesehatan medis dan non medis.

(4) Perangkat kesehatan untuk dukungan kesehatan latihan TNI

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panglima TNI.

(1) Pemberian dukungan kesehatan operasi TNI sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf b meliputi pemenuhan kebutuhan perangkat kesehatan untuk mendukung kegiatan:

• operasi militer untuk perang; dan

• operasi militer selain perang.

(2) Perangkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

perangkat kesehatan perorangan dan perangkat kesehatan satuan.

(3) Perangkat kesehatan operasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Panglima TNI.

www.djpp.kemenkumham.go.id

7 2013, No.251

Pemeriksaan kesehatan anggota TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pemenuhan kebutuhan material dan kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk mendukung:

• pemeriksaan kesehatan pemeliharaan satuan operasi TNI;

• pemeriksaan kesehatan pemeliharaan personel TNI;

• pemeriksaan kesehatan pemeliharaan personel khusus TNI;

• pemeriksaan kesehatan penugasan operasi dalam negeri TNI;

• pemeriksaan kesehatan penugasan operasi luar negeri TNI;

• pemeriksaan kesehatan seleksi pendidikan; dan

• pemeriksaan kesehatan werving.

Pelayanan kesehatan akibat kegiatan latihan dan operasi TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi pemenuhan kebutuhan material dan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit sandaran Operasi dan Latihan TNI untuk mendukung:

• pelayanan kesehatan akibat kecelakaan latihan; dan

• pelayanan kesehatan akibat korban operasi.

Kegiatan promotif, preventif, dan rehabilitatif kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

• pelayanan kesehatan yang bersifat pencegahan penyakit dengan mengutamakan kegiatan promosi kesehatan;

• pencegahan terhadap masalah kesehatan atau penyakit dengan kegiatan intervensi medis;

• pelayanan kesehatan penentuan tingkat kecacatan personel TNI akibat kegiatan latihan dan operasi TNI;

• pelayanan rehabilitasi medik penyandang cacat personel Kemhan dan TNI akibat kegiatan latihan dan operasi TNI; dan

• material kesehatan untuk mendukung kegiatan promotif, preventif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.251 8

Paragraf 3 Pelayanan Kesehatan Untuk Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi TNI

Pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

• pembinaan kemampuan satuan kesehatan lapangan dan rumah sakit sandaran Operasi dan Latihan TNI; dan

• pembinaan kemampuan lembaga kesehatan TNI dan penelitian dan pengembangan kesehatan TNI.

(1) Pembinaan kemampuan satuan kesehatan lapangan dan rumah sakit

sandaran Operasi dan Latihan TNI sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 huruf a meliputi peningkatan kemampuan sumber daya

manusia serta keilmuan kesehatan matra yang meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan, dan kesehatan kedirgantaraan.

(2) Pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan kemampuan sumber

daya manusia serta keilmuan kesehatan matra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga kesehatan matra TNI, meliputi:

• Lembaga Kesehatan Militer TNI-Angkatan Darat;

• Lembaga Kesehatan Keangkatan Lautan TNI-Angkatan Laut; dan

• Lembaga Kesehatan Penerbangan TNI-Angkatan Udara.

Pembinaan kemampuan lembaga kesehatan TNI dan penelitian dan pengembangan kesehatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

• pemeriksaaan, identifikasi, dan pembuatan database odontogram anggota TNI;

• memproduksi obat-obatan dan materiil kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan operasi dan latihan TNI; dan

• peningkatan kualitas dukungan kesehatan dalam rangka kegiatan operasi dan latihan melalui penelitian dan pengembangan kesehatan TNI.

www.djpp.kemenkumham.go.id

9 2013, No.251

(1) Pemeriksaaan, identifikasi, dan pembuatan database odontogram

anggota TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diselenggarakan oleh lembaga kesehatan gigi dan mulut meliputi:

• lembaga kesehatan gigi dan mulut TNI-Angkatan Darat;
• lembaga kedokteran gigi TNI-Angkatan Laut; dan
• lembaga kesehatan gigi dan mulut TNI-Angkatan Udara.

(2) Pemberian dukungan kegiatan operasi dan latihan TNI dengan

memproduksi obat-obatan dan materiil kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yang diselenggarakan oleh:

• lembaga farmasi TNI-Angkatan Darat;
• lembaga farmasi TNI-Angkatan Laut;
• lembaga farmasi TNI-Angkatan Udara;
• lembaga biomedis TNI- Angkatan Darat; dan
• lembaga alat peralatan kesehatan TNI-Angkatan Darat.

(3) Peningkatan kualitas dukungan kesehatan dalam rangka kegiatan

operasi dan latihan melalui penelitian dan pengembangan kesehatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diselenggarakan oleh semua institusi/lembaga/fasilitas kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kesehatan dalam rangka mendukung kegiatan operasi dan latihan TNI.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan anggota TNI yang berkaitan dengan kegiatan operasional, dan pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Bagian Kesatu Umum

Pelayanan kesehatan tertentu di lingkungan Polri meliputi:

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.251 10

• pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri dalam rangka tugas operasional; dan
• pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Polri.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri pada Polri Untuk Tugas Operasional

Pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri untuk tugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

• kesehatan Kepolisian;
• dukungan kesehatan latihan Kepolisian; dan
• dukungan kesehatan operasi Kepolisian.

Kesehatan Kepolisian sebagaimana yang dimaksud Pasal 17 huruf a meliputi:

• pelayanan kesehatan; dan
• pelayanan kesehatan kesamaptaan Polri.

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

• pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat kecelakaan dan/atau sakit pada pelaksanaan tugas, latihan, dan operasi;
• pelayanan kesehatan rehabilitasi medis bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat pelaksanaan tugas di bidang narkotika dan obat-obatan terlarang; dan
• pelayanan kesehatan akibat pelaksanaan tugas latihan dan operasi Polri.

(1) Pelayanan kesehatan kesamaptaan Polri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

• pemeriksaan kesehatan dalam rangka pendidikan pembentukan, pendidikan pengembangan, seleksi penugasan dalam dan luar negeri;

www.djpp.kemenkumham.go.id

11 2013, No.251

• pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri pada Polri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
• pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri pada Polri secara khusus sebelum dan sesudah melakukan tugas atau operasi baik dalam maupun ke luar negeri, dan penugasan khusus lainnya; dan
• pemeriksaan kesehatan ulang dan/atau banding oleh Panitia Penguji Kesehatan Polri (PPKP).

(2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi kesehatan promotif dan preventif.

(3) Kesehatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-

kurangnya meliputi penyuluhan kesehatan, penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat dan samapta.

(4) Kesehatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-

kurangnya meliputi upaya untuk menghindari atau mengurangi resiko, masalah dan dampak buruk akibat penyakit.

(1) Dukungan kesehatan latihan Kepolisian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 huruf b meliputi pemenuhan kebutuhan perangkat kesehatan untuk mendukung kegiatan latihan Kepolisian.

(2) Kebutuhan perangkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi materiil kesehatan medis dan non medis.

(3) Pemberian dukungan kesehatan latihan Kepolisian termasuk

pemberian dukungan kesehatan bagi calon anggota Polri pada saat pendidikan pembentukan.

(4) Perangkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam dukungan kesehatan operasi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c berupa pembinaan kesehatan gigi bagi Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan tugas operasi.

(1) Dukungan kesehatan operasi Kepolisian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 huruf c meliputi pemenuhan kebutuhan perangkat kesehatan untuk kegiatan operasi:

• intelijen;

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.251 12

• pengamanan kegiatan;
• pemeliharaan keamanan;
• penegakan hukum;
• pemulihan keamanan;
• kontijensi; dan
• penugasan pemelihara perdamaian dunia.

(2) Kebutuhan perangkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi materiil kesehatan medis dan non medis.

(3) Perangkat kesehatan untuk dukungan kesehatan operasi Kepolisian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Untuk Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Polri

Pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

• Kedokteran Kepolisian; dan
• kegiatan Lembaga Kesehatan Kepolisian.

(1) Pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Polri

berupa Kedokteran Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

• pelayanan Disaster Victim Identification (DVI), kesehatan lapangan dan penanggulangan Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) pada situasi bencana;
• pelayanan kedokteran forensik yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan, olah TKP aspek medik, hukum kesehatan dan medikolegal untuk kepentingan hukum dan peradilan;
• pelayanan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat, kesehatan perpolisian masyarakat, pengamanan kesehatan dan makanan untuk mendukung tugas Polri dalam memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat;
• pelayanan kedokteran lalu lintas;
• pelayanan kesehatan tahanan pada Polri;

www.djpp.kemenkumham.go.id

13 2013, No.251

• pelayanan kesehatan pada korban kekerasan wanita dan anak yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan; dan
• pelayanan kesehatan institusi penerima wajib lapor pada fasilitas kesehatan Polri.

(2) Disaster Victim Identification (DVI) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a merupakan kegiatan identifikasi terhadap korban mati

akibat bencana yang dilakukan secara ilmiah sesuai standar Interpol dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Polri berupa kegiatan Lembaga Kesehatan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:

• menyelenggarakan produksi dan penyediaan perangkat kesehatan untuk mendukung tugas Polri oleh lembaga farmasi kepolisian;
• memberikan pelayanan identifikasi gigi dan penyimpanan data base odontogram bagi anggota Polri dan kelompok masyarakat dengan resiko tinggi oleh Laboratorium Klinik Odontologi Kepolisian (LKOK); dan
• identifikasi dan penyimpanan data Deoxyribonucleic Acid (DNA) oleh Laboratorium Deoxyribonucleic Acid (DNA) Kepolisian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu bagi Pegawai Negeri pada Polri dalam rangka melaksanakan tugas operasional dan pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Polri diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(1) Pelayanan kesehatan tertentu bagi PNS Kemhan didukung fasilitas

kesehatan yang meliputi rumah sakit, poliklinik, dan fasilitas kesehatan lain di lingkungan Kemhan.

(2) Pelayanan kesehatan tertentu bagi anggota TNI yang melakukan tugas

operasional didukung fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit, poliklinik, dan fasilitas kesehatan lain di lingkungan Kemhan dan TNI.

(3) Pelayanan kesehatan tertentu bagi Pegawai Negeri pada Polri yang

melaksanakan kegiatan operasional didukung fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit, poliklinik, dan fasilitas kesehatan lain di lingkungan Polri.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.251 14

(4) Dalam hal fasilitas kesehatan Kemhan, TNI, dan Polri tidak dapat

melaksanakan pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat dilakukan rujukan kepada fasilitas kesehatan lain di luar fasilitas kesehatan Kemhan, TNI, dan Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENDANAAN

(1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan

kegiatan operasional Kemhan, TNI, dan Polri didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

(2) Besarnya anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

secara berjenjang masing-masing satuan kesehatan Kemhan, TNI, dan Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2013

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2013

,

www.djpp.kemenkumham.go.id