Pasal 25

(1) Pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Polri

berupa Kedokteran Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

• pelayanan Disaster Victim Identification (DVI), kesehatan lapangan dan penanggulangan Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) pada situasi bencana;
• pelayanan kedokteran forensik yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan, olah TKP aspek medik, hukum kesehatan dan medikolegal untuk kepentingan hukum dan peradilan;
• pelayanan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat, kesehatan perpolisian masyarakat, pengamanan kesehatan dan makanan untuk mendukung tugas Polri dalam memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat;
• pelayanan kedokteran lalu lintas;
• pelayanan kesehatan tahanan pada Polri;

www.djpp.kemenkumham.go.id

13 2013, No.251

• pelayanan kesehatan pada korban kekerasan wanita dan anak yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan; dan
• pelayanan kesehatan institusi penerima wajib lapor pada fasilitas kesehatan Polri.

(2) Disaster Victim Identification (DVI) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a merupakan kegiatan identifikasi terhadap korban mati

akibat bencana yang dilakukan secara ilmiah sesuai standar Interpol dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.