Peraturan Menteri Nomor 77-permentan-ot-140-12-2012 Tahun 2012 tentang SISTEM INFORMASI HORTIKULTURA

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Hortikultura adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada pengembangan usaha hortikultura. www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Data adalah fakta atau angka-angka, merupakan “bahan baku” yang harus diolah sedemikian rupa sehingga berubah sifatnya menjadi informasi.

3. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berguna bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan pada masa sekarang dan akan datang.

4. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

5. Usaha Hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura.

6. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

7. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

8. Dinas adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hortikultura.

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sistem Informasi Hortikultura bertujuan untuk: a. meningkatkan efektifitas pemanfaatan Data dan Informasi Hortikultura; b. menghasilkan Data dan Informasi yang akurat, relevan dalam proses pengambilan keputusan di bidang hortikultura; c. meningkatkan pelayanan pengembangan hortikultura; d. menyelenggarakan hortikultura secara terpadu dan berkelanjutan.

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: a. penyediaan Data hortikultura; b. pengelolaan Data hortikultura; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. informasi hortikultura; d. dukungan sumber daya manusia dan teknologi Informasi; e. penyelenggaraan sistem Informasi hortikultura; f. pembinaan dan pengawasan.

Penyediaan Data hortikultura meliputi: a. benih dan varietas tanaman; b. luas dan/atau populasi tanaman; c. letak dan luas wilayah, kawasan dan unit usaha budidaya hortikultura; d. permintaan pasar; e. tata niaga; f. peluang dan tantangan pasar; g. produksi dan perkiraan produksi; h. harga dan perkiraan harga; i. jumlah pasokan dan perkiraan pasokan; j. perkiraan musim tanam dan musim panen; k. prakiraan iklim; l. ketersediaan prasarana hortikultura; m. kebutuhan dan ketersediaan sarana hortikultura; n. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); o. kelembagaan; p. hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan.

Data benih dan varietas tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi: a. benih; b. varietas tanaman yang terdaftar; c. varietas tanaman yang mendapat Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Data luas dan/atau populasi tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. luas tanam dan/atau populasi tanaman; b. luas panen; c. luas gagal panen, akibat Organisme Pengganggu Tumbuhan, iklim, dan lain-lain.

Data letak dan luas wilayah, kawasan dan unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. lokasi dan potensi luas wilayah budidaya; b. tipologi lahan; c. kawasan nasional/provinsi/kabupaten/kota; d. jumlah unit usaha budidaya.

Data permintaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi: a. konsumsi; b. pasar dalam negeri; c. ekspor; d. impor.

Data tata niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi: a. pola distribusi produk; b. pola perdagangan produk; c. pola pemasaran produk.

Data peluang dan tantangan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi: a. peluang pasar; b. tantangan pasar; c. masalah pemasaran.

Data produksi dan perkiraan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi: a. perkiraan produksi; b. produktifitas dan produksi; c. ketersediaan produk.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Data harga dan perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi: a. harga; b. perkiraan harga.

Data pasokan dan perkiraan pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi: a. jumlah pasokan; b. jumlah perkiraan pasokan.

Data perkiraan musim tanam dan musim panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi: a. perkiraan musim tanam; b. jadwal tanam; c. perkiraan musim panen; d. jadwal panen.

Data prakiraan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k meliputi: a. jumlah curah hujan dan hari hujan; b. prakiraan musim hujan dan musim kemarau; c. prakiraan cuaca; d. klasifikasi iklim wilayah; e. dampak perubahan iklim.

Data ketersediaan prasarana hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l meliputi: a. jaringan irigasi; b. pengolahan limbah; c. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pascapanen sampai ke pasar; d. alat transportasi; e. pelabuhan dan area transit; www.djpp.kemenkumham.go.id

f. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen; g. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya; h. gudang yang memenuhi persyaratan teknis; i. rumah atau penaung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis; j. gudang berpendingin; k. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis; dan/atau l. pasar.

Data kebutuhan dan ketersediaan sarana hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m meliputi: a. benih atas dasar jenis tanaman; b. pupuk; c. zat pengatur tumbuh; d. bahan pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan/atau e. alat dan mesin.

Data Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n meliputi: a. jenis dan luas serangan OPT; b. peramalan serangan OPT; c. luas dan penerapan pengendalian OPT; d. dampak serangan OPT.

Data kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o meliputi: a. kelembagaan usaha perbenihan; b. kelembagaan usaha budidaya; c. kelembagaan usaha panen dan pascapanen; d. kelembagaan usaha pengolahan; e. kelembagaan usaha distribusi, perdagangan, dan pemasaran; f. kelembagaan usaha penelitian; g. kelembagaan usaha wisata agro; h. kelembagaan usaha jasa hortikultura; i. kelembagaan pakar dan akademisi di bidang hortikultura; j. kelembagaan konsumen produk dan jasa hortikultura. www.djpp.kemenkumham.go.id

Data hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p meliputi: a. informasi Sumber Daya Genetik yang bisa dan boleh dimanfaatkan; b. inovasi teknologi; c. inovasi sosial dan ekonomi.

Pengelolaan Data Hortikultura dilakukan secara terintegrasi dan mencakup pengumpulan, pengolahan dan analisis, penyimpanan/ pemeliharaan, pemutakhiran, dan penyajian Data.

(1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan berdasarkan data primer dan data sekunder. (2) Pengolahan dan analisis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan standar pengolahan dan analisis Data yang baku. (3) Penyimpanan/pemeliharaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik. (4) Pemutakhiran Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan secara periodik. (5) Penyajian Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.

(1) Bupati/walikota bertanggung jawab untuk melakukan penyediaan Data hortikultura di tingkat kabupaten/kota, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi penyediaan Data dan Informasi Hortikultura. (2) Hasil penyediaan Data hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur, melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi penyediaan Data dan Informasi Hortikultura. (3) Gubernur melakukan kompilasi dan verifikasi Data hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi penyediaan Data dan Informasi Hortikultura, untuk disampaikan kepada Menteri, melalui unit kerja eselon I sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarkan Data dan Informasi yang diterima dari provinsi. (2) Hasil pengolahan, penganalisisan Data dan Informasi Hortikultura yang dilakukan oleh unit kerja eselon I sebagiamana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

Informasi Hortikultura meliputi potensi dan peluang pengembangan usaha: a. perbenihan; b. budidaya; c. panen dan pascapanen; d. pengolahan; e. distribusi, perdagangan, dan pemasaran; f. penelitian; g. wisata agro.

(1) Penyebaran Informasi dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik. (2) Informasi Hortikultura disampaikan secara serta merta, setiap saat, atas dasar permintaan, dan secara terbatas. (3) Penyebaran Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan.

Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura dilaksanakan oleh sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.

(1) Sumber daya manusia yang menyelenggarakan Sistem Informasi Hortikultura memiliki standar kompetensi antara lain: analis sistem, pembuat program, pengelola basis Data, pengelola jaringan, ahli keamanan sistem dan operator. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Jumlah sumber daya manusia disesuaikan dengan kebutuhan. (3) Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan.

Teknologi Informasi terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras dan infrastruktur jaringan komputer.

(1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura dilaksanakan oleh: a. Pemerintah; b. pemerintah provinsi; dan c. pemerintah kabupaten/kota. (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura nasional; b. penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura provinsi; dan c. penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura kabupaten/kota.

(1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura tingkat nasional dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Data dan Informasi di Kementerian Pertanian. (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura tingkat provinsi dilaksanakan oleh dinas provinsi yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Data dan Informasi Hortikultura. (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Data dan Informasi Hortikultura.

Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura meliputi: a. penyusunan rencana umum (Grand Design) pembangunan hortikultura pada tingkat nasional dan rancangan teknis pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota; b. pengembangan basis Data; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pengembangan sumber daya manusia di bidang Informasi sesuai kebutuhan Informasi dan teknologi; d. pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras, dan infrastruktur jaringan Informasi; e. penentuan transparansi Data dan Informasi; f. pengaturan prosedur untuk peningkatan pelayanan perolehan Informasi; g. pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

(1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi: a. verifikasi Data; b. standardisasi Data, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran Data dan Informasi Hortikultura. (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

(1) Pembinaan penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura meliputi aspek teknis dan manajemen. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang.

(1) Pengawasan dilaksanakan untuk memberikan kepastian dalam pelayanan Informasi melalui kelengkapan, keaktualan, dan keakuratan Data. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang.

Pendanaan penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2012 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id