BADAN PENGATUR JALAN TOL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

2. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.

3. Jalan penghubung adalah jalan yang menghubungkan jalan tol dengan jalan umum yang ada.

4. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, ada di bawah, dan bertanggungjawab kepada Menteri.

5. Badan usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha, adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.

6. Pengusahaan jalan tol adalah kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha.

7. Konsesi pengusahaan jalan tol adalah jangka waktu tertentu yang diberikan kepada Badan Usaha untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol.

8. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.

9. Pengguna jalan tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol.

10. Ruas jalan tol adalah bagian atau penggal dari jalan tol tertentu yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu.

11. Sistem pengumpulan tol adalah sistem yang digunakan dalam pengumpulan tol dan terdiri dari sistem tertutup yaitu sistem pengumpulan tol yang kepada penggunanya diwajibkan mengambil tanda masuk pada gerbang masuk dan membayar tol pada gerbang keluar dan sistem terbuka yaitu sistem pengumpulan tol yang kepada penggunanya diwajibkan membayar tol pada saat melewati gerbang masuk atau gerbang keluar.

12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang jalan.

Bagian Pertama

http://www.pu.go.id/itjen/hukum/pm295-05.htm 2/14/2007

Permen PU No. 295/PRT/M/2005 Page 3 of 10

Pembentukan

Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol, yang selanjutnya disebut BPJT.

Bagian Kedua Status

BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan badan non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

BPJT berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BPJT rnempunyai wewenang untuk melakukan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan Badan Usaha jalan tol sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

Untuk menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPJT mempunyai tugas dan fungsi:

• merekomendasikan tarif awal dan penyesuaian tarif tol kepada Menteri;
• melakukan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya dan merekomendasikan pengoperasian selanjutnya kepada Menteri;
• melakukan pengambilalihan hak sementara pengusahaan jalan tol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi, untuk kemudian dilelangkan kembali pengusahaannya;
• melakukan persiapan pengusahaan jalan tol yang meliputi analisa kelayakan finansial, studi kelayakan, dan penyiapan amdal;
• melakukan pengadaan investasi jalan tol melalui pelelangan secara transparan dan terbuka;
• membantu proses pelaksanaan pembebasan tanah dalam hal kepastian tersedianya dana yang berasal dari Badan Usaha dan membuat mekanisme penggunaannya;
• memonitor pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan Badan Usaha; dan
• melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian pengusahaan jalan tol dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJT dapat melibatkan tenaga profesional atau penyedia jasa sesuai dengan bidangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari 5 (lima) orang Anggota dengan susunan 1

(satu) orang Kepala merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota.

(2) Kepala BPJT merupakan wakil dari unsur Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang jalan

http://www.pu.go.id/itjen/hukum/pm295-05.htm 2/14/2007

Permen PU No. 295/PRT/M/2005 Page 4 of 10

dan merangkap sebagai anggota.

(1) Anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Pemerintah, 1

(satu) orang unsur pemangku kepentingan, dan 1 (satu) orang unsur masyarakat.

(2) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) orang wakil Departemen

Pekerjaan Umum, dan 1 (satu) orang wakil Departemen Keuangan.

(3) Unsur pemangku kepentingan merupakan wakil dari asosiasi profesi.

(4) Unsur masyarakat merupakan wakil dari akademisi.

(1) Kepala dan Anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diangkat dan diberhentikan oleh

Menteri.

(2) Pengangkatan Kepala dan Anggota BPJT oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon anggota yang memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua Lingkup Tugas Kepala dan Anggota

Kepala BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

• memimpin dan mengelola BPJT sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
• mengkoordinasikan para anggota dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
• menetapkan rencana kerja BPJT;
• menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BPJT secara berkala kepada Menteri;
• mewakili BPJT di dalam dan di luar Pengadilan;
• melakukan pengawasan internal terhadap kinerja manajemen dan pengelolaan keuangan BPJT secara menyeluruh.

Anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas

• membantu Kepala BPJT dalam memimpin pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
• berkoordinasi dan mengendalikan Pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPJT;
• bersama Kepala BPJT menyiapkan rencana kerja dan anggaran belanja tahunan BPJT;
• melaksanakan tugas Kepala BPJT apabila berhalangan melaksanakan tugas;
• melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPJT;
• menghadiri rapat dan sidang BPJT;
• memberikan bahan masukan dalam perumusan rancangan kebijakan BPJT

(1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas BPJT, dibentuk Sekretariat BPJT yang

http://www.pu.go.id/itjen/hukum/pm295-05.htm 2/14/2007

Permen PU No. 295/PRT/M/2005 Page 5 of 10

berada di lingkungan Menteri.

(2) Sekretariat BPJT adalah unsur staf yang membantu BPJT dalam menyelenggarakan dukungan teknis

dan administratif kesekretariatan penyelenggaraan pengaturan jalan tol.

(3) Sekretariat BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional bertanggung jawab

kepada Kepala BPJT dan secara administratif bertanggungjawab kepada Menteri Pekerjaan Umum.

(4) Sekretariat BPJT dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sekretariat BPJT menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan persiapan pengusahaan jalan tol dan kegiatan perekaman data;
• penyiapan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan investasi, membantu proses pengadaan tanah, merekomendasikan tarif tol dan penyesuaiannya, penetapan sistem pengumpulan tol, pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesi;
• penyiapan pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap badan usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian pengusahaan dan pemantauan atas pelaksanaan perencanaan, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilaksanakan oleh badan usaha;
• pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum dan humas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Sekretariat BPJT terdiri dari:

• Bagian Umum;
• Bidang Teknik;
• Bidang Investasi;
• Bidang Pengawasan dan Pemantauan.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum dan humas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan, monitoring dan evaluasi peraturan/perjanjian/perijinan, pemberian pelayanan, penyuluhan, dan pembinaan hukum, serta melakukan dokumentasi, promosi dan publikasi;
• pelaksanaan ketatausahaan, perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia, penyediaan fasilitas, serta perawatan sarana dan prasarana kantor BPJT;
• pengelolaan anggaran dan pembiayaan serta penyelesaian hasil pemeriksaan.

Bagian Umum terdiri dari:

• Subbagian Hukum dan Humas;
• Subbagian Administrasi dan Kepegawaian;

http://www.pu.go.id/itjen/hukum/pm295-05.htm 2/14/2007

Permen PU No. 295/PRT/M/2005 Page 6 of 10

• Subbagian Keuangan.

(1) Subbagian Hukum dan Humas mempunyai tugas melakukan penyusunan, monitoring dan evaluasi

peraturan/perjanjian/perijinan, pemberian pelayanan, penyuluhan, dan pembinaan hukum, serta melakukan dokumentasi, promosi dan publikasi.

(2) Subbagian Administrasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan ketatausahaan,

perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia, penyediaan fasilitas, serta perawatan sarana dan prasarana kantor BPJT.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran dan pembiayaan serta

penyelesaian hasil pemeriksaan.

Bidang Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan persiapan pengusahaan jalan tol dan kegiatan perekaman data.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Teknik menyelenggarakan fungsi:

• analisa kelayakan finansial, studi kelayakan, dan penyiapan Amdal;
• perekaman data lalu lintas dan pendapatan tol.

Bidang Teknik terdiri dari:

• Subbidang Studi;
• Subbidang Data dan Informasi Teknis.

(1) Subbidang Studi mempunyai tugas melakukan analisa kelayakan finansial, studi kelayakan, dan

penyiapan Amdal.

(2) Subbidang Data dan Informasi Teknis mempunyai tugas melakukan perekaman data lalu lintas dan

pendapatan tol.

Bidang Investasi mempunyai tugas melaksanakan. kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan investasi, membantu proses pengadaan tanah, merekomendasikan tarif tol dan penyesuaianya,penetapan sistem pengumpulan tol, pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam melaksanakan konsesi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Investasi menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan pengadaan investasi jalan tol, mernbantu proses pembebasan tanah, dan. merekomendasikan tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol;
• penyiapan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol dan pengambilalihan hak sementara pengusahaan jalan tol.

Bidang Investasi terdiri dari:

http://www.pu.go.id/itjen/hukum/pm295-05.htm 2/14/2007

Permen PU No. 295/PRT/M/2005 Page 7 of 10

• Subbidang Persiapan. dan Pelayanan Investasi;
• Subbidang Pengendalian Investasi.

(1) Subbidang Persiapan dan Pelayanan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengadaan

investasi jalan tol, membantu proses pembebasan tanah, dan. merekomendasikan tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol.

(2) Subbidang Pengendalian Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengambilalihan hak

pengusahaan jalan tol dan pengambilalihan hak sementara pengusahaan jalan tol.

Bidang Pengawasan dan Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap badan usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian pengusahaan dan pemantauan atas pelaksanaan perencanaan, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilaksanakan oleh badan usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pengawasan dan Pemantauan menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan pelaksanaan pengawasan terhadap badan usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian pengusahaan jalan tol yang dilaksanakan oleh badan usaha.
• penyiapan pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan badan usaha.

Bidang Pengawasan dan Pemantauan, terdiri dari:

• Subbidang Pengawasan;
• Subbidang Pemantauan.

(1) Subbidang Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan terhadap

badan usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian pengusahaan jalan tol yang dilaksanakan oleh badan usaha.

(2) Subbidang Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan atas

pelaksanaan perencanaan, dan pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan badan usaha.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala

Bagian dan masing-masing Kepala Bidang.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan

dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Eselonisasi

http://www.pu.go.id/itjen/hukum/pm295-05.htm 2/14/2007

Permen PU No. 295/PRT/M/2005 Page 8 of 10

(1) Sekretaris adalah jabatan eselon II.a.

(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.a.

(3) Kepala Subbagian dan Subbidang adalah jabatan eselon IV.a.

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerjasama baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

(3) Setiap pimpman satuan organisasi wajib melaporkan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya

kepada atasan secara langsung.

Sekretaris BPJT bertanggungjawab memirnpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat BPJT wajib mengolah dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Setiap Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat BPJT dalam menyampaikan laporannya wajib memberikan tembusan kepada satuan kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(1) Anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan tugas BPJT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Departemen Pekerjaan Umum.

(2) Penyusunan anggaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran untuk pembiayaan

pelaksanaan tugas BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembinaan terhadap BPJT dilakukan oleh Menteri.

(2) Pembinaan teknis Sekretariat BPJT dilakukan oleh BPJT, dan pembinaan administratif Sekretariat

BPJT dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan kinerja

http://www.pu.go.id/itjen/hukum/pm295-05.htm 2/14/2007

Permen PU No. 295/PRT/M/2005 Page 9 of 10

BPJT dan Sekretariat BPJT.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi koordinasi, pemberian

bimbingan, pemberian pedoman dan prosedur pelaksanaan tugas, serta pendidikan dan latihan.

(1) Pengawasan dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT dan Sekretariat

BPJT berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas kinerja pelaksanaan

tugas dan fungsi, serta atas penggunaan anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan tugas BPJT.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal

Departemen Pekerjaan Umum.

(4) Dalam hal tertentu Menteri dapat menunjuk auditor independen untuk melakukan pemeriksaan

terhadap BPJT.

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

• PT Jasa Marga (Persero) menyerahkan kepada BPJT semua dokumen yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Jalan Tol;
• Melakukan perhitungan investasi atas seluruh ruas jalan tol yang diusahakan oleh PT Jasa Marga selambat-lambatnya pada tanggal 18 Oktober 2005, guna perhitungan pemberian konsesi;
• Penyesuaian pengusahaan Badan Usaha milik Swasta di bidang jalan tol yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 18 Oktober 2005.

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Perubahan organisasi dan tata kerja sekretariat BPJT, ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PADA TANGGAL : 28 Juni 2005

ttd

http://www.pu.go.id/itjen/hukum/pm295-05.htm 2/14/2007

Permen PU No. 295/PRT/M/2005 Page 10 of 10

http://www.pu.go.id/itjen/hukum/pm295-05.htm 2/14/2007