Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok Alat Telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
4. Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap Persyaratan Teknis dan/atau standar yang ditetapkan.
5. Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan Sertifikat.
6. Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi adalah model atau jenis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang mempunyai karakteristik tertentu dan bukan merupakan kategori serial.
7. Persyaratan Teknis adalah persyaratan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek elektris, elektronis, Iingkungan, keselamatan, keamanan, dan kesehatan.
8. Balai Uji Dalam Negeri adalah lembaga uji atau laboratorium uji Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

milik negara dan/atau milik swasta yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 9. Balai Uji Luar Negeri adalah lembaga uji atau laboratorium uji Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang terakreditasi dan berkedudukan di luar negeri serta diakui oleh Direktur Jenderal. 10. Label adalah certificate marking yang berisi keterangan mengenai barang yang berbentuk karakter yang memuat informasi tentang nomor Sertifikat dan Identitas Pelanggan. 11. Kode Quick Responce yang selanjutnya disebut QR Code adalah keterangan mengenai barang yang berbentuk kode matrik yang memuat informasi mengenai nomor Sertifikat dan Identitas Pelanggan yang tercantum dalam Sertifikat. 12. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diberikan Menteri kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. 14. Identitas Pelanggan yang selanjutnya disebut PLG ID adalah identitas yang komponennya meliputi nomor registrasi, user name, dan password yang dimiliki oleh pemohon dan/atau pemegang Sertifikat sebagai tanda pengenal yang bersifat unik. 15. Customer Premises Equipment yang selanjutnya disingkat CPE adalah Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi di sisi pelanggan. 16. Non-Customer Premises Equipment yang selanjutnya disebut Non-CPE adalah Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi di sisi jaringan, baik jaringan akses maupun jaringan distribusi.

17. Barang Bawaan adalah barang yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana transportasi atau pengangkut ke Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang masih dalam bentuk kemasan.

18. Pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Pengujian adalah penilaian kesesuaian karakteristik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap Persyaratan Teknis yang berlaku melalui pengukuran.

19. INDONESIA National Single Window adalah sistem nasional INDONESIA yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision- making for custom release and clearance of cargoes).

20. Uji Petik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Uji Petik adalah kegiatan untuk memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang masih beredar di pasaran dengan spesifikasi teknis yang berlaku.

21. Sampel adalah Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memiliki Sertifikat yang diperoleh dari Pasar atau dari tempat produksi untuk keperluan Uji Petik.

22. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.

23. Lembaga Sertifikasi adalah Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

24. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya mencakup bidang standardisasi perangkat pos dan informatika.

26. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

(1) Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA wajib memenuhi Persyaratan Teknis. (2) Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan alat lainnya yang dilengkapi Alat Telekomunikasi yang wajib memenuhi Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemenuhan Persyaratan Teknis pada Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibuktikan dengan Sertifikat melalui proses Sertifikasi.

Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dengan merek, model/tipe yang sama namun berasal dari negara yang berbeda wajib memenuhi Persyaratan Teknis yang dibuktikan dengan Sertifikat yang berbeda.

(1) Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA wajib disertifikasi. (2) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang masih dibuat, dirakit, atau dimasukkan, untuk diperdagangkan

di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA setelah 3 (tiga) tahun sejak Sertifikat berlaku efektif wajib disertifikasi ulang oleh pemegang Sertifikat.

(1) Kewajiban memenuhi Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku bagi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang: a. merupakan Barang Bawaan dan/atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos, yang digunakan untuk keperluan sendiri, tidak diperdagangkan, dan/atau tidak untuk tujuan komersial berupa:

1. CPE dengan jumlah paling banyak 2 (dua) unit, dengan merek, model/tipe yang sama maupun berbeda; dan/atau
2. Non-CPE dengan jumlah paling banyak 1 (satu) unit; b. digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan keperluan tertentu dalam kepentingan negara, dan/atau penanganan bencana alam yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lembaga Sertifikasi, dengan ketentuan:
3. tidak untuk diperdagangkan dan/atau tidak untuk tujuan komersial;
4. wajib memiliki izin stasiun radio (ISR) yang bersifat sementara dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio; dan
5. jangka waktu penggunaan paling lama 1 (satu) tahun; c. digunakan untuk keperluan uji coba teknologi Telekomunikasi, informatika, dan penyiaran dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. digunakan sebagai sampel uji dalam rangka Pengujian yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lembaga Sertifikasi;

e. menggunakan standar militer dan digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan serta tidak diperjualbelikan untuk umum yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Kepala Kepolisian Republik INDONESIA; f. digunakan untuk perwakilan diplomatik dengan memperhatikan asas timbal balik; dan g. digunakan sebagai sarana untuk mengukur Alat dan/atau Perangkat telekomunikasi. (2) Permohonan untuk mendapatkan surat keterangan dari Lembaga Sertifikasi bagi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, keperluan tertentu dalam kepentingan negara, penanganan bencana alam dan/atau uji coba teknologi Telekomunikasi, informatika, dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib mencantumkan informasi alamat lokasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang akan digunakan. (3) Dalam hal setelah jangka waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c berakhir, Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dimaksud tetap akan dipergunakan, maka Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dimaksud wajib memiliki Sertifikat. (4) Dalam hal setelah jangka waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c berakhir, Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dimaksud tidak akan dipergunakan, maka Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dimaksud wajib: a. direekspor ke negara asal dan dilaporkan kepada Lembaga Sertifikasi dengan melampirkan surat pemberitahuan ekspor barang yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau

b. dilaporkan kepada Lembaga Sertifikasi dan tidak boleh digunakan kembali untuk Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat dan/atau dirakit di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui OSS.

Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan oleh: a. pemilik merek yang berbadan hukum INDONESIA; b. badan usaha INDONESIA yang ditunjuk sebagai perwakilan atau distributor resmi oleh pemilik merek yang berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. badan hukum INDONESIA yang melakukan pembuatan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk pemilik merek yang berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; atau d. orang INDONESIA atau badan usaha INDONESIA yang membuat, menyusun, dan menggabungkan komponen Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sehingga dapat berfungsi sebagai Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

(1) Untuk mengajukan permohonan Sertifikasi terlebih dahulu harus memiliki NIB dan PLG ID. (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) PLG ID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui registrasi pada situs web e-Sertifikasi yang disediakan oleh Lembaga Sertifikasi.

(4) Untuk memperoleh PLG ID harus: a. menyetujui pakta integritas; dan b. mengunggah surat penunjukan sebagai perwakilan atau distributor resmi yang telah dipindai; dan c. mengunggah kartu tanda pegawai yang diterbitkan oleh orang, badan hukum, atau badan usaha INDONESIA yang mengajukan permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (5) Registrasi untuk memperoleh PLG ID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hanya 1 (satu) kali sebelum mengajukan permohonan Sertifikasi yang pertama kalinya. (6) Registrasi untuk memperoleh PLG ID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi. (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), registrasi PLG ID dapat disetujui atau ditolak. (8) Persetujuan atau penolakan registrasi PLG ID sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan secara daring (online) dalam bentuk surat elektronik.

Ketentuan mengenai tata cara Sertifikasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Lembaga Sertifikasi wajib mengumumkan Sertifikat yang telah diterbitkan dan berlaku efektif melalui situs web Direktorat Jenderal.

Pemegang Sertifikat wajib mengajukan perubahan Sertifikat dalam hal terjadi:

a. perubahan nama pemegang Sertifikat; b. perubahan alamat pemegang Sertifikat; dan/atau c. pemindahtanganan Sertifikat kepada pihak lain.

Ketentuan mengenai tata cara perubahan Sertifikat diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Sebelum diperdagangkan dan/atau dipergunakan, setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memperoleh Sertifikat wajib dilekati Label dan QR Code yang ada dalam Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. (2) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi selain Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi berjangkauan pendek (short range device) wajib dilekati tanda peringatan oleh pemegang Sertifikat.

(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekatkan pada setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memperoleh Sertifikat secara fisik atau secara digital. (3) Dalam hal tidak dapat dilekatkan pada Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Label dapat dilekatkan pada setiap kemasan/pembungkus Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memperoleh Sertifikat.

(4) QR Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilekatkan pada setiap kemasan/pembungkus Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memperoleh Sertifikat.

(1) Tanda peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2): a. berupa pernyataan bahwa setiap orang dilarang melakukan perubahan pada Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dapat menimbulkan gangguan elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya; dan b. dibubuhkan pada setiap kemasan/pembungkus Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memperoleh Sertifikat. (2) Bentuk tanda peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemegang Sertifikat wajib melaporkan pelaksanaan pemberian Label, QR Code, dan tanda peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Lembaga Sertifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Sertifikat dengan mengunggah foto Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah dilekatkan Label, QR Code, dan tanda peringatan.

Penanganan dokumen perizinan dan dokumen kepabeanan lainnya yang berkaitan dengan impor Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi di lingkungan Kementerian

Komunikasi dan Informatika menggunakan sistem elektronik INDONESIA National Single Window.

Sistem elektronik INDONESIA National Single Window di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Penanganan dokumen perizinan dan dokumen kepabeanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan secara nonelektronik dalam hal terjadi gangguan yang diakibatkan keadaan kahar (force majeur).

Balai uji meliputi: a. Balai Uji Dalam Negeri; dan b. Balai Uji Luar Negeri.

Balai uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melakukan Pengujian yang hasilnya berupa Laporan Hasil Uji (LHU) atau test report.

Ketentuan mengenai tata cara Pengujian ditetapkan oleh masing-masing balai uji.

Dalam melaksanakan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Balai Uji Dalam Negeri memberikan informasi tentang kapasitas Pengujian yang dapat dilaksanakan dan jumlah Pengujian yang sedang dilaksanakan melalui situs web

e-Sertifikasi yang disediakan oleh Lembaga Sertifikasi.

(1) Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Balai Uji Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diakui oleh Direktur Jenderal. (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penetapan Balai Uji Dalam Negeri dan pengakuan Balai Uji Luar Negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

Biaya Sertifikasi dikenakan untuk: a. Sertifikat baru; dan b. perubahan Sertifikat.

Sertifikat baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dengan Laporan Hasil Uji (LHU) atau test report yang diterbitkan oleh Balai Uji Dalam Negeri dikenai biaya Sertifikat baru melalui Pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sertifikat baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dengan Laporan Hasil Uji (LHU) atau test report yang diterbitkan oleh: a. Balai Uji Luar Negeri; atau b. Balai Uji Dalam Negeri dan Balai Uji Luar Negeri, dikenai biaya Sertifikat baru melalui evaluasi dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31 Biaya Sertifikat yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menggunakan frekuensi radio dan sengaja didesain untuk memblokir, mengacaukan/mengacak, dan/atau mengganggu penggunaan spektrum frekuensi radio yang berizin, atau yang dapat menimbulkan gangguan fisik, dan/atau elektromagnetik pada penyelenggaraan Telekomunikasi dilarang untuk dibuat, dirakit, atau dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

(1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikecualikan bagi penggunaan untuk kepentingan negara. (2) Penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio untuk kepentingan negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang beredar berupa: a. pemeriksaan tanda kesesuaian; dan b. Uji Petik. (2) Pemeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemeriksaan Label dan QR Code.

Pengawasan dan pengendalian berupa pemeriksaan tanda kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilakukan di: a. dalam kawasan pabean (border); atau b. luar kawasan pabean (post border).

Pengawasan dan pengendalian berupa pemeriksaan tanda kesesuaian di dalam kawasan pabean (border) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan dan pengendalian berupa pemeriksaan tanda kesesuaian di dalam kawasan pabean (border) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan terhadap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pengawasan dan pengendalian berupa pemeriksaan tanda kesesuaian di luar kawasan pabean (post border) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal diperlukan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilaksanakan bersama instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Pengawasan dan pengendalian berupa Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memiliki Sertifikat dan masih beredar di Pasar. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dengan melibatkan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan dengan memperhatikan hal sebagai berikut: a. riwayat ketidaksesuaian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; b. popularitas suatu Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; c. adanya perbedaan harga yang signifikan dengan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi produk sejenis; d. menimbulkan gangguan baik terhadap jaringan Telekomunikasi maupun terhadap keamanan, keselamatan dan kesehatan manusia; dan/atau e. adanya laporan pengaduan.

Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi Uji Petik secara: a. berkala; dan b. khusus.

(1) Uji Petik secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dan terprogram. (2) Uji Petik secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan.

Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan melalui tahapan: a. pemilihan Sampel; b. pengambilan Sampel; c. evaluasi Sampel; dan d. tindak lanjut.

Paragraf Kesatu Pemilihan Sampel

Pemilihan Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dari basis data Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memiliki Sertifikat.

Paragraf Kedua Pengambilan Sampel

(1) Pengambilan Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dengan cara: a. membeli Sampel dari Pasar secara acak dengan anggaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); atau b. meminjam Sampel dari tempat produksi atau gudang milik pemegang Sertifikat. (2) Dalam hal pengambilan Sampel dilaksanakan dengan cara meminjam Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktorat Jenderal membuat berita acara peminjaman Sampel dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pengambilan Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b paling banyak 3 (tiga) unit per Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Paragraf Ketiga Evaluasi Sampel

(1) Evaluasi Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilaksanakan melalui: a. pemeriksaan dokumen Sampel (desk audit), berupa pemeriksaan terhadap dokumen data teknis, kesesuaian merek dan Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, dan pencantuman Label, tanda peringatan dan QR Code; dan/atau b. pemeriksaan fisik Sampel (physical audit), berupa Pengujian Sampel yang dilaksanakan oleh balai uji. (2) Biaya pemeriksaan fisik Sampel (physical audit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (3) Dalam hal dilakukan di Balai Uji Dalam Negeri di lingkungan Direktorat Jenderal, pemeriksaan fisik Sampel (physical audit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya.

(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik Sampel (physical audit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, Direktorat Jenderal mengajukan surat permohonan Pengujian kepada balai uji disertai Sampel dan dokumen administrasi teknis. (2) Penyerahan Sampel beserta kelengkapan dokumen administrasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dalam hal diperlukan bantuan teknis dan/atau kelengkapan uji, Direktorat Jenderal dapat meminta bantuan kepada pemegang Sertifikat. (4) Hasil pemeriksaan fisik Sampel (physical audit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b

berupa Laporan Hasil Uji (LHU) atau test report.

Hasil evaluasi Sampel yang dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen Sampel (desk audit) dan/atau pemeriksaan fisik Sampel (physical audit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dibandingkan dengan Persyaratan Teknis yang menjadi referensi dalam Sertifikat dan/atau ketentuan Label dan tanda peringatan dalam Peraturan Menteri ini.

Perbandingan hasil evaluasi Sampel dengan Persyaratan Teknis yang menjadi referensi dalam Sertifikat dan/atau ketentuan Label dan tanda peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dituangkan dalam laporan hasil evaluasi Sampel dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf Keempat Tindak Lanjut

(1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d berupa penyampaian laporan hasil evaluasi Sampel yang menunjukkan Sampel tidak sesuai dengan Persyaratan Teknis dan/atau ketentuan Label dan tanda peringatan oleh Direktorat Jenderal kepada pemegang Sertifikat. (2) Pemegang Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan sebanyak 1 (satu) kali kepada Direktorat Jenderal atas laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

sejak diterimanya laporan hasil evaluasi. (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan pemeriksaan dokumen Sampel (desk audit) dan pemeriksaan fisik Sampel (physical audit) dari Sampel lain yang memiliki Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang sama dengan cara membeli dari Pasar bersama dengan Direktorat Jenderal. (3) Pemegang Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) menanggung biaya pembelian Sampel dan biaya Pengujian. (4) Proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis, Direktur Jenderal mencabut Sertifikat.

(1) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Sertifikatnya dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) dan ayat (6) diumumkan melalui: a. media cetak; b. media elektronik; dan/atau c. situs web Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2) Direktorat Jenderal menyampaikan pemberitahuan mengenai Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Sertifikatnya dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) dan ayat (6) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(1) Setelah Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan:

a. Sampel diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Sampel yang diperoleh dari meminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dikembalikan kepada pemegang Sertifikat. (2) Pengembalian Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam berita acara dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Permintaan dan pemberian informasi dari dan kepada negara lain terkait hasil Uji Petik yang bersifat rahasia dilakukan berdasarkan perjanjian timbal balik antar negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Laporan Hasil Uji (LHU) atau test report; dan/atau b. keluhan terhadap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (4), dan/atau Pasal 31 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan Sertifikat. (3) Pencabutan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu antar-peringatan selama 14 (empat belas) hari

kerja. (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administrasi berupa pemberian surat peringatan. (5) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu antar-surat peringatan selama 14 (empat belas) hari kerja. (6) Pemegang Sertifikat yang tidak melaksanakan pelaporan pelaksanaan pemberian Label, QR Code, dan tanda peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan telah dikenai sanksi administrasi surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dikenai sanksi administrasi berupa tidak dapat mengajukan permohonan Sertifikasi selama 2 (dua) tahun. (7) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) tidak menghapuskan kewajiban pelaporan pelaksanaan pemberian Label, QR Code, dan tanda peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(1) Pemegang Sertifikat yang tidak lulus Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administrasi pencabutan Sertifikat dan tidak dapat mengajukan permohonan Sertifikasi untuk Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang sama. (2) Pemegang Sertifikat yang tidak lulus Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dan telah dikenai sanksi administrasi pencabutan Sertifikat sebanyak 2 (dua) kali untuk Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang berbeda dikenai sanksi administrasi berupa tidak dapat mengajukan permohonan Sertifikasi selama 2 (dua) tahun. (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Sertifikat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 44/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Pelaksanaan Sistem Elektronik dalam Kerangka INDONESIA National Single Window di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika; b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 353); c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 882); d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 178); e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 2085); f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Petik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 355); g. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 537/KEP/M.KOMINFO/10/2011 tentang Penetapan Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika sebagai Badan Penetap (Designating

Autority/DA) dalam Rangka Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk Penerapan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi; h. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 313/DIRJEN/2010 tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi; dan i. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan Impor Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK NDONESIA,

ttd

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA