Peraturan Menteri Nomor pm-66 Tahun 2013 tentang PERIZINAN PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

3. Perkeretaapian adalah perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.

4. Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.

5. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum INDONESIA yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.

6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

7. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan. www.djpp.kemenkumham.go.id

8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

10. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretapian.

11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

(1) Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum wajib memiliki : a. izin usaha; b. izin pembangunan; dan c. izin operasi. (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk : a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; atau c. Badan Hukum INDONESIA. (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.

(1) Tahapan atau proses perizinan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian adalah sebagai berikut : a. penetapan trase jalur kereta api; b. penetapan Badan Usaha sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian ; c. perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; d. izin usaha; e. izin pembangunan; dan f. izin operasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Bagan alur tahapan atau proses perizinan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti contoh 1 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Sebelum melaksanakan pembangunan prasarana perkeretaapian, harus ditetapkan trase jalur kereta api.

(1) Badan Usaha dapat mengajukan penetapan trase jalur kereta api kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. (2) Penetapan trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan di bidang tata cara penetapan trase jalur kereta api.

(1) Dalam hal permohonan penetapan trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berada di luar rencana induk perkeretaapian dan memenuhi persyaratan sebagai pemrakarsa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Badan Usaha dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk ditetapkan sebagai pemrakarsa penyelenggaraan prasarana perkeretaapian. (2) Tata cara pengajuan dan penetapan sebagai pemrakarsa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Badan Usaha yang akan menyelenggarakan prasarana perkeretaapian sebelum diberikan izin usaha oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, terlebih dahulu harus ditetapkan sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian. (2) Penetapan Badan Usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memuat ketentuan mengenai tidak berlakunya Keputusan Penetapan Badan Usaha sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian umum apabila izin usaha, izin pembangunan, atau izin operasi dicabut. www.djpp.kemenkumham.go.id

Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang telah memiliki perencanaan teknis diberikan hak penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang diatur dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.

(1) Perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan antara : a. Menteri dengan Badan Usaha, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian nasional; b. Gubernur dengan Badan Usaha, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian provinsi; atau c. Bupati/Walikota dengan Badan Usaha, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kabupaten/kota. (2) Perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : a. lingkup penyelenggaraan prasarana perkeretaapian ; b. masa hak penyelenggaraan prasarana perkeretaapian ; c. hak dan kewajiban termasuk risiko yang harus dipikul para pihak, yang didasarkan pada prinsip pengalokasian risiko secara efisien dan seimbang; d. standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan keluhan masyarakat; e. jaminan penyelenggaraan; f. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian penyelenggaraan; g. penyelesaian sengketa; h. pemutusan atau pengakhiran perjanjian penyelenggaraan; i. fasilitas penunjang prasarana perkeretaapian; j. keadaan memaksa (force majeure); k. ketentuan mengenai kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan; dan l. ketentuan mengenai pengembalian/penyerahan prasarana perkeretaapian dan fasilitasnya pada akhir masa hak penyelenggaraan. m. ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian. www.djpp.kemenkumham.go.id

Lingkup penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi : a. pembangunan; b. pengoperasian; c. perawatan; dan d. pengusahaan.

Masa hak penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b paling sedikit diperhitungkan berdasarkan : a. nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha; b. prakiraan perhitungan biaya operasional; c. prakiraan perhitungan keuntungan wajar.

(1) Standar kinerja pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat : a. kemampuan kapasitas lintas prasarana perkeretaapian yang akan dibangun; b. kemampuan kecepatan maksimum prasarana perkeretaapian yang akan dibangun; c. kemampuan beban gandar maksimum prasarana perkeretaapian yang akan dibangun; (2) Prosedur penanganan keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat : a. langkah – langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh badan usaha dengan batas waktu tertentu; dan b. badan usaha menginformasikan kepada masyarakat mengenai penanganan keluhan dari masyarakat.

(1) Ketentuan mengenai pengembalian/penyerahan prasarana perkeretaapian dan fasilitasnya pada akhir masa hak penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf l secara tegas memuat : www.djpp.kemenkumham.go.id

a. kondisi prasarana dan/atau fasilitas perkeretaapian yang akan diserahkan dalam kondisi baik dan laik operasi; b. prosedur dan tata cara penyerahan prasarana dan/atau fasilitas perkeretaapian; c. prasarana perkeretaapian dan/atau fasilitasnya harus bebas dari segala jaminan atau pembebanan dalam bentuk apapun pada saat diserahkan kepada pemerintah; d. sejak saat diserahkan prasarana dan/atau fasilitas-fasilitas perkeretaapian bebas dari tuntutan pihak ketiga, dan Badan Usaha wajib membebaskan pemerintah dari segala tuntutan yang timbul dikemudian hari. (2) Penyerahan prasarana perkeretaapian dan fasilitasnya pada akhir masa hak penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada : a. Menteri, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian nasional; b. Gubernur, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian provinsi; atau c. Bupati/Walikota, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kabupaten/kota.

Perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum antara Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dengan Badan Usaha selain memuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) juga harus memuat ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian apabila izin usaha, izin pembangunan, atau izin operasi dicabut.

(1) Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib mengajukan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian (2) Untuk memperoleh izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus memenuhi persyaratan memiliki: a. akte pendirian Badan Hukum INDONESIA; b. nomor pokok wajib pajak; c. surat keterangan domisili perusahaan; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. rencana kerja; e. kemampuan keuangan; f. surat penetapan sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian; g. perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; dan h. sumber daya manusia.

Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, paling sedikit memuat : a. sasaran penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; b. rencana dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, paling sedikit memuat : a. kepemilikan modal; b. neraca perusahaan; c. jumlah modal dasar; d. modal yang ditempatkan; dan e. modal yang disetor.

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h, merupakan susunan anggota kepengurusan Badan Usaha yang paling sedikit memuat : a. Dewan Komisaris; b. pemegang saham; c. pimpinan perusahaan; d. jumlah anggota direksi; e. jumlah dan nama jabatan yang ada dalam perusahaan; f. jumlah, nama dan kualifikasi sumber daya manusia perusahaan yang mempunyai kecakapan dalam pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang diajukan kepada : a. Menteri, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian nasional; b. Gubernur, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian provinsi; dan c. Bupati/Walikota, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kabupaten/kota. (2) Bentuk permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti contoh 2 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Berdasarkan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi dan penilaian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerbitkan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian paling lama 14 (empat belas) hari kerja. (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dinyatakan tidak memenuhi persyaratan permohonan ditolak dan dikembalikan kepada Badan Usaha disertai alasan penolakan. (4) Bentuk surat keputusan izin usaha dan surat penolakan permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seperti contoh 3 dan contoh 4 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib melaksanakan kegiatan : a. perencanaan teknis; b. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pengadaan tanah; dan d. mengajukan izin pembangunan prasarana perkeretaapian sebelum memulai pelaksanaan pembangunan fisik. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin usaha. (3) Dalam hal waktu 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya izin usaha, belum menyelesaikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak ada permohonan perpanjangan penyelesaian kegiatan dari Badan Usaha, maka izin usaha dicabut dan penetapan sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian dan perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dinyatakan tidak berlaku.

(1) Permohonan perpanjangan penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun disertai alasan permohonan. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi. (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan disertai dengan alasan penolakan. (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, disertai dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha.

(1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a harus memuat tahapan perencanaan prasarana perkeretaapian yang meliputi: a. pradesain; b. desain; c. konstruksi; dan d. pascakonstruksi. (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengadaan tanah dapat menggunakan dana yang berasal dari pemerintah dan/atau Badan Usaha. (2) Dalam hal dana pengadaan tanah berasal dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya dana pengadaan tanah yang dibutuhkan ditetapkan oleh pemerintah. (3) Dalam hal realisasi dana pengadaan tanah melebihi dana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selisihnya didanai oleh Badan Usaha untuk selanjutnya dikompensasi dengan masa konsesi dan/atau dengan cara lain. (4) Dalam hal realisasi dana pengadaan tanah lebih rendah dari dana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selisihnya disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dalam hal dana pengadaan tanah berasal dari pemerintah, maka pemerintah dan badan usaha dapat memilih kompensasi, antara lain : a. badan usaha mengembalikan dana pengadaan tanah kepada pemerintah; b. mengurangi atau memperpanjang masa konsesi penyelenggaraan; c. sebagai bentuk penyertaan modal pemerintah; atau d. pembagian dari keuntungan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.

Badan Usaha wajib melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya terhadap : a. penyiapan kegiatan perencanaan teknis, b. penyiapan kegiatan analisa mengenai dampak lingkungan hidup; dan c. pelaksanaan pengadaan tanah.

(1) Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah melaksanakan kegiatan www.djpp.kemenkumham.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan telah menandatangani perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat mengajukan izin pembangunan prasarana perkeretaapian. (2) Untuk memperoleh izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan teknis yang terdiri atas : a. rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan; b. gambar-gambar teknis; c. data lapangan; d. jadwal pelaksanaan; e. spesifikasi teknis; f. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL; g. metode pelaksanaan; h. izin mendirikan bangunan; i. izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan j. telah membebaskan tanah sekurang-kurangnya 10% (sepuluh) persen dari total tanah yang dibutuhkan.

(1) Rancang bangun dibuat berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a antara lain meliputi proses : a. perencanaan; b. perancangan; c. perhitungan teknis material dan komponen. (2) Rancang bangun prasarana perkeretaapian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang rancang bangun dan rekayasa prasarana perkeretaapian.

(1) Gambar-gambar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b merupakan gambar desain yang memuat gambar tata letak jalur kereta api, stasiun, dan fasilitas operasi yang akan dibangun (denah, tapak, dan potongan) yang telah diketahui koordinatnya dan skala gambar. (2) Gambar desain prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Direktur Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id

Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e harus sesuai ketentuan persyaratan teknis prasarana perkeretaapian yang ditetapkan oleh Menteri.

Spesifikasi teknis prasarana yang akan dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e disahkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf g merupakan metode pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian. (2) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : a. lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. pelaksanaan pekerjaan yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap perapihan; c. sistem pengamanan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan; d. peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan; e. jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang akan melakukan pelaksanaan pekerjaan.

Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf h merupakan izin mendirikan bangunan stasiun kereta api.

Izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf i, misalnya izin gangguan (Hinder Ordonantie), izin penggunaan hutan lindung dan izin – izin lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian.

(1) Permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian disampaikan kepada : a. Direktur Jenderal, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Gubernur, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan c. Bupati/Walikota, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota. (2) Bentuk permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti contoh 5 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a diajukan oleh Badan Usaha kepada Direktur Jenderal dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan paling lama 6 (enam) bulan setelah permohonan diterima secara lengkap. (3) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan alasan penolakan disertai permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Badan Usaha. (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dipenuhi, Badan Usaha dapat mengajukan kembali permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian kepada Direktur Jenderal. (5) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal memberikan izin pembangunan prasarana perkeretaapian paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

(1) Permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, diajukan oleh Badan Usaha kepada Gubernur dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan evaluasi paling lama 6 (enam) bulan setelah permohonan diterima secara lengkap . (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila memenuhi persyaratan, Gubernur memberikan rekomendasi www.djpp.kemenkumham.go.id

persetujuan pembangunan prasarana perkeretaapian dan apabila tidak memenuhi persyaratan, Gubernur menyampaikan kembali kepada Badan Usaha untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan. (4) Rekomendasi persetujuan izin pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Gubernur kepada Direktur Jenderal disertai persyaratan teknis untuk mendapat persetujuan. (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima secara lengkap. (6) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan alasan penolakan disertai permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Badan Usaha. (7) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal menyampaikan persetujuan kepada Gubernur paling lama 14 (empat belas) hari kerja. (8) Persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat disertai dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha. (9) Dalam hal permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Gubernur berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal memberikan izin pembangunan prasarana perkeretaapian paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

(1) Permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c diajukan oleh Badan Usaha kepada Bupati/Walikota dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 6 (enam) bulan setelah permohonan diterima secara lengkap . (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila memenuhi persyaratan, Bupati/Walikota meneruskan permohonan kepada Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan pembangunan prasarana perkeretaapian. (4) Dalam hal permohonan ditolak, Bupati/Walikota menyampaikan alasan penolakan disertai permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Badan Usaha. (5) Gubernur berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima secara lengkap. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur memberikan rekomendasi persetujuan pembangunan prasarana perkeretaapian. (7) Rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disertai dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha. (8) Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah dipenuhi oleh Badan Usaha, Bupati/Walikota menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan disertai dengan persyaratan dan rekomendasi Gubernur. (9) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Direktur Jenderal melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima secara lengkap. (10) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan disertai alasan dan permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Badan Usaha. (11) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal menyampaikan persetujuan kepada Bupati/Walikota paling lama 14 (empat belas) hari kerja. (12) Persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat disertai dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha. (13) Bupati/Walikota berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) memberikan izin pembangunan prasarana perkeretaapian paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Bentuk surat permohonan untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan dari Gubernur, bentuk surat rekomendasi persetujuan Gubernur, bentuk surat permohonan persetujuan pembangunan dari Direktur Jenderal, bentuk surat persetujuan Direktur Jenderal, bentuk izin pembangunan prasarana perkeretaapian, dan bentuk surat penolakan izin pembangunan prasarana perkeretaapian seperti contoh 6, contoh 7, contoh 8, contoh 9, contoh 10, dan contoh 11 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Badan Usaha yang telah mendapatkan izin pembangunan prasarana perkeretaapian wajib : a. menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian ; b. menaati peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan prasarana perkeretaapian ; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian ; d. melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian ; e. melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana perkeretaapian sesuai dengan perencanaan teknis yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal; dan f. melaporkan kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian secara berkala kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

(1) Pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, meliputi : a. pembangunan jalur kereta api (jalan rel, jembatan, terowongan dll); b. pembangunan stasiun kereta api; c. pembangunan fasilitas operasi kereta api (peralatan persinyalan, peralatan telekomunikasi, dan instalasi listrik). (2) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan gambar teknis dan spesifikasi teknis yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan berkala kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka kesesuaian antara laporan berkala dengan rencana kerja dan fisik pembangunan (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan.

(1) Izin pembangunan prasarana perkeretaapian diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali paling lama 5 (lima) tahun. (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemegang izin disertai alasan dan data dukung yang lengkap. www.djpp.kemenkumham.go.id

Alasan dan data dukung yang lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) paling sedikit memuat : a. perkembangan pembangunan prasarana yang telah dilaksanakan; b. rincian kendala yang dihadapi dalam pembangunan prasarana; c. rincian alasan belum dapat diselesaikannya pembangunan; d. program kerja pembangunan prasarana selanjutnya.

(1) Permohonan perpanjangan izin pembangunan diajukan oleh pemegang izin pembangunan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan : a. surat keputusan perpanjangan izin pembangunan; atau b. surat penolakan perpanjangan izin pembangunan dilengkapi dengan alasan penolakan.

Dalam hal permohonan perpanjangan izin pembangunan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, pemohon dapat mengajukan kembali setelah dipenuhinya alasan penolakan.

Bentuk surat permohonan perpanjangan izin pembangunan, surat keputusan perpanjangan izin pembangunan, dan surat penolakan perpanjangan izin pembangunan seperti contoh 12, contoh 13, dan contoh 14 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Badan Usaha yang telah selesai melaksanakan pembangunan prasarana perkeretaapian wajib mengajukan permohonan pengujian prasarana kepada Direktur Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memperoleh sertifikat uji kelaikan prasarana perkeretaapian.

(1) Badan Usaha yang telah selesai membangun prasarana perkeretaapian dan telah diberikan sertifikat uji kelaikan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat mengajukan izin operasi prasarana perkeretaapian. (2) Untuk memperoleh izin operasi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan: a. kelaikan prasarana perkeretaapian yang telah lulus uji pertama dan dibuktikan dengan sertifikat uji pertama; b. memiliki sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana perkeretaapian; c. tersedianya petugas atau tenaga perawatan, pemeriksaan, dan pengoperasian prasarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan; d. memiliki/menguasai peralatan untuk perawatan prasarana perkeretaapian.

(1) Petugas atau tenaga perawatan, pemeriksaan, dan pengoperasian prasarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pengoperasian prasarana perkeretaapian. (2) Untuk menjamin aspek keselamatan pengoperasian prasarana perkeretaapian, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat mempersyaratkan penambahan tenaga pengoperasian prasarana perkeretaapian.

(1) Permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian disampaikan kepada : a. Menteri, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi; b. Gubernur, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Bupati/Walikota, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota. (2) Bentuk permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian seperti contoh 15 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, diajukan oleh Badan Usaha kepada Menteri dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51. (2) berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (3) Dalam hal permohonan ditolak, Menteri menyampaikan alasan penolakan disertai permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Badan Usaha. (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dipenuhi, Badan Usaha dapat mengajukan kembali permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian kepada Menteri. (5) Dalam hal permohonan disetujui, Menteri memberikan izin operasi prasarana perkeretaapian paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

(1) Permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, diajukan oleh Badan Usaha kepada Gubernur dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap . (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila memenuhi persyaratan, Gubernur memberikan rekomendasi persetujuan operasi prasarana perkeretaapian dan apabila tidak memenuhi persyaratan, Gubernur menyampaikan kembali kepada Badan Usaha untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan. (4) Rekomendasi persetujuan operasi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri disertai persyaratan untuk mendapat persetujuan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap . (6) Dalam hal permohonan ditolak, Menteri menyampaikan alasan penolakan disertai permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Badan Usaha. (7) Dalam hal permohonan disetujui, Menteri menyampaikan persetujuan kepada Gubernur paling lama 14 (empat belas) hari kerja. (8) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat disertai dengan syarat tertentu yang harus dilakukan oleh Badan Usaha. (9) Gubernur berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memberikan izin operasi prasarana perkeretaapian paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

(1) Permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, diajukan oleh Badan Usaha kepada Bupati/Walikota dilengkapi dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila memenuhi persyaratan, Bupati/Walikota meneruskan permohonan kepada Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi. (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan, Bupati/Walikota mengembalikan permohonan kepada Badan Usaha untuk dilengkapi. (5) Gubernur berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur memberikan rekomendasi persetujuan pengoperasian prasarana perkeretaapian. (7) Rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disertai dengan syarat tertentu yang harus dilakukan oleh Badan Usaha. www.djpp.kemenkumham.go.id

(8) Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah dipenuhi oleh Badan Usaha, Bupati/Walikota menyampaikan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan disertai dengan persyaratan dan rekomendasi Gubernur. (9) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja. (10) Dalam hal permohonan ditolak, Menteri menyampaikan alasan penolakan disertai permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Badan Usaha. (11) Dalam hal permohonan disetujui, Menteri menyampaikan persetujuan dapat disertai dengan syarat tertentu yang harus dilakukan oleh Badan Usaha kepada Bupati/Walikota paling lama 14 (empat belas) hari kerja. (12) Dalam hal permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Bupati/Walikota berdasarkan persetujuan dari Menteri memberikan izin operasi prasarana perkeretaapian paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Bentuk surat permohonan rekomendasi pengoperasian prasarana perkeretaapian kepada Gubernur, persetujuan rekomendasi pengoperasian dari Gubernur, surat permohonan persetujuan pengoperasian prasarana perkeretaapian kepada Menteri, surat persetujuan Menteri terhadap pengoperasian prasarana perkeretaapian, izin operasi prasarana perkeretaapian, dan surat penolakan izin operasi prasarana perkeretaapian seperti contoh 16, contoh 17, contoh 18, contoh 19, contoh 20, dan contoh 21 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Badan Usaha yang telah mendapat izin operasi wajib : a. mengoperasikan prasarana perkeretaapian; b. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang perkeretaapian dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; c. menaati peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengoperasian prasarana perkeretaapian; d. bertanggung jawab atas pengoperasian prasarana perkeretaapian yang bersangkutan; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. melaporkan kegiatan operasional prasarana perkeretaapian secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin; dan f. mendapatkan persetujuan Menteri apabila akan melaksanakan pembangunan prasarana/fasilitas lain yang bersinggungan atau berpotongan dengan prasarana perkeretaapian. (2) Izin operasi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian antara Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Badan Usaha yang bersangkutan.

(1) Dalam hal penyelenggara prasarana perkeretaapian yang telah memiliki izin operasi tidak mengoperasikan prasarana perkeretaapian disebabkan bukan karena alasan force majeure, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat memanfaatkan prasarana perkeretaapian untuk kepentingan umum. (2) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dalam memanfaatkan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan : a. kepentingan masyarakat umum ; b. kepentingan badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian.

(1) Badan Usaha yang telah menyelenggarakan prasarana perkeretaapian dapat melakukan perpanjangan jalur kereta api dan/atau peningkatan prasarana perkeretaapian. (2) Peningkatan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. klasifikasi/kelas jalur kereta api; b. klasifikasi/kelas atau penambahan stasiun kereta api; atau c. fasilitas operasi kereta api. (3) Peningkatan prasarana perkeretaapian dan/atau Perpanjangan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan : a. izin pembangunan; dan b. izin operasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Peningkatan prasarana perkeretaapian dan/atau Perpanjangan jalur kereta api yang telah dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Menteri.

Sebelum diberikan izin pembangunan perpanjangan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a, harus dilakukan amandemen perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.

Ketentuan persyaratan, mekanisme, kewenangan, dan kewajiban dalam izin pembangunan dan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 58 berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan persyaratan, mekanisme, kewenangan, dan kewajiban dalam izin pembangunan dan izin operasi dalam rangka perpanjangan jalur kereta api.

Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum berakhir apabila jangka waktu hak penyelenggaraan telah selesai.

(1) Dalam hal jangka waktu hak penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, prasarana perkeretaapian umum diserahkan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. (2) Dalam hal prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselenggarakan kembali maka dilakukan penetapan Badan Usaha untuk menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 29, Pasal 42, Pasal 58 Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi administrasi berupa : a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin; dan c. pencabutan izin. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut masing- masing 30 (tiga puluh) hari kalender. (2) Pembekuan izin usaha dan/atau izin operasi sebagaimana dimasud dalam Pasal 65 huruf b dikenakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua. (3) Pembekuan izin usaha dan/atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. (4) Pencabutan izin usaha dan/atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dikenakan setelah berakhirnya pembekuan izin usaha dan/atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 Juli 2013 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 10 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id