PERMENHUB
Peraturan Menteri Nomor pm-66 Tahun 2013 tentang PERIZINAN PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM
Pasal 8
BAB 3 — IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
Dalam penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memuat ketentuan mengenai tidak berlakunya Keputusan Penetapan Badan Usaha sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian umum apabila izin usaha, izin pembangunan, atau izin operasi dicabut. www.djpp.kemenkumham.go.id