Peraturan Menteri Nomor pm-31 Tahun 2012 tentang PERIZINAN PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

2. Perkeretaapian umum adalah perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.

3. Penyelenggara sarana perkeretaapian umum adalah Badan Usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.

4. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum INDONESIA yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.

5. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

6. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.

7. Peralatan khusus adalah sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang tetapi untuk keperluan khusus.

8. Persyaratan teknis adalah ketentuan teknis yang menjadi standar spesifikasi teknis prasarana atau sarana perkeretaapian.

9. Spesifikasi teknis adalah persyaratan umum, ukuran, kinerja, dan gambar teknis prasarana atau sarana perkeretaapian.

10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

12. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretapian.

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian

(1) Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki: a. izin usaha; dan b. izin operasi. (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; atau c. Badan Hukum INDONESIA. (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang didirikan untuk penyelenggaraan sarana perkeretaapian.

Untuk memperoleh izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan yang meliputi: a. memiliki akte pendirian Badan Hukum INDONESIA; b. memiliki nomor pokok wajib pajak; c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; d. membuat surat pernyataan kesanggupan memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api menurut jenisnya dan paling sedikit 1 (satu) rangkaian kereta api menurut jenisnya sebagai cadangan, dan/atau beberapa rangkaian kereta api cadangan sesuai dengan kebutuhan lintas pelayanan yang akan dilayani; e. memiliki rencana kerja; dan

f. memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam hal Badan Usaha tidak memiliki prasarana perkeretaapian sendiri.

Surat pernyataan kesanggupan memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d paling sedikit memuat: a. nama instansi Badan Usaha; b. penanggung jawab perusahaan (Direksi); c. jabatan; d. alamat Badan Usaha; e. data sarana perkeretaapian umum yang akan dioperasikan; f. jadwal pengadaan sarana perkeretaapian.

Bentuk surat pernyataan kesanggupan memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api menurut jenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, seperti contoh 1 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e paling sedikit memuat: a. aliran kas Badan Usaha; b. fasilitas sarana perkeretaapian; c. jadwal pelaksanaan pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pemeriksaan sarana perkeretaapian; d. jumlah dan jenis sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan; e. jumlah dan kompetensi awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian; f. kepemilikan modal; g. lintas pelayanan yang akan dioperasikan; h. neraca perusahaan; i. sasaran penyelenggaraan sarana perkeretaapian; j. susunan pengurus; dan k. menguasai tempat pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian.

Aliran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, paling sedikit memuat: a. rencana jenis, jumlah dan nilai investasi untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun kedepan; b. proyeksi aliran kas (cash flow) untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun kedepan; c. hasil perhitungan analisis ekonomi dan finansial.

Fasilitas sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan fasilitas pelayanan dan fasilitas keselamatan yang akan tersedia di dalam sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan.

Jumlah dan jenis sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, paling sedikit memuat: a. jenis dan jumlah sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan per tahun; b. sumber dan cara pengadaan sarana perkeretaapian beserta tahapan pengadaan untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun kedepan; c. peralatan dan perlengkapan penunjang masing-masing jenis sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan.

Jumlah dan kompetensi awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, paling sedikit memuat: a. tahapan kebutuhan awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa yang akan mengoperasikan sarana perkeretaapian baik secara langsung maupun tidak langsung pertahun; b. sistem penerimaan/pengadaan awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa yang mengoperasikan sarana perkeretaapian baik yang secara langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, paling sedikit memuat : a. jumlah modal yang dimiliki oleh Badan Usaha; b. sumber modal Badan Usaha (dalam negeri/luar negeri); c. jumlah modal yang disetor.

Lintas pelayanan yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, paling sedikit memuat: a. tahapan lintas yang dioperasikan pertahun untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun; b. untuk lintas yang dioperasikan pertama kali harus dilengkapi dengan rencana frekuensi, kapasitas dan jumlah penumpang atau barang yang akan diangkut pertahun; c. jenis dan jumlah sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan beserta total lintas pelayanan pertahun pada masing-masing lintas.

(1) Sasaran penyelenggaraaan sarana perkeretaapian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, paling sedikit menguraikan sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan sarana perkeretapian yang akan dilakukan termasuk uraian mengenai aspek pemasaran. (2) Aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. peluang pasar angkutan penumpang atau barang kereta api secara umum maupun secara khusus pada lintas pelayanan yang akan dilayani, yang meliputi:

1. perkembangan dan kondisi angkutan kereta api saat ini;
2. perkembangan jumlah permintaaan penumpang atau barang pertahun pada lintas pelayanan atau jaringan pelayanan yang akan dioperasikan;
3. potensi jumlah permintaaan penumpang atau barang per tahun untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun kedepan pada lintas pelayanan atau jaringan pelayanan yang akan dilayani;
4. kondisi pesaing yang ada saat ini pada lintas pelayanan atau jaringan pelayanan yang akan dilayani. b. target dan pangsa pasar yang akan diraih:
5. segmen pasar yang akan dilayani sesuai dengan bidang usahanya;
6. pangsa pasar (market share) per tahun yang akan diraih pada masing-masing lintas pelayanan atau jaringan pelayanan. c. strategi pemasaran yang digunakan perusahaan dalam rangka meraih target dan pangsa pasar yang meliputi strategi produk, harga, distribusi dan promosi.

Susunan pengurus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, sekurang- kurangnya memuat: a. Dewan Komisaris; b. Pemegang saham; c. pimpinan perusahaan; d. jumlah anggota direksi; e. jumlah dan nama jabatan yang ada dalam perusahaan; f. jumlah, nama dan kualifikasi sumber daya manusia perusahaan yang mempunyai kecakapan dalam pengoperasian sarana perkeretaapian.

(1) Permohonan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum diajukan oleh Badan Usaha kepada Menteri dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Bentuk permohonan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti contoh 2 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Berdasarkan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Menteri melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka Menteri menerbitkan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian dan apabila tidak memenuhi persyaratan, permohonan ditolak dan dikembalikan kepada Badan Usaha disertai alasan penolakan. (3) Bentuk izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian dan surat penolakan permohonan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seperti contoh 3 dan contoh 4 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Badan Usaha yang telah mendapatkan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian wajib: a. melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian;

b. memiliki izin operasi paling lama 2 (dua) tahun sejak izin usaha diterbitkan; c. melaporkan perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan apabila terjadi perubahan; dan d. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Direktur Jenderal.

(1) Badan Usaha yang telah mendapatkan izin usaha penyelenggaran wajib melaksanakan kegiatan pengadaan sarana perkeretaapian. (2) Pengadaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian dengan berpedoman pada persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri dan mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

(1) Untuk memperoleh izin operasi sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki studi kelayakan; b. memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api menurut jenisnya dan paling sedikit 1 (satu) rangkaian kereta api menurut jenisnya sebagai cadangan, dan/atau beberapa rangkaian kereta api cadangan sesuai dengan kebutuhan lintas pelayanan yang akan dilayani sesuai dengan spesifikasi teknis yang disetujui oleh Direktur Jenderal; c. sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama atau uji berkala yang dinyatakan dengan sertifikat uji; d. tersedianya awak sarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa yang memiliki sertifikat keahlian; e. memiliki sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana perkeretaapian; dan f. menguasai fasilitas perawatan sarana perkeretaapian. (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat analisis mengenai:

a. sosial ekonomi masyarakat; b. angkutan; c. perkiraan biaya pengadaan sarana perkeretaapian; dan d. kelayakan teknik, ekonomi, dan finansial.

(1) Permohonan izin operasi sarana perkeretaapian umum diajukan oleh Badan Usaha kepada: a. Menteri, untuk pengoperasian sarana perkeretaapian umum pada jaringan jalur kereta api nasional, jaringan jalur kereta api yang melintasi batas wilayah provinsi dan/atau batas wilayah negara; b. Gubernur, untuk pengoperasian sarana perkeretaapian umum pada jaringan jalur kereta api provinsi, jaringan jalur kereta api yang melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan c. Bupati/Walikota, untuk pengoperasian sarana perkeretaapian umum pada jaringan jalur kereta api dalam wilayah kabupaten/kota. (2) Bentuk permohonan izin operasi sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti contoh 5 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Berdasarkan permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan izin operasi sarana perkeretaapian dan apabila tidak memenuhi persyaratan, permohonan dimaksud ditolak dan dikembalikan kepada Badan Usaha disertai alasan penolakan. (3) Bentuk izin operasi penyelenggaraan sarana perkeretaapian dan surat penolakan permohonan izin operasi penyelenggaraan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seperti contoh 6 dan contoh 7 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian yang telah mendapat izin operasi wajib:

a. mengoperasikan sarana perkeretaapian; b. menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian; c. menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup; d. bertanggung jawab atas pengoperasian sarana perkeretaapian; dan e. melaporkan kegiatan operasional sarana perkeretaapian secara berkala kepada Direktur Jenderal. (2) Pelaporan kegiatan operasional sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama setiap 1 (satu) tahun sekali.

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menugaskan kepada penyelenggara sarana perkeretaapian untuk menyelenggarakan: a. angkutan perintis; dan/atau b. angkutan pelayanan kelas ekonomi.

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perawatan sarana perkeretaapian wajib dilakukan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sesuai dengan tata cara perawatan yang ditetapkan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh tenaga perawatan yang bersertifikat.

Perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan di depo atau balaiyasa sesuai dengan jenis sarana perkeretaapian.

Perawatan sarana perkeretaapian dapat dilakukan oleh:

a. penyelenggara sarana perkeretaapian; dan b. badan usaha perawatan sarana perkeretaapian.

(1) Badan usaha perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, sebelum melakukan usaha di bidang perawatan sarana perkeretaapian wajib memiliki: a. persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian; dan b. persetujuan pengoperasian fasilitas perawatan sarana perkeretaapian. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, diajukan oleh badan usaha kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. akte pendirian badan usaha; b. surat keterangan domisili perusahaan; c. NPWP; d. SIUP; e. izin mendirikan bangunan; f. spesifikasi teknis jalur kereta api untuk perawatan, bangunan utama untuk perawatan, bangunan peralatan bantu perawatan sarana perkeretaapian yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal; g. memiliki kerjasama dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang jalur kereta apinya akan disambungkan; h. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL; i. peta lokasi pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian.

(1) Berdasarkan permohonan persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Direktur Jenderal bersama unit kerja terkait melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah memenuhi persyaratan maka Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pembangunan fasilitas perawatan dan

apabila tidak memenuhi persyaratan, permohonan ditolak dan dikembalikan kepada badan usaha disertai alasan penolakan.

Persetujuan pengoperasian fasilitas perawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf b, diajukan oleh badan usaha kepada Direktur Jenderal setelah pembangunan perawatan selesai dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. sertifikat uji jalur untuk perawatan; b. peralatan perawatan sesuai dengan standar dan telah dikalibrasi; c. tenaga perawatan yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian; d. memiliki sistem dan prosedur perawatan.

(1) Berdasarkan permohonan persetujuan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Direktur Jenderal bersama unit kerja terkait melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah memenuhi persyaratan maka Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pengoperasian dan apabila tidak memenuhi persyaratan, permohonan dimaksud ditolak dan dikembalikan kepada badan usaha disertai alasan penolakan.

Badan usaha yang telah mendapat persetujuan pembangunan dan persetujuan pengoperasian fasilitas perawatan wajib: a. melaksanakan perawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian; c. menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup; d. bertanggung jawab atas perawatan sarana perkeretaapian; dan e. melaporkan kegiatan operasional perawatan sarana perkeretaapian secara berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal.

Bentuk surat permohonan persetujuan pembangunan, surat persetujuan pembangunan, surat penolakan persetujuan pembangunan, surat permohonan pengoperasian , surat persetujuan pengoperasian, dan surat penolakan persetujuan pengoperasian fasilitas perawatan sarana perkeretaapian seperti contoh 8, contoh 9, contoh 10, contoh 11, contoh

12, dan contoh 13 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Dalam rangka menunjang kegiatan perawatan dan pemeriksaan jalan rel dapat dioperasikan sarana perkeretaapian berupa peralatan khusus.

Pengoperasian sarana perkeretaapian berupa peralatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dilakukan oleh: a. penyelenggara sarana perkeretaapian; b. badan usaha pengelola peralatan khusus; dan c. penyelenggara prasarana perkeretaapian.

(1) Badan usaha pengelola peralatan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf b, sebelum mengoperasikan peralatan khusus wajib memiliki persetujuan pengoperasian peralatan khusus. (2) Persetujuan pengoperasian peralatan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Persetujuan pengoperasian peralatan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. akte pendirian badan usaha; b. surat keterangan domisili perusahaan; c. NPWP; d. spesifikasi teknis peralatan khusus yang akan dioperasikan harus sesuai dengan standar spesifikasi teknis peralatan khusus yang ditetapkan oleh Menteri dan telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal; e. memiliki perjanjian kerjasama dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian umum; f. peralatan khusus yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama atau uji berkala yang dinyatakan dengan sertifikat uji; g. tersedianya awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan;

h. memiliki sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan peralatan khusus; dan i. menguasai fasilitas perawatan peralatan khusus.

(1) Berdasarkan permohonan persetujuan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Direktur Jenderal bersama unit kerja terkait melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pengoperasian fasilitas perawatan dan apabila tidak memenuhi persyaratan, permohonan dimaksud ditolak dan dikembalikan kepada badan usaha disertai alasan penolakan.

Badan usaha yang telah mendapat persetujuan pengoperasian peralatan khusus wajib: a. mengoperasikan peralatan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. melaksanakan perawatan peralatan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian; d. melaporkan kegiatan operasional peralatan khusus setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal .

Bentuk surat permohonan, surat persetujuan, dan surat penolakan pengoperasian peralatan khusus seperti contoh 14, contoh 15, dan contoh 16 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Penyelenggara sarana perkeretaapian umum yang telah memiliki izin operasi, dapat menambah frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Untuk memperoleh persetujuan penambahan frekuensi perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Penyelenggara sarana perkeretaapian umum wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan dalam rangka penambahan frekuensi perjalanan kereta api; b. menguasai sarana perkeretaapian dalam rangka penambahan frekuensi perjalanan kereta api harus lulus uji pertama atau uji berkala yang dinyatakan dengan sertifikat uji; c. tersedianya awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan dalam rangka penambahan frekuensi perjalanan kereta api; d. mempunyai rencana kerja dalam rangka penambahan frekuensi perjalanan kereta api; e. jumlah penambahan frekuensi perjalanan kereta api; dan f. memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam rangka penambahan frekuensi perjalanan kereta api dalam hal Penyelenggara sarana perkeretaapian umum tidak memiliki prasarana perkeretaapian sendiri.

Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d paling sedikit memuat: a. fasilitas sarana perkeretaapian yang akan ditambahkan; b. jadwal pelaksanaan pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pemeriksaan rangkaian kereta api yang akan ditambahkan; c. jumlah dan jenis sarana perkeretaapian yang akan ditambahkan; d. jumlah dan kompetensi awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian.

Fasilitas sarana perkeretaapian yang akan ditambahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, merupakan fasilitas yang akan tersedia di dalam rangkaian kereta api yang akan ditambahkan yang akan dioperasikan.

Jumlah dan jenis sarana perkeretaapian yang akan ditambahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, paling sedikit memuat:

a. jumlah dan jenis sarana perkeretaapian yang akan ditambahkan; b. sumber dan cara pengadaan sarana perkeretaapian beserta tahapan pengadaan; c. peralatan dan perlengkapan penunjang masing-masing jenis sarana perkeretaapian yang akan ditambahkan.

Jumlah dan kompetensi awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf d, paling sedikit memuat: a. tahapan kebutuhan awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian yang akan mengoperasikan sarana perkeretaapian baik secara langsung maupun tidak langsung; b. sistem penerimaan/pengadaan awak sarana perkeretaapian, tenaga perawat dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian yang mengoperasikan sarana perkeretaapian baik yang secara langsung maupun tidak langsung.

(1) Permohonan persetujuan penambahan frekuensi perjalanan kereta api diajukan oleh Penyelenggara sarana perkeretaapian umum kepada Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Bentuk permohonan penambahan frekuensi perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti contoh 17 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Berdasarkan permohonan penambahan frekuensi perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah memenuhi persyaratan maka Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan persetujuan dan apabila tidak memenuhi persyaratan, permohonan ditolak dan dikembalikan kepada Penyelenggara sarana perkeretaapian umum disertai alasan penolakan.

(3) Bentuk surat persetujuan dan surat penolakan penambahan frekuensi perjalanan kereta api, seperti contoh 18 dan contoh 19 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Penyelenggara sarana perkeretaapian umum yang telah memiliki izin operasi, dapat menambah pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda setelah mendapat persetujuan penambahan operasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

(1) Persyaratan dan prosedur memperoleh persetujuan penambahan operasi di lintas pelayanan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 berlaku mutatis mutandis untuk persyaratan dan prosedur memperoleh persetujuan penambahan operasi pada lintas pelayanan yang berbeda. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara sarana perkeretapian umum juga harus memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian pada lintas pelayanan yang diajukan dalam hal penyelenggara sarana perkeretapaian umum tidak memiliki prasarana perkeretaapian sendiri.

Penyelenggara sarana perkeretaapian umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi administrasi berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin usaha; dan c. pencabutan izin usaha.

Penyelenggara sarana perkeretaapian umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi administrasi berupa:

a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin operasi; dan c. pencabutan izin operasi.

Penyelenggara sarana perkeretaapian dan badan usaha perawatan sarana perkeretaapian yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi administrasi berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan persetujuan pembanguan dan pengoperasian; dan c. pencabutan persetujuan pembanguan dan pengoperasian.

Penyelenggara sarana perkeretaapian, badan usaha pengelola peralatan khusus , dan penyelenggara prasarana perkeretaapian yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi administrasi berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan persetujuan pengoperasian ; dan c. pencabutan persetujuan pengoperasian.

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dan Pasal 53 huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. (2) Pembekuan izin usaha dan/atau izin operasi sebagaimana dimasud dalam Pasal 52 huruf c dan Pasal 53 huruf b dikenakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua . (3) Pembekuan izin usaha dan/atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. (4) Pencabutan izin usaha dan/atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dan Pasal 53 huruf c dikenakan setelah berakhirnya pembekuan izin usaha dan/atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Mei 2012 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN