Pasal 19

(1) Untuk memperoleh izin operasi sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki studi kelayakan; b. memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api menurut jenisnya dan paling sedikit 1 (satu) rangkaian kereta api menurut jenisnya sebagai cadangan, dan/atau beberapa rangkaian kereta api cadangan sesuai dengan kebutuhan lintas pelayanan yang akan dilayani sesuai dengan spesifikasi teknis yang disetujui oleh Direktur Jenderal; c. sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama atau uji berkala yang dinyatakan dengan sertifikat uji; d. tersedianya awak sarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa yang memiliki sertifikat keahlian; e. memiliki sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana perkeretaapian; dan f. menguasai fasilitas perawatan sarana perkeretaapian. (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat analisis mengenai:

a. sosial ekonomi masyarakat; b. angkutan; c. perkiraan biaya pengadaan sarana perkeretaapian; dan d. kelayakan teknik, ekonomi, dan finansial.