Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI FOREIGN MILITARY SALES

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1. Billing Statement adalah laporan keuangan LOA atau yang disebut dengan DD Form 645, yang berisi antara lain data besarnya nilai pengadaan dan tagihan dari LOA tertentu.

2. Blanket Order adalah jenis pengadaan yang juga disebut Blanket Open End oleh US Army, Direct Requisitioning Procedures/Open End Requisitioning oleh US Navy dan Blanket Order/Annual Requisitioning oleh US Air Force dan merupakan suatu jenis LOA pengadaan barang atau jasa tanpa menyebutkan nama item dan jumlahnya.

3. Case Identifier adalah susunan 6 (enam) huruf untuk identifikasi suatu LOA yang terdiri dari 2 (dua) huruf pertama sebagai Country Code, huruf ke-3 sebagai US Implementing Agency Code dan tiga huruf terakhir disebut Case Designator.

4. Cooperative Logistics Supply Support Arrangement selanjutnya disingkat CLSSA adalah suatu jenis LOA pengadaan barang yang bersumber dari stock US DoDsehingga memungkinkan Amerika Serikat memberikan barang kepada negara pembeli dengan perlakuan yang sama pada unit-unit Angkatan Bersenjata Amerika Serikat sesuai dengan prioritas dari Force Activity Designatorselanjutnya disingkat FAD.

5. Coproduction adalah kegiatan perakitan barangEnd Item yang berasal dari AS dan pembuatan beberapa komponennya di INDONESIA yang jumlahnya bervariasi sampai 80% dan biasanya dibuat “Memorandum of Understanding” (MoU) antara Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah INDONESIA.

6. Defence Finance Accounting Service selanjutnya disingkat DFASadalah organisasi dibawah US DoD yang merupakan Bank Sentral FMSdan bertugas untuk mengelola seluruh transaksi keuangan FMSserta membuat laporan keuangan LOA (Billing Statement) secara periodik setiap 3 (tiga) bulan untuk dikirimkan ke negara pembeli.

7. Defense Transportation Systemselanjutnya disingkat DTSadalah sarana pengangkutan yang menggunakan fasilitas angkutan Angkatan Bersenjata AS yang terdiri dari US Air Force Air Mobility Command, US Navy Military Sealift Command dan US Army Surface Deployment and Distribution Command yang berada dibawah otoritas US Transportation Command.

8. Defined Order adalah jenis pengadaan yang juga disebut Standard Sales oleh US Army, Defined Line atau Push Requisitioning oleh US Navy dan Firm Order oleh US Air Forcedan merupakan suatu jenis LOA dengan mencantumkan macam dan jumlah barang atau jasa yang dikehendaki oleh pembeli sesuai dengan LoR.

9. DoD Credit adalah kredit yang diberikan oleh US DoD untuk negara peserta FMS.

10. Endorsment adalah pemberian persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan di belakang dokumen.

11. Export License adalah surat izin yang dikeluarkan oleh DepluAmerika Serikat untuk pelaksanaan ekspor barang keluar Amerika Serikat.

12. Foreign Military Salesselanjutnya disingkat FMS adalah suatu prosedur penjualan barang dan jasa pertahanan yang berasal dari Amerika Serikat kepada negara lain atau badan internasional dimanabarangtersebut dapat berasal dari stock Angkatan Bersenjata Amerika Serikat maupun pengadaan baru dari kontraktor/vendor.

13. Freight Forwarder selanjutnya disingkat FF adalah perusahaan jasa angkutan yang telah memenuhi syarat dan ditentukan oleh pihak pengirim barang dan penerima barang.

14. Holding Account adalah sisa dana LOA-LOA FMS dari negara pembeli yang tersimpan di DFASdan digunakan sebagai catatan untuk persiapan penggunaan program FMS masa mendatang.

15. Implementing Agency selanjutnya disingkat IA adalah badan/unit atau Angkatan dari US DoD yang bertanggung jawab kepada DSCA untuk melaksanakan penyiapan LOAdan manajemen implementasinya serta pengiriman barang kepada negara pembeli, untuk daftar IA beserta kodenya sebagaimana tercantum dalam LampiranI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

16. Initial Deposit adalah besarnya uang muka yang harus dibayarkan kepada DFAS setelah penandatanganan LOA.

17. Letter of Offer and Acceptance selanjutnya disingkat LOA adalah dokumen kontraktual resmi FMS dari Pemerintah Amerika Serikat yang berisi data barang pertahanan tertentu maupun jasa termasuk data harga perkiraan, jumlah barang, syarat-syarat penjualan dan lain-lain sesuai dengan LoR.

18. Letter of Requestselanjutnya disingkat LoRadalah surat pengajuan resmi dari negara pembeli kepada Pemerintah Amerika Serikat yang berisi data barang atau jasa yang diinginkan oleh negara pembeli.

19. Military Assistance Program Address Directory selanjutnya disingkat MAPAD adalah data yang dikelola oleh US DoD yang dapat

menyajikan alamat Negara pembeli dan FF, data alamat tersebut dibutuhkan untuk proses pengiriman barang FMS ke Negara pembeli. 20. Military Assistance Program Address Directory selanjutnya disingkat MAPADadalah data yang dikelola oleh US DoD yang dapat menyajikan alamat negara pembeli dan FF, data alamat tersebut dibutuhkan untuk proses pengiriman barangFMS ke negara pembeli. 21. Notice of Availabilityselanjutnya disingkat NoAadalah dokumen dari US DoD (DD Form 1348-5) yang menginformasikan dan mengingatkan kepada FF dan/atau negara pembeli bahwa barang yang classified, sensitive dan hazardous telah siap untuk dikirimkan dan penanganan khusus diperlukan untuk mengamankan transfer barang tersebut. 22. Penyelesaian regulasi adalah kegiatan yang dilaksanakan secara koordinatif oleh Angkatan yang terkait, Aslog Panglima TNI, Dirjen Renhan Kemhan dan Kabaranahan Kemhan dalam rangka penyelesaian pelunasan utang Kemhan kepada Kementerian Keuangan (Kemkeu) secara administratif dengan menggunakan format DPR dan AB atas beban bea masuk, PPn dan PPh 22 barang eksimpor hasil pengadaan luar negeri Kemhan/TNI. Barang tersebut diatas telah dikeluarkan sebelumnya dengan menggunakan surat jaminan Vooruitslag dan PPUD. 22. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 23. Security Asisstance adalah kegiatan kerjasama pertahanan (Security Cooperation) di bawah kebijakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat selanjutnya disingkat Deplu Amerika Serikat yang dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam hal ini Defense Security Cooperation Agency selanjutnya disingkat DSCA. 24. Source of Supply selanjutnya disingkat SoS merupakan lokasi dimana sumber barang berasal dan sumber tersebut bisa berasal dari gudang (stock) Angkatan Bersenjata Amerika Serikat maupun yang berasal dari kontraktor/vendor. 25. Staging Area adalah lokasi/gudang transit yang berada di Amerika Serikat yang digunakan oleh FF yang telah ditunjuk oleh INDONESIA untuk mengumpulkan barang sampai dengan jumlah tertentu untuk kemudian dikirimkan ke INDONESIA baik lewat udara maupun laut. 26. Supply Discrepancy Reportselanjutnya disingkat SDR merupakan dokumen dari US DoD (DD Form 364) yang berisi informasi mengenai ketidaksesuaian barang yang dipesan.

27. Vooruitslag adalah surat jaminan yang dikeluarkan oleh Kemhan/TNI yang menjamin bahwa segala biaya (bea masuk, pajak-pajak dan lain lain) atas pemasukan barang dari luar negeri akan diselesaikan kemudian, sedangkan untuk barang yang sangat diperlukan dapat dikeluarkan segera dari kepabeanan.

(1) Program FMS merupakan bagian dari kegiatan Security Assistance dimana Pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan denganmenjual produk, layanan/service, atau pelatihan di bidang pertahanan kepada negara asing yang memenuhi persyaratan. (2) Selain program FMS yang bersifat penjualan, dikenal juga adanya program bantuan berupa hibah (grant) dari Pemerintah AS disebut Foreign Military Financing selanjutnya disingkat FMF. (3) Implementasi program FMS dan FMF sebagaimana pada ayat (1) dan (2), ketentuan dan prosedur yang dilakukan tetap sama seperti yang diatur dalam Security Assistance Management Manual. (4) Perbedaan mendasar antara FMS dan FMF (grant) sebagaimana dimaksud pada (3), yaitu pada sumber dana/pembiayaan program tersebut.

(1) Pengadaan barang dan jasa melalui program FMS merupakan manajemen pengadaan luar negeri yang terikat oleh sistem dan prosedur supply/manajemen barang US DoD. (2) Peranti lunak pengadaan melalui FMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. The Management of Security Assistance, The Defense Institute of Security Assistance Managementselanjutnya disingkat DISAM, atau yang dikenal dengan sebutan Green Book; b. FMS Customer Financial Management Handbook (Billing); c. Military Standard Requisitioning and Issue Procedures selanjutnya disingkatMILSTRIP for Foreign Military Sales; d. Security Assistance Management Manual selanjutnya disingkat SAMM (DSCA Manual 5105.38-M); dan e. International Traffic in Arms Regulations selanjutnya disingkat ITAR, US Department of State.

(1) Prosedur pengadaan melalui FMS dituangkan dalam dokumen kontrak pengadaan berupa LOA. (2) Proses yang normal untuk mendapatkan LOA diselenggarakan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. Pre-LoR untuk membuat rencana kebutuhan; b. pengajuan LoR INDONESIA, atas dasar rencana kebutuhan, untuk mendapatkan Price and Availabilityselanjutnya disingkat P&A; c. pengiriman P&A dari US DoD kepada INDONESIA; d. pengajuan LoR INDONESIA untuk mendapatkan LOA; e. penerbitan LOA dari US DoD; f. pengiriman LOA kepada INDONESIA; g. penandatanganan LOA oleh INDONESIA; h. penyerahan kembali LOA yang telah ditandatangani dan transfer/pembayaran initial deposit kepada AS; dan i. proses implementasi LOA. (3) Dokumen kontrak pengadaan berupa LOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. (4) Contoh Format LOA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Jenis pengadaan FMS meliputi: a. Defined Order; b. Blanket Order; dan c. CLSSA.

Barang FMS dapat berasal dari SoS meliputi: a. Shelf Stock (Inventory)/Depo dari masing-masing IA dari Angkatan Bersenjata AS; b. Kontraktor/Vendordalam halbarang yang dibutuhkan tidak tersedia dalam stock ataupun tidak standard dapatberasal dari pengadaan US DoD yang sedang berjalan baik berupa pengadaan baru maupun hasil overhaul/perbaikan;dan

c. Excess Defence Articles (EDA) dalam halbarang yang dibeli berasal dari barang yang sudah tidak dipakai lagi oleh Angkatan Bersenjata AS.

Dana dalam rangka pengadaan melalui FMS berasal dari: a. dana Kredit FMS (pinjaman/loan), baik itu yang berasal dari anggaran US DoD maupun dari luar anggaran US DoD; b. pinjaman/Loan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a tersebut dituangkan dalam Loan Agreement yang penyalurannya dilakukan oleh suatu badan disebut dengan Federal Financing Bankselanjutnya disingkat FFB berada dibawah Departemen Keuangan AS; c. sumber dana kredit FMS sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dan b dapat berupa:

1. kredit dari US DoD disebut kredit konsesi atau kredit langsung yang dananya berasal dari sebagian anggaran US DoD dengan ketentuan yang lebih menguntungkan antara lain: a) proses dan prosedur administrasinya lebih sederhana karena ditangani sendiri oleh DSCA di dalam lingkungan internal US DoD; b) bunga yang dikenakan lebih rendah dari bunga di pasaran dan hanya berada sedikit di atas laju inflasi yang berlaku waktu itu; dan
2. tidak dikenakan kewajiban membayar Guarantee Fee. kredit yang diambil dari anggaran Pemerintah Amerika Serikat di luar anggaran US DoD yang pemberiannya ditentukan oleh Deplu Amerika Serikat(US State Department), yang disebut dengan Guarantee Credit dengan ketentuan: a) bunga yang dikenakan adalah bunga di pasaran yang berlaku pada waktu itu; b) diharuskan membayar Guarantee Fee sebesar ¼ % dari jumlah kredit pada saat penandatanganan Loan Agreement (perjanjian kredit);dan c) mendapat pengesahan dari US DoD dalam bentuk Legal Opinion. d. dana pembiayaan untuk mendukung FMS menggunakandanaAPBN, yaitu anggaran yang sudah disahkan dalam DIPA Kemhan dan TNI.

Dana kredit FMS dapat digunakan untuk keperluan sebagai berikut: a. membiayai LOA;dan b. membiayai pengadaan melalui kontrak komersial yang artinya pengadaan langsung melalui kontraktor/vendor Amerika Serikat yangdalam pelaksanaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DSCA dan nilai kontrak sedikitnya USD. 100,000.00. sertapelaksanaan pengadaannya sesuai dengan prosedur pengadaan umum.

(1) Penggunaan dana dalam pengadaan barang dan jasa melalui FMS mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal peraturan perundangan-undangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat, maka kedua pihak dapat menyepakati tata cara Penggunaan Dana yang akan dipergunakan.

Contoh format dalam penyelenggaraan FMS yang digunakan antara lain: a. Format LOA; b. Format Amendment LOA; c. Format Notice/Modification LOA; d. DD Form 1348, format permintaan (rekuisisi); e. DD Form 1348-1, format pengiriman dan penerimaan barang (release and receipt order); f. DD Form 1348-5, format NoA; g. DD Form 250, format pengiriman dan penerimaan dari luar depo (kontraktor/vendor); h. DD Form 645, format Billing Statement dari DFAS; i. DD Form 364, format SDR (Claim); j. Form DSP-94, format export license dari Deplu AS; dan k. Form LoR forP&A dan LoR for LOA tidak ada bentuk baku.

Pengajuan Rencana Kebutuhan diatur sebagai berikut a. Pre-LoRberupa rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa melalui FMS yang didasarkan pada program pengadaan yang sudah definitif, baik dalam lingkup rencana jangka pendek, sedang maupun

jangka panjang; b. LoR kebutuhan Mabes TNI/Angkatan diajukan oleh Satker melalui Asrenum Panglima TNI dan LoRkebutuhan Kemhan diajukan oleh Satker melalui Kabaranahan Kemhan kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan, yang kemudian diteruskan kepada pihak Amerika Serikat melalui Office of Defense Cooperation selanjutnya disingkat ODCpadaKedutaan Besar AS di INDONESIA; c. pengajuan kebutuhan disesuaikan dengan skala prioritas besar kecilnya dana yang tersedia dalam setiap Tahun Anggaran yang sedang berjalan yang selanjutnya akan dituangkan dalam LOA.

(1) Penandatanganan Naskah Perjanjian atau Kontrak diatur sebagai berikut: a. penandatanganan Loan Agreement dilakukan oleh Duta Besar RI di Washington D.C. atas nama Pemerintah Republik INDONESIA; dan b. penandatanganan Promissory Note dilakukan oleh Kepala Perwakilan Bank INDONESIA di New York atas nama Gubernur Bank INDONESIA. (2) Penandatanganan LOA, diatur sebagai berikut: a. Kabaranahan atau pejabat lain yang ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkatPPK menandatangani LOA pengadaan yang dilaksanakanoleh Unit Organisasi selanjutnya disingkat UO Kemhan; b. Kababek TNI atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK menandatangani LOA pengadaan yang dilaksanakan olehUO Mabes TNI; c. Aslog/Danpus/Kadis/Dir atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK menandatangani LOA yang pengadaannya dilaksanakan oleh UO Angkatan; dan d. Atase Pertahanan Republik INDONESIA selanjutnya disingkat Athan RI di Kedutaan Besar Republik INDONESIA selanjutnya disingkat KBRI Washington D.C. menandatangani LOA tertentu atas nama pimpinan Kemhan/TNI dan Angkatan dalam keadaan khusus.

Pengiriman barang hasil perolehan FMS dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. menggunakan jasa angkutan DTS; b. menggunakan jasa FF; c. Pilot Pick-up; dan

d. gabungan kombinasi DTS, FF dan Pilot Pick-up.

Penerimaan barang dilakukan melalui gudang penerimaan dan penyaluran/transit Kemhan/Babek TNI (sebagai receiving point) menerima barang hasil pengadaan melalui FMS di pelabuhan laut atau bandar udara di INDONESIA.

(1) Claim diajukan apabila terdapat ketidakcocokan penerimaan barang hasil pengadaan melalui FMS, baik jumlah, jenis, National Stock Number selanjutnya disingkat NSN, nomenklatur serta kondisinya dan proses claim melalui proses SDR. (2) Dalam hal terjadi kerusakan pada saat pengiriman, maka claim diajukan kepada pihak Asuransi yang ditunjuk.

Penyelenggaraan pengadaan barang melalui FMS, dokumen barang yang diperlukan adalah: a. dokumen barang berupa packing list, DD Form 1348 atau DD Form 250 sebagai referensi untuk pencocokan dan inventarisasi; dan b. dokumen pengiriman barang berupa B/L, AWB, invoice untuk proses pabean dan pembayaran jasa angkutan.

Dengan ditandatanganinya LOA, maka pejabat penandatangan LOA selaku PPK mempunyai kewajiban melakukan pembayaran yang meliputi: a. pembayaran initial deposit, baik untuk LOA kredit maupun LOAcash; b. pembayaran angsuran, baik untuk LOA kredit maupun LOAcash; c. pembayaran ongkos angkut kepada FF dan asuransi yang melaksanakan pengiriman/transportasi barang; dan d. pelaksanaan pembayaran LOA kepada pihak US DoD sesuai dengan data pada LOA, maupun pembayaran ongkos angkut kepada FF dilaksanakan oleh PerwiraFMS selanjutnyadisingkat Pa. FMSdi KBRI Washington D.C. sesuai dengan tagihan.

Dalam pengadaan barang dan jasa melalui FMS terdapat pengakhiran LOAselanjutnya disingkat LOA Closurement,dimanaLOA berakhir dalam hal semua kewajiban pembayaran dan penerimaan barang dan jasa telah selesai dilaksanakan termasuk SDR/Claim.

Kewenangan dan tanggung jawab Kementerian Pertahanan, antara lain: a. Sekjen Kemhan mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. melakukan pertimbangan untuk memperoleh kredit FMS;

2. mengadakan koordinasi dalam proses realisasi kredit FMS dengan: a) US DoD melalui ODC; b) Kementerian Luar Negeri RI; c) Kementerian KeuanganRI; d) Bank INDONESIA; e) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;dan f) Mabes TNI.

3. MENETAPKAN kebijakan mengenai program kegiatan, prosedur dan proses penyelenggaraan pengadaan luar negeri melalui saluran FMS; dan

4. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Dirjen Strahan Kemhan c.q. Dirkersin dalam pelaksanaan program FMS; b. Dirjen Strahan Kemhan, dalam hal ini Dirkersin mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

5. sebagai pintu masuk dan ke luar semua dokumen untuk program FMS baik dari/ke ODC;

6. mendistribusikan dokumen yang diterima dari pihak ODC dan yang akan disalurkan kepada pihak ODCdalam penyelesaian proseskegiatan FMS kepada instansi terkait di lingkungan Kemhan dan TNI;

7. membantu Dirjen Renhan Kemhan dalam mengkoordinasikan kebijakan Sekjen Kemhan dalam proses penyediaan kredit FMS dengan pihak ODC;

8. mengadakan koordinasi dengan Dirjen Renhan Kemhan, Kabaranahan Kemhan, Asrenum Panglima TNI, Aslog Panglima TNI dan Angkatan serta Pa. FMS dalam proses pengesahan dan pembayaran LOA serta pengiriman barangFMS;

9. memberikan saran kepada UO di lingkungan Kemhan dan TNI dalam penentuan FF;

10. memerintahkan Pa.FMS untuk melaksanakan pembayaran ongkos angkut barang dan asuransi FMS pengadaan UO Kemhan berdasarkan persetujuan dari Kabaranahan Kemhan dalam hal ini Kapusada;

11. mengadakan koordinasi dengan UO di lingkungan Kemhan dan TNI serta Pa. FMS dalam penentuan prioritas pengiriman barang;

12. memberikan kewenangan kepada Pa.FMS untuk meneruskan pembayaran LOA kepada DFASsesuai dengan Payment Schedule;

13. memproses LOA FMS untuk pengadaan bersifat pengembangan kekuatan dan UO Kemhan; dan

14. menempatkan Pa. FMS yang berada di Kantor Athan RI KBRI Washington DC. dan dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan dibantu oleh Perwira Operasional dan Perwira Keuangan. c. Kabaranahan Kemhan dhi. Kapusada, mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

15. bertindak sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa untuk UO Angkatan, UO Mabes dan UO Kemhan melalui FMS yang pengadaannya dilaksanakan di UO Kemhan;

16. menyiapkan dan menandatangani LoR dan LOA untuk pengadaan FMS yang dilimpahkan kepada UO Kemhan;

17. membuat kontrak perjanjian jasa angkutan untuk FF dan asuransi untuk barang hasil pengadaan FMS UO Kemhan;

18. menerbitkan Surat Pernyataan 1 (satu) selanjutnya disingkat SP1 untuk pengeluaran barang dari pabean;

19. memproses pengeluaran barang dari pabean dan penerimaannya, berkoordinasi dengan Pimpinan FF, Aslog Panglima TNI, Kababek TNI dan Aslog/Kadisada Angkatan;

20. mengirimkan barang kepada Angkatan/pengguna;

21. menyelesaikan proses administrasi pengiriman kembali barang ke AS dalam rangka overhaul/perbaikan dan warranty claim;

22. meneliti dan memberikan persetujuan pembayaran tagihan ongkos angkut serta asuransi FMS UO Kemhan dan diajukan ke Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan;

23. memberikan rekomendasi atas pengajuan LoR dari UO Mabes TNI dan UO Angkatan; dan

24. melaksanakan pembahasan LOA UO Kemhan dan TNI. d. Karoren Setjen Kemhan, mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

25. menerima usulan kegiatan FMS dari Baranahan Kemhan dan selanjutnya memproses kegiatan tersebut untuk diwadahi di dalam RKA/KL UO Kemhan;

26. mengalokasikan anggaran pengadaan barang/jasa kegiatan FMStermasuk ongkos angkut dan asuransisesuai pengajuan Kabaranahan Kemhan;

27. atas kebijakan pimpinan Kemhan berkoordinasi dengan Dirkersin Ditjen Renhan Kemhan terkait kegiatan FMSusulan UO Kemhan; dan

28. memonitor proses kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui FMS danmelaporkankepada pimpinan Kemhan tentang hal-hal yang perlu keputusan. e. Dirjen Renhan Kemhan mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

29. melaksanakan koordinasi dengan Asrenum Panglima TNI, Asrena Kas Angkatan dan Karoren Setjen Kemhan dalam rangka pengalokasian anggaran pengadaan barang dan jasa melalui FMS dalam dokumen RKA K/L masing-masing UO; dan

30. memproses permohonan pembayaran yang diajukan oleh UO Kemhan dan TNI kepada Kapusku Kemhan. f. Kapusku Kemhan, dalam hal ini Kabid Lakbia selaku Bendaharawan Lugri, mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

31. menerima surat persetujuan pembayaran FMS dari Ditjen Renhan dalam hal ini Dirminlakgar;

32. menerima Surat Permintaan Pembayaran Devisa dari Badan Keuangan Tingkat II UO Kemhan dan TNI;

33. mentransfer dana ke rekening Pa FMS sesuai surat permintaan pembayaran yang diterima; dan

34. menerima pertanggungjawaban keuangan dana yang ditransfer dari Pa. FMS.

Kewenangan dan tanggung jawab Mabes TNI, antara lain: a. Asrenum Panglima TNI, mempunyai wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. menerima usulan kegiatan FMS dari UO Mabes TNI berupa LoR dan selanjutnya memproses kegiatan tersebut dengan memberikan persetujuan untuk diwadahi di dalam RKA/KL UO Mabes TNI;

2. mengalokasikan anggaran pengadaan barang/jasa kegiatan FMS termasuk ongkos angkut dan asuransi sesuai pengajuan UO Mabes TNI;

3. memproses pembayaran LOA cash sesuai kegiatan FMSyang menjadi tanggung jawab UO Mabes TNI dan UO Angkatan selanjutnya pelaksanaan pembayaran melalui koordinasi dengan Kapusku Kemhan; dan

4. memonitor proses pengadaan barang dan jasa melalui FMS. b. Aslog Panglima TNI, mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

5. meneliti dan mengelola pengajuan kebutuhan pengadaan FMS Angkatan;

6. mengajukan LoR kepada ODC melalui Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan setelah mendapat rekomendasi Kabaranahan Kemhan;

7. memberikan persetujuan pada LOA untuk pengadaan UO Mabes TNI;

8. menerbitkan Surat Pernyataan 2 (dua) selanjutnya disingkat SP2 untuk pengeluaran barang dari pabean;

9. menyelesaikan regulasi dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;

10. mengajukan dana untuk pembayaran LOA kepada Kapusku Kemhan melalui Asrenum Panglima TNI dan DirjenRenhan Kemhan;dan

11. memonitor proses pengadaan barang dan jasa melalui FMS yang dilaksanakan Kababek TNI. c. Kababek TNI mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

12. menandatangani LOA untuk pengadaan FMS UO Mabes TNI;

13. bertindak sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa melalui FMS UO Mabes TNI;

14. melaksanakan proses pengeluaran barang dari Pabean, berkoordinasi dengan FF;

15. menerima barang dan pembuatan berita acara penerimaan serta memproses pengajuan claim/SDR;

16. mengirimkan barang kepada Angkatan/pemakai; dan

17. melaksanakan penerimaan dan pengiriman barang(untuk perbaikan) yang bersifat classified items melalui sarana DTS, berkoordinasi dengan Angkatan, dan ODC.

Kepala Staf Angkatan, mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: a. mengalokasikan anggaran pengadaan barang/jasa melalui FMS untuk UO Angkatan termasuk ongkos angkut dan asuransi FMSdalam RKA/DIPA; b. menyiapkan dan menandatangani LoR dan LOA yang terkait dengan pengadaan barang dan jasaFMSUO Mabes Angkatan; c. mengajukanLoR kepada ODC melalui Dirkersin Ditjen Strahan setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Kabaranahan dan Aslog Panglima TNI; d. menerima draft LOA dari ODC dan selanjutnya melakukan pembahasan internal untuk ditandatangani; e. LOA yang sudah ditandatangani selanjutnya disampaikan kepadaODCmelalui Dirkersin Ditjen Strahan setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Kabaranahan dan Aslog Panglima TNI; f. mengajukan rekuisisi kepada pihak Amerika Serikat, mengendalikan implementasi LOA dan menentukan prioritas serta moda pengiriman barang; g. menerima barang dan membuat berita acara penerimaan serta memproses pengajuan claim/SDR terhadap materill yang tidak sesuai dengan kesepakatan; h. menyusun dokumentasi atas semua barang yang diterima; i. dalam penerimaan barang FMSwajib mencocokkan data yang tercantum pada dokumen dengan barang yang diterima secara fisik, mengenai macam/jenis barang, jumlah, NSN, nama barang, serta kondisi dari barang tersebut; j. mencatat penerimaan barang untuk keperluan operasi/pemakaian dan inventory Angkatan; k. menyiapkan laporan dalam hal terdapat ketidakcocokan dalam penerimaan barang dengan data dari dokumen untuk pengajuan claim/SDR; l. mengajukan anggaran untuk pembayaran LOA kepada Kapusku Kemhan melalui Asrenum Panglima TNI dan Dirjen Renhan Kemhan serta memonitor proses transfer pembayaran LOA ke DFAS melalui Pa. FMSserta berkoordinasi dengan Dirjen Renhan Kemhan dan Kapusku Kemhan; m. membuat kontrak perjanjian jasa angkutan untuk FF dan Asuransi untuk barang hasil pengadaan FMS dari LOA Angkatan;

n. memberikan persetujuan atas tagihan FF untuk pembayaran ongkos angkut barang dan asuransi FMS LOA Angkatan dalam hal ini Slog/Disada/Pusat/ Direktorat/Dinas yang menangani pengadaan di Angkatan, untuk selanjutnya dikirimkan ke Pa Pekas Angkatan untuk dilakukan pembayaran; dan o. dapat menempatkan FLO di Amerika Serikat sesuai kebutuhan Angkatan dan pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Pa.FMS.

Athan RI di KBRI Washington D.C. mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: a. dalam keadaan tertentu dapat menandatangani LOA berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh Kemhan/Mabes TNI/Mabes Angkatan; b. memberi saran kepada Kemhan, Mabes TNI dan atau Mabes Angkatan terhadap permasalahan yang timbul dalam kegiatan program FMS; dan c. membantu proses realisasi kreditFMSyang diberikan oleh pemerintah AS kepada INDONESIA sampai dengan terbitnya Loan Agreement.

Pa. FMS di KBRI Washington D.C., mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: a. mewakili Kemhan/TNI untuk menangani seluruh program FMS INDONESIA; b. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan; c. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait di Amerika Serikat (US DoD, USDoS dan jajarannya masing-masing) dan di INDONESIA (Kemhan, Mabes TNI, Angkatan) dalam penyelesaian kegiatan FMS; d. membantu proses penerbitan LOA sesuai dengan pengajuan pihak Pemerintah INDONESIA/LoR, berkoordinasi dengan instansi terkait di US DoD, Kemhan, TNI dan Angkatan serta memonitor pelaksanaan LOA yang telah ditandatangani; e. melakukan koordinasi dengan kantor Athan dan KBRI guna kelancaran tugas; f. menerima dan mencatat dana transfer dari Kapusku Kemhan serta meneruskan pembayaran initial deposit LOA beserta cicilannya kepada DFAS, sesuai jadwal pembayaran dan selanjutnya melaporkan kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan tentang pembayaran dan jadwal jatuh tempo untuk pembayaran berikutnya; g. memonitor pengajuan rekuisisi Angkatan sesuai dengan LOA terkait;

h. memonitor dan mengkoordinasikan proses pengiriman barang dari/ke Amerika Serikat; i. membantu FF yang telah ditunjuk oleh INDONESIA dalam proses pengiriman barang; j. memeriksabarangdi gudang FF di Amerika Serikat untuk menjamin kesiapannya sebelum dikirim ke INDONESIA; k. menerima dan mencatat dana transfer dari Pusku Kemhan dan melaksanakan pembayaran tagihan ongkos angkut barangFMS UO Kemhan, UO Mabes TNI dan UO Angkatankepada FF berdasarkan persetujuan dari Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan; l. membuat laporan secara periodik kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan dengan tembusan UO penandatangan LOA dan Athan/KBRI; dan m. dalam pelaksanaan tugasnya, Pa. FMS dapat dibantu oleh Perwira Staf sesuai perkembangan kegiatan FMS.

Foreign Liasion Officer selanjutnya disingkat FLO Angkatan di Amerika Serikat, mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: a. mewakili Angkatan untuk menangani seluruh program FMS masing- masing; b. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kadisada atau pejabat yang menangani program FMS; c. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait di Amerika Serikat (Implementing Agency) dan di INDONESIA (Kemhan, Mabes TNI, Angkatan) dalam penyelesaian kegiatan FMS Angkatan masing- masing; d. membantu proses penerbitan LOA sesuai dengan pengajuan LoR dengan berkoordinasi dengan instansi terkait di AS pada level IA; e. memonitor pelaksanaan LOA-LOA yang telah ditandatangani/sedang berjalan; f. memonitor pengajuan rekuisisi Angkatan sesuai dengan LOA terkait; g. memonitor dan mengkoordinasikan proses pengiriman barang dari/ke Amerika Serikat; dan h. membuat laporan secara periodik kepada Kas Angkatan.

FF, mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pengangkutan barang FMS dari/ke Amerika Serikat sebagai berikut:

a. pihak yang ditunjuk untuk menangani penyelesaian masalah angkutan barangFMS yang diikat oleh kontrak; b. pihak yang bukan elemen dari instansi Pemerintah Amerika Serikat(US Supply System); c. berkewajiban menyelesaikan semua masalah pengangkutan barangFMS termasuk dukungan dokumen bagi meteriil yang diangkut; dan d. menyelenggarakan prosedur untuk barang yang memerlukan perlakuan khusus(repairable andclassified materials).

(1) LoR untuk mendapatkan harga dan ketersediaan barang/jasa disusun dengan menggunakan LoRfor Price and Availability (P&A) yang dibuat oleh UO Kemhan RI/Mabes TNI/Angkatan dan dikirimkan kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan setelah mendapat persetujuan dari Kabaranahan Kemhan /Asrenum/Aslog Panglima TNI, selanjutnya diteruskan kepada ODC. (2) Proses pengajuan LoR for P&A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berdasarkan rencana kebutuhan/keinginan untuk mengadakan suatu jenis barang/jasa melalui FMS yang sudah disiapkan dalam Pre-LoR dengankegiatan sebagai berikut:

1. upaya-upaya untuk mengidentifikasi persyaratan dalam proses pengadaan melalui FMS;
2. platform sistem dan informasi;
3. persyaratan operasional yang diperlukan;
4. demonstrasi peralatan yang akan diadakan;
5. site survey;dan
6. rencana-rencana pertemuan untuk pembahasan barang dan data awal harga. b. UO membuat pengajuan LoR for P&A untuk mengetahui harga barang/jasa yang akan diadakan; c. pengajuan LoR for P&Adikirimkan ke Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan setelah mendapat persetujuan dari Kabaranahan

Kemhan selanjutnya diteruskan kepada ODC; d. ODC akan meneruskan ke pihak yang berwenang di Amerika Serikat untuk diproses; e. setelah diproses, pihak berwenang di Amerika Serikat akan memberikan jawaban dalam bentuk P&A kepada ODC selanjutnya diteruskan kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan dan UO; f. P&A tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hurufe memuat berbagai keterangan serta persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

1. perkiraan harga satuan dari barang;
2. cara/sistem pembayaran baik cash atau kredit;
3. kesiapan barang dalam stock inventory;
4. kepastian bahwa barang tersebut memenuhi US DoD standard, serta penentuan IA;
5. persetujuan kongres dalam hal, antara lain: a) pengadaan sophisticated, classified, atau restricted items; b) pengadaan Major Defence Equipmentselanjutnya disingkat MDE dengan harga US$ 14juta atau lebih; c) pengadaan paket dengan harga US$ 50 juta atau lebih; d) pengadaan jasa design dan konstruksi dengan harga US$ 200 juta atau lebih; dan/atau e) berupa barang yang belum pernah dijual sebelumnya. g. UO Angkatan memproses pengajuan kebutuhan anggaran untuk pengadaan melalui FMS. (3) Setelah alokasi anggaran ditetapkan dalam DIPA, UO Angkatan membuat pengajuan LoR for LOA yang ditandatangani oleh Ka UO dan mendapat persetujuan dari Kabaranahan Kemhan/Asrenum Panglima TNI selanjutnya dikirimkan kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan untuk diteruskan ke ODC guna dikirimkan ke pihak yang berwenang di Amerika Serikat. (4) Bagan tata cara pengajuan kebutuhan LoR for LOAtercantum dalam LampiranIIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam halpihak yang berwenang di Amerika Serikattelah menyetujui LoR for LOA, maka pihak berwenang di AS (DSCA) akan memproses LOA.

(2) Penerimaan draft LOA dilakukansetelahpengajuan LoR for LOA yang telah diterima dan disetujui oleh pihak berwenang di Amerika Serikatyaitu DSCAyang dituangkan dalam LOAkemudian diserahkan kepada pihak INDONESIA untuk diproses lebih lanjut. (3) Dalam hal tertentu draft LOA dapat diserahkan kepada Athan RI di Washington D.C. untuk diproses dan ditandatangani oleh Athan RI selaku wakil pihak INDONESIA setelah mendapat otorisasi dari Kemhan/TNI/Angkatan. (4) Waktu yang diperlukan dalam penyiapan LOA sejak diterima LoR oleh DSCA sampai saat penyerahan Draft LOA berkisar antara 30 sampai dengan 120 hari, dengan urutan proses penyiapan sebagai berikut: a. draftLOA disiapkan oleh IA dari masing-masing Angkatan di Amerika Serikatyaitu:

1. US Army oleh US Army Security Assistance Commandselanjutnya disingkat USASAC di Fort Belvoir, Virginia;
2. US Navy oleh NavyInternational Program Office selanjutnyadisingkat Navy IPO di Washington D.C.; atau
3. US Air Force oleh Air Force Security Assistance Centerselanjutnya disingkat AFSAC, di Wright Patterson AFB, Dayton, Ohio. b. draft LOA diajukan kepada DSCA atau Kongres untuk mendapatkan pengesahan (Approval dan Legalisasi); c. DSCA memberikan persetujuan pada draft LOA dan dikembalikan ke IA; dan d. setelah direview kembali oleh IA, draft LOA tersebut dikirimkan kepada pihak INDONESIA, melalui ODC.

(1) Penyiapan LOA untuk ditandatangani oleh pihak INDONESIA diawali dengan diterimanya 3 (tiga) bundel LOA dari IA oleh Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan, melalui ODC. (2) Batas waktu untuk penandatanganan LOA oleh pihak INDONESIA dalam keadaan normal maksimum 90 (sembilan puluh) hari dari saat pengesahan LOA oleh DSCA. (3) Urutan kegiatan dalam proses penyiapan penandatanganan

LOAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. LOA yang diterima oleh Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan diteruskan kepada Kabaranahan Kemhan untuk diteliti dan dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. LOA pengadaan terpusat untuk tingkat Kemhan, selanjutnya diproses oleh Kabaranahan Kemhan untuk diteruskan ke Sekjen Kemhan;
2. LOA pengadaan terpusat tingkat Mabes TNI, diteruskan kepada Aslog Panglima TNI untuk diproses lebih lanjut; dan
3. LOA pengadaan Angkatan, diteruskan kepada Aslog Kepala Staf/KadisadaAngkatan untuk diproses lebih lanjut. b. LOA yang diterima oleh Kabaranahan Kemhan diteliti dan diproses selanjutnya siap untuk ditandatangani oleh Kabaranahan Kemhan atau pejabat lainyang ditunjuk selaku PPK; c. LOA yang diterima oleh Aslog Panglima TNI diteliti dan diproses melalui koordinasi bersama Asrenum Panglima TNI untuk selanjutnya siap untuk ditandatangani oleh Kababek TNI atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK; atau d. LOA yang diterima oleh Angkatan masing-masing diteliti dan diproses selanjutnya siap untuk ditandatangani oleh Aslog/Danpus/Kadis/Dir atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK.

(1) Penandatanganan LOA dilakukan sebelum expiration date yang tercantum pada LOA dan setelah ada kejelasan dukungan dana tercantum dalam RKA. (2) Tanda tangan pejabat yang bersangkutan untuk masing-masing tingkat pengadaan dibubuhkan pada kolom yang tersedia pada LOA tersebut dengan penjelasan sebagai berikut: a. LOA Pengadaan Terpusat tingkat Kemhan ditandatangani oleh Kabaranahan atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK; b. LOA Pengadaan Terpusat tingkat Mabes TNI ditandatangani oleh Kababek TNI atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK; c. LOA Pengadaan tingkat Angkatan ditandatangani oleh Aslog/ Danpus/Kadis/Dir atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK; d. dalam keadaan tertentu penandatanganan LOA dapat dilakukan oleh Athan RI di Washington D.C. berdasarkan otorisasi dari pimpinan Kemhan dimana hal ini dilakukan atas LOA dengan expiration date yang sangat singkat;

e. selain ditandatangani oleh pejabat tersebut diatas, kolom pada LOA yang harus diisi meliputi:

1. kolom Mark For Code (alamat tujuan di INDONESIA);
2. kolom FF Code (penunjukan FF yang akan mengangkut barang sesuai dengan MAPAD);
3. kolom Purchaser Procuring Agency Code (Angkatan sebagai pembeli); dan
4. kolom Name and Address of the Purchaser’s Paying Office (tempat/lokasi pembeli untuk pembayaran LOA). f. pengisian kolom sebagaimana dimaksud pada ayat(2) butir e dilaksanakan oleh UO penandatangan LOA (pemakai) yang bertanggung jawab terhadap penanganan LOA tersebut. (3) LOA yang telah ditandatangani oleh PPK dikembalikan kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan selanjutnyaLOA tersebut oleh Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan dikirimkan ke DSCA melalui ODCdanDSCA akan mengirimkan LOA tersebut baik kepada DFASmaupunImplementing Agency. (4) Bagan tata cara penanganan LOA tercantum dalam LampiranIIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penentuan FF diatur sebagai berikut: a. salah satu cara pengangkutan barangFMS ke INDONESIA adalah dengan menggunakan jasa FF; b. pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud padahuruf a dipercayakan kepada FF yang telah mempunyai kontrak kerjasama dengan UO danFF tersebut harus memenuhi persyaratan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang tercantum dalam BAB III pasal 25; dan c. dalam halpenunjukanFF sesuai kontrak, masing-masing UO mengajukan nama FF tersebut kepada Pa. FMS melalui Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan untuk mendapatkan security clearance dan MAPAD code dari Pemerintah Amerika Serikat.

(1) Proses pengiriman barang diawali dengan diterimanya LOA yang telah ditandatangani serta konfirmasi dari DFAS bahwa kewajiban membayar Intial Deposit telah dipenuhi selanjutnya DSCA

memerintahkan kepada Implementing Agency untuk menyelenggarakan implementasi LOA serta mempersiapkan barang yang akan dikirim dengan dilengkapi dokumennya. (2) Kegiatan pengiriman barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: a. penyiapan barangFMS yang akan dikirim dilaksanakan oleh SoS (Depo maupun kontraktor/vendor) selanjutnya pengiriman dilakukan dalam halSoS telah menerima Materiel Release Order dari instansi yang mengelola dalam tingkatan manajemen yang disebut International Logistics Control Office, yaitu:

1. US Army oleh US Army Security Assistance Centerselanjutnya disingkat USASAC di New Cumberland, Pennsylvania;
2. US Navy oleh Navy Inventory Control Point for FMSselanjutnya disingkat NAVYCP-OF, di Philadelphia Pennsylvania; dan
3. US Air Force oleh Air Force Security Assistance Centerselanjutnya disingkat AFSACWright Patterson AFB di Dayton, Ohio. b. pengiriman barang dari SoS ke Staging Area dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu:
4. pengiriman dengan NoA untuk barang tertentu yang memerlukan special handling; dan
5. pengiriman langsung tanpa NoA untuk barang yang tergolong automatic shipment, common items, publication items dan lain- lain. Dalam pelaksanaannya FF harus memberikan laporan/report of delivery kepada Pa. FMS untuk perencanaan pengapalan ke INDONESIA. c. sebelum melaksanakan pengiriman barang ke Staging Area FF untuk beberapa macam barang tertentu (classified, sensitive, hazardous), oleh Depo yang bersangkutan mengirimkan NoA (DD form 1348-5) kepada Pa. FMS dan FF/Staging Area dengan tujuan menginformasikan bahwa barang tersebut telah siap dikirimkan dan diperlukan penanganan terhadap barang tersebut; d. pengiriman barang ke INDONESIA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan melalui FMS, pemindahan hak dan tanggung jawab atas barang (transfer of title), beralih kepada Kemhan pada saat barang meninggalkan SoS; e. dalam hal pengangkutan barang dilaksanakan oleh FF, segala resiko yang terjadi selama perjalanan barang dari SoS ke INDONESIA sepenuhnya menjadi tanggung jawab FFsehingga perlu

ditekankan pentingnya peranan serta tanggung jawab FF dalam melaksanakan pengiriman barang dari Amerika Serikat ke INDONESIA sampai dengan pendistribusiannya ke Angkatan/pemakai; dan (3) Bagan kegiatanpengiriman barangtercantum dalam Lampiran IIID, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini Menteri ini. Pasal32 (1) Pelaksanaan pengiriman barang hasil pengadaan FMS dari Amerika Serikat ke INDONESIA dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Inland Transportationmerupakanpengiriman yang dilakukan dari SoS ke staging area FF melalui daratan dengan cara:

1. diangkut sendiri oleh USDoD, memakai fasilitas DTS atau fasilitas USDoD lainnya;
2. diangkut dengan menggunakan Trucking Company diAmerika Serikat; atau
3. dikirim melalui parcel service/mail service untuk barang yang beratnya atau volumenya relatif kecil. b. Overseas Transportationmerupakan pengapalan dari staging area ke INDONESIA yang dilakukan oleh FF dengan menggunakan sarana angkutan komersil melalui:
4. Surface transportation, menggunakan kapal laut (Sea Freight); atau
5. Air transportation, menggunakan pesawat terbang komersil (Air Freight). c. Direct Shipment merupakan pengiriman langsung dari SoS ke INDONESIA tanpa menggunakan jasa FF, dilakukan dengan:
6. DTS yaitu dengan menggunakan sarana angkutan USDoD seperti Military Airlift Command atau Military Sealift Command, baik untuk angkutan rutin maupun angkutan khusus; atau
7. Pilot pick up yaitu dengan menggunakan pesawat udara milik TNI untuk mengangkut barang dari Amerika Serikat ke INDONESIA maupun sebaliknya (untuk barang perbaikan). (2) Pengiriman barang keAmerika Serikat dalam hal barang overhaul engine/perbaikan komponen yang dilaksanakan di fasilitas-fasilitas milik Amerika Serikatuntukbarangex US Origin berdasarkan LOA Overhaul, LOA Repair and Return maupun LOA Maintenance. (3) Barangsebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat diangkut melalui

jasa FF atau dikirim menggunakan fasilitas DTS dimana TNI/Angkatan/pemakai mengajukan permohonan ke ODC, melalui Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan, untuk mendapatkan Surat Izin (Cover Letter)yang mencantumkan: a. Nama item; b. Document Number; c. National Stock Number (NSN); d. Serial Number (S/N); e. Jumlah; f. Nama LOA; dan g. Alamat fasilitas perbaikan di Amerika Serikat. (4) Data-data surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut juga berlaku untuk data pengiriman barang yang menggunakan jasa FF. (5) Bagan tata cara pengiriman barang dari INDONESIA ke Amerika Serikat tercantum dalam Lampiran IIIE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dokumen pengiriman yang diperlukan dalam pengiriman barangFMS dari Amerika Serikat ke INDONESIA atau sebaliknya terdiri dari dokumen barang dan dokumen pengapalan: (2) Dokumen barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahmerupakan dokumen yang diikutsertakan dengan barang yang dikirim dan memuat penjelasan nama barang, jenis, NSN, serta elemen data lainnya, dituangkan dalam form tertentu, yang diperlukan untuk membuat berita acara penerimaan, inventarisasi barang dan pengajuan Claim/SDRdalamhal diperlukan; (3) Dokumen barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1. DD form 1348 untuk barang yang berasal dari Depo; dan
2. DD form 250 untuk barang yang berasal dari kontraktor/vendor. (4) Dokumen pengapalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan untuk keperluan proses pabean baik di INDONESIA maupun di Amerika Serikat dan proses pembayaran jasa angkutan kepada FF; (5) Dokumen pengapalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a Export/Import Clearance, terdiri dari:
3. Export License yang dikeluarkan Directorate of Defence Trade ControlsDeplu AS berdasarkan International Traffic in Arms

Regulation danUS Munitions List; 2. Shipper’s Export Declaration yang dikeluarkan oleh Department of Commerce untuk barang-barang umum dan Unclassified Technical Data (diluar barang dalam US Munitions List atau barang energi atom dari Departemen Energi AS); 3. Customs Clearance yang dikeluarkan oleh Pabean AS; 4 Temporary Import License dari Deplu AS untuk keperluan barangmasuk sementara ke AS bagi Barang yang akan di overhaul/perbaikan; dan 5. Surat izin pengeluaran barang di INDONESIA yang dikeluarkan oleh KabaranahanKemhan berupa SP-1 dan Kababek TNI untuk SP-2. b. Packing List/DD form 1348 yang berisi Description dari barang termasuk harga satuan dari setiap item yang berlaku sebagai invoice; c. Bill of Lading (B/L) untuk barang yang diangkut dengan kapal laut; dan/atau d. Airway Bill (AWB) untuk barang yang diangkut dengan pesawat terbang.

(1) Penerimaan dan pendistribusian barang di INDONESIA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengadaan yang dilaksanakan oleh Kemhan, diatur sebagai berikut:

1. Baranahan Kemhanmerupakan Badan Penerima baik yang dikirimkan melalui jasa angkutan FF maupun melalui sarana DTS;
2. berdasarkan Shipping Document yang diterima, Kabaranahan Kemhan mengeluarkan Surat Jaminan Pengeluaran Barang (SP-1) kepada Ditjen Bea Cukai; dan
3. FF dan Baranahan melaksanakan pengeluaran Barang tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada pengguna. b. pengadaan yang dilaksanakan oleh Mabes TNI/Angkatan, diatur sebagai berikut:
4. Babek TNI merupakan Badan Penerima;
5. berdasarkan Shipping Document yang diterima, Kababek

mengeluarkan Surat Jaminan Pengeluaran Barang (SP-2) kepada Ditjen Bea Cukai; dan 3. FF dan Babek TNI melaksanakan pengeluaran barang tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada pengguna. (2) Pendistribusian barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukanbarang yang mempunyai prioritas yang lebih tinggi dimanaurutan prioritas dalam pendistribusian berpedoman kepada ketentuan FMS, yang disesuaikan dengan urgensi/rekuisisi dari masing-masing LOA yang diminta oleh UO. (3) Bagan tata cara porses penerimaan dan pendistribusian barang di INDONESIA tercantum dalam Lampiran IIIF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pengajuan Claim atau SDR dapat dilakukan dalam hal penerimaan barang FMS terdapat ketidakcocokan baik dalam jumlah, jenis, NSN, nama barang, serta kondisi dari barang yang diterima oleh Angkatan/pemakai mengajukan claim dengan cara sebagai berikut : a. Claim kepada FF/Perusahaan Asuransi berkenaan dengan kerusakan dalam perjalanan/pengapalan selanjutnya disingkat Carrier Discrepancy melalui koordinasi dengan Baranahan Kemhan; dan/atau b. SDR kepada US DoD berkenaan dengan ketidakcocokkan dalam jumlah, NSN, jenis, ataupun Service Ability dari barang tersebut melalui koordinasi dengan Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan dan ODC.

(1) Pembayaran dalam setiap proses/siklus pengadaan dilakukan berdasarkan tagihan atas prestasi dan kemajuan yang dicapai. (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada 2 (dua) pihak, yaitu: a. DFAS untuk pembayaran atas barang yang dikirimkan danjasa yang diberikan dalam pengangkutan melalui DTS; dan b. FF atas prestasi/jasa yang dilakukan dalam pengapalan/pengiriman melalui saluran komersil.

(1) Tagihan dari DFAS dan FF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) perlu diteliti terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran. (2) Penelitian tagihan pembayaran DFAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. penagihan pembayaran berupa Billing Statement atau DD form 645 yang diterima dari DFAS setiap tiga bulan, diteliti dan dicocokkan oleh masing-masing UO yaitu mengenai jumlah yang ditagihkan terhadap prestasi yang dicapai bagi setiap LOA , khususnya LOA Cash; b. berdasarkan hasil penelitian tersebut, untuk pengadaan yang dilaksanakan oleh UO Mabes TNI dan Angkatan, Asrena Kepala Staf Angkatan mengajukan anggaran melalui Asrenum Panglima TNI untuk diteruskan ke Dirjen Renhan Kemhan; c. untuk pengadaan yang dilakukan oleh UO Kemhan, Karoren Setjen Kemhan mengajukan kepada Dirjen Renhan Kemhan; d. permohonan tersebut oleh Dirjen Renhan Kemhan diteruskan kepada Kapusku Kemhan,selanjutnya Kapusku Kemhan akan mentransfer dana sesuai tagihan kepada Pa. FMS untuk dibayarkan ke DFAS; dan e. Bagan Billing Statement serta penjelasannya tercantum dalam LampiranIIB, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penelitian penagihan pembayaran FFdiatur sebagai berikut: a. Kabaranahan Kemhan, Kababek TNI atau Aslog/Danpus/Kadis/Dir Angkatan menerima dan memeriksa tagihan ongkos angkut dan asuransi barangFMS masing-masing dari FF; b. setelah diadakan penelitian terhadap dokumen tagihan, selanjutnyaKabaranahan (selaku pelaksana pengadaan UO Kemhan) menyampaikankepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan bahwa tagihan pembayaran disetujui dan dapat dilaksanakan pembayaran oleh Pusku Kemhan; dan/atau c. untuk UO Mabes TNI dan Angkatan dibayarkan langsung oleh Pekas Mabes TNI dan Angkatan.

1. Pembayaran LOAkredit merupakan suatu siklus yang dimulai dengan

ditandatanganinya suatu LOA. 2. Implementasi LOA kredit dapat dilaksanakan dalam hal pembayaran cicilan dan tercantum dalam schedule payment di Loan Agreement yang telah dibayar oleh pemerintah INDONESIA. 3. Kredit pembayaran cicilan Loan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pembayaran Initial Deposit maupun cicilan lanjutan pada setiap LOA. 4. Kewajiban pembayaran cicilan Loan berada pada Kementerian Keuangan RI.

(1) Kewajiban PembayaranInitial Deposit dari LOA kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 10% dari nilai LOA. (2) Pembayaran Initial DepositLOA kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) diatur sebagai berikut: a. Dirjen Renhan Kemhan memberikan konfirmasi kepada Pa. FMS untuk melakukan pembayaran Initial Deposit; b. Pa. FMS meminta kepada Perwakilan Bank INDONESIA di New York untuk memintakan penarikan dana sesuai yang diperlukan dengan menggunakan formExhibit B dari Loan Agreement; c. Pa. FMS dan perwakilan Bank INDONESIA di New York masing- masing mengirimkan Exhibit B (dari Loan Agreement yang mendukung LOA tersebut) kepada DSCA untuk menarik dana sesuai dengan Initial Deposit yang diperlukan; d. atas dasar permintaan penarikan seperti yang tercantum dalam formExhibit B tersebut, DSCA memberikan konfirmasi kepada FFB untuk mentransfer dana yang diperlukan untuk pembayaran Initial Deposit LOA tersebut ke DFAS; e. FFB melakukan transfer dana ke DFAS atas konfirmasi dari DSCA sesuai dengan permintaan dari pihak INDONESIA; f. DFAS menerima dana untuk pembayaran Initial Deposit dan melakukan:

1. memasukkan data tersebut dalam Billing Statement;
2. memberikan informasi kepada IA bahwa Initial Deposit telah dibayar; dan
3. melaporkan kepada DSCA tentang penerimaan dana yang telah ditransfer. g. DSCA memerintahkan Implementing Agency untuk melaksanakan implementasi LOA tersebut; dan

h. DSCA memberitahukan kepada pihak INDONESIA melalui ODC dan Pa. FMS bahwa LOA telah diimplementasikan.

(1) Dengan telah ditandatanganinya LOA kredit, maka INDONESIA telah terikat untuk membayar/mencicil Soft Loan yang digunakan. (2) Pembayaran cicilan berdasarkan Payment Schedule yang tertera dalam Soft Loan. (3) Pembayaran dilaksanakan oleh Kemkeu RI. (4) Dari pembayaran tersebut, maka DFAS akan membayarkan sesuai Payment Schedule LOA kredit kepada IA. (5) Proses pembayaran oleh DFAS sebagai berikut: a. Depo/SoS mengirimkan laporan/tagihan kepada Implementing Agency berdasarkan proses/prestasi yang dicapai untuk barang yang dikirim dalam satu kwartal danlaporan tersebut juga memuat Accumulated Delivery dari kwartal sebelumnya, serta Forecasted Progress dari kwartal sebelumnya; b. masing-masing IA membuat kompilasi tagihan dari berbagai Depo sesuai dengan LOA kemudian mengirimkan tagihan ke DFAS; c. DFAS menerima tagihan dari IA untuk sejumlah LOAselanjutnyaDFAS akan membayar sesuai tagihan; d. DFAS akan membuat laporan pelaksanaan pengiriman barang dan pembayaran serta tagihan berikutnya yang tertuang dalam Billing Statement; dan e. DFAS mengirimkanBilling Statement kepada ODC untuk didistribusikan masing-masing satu copy/set kepada:

1. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan;
2. Dirjen Renhan Kemhan;
3. Dirjen Strahan Kemhan;
4. Kas Angkatan yang bersangkutan; dan/atau
5. Asrenum Panglima TNI. (6) Billing Statement sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d digunakan sebagai bahan review terhadap semua kegiatan dalam setiap LOA kredit.

(1) Dengan ditandatanganinya suatu LOA Cash, berarti dukungan dana untuk LOA Cash tersebut telah disiapkan oleh Ditjen Renhan Kemhan. (2) Dukungan danasebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat dari hasil kerjasama dan koordinasi antara Dirjen Renhan Kemhan dengan Aslog Angkatan yang bersangkutan, Aslog Panglima TNI, Asrenum Panglima TNI, Kabaranahan Kemhan dan Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan.

(1) Dukungan dana cash sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikirim kepada Pa. FMS (FMS Account). (2) Ketentuan pengiriman dana cash kepada Pa. FMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. UO mengirimkan SPP kepada Dirjen Renhan Kemhan untuk meminta transfer dana cash dari INDONESIA ke FMS Account di Washington D.C., sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SKOM untuk mendukung implementasi LOA; b. untuk LOA pengadaan terpusat tingkat Mabes TNI, SPP dikirim dari Aslog Panglima TNI, sedangkan untuk LOA pengadaan terpusat tingkat Kemhan, SPP dikirim dari Dirjen Renhan Kemhan; c. berdasarkan SPP yang diterima, Dirjen Renhan Kemhan, melalui Kapusku Kemhan, mentransfer dana sesuai SPP ke FMS Account di Washington D.C.; dan d. dana tersebut akan tetap berada dalam FMS Account untuk membayar Initial DepositLOA Cashmaupun cicilan LOA Cash.

(1) Setelah ditandatanganinya suatu LOA Cashsebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)Kemhan juga mempunyai kewajiban membayar Initial Deposit. (2) Berdasarkan konfirmasi dari Ditjen Strahan Kemhan kepada Pa. FMS, prosedur pembayaran yang dilakukan sebagai berikut : a. Pa. FMS mengirim dana Initial Deposit ke DFAS Account melalui salah satu cara yaitu:

1. Wire Transfer;

2. Bank Draft;

3. Certified Check; atau

4. Bank Guaranted Check. b. DFAS menerima dana yang ditransfer oleh Pa. FMS dan melakukan:

5. pemutakhiran Billing Statement;

6. melaporkan kepada DSCA;

7. menginformasikan kepada Implementing Agency;

8. melaporkan penerimaan kepada Pa. FMS dan selanjutnya Pa. FMS mengirimkan laporan kepada Kemhan; c. DSCA memerintahkan Implementing Agency untuk implementasi LOA yang bersangkutan; dan d. Implementing Agency mengadakan implementasi LOA.

(1) Dalam proses pembayaran lanjutan LOA cash, siklus kegiatan diawali dengan implementasi dari LOA yang bersangkutan oleh IA. (2) Pembayaran cicilan/lanjutan LOA cash dilaksanakan oleh Pa. FMS berdasarkan Payment Schedule LOA terkait, hasil ReviewBilling Statement serta hasil koordinasi dengan UO dan Ditjen Strahan Kemhan. (3) Proses pembayaransebagaimana dimaksud padaayat (2) meliputi: a. seperti pada pembayaran LOA kredit, SoS mengirimkan laporan/ tagihan kepada IA; b. IA mengkompilasi tagihan dari SoS untuk dapat diajukan ke DFAS; c. DFAS menerima tagihan dari Implementing Agency kemudian dituangkan dalam Billing Statement; d. DFAS mengirimkan Billing Statement kepada pihak INDONESIA; dan e. Atas reviewBilling Statementdan hasil koordinasi dengan UO dan Ditjen Strahan Kemhan, Pa. FMS mentransfer dana ke DFAS. (4) Bagan proses tata cara pembayaran LOA cash tercantum dalam lampiran IIIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pembayaran jasa angkutan kepada FF dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

a. FFmengirimkan tagihan kepada Kapusada Baranahan Kemhan/Kababek TNI/Aslog/Danpus/Kadis/DirAngkatan dengan melampirkan dokumen sah/asli yang diperlukan dan memuat perincian biaya yang telah dikeluarkan (prepaid) serta rekapitulasinya; b. tagihan tersebut dibuat sesuai kontrak antara FF dengan UO di lingkungan Kemhan dan TNI/Angkatan dengan mencantumkan data antara lain:

1. Airway Bill/Bill of Lading;
2. biaya PCH dan Labeling;
3. biaya penyelesaian administrasi, pembuatan Billing/Invoice, telekomunikasi untuk peningkatan prioritas, dan biaya lain- lain;
4. biaya Inland Transportation;
5. biaya Administrasi Pelabuhan Muat; dan
6. biaya Asuransi. c. Pusada Baranahan Kemhan, Babek TNI dan Slog/Disada Angkatan meneliti tagihan tersebut; d. selesai diteliti dan disetujui, tagihan pembayaran dikirimkan sesuai prosedur kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan untuk diteliti ulang,dalam hal disetujui maka tagihan akan dikirimkan ke Pa. FMS untuk dibayarkan; dan e. Pusku Kemhan dan Ditjen Renhan Kemhan mentransfer biaya ongkos angkut barangFMS kepada Pa.FMS untuk pembayaran- pembayaran tagihan FF selanjutnya. (2) Bagan tata cara pembayaran jasa angkutan tercantum dalam Lampiran IIIG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengakhiran LOA untuk LOA yang telah selesai, baik pembayaran maupun delivery barangnya dapat ditutup (LOA Closurement), diatur sebagai berikut: a. IA mengadakan review dan melaporkan kepada DFAS bahwa pengiriman barang telah dilaksanakan, termasuk proses SDRapabila ada; b. DFAS mengadakan penelitian dan penagihan ulang dalam Billing

Statement kwartal berikutnya, dan dalam hal masih ada yang belum dilunasi selanjutnyaDFAS melaporkan kepada DSCA bahwa LOA tersebut telah siap untuk proses pengakhirannya (Closurement); c. pada Billing Statement DFAS membubuhkan tanda asterik (*) di depan Case Identifier dari LOA yang bersangkutan danDFAS tetap membubuhkan ulang tanda asterik pada kwartal-kwartal berikutnya untuk menjaga adanya tagihan ulang; d. DSCA melaporkan kepada Kemhan, melalui ODC, bahwa LOA yang bersangkutan telah selesai dan dapat ditutup; e. atas persetujuan pengguna LOA (Kemhan/Mabes TNI/Angkatan) Kemhan meneruskan persetujuan untuk proses pengakhiran LOA; f. Pa. FMS memonitor proses pengakhiran LOA melalui koordinasi dengan instansi terkait di AS; dan g. DSCA menyatakan pengakhiran LOA (Case Closurement). (2) Bagan tata cara pengakhiran LOA tercantum dalam Lampiran IIIH yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Sisa Dana LOA, diatur sebagai berikut: a. DFAS memindahkan sisa dana dari suatu LOA yang telah ditutup/diakhiri ke dalam Holding Account (HA)masing-masing, terdiri dari:

1. HA Kredit yang dananya berasal dari LOA Kreditdimanadana pada HA Kredit hanya bisa digunakan untuk membiayai LOA kredit lainnya; atau
2. HA Cash yang dananya berasal dari sisa LOA cashdimanadana pada HAcash bisa digunakan untuk mendukung LOA cash lainnya. b. DFAS dapat membayarkan dana dari HA kepada salah satu LOA lain yang masih aktif atau kepada LOA lain yang memerlukan tambahan dana atas persetujuan Kemhan yang dikonfirmasikan kepada Pa. FMS. c. laporan HA dilampirkan pada Billing Statement yang dikirimkan secara periodik tiap 3 (tiga) bulan dan Billing Statement digunakan untuk memonitor posisi keuangan seluruh kegiatan FMS. (2) Holding Account (HA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

sesuai dengan format yang telah ditetapkan. (3) Format Holding Account sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua kontrak pengadaan barang dan jasa melalui FMS yang telah disepakati dan belum ditandatangani, tetap diselesaikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor SKEP/695/IV/1989 tanggal 13 April 1989tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Materiil dan Jasa Melalui FMS. (2) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua bentuk kontrak pengadaan barang dan jasa melalui FMS yang telah disepakati dan ditanda tangani berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor SKEP/695/IV/1989 tanggal 13 April 1989tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Materiil dan Jasa Melalui FMS, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor SKEP/695/IV/1989 tanggal 13 April 1989 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Materiil dan Jasa Melalui FMS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN