Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau Liquefied Petroleum Gas kepada pengguna akhir pada wilayah penyaluran oleh Penyalur Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau Liquefied Petroleum Gas yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.
2. Kegiatan Usaha Niaga Umum (Wholesale) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied

Petroleum Gas dalam skala besar yang menguasai dan/atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan, dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu. 3. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. 4. Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat BBG adalah bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari gas bumi dan/atau hasil olahan dari minyak dan gas bumi. 5. Liquified Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. 6. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. 7. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi. 8. LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunanya/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.

9. LPG Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi.

10. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut BU Niaga Migas adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM, Niaga BBG, dan/atau Niaga LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM yang selanjutnya disingkat BU-PIUNU adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU Niaga Migas untuk melakukan Kegiatan Penyaluran.

13. Sub Penyalur BBM adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

14. Sub Penyalur LPG adalah kepanjangan tangan penyalur yang ditunjuk oleh Penyalur untuk melakukan kegiatan penyaluran dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG ke konsumen akhir.

15. Sarana dan Fasilitas adalah sarana dan/atau fasilitas yang digunakan untuk menunjang dan melaksanakan kegiatan penyaluran BBM, BBG dan/atau LPG.

16. Kelangkaan BBM dan/atau LPG adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas BBM dan/atau LPG di daerah tertentu dalam waktu tertentu yang diakibatkan oleh terganggunya penyediaan dan pendistribusian BBM dan/atau LPG.

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

19. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

(1) BU Niaga Migas dapat melakukan pendistribusian melalui Penyalur. (2) BU Niaga Migas dalam menyalurkan BBM, BBG, dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BU Niaga Migas melalui seleksi. (3) Pengguna skala kecil dan pelanggan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan konsumen yang menggunakan BBM, BBG, dan LPG sebagai bahan bakar dan yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau tidak menguasai receiving terminal. (4) Receiving terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan instalasi penerimaan yang terdiri dari tempat penyimpanan (storage), dermaga (jetty), beserta sarana lainnya yang paling sedikit meliputi peralatan bongkar muat dan pompa. (5) Pengguna transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan konsumen yang menggunakan BBM,

BBG, dan LPG sebagai bahan bakar untuk segala bentuk sarana transportasi. (6) Pengguna Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan konsumen yang menggunakan BBM dan LPG sebagai bahan bakar untuk memasak dan penerangan dalam lingkup rumah tangga. (7) BU Niaga Migas dalam melakukan penunjukan Penyalur wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) BU Niaga Migas dalam menunjuk Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama antara BU Niaga Migas dan Penyalur. (2) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kewajiban: a. BU Niaga Migas untuk menjamin kesinambungan penyaluran BBM, BBG, dan LPG; b. Penyalur untuk memiliki dan/atau menguasai sarana dan fasilitas pada wilayah penyalurannya sesuai penunjukan dari BU Niaga Migas; c. BU Niaga Migas dan Penyalur menjamin standar dan mutu/spesifikasi BBM, BBG, dan LPG; d. BU Niaga Migas dan Penyalur menjamin keakuratan alat ukur yang digunakan dalam kegiatan penyaluran BBM, BBG, dan LPG; dan e. BU Niaga Migas dan Penyalur menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penunjukan Penyalur berlaku paling lama sampai dengan berakhirnya Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki BU Niaga Migas.

(4) Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menerima penunjukan penyaluran dari 1 (satu) BU Niaga Migas untuk masing-masing jenis komoditas BBM, BBG, atau LPG. (5) Penyalur wajib menggunakan logo dan merek dagang BU Niaga Migas.

(1) BU Niaga Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan penunjukkan Penyalur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan Badan Pengatur. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data mengenai: a. nama Penyalur; b. akta pendirian; c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d. Nomor Pokok Wajib Pajak Penyalur, Komisaris dan Direksi; e. surat perjanjian kerja sama penyalur; f. dokumen keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; g. dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan h. izin lokasi dari pemerintah kabupaten/pemerintah kota terkait dengan lokasi Sarana dan Fasilitas.

(1) Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya. (2) Penyalur BBM berupa agen BBM wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengangkutan untuk melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi darat.

(3) Penyalur BBM berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengisian bahan bakar. (4) Dalam hal Penyalur BBM melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi laut, Penyalur BBM dapat menguasai Sarana dan Fasilitas pengangkutan. (5) Terhadap Sarana dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak diperlukan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi.

BU-PIUNU dalam melaksanakan penunjukan Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang menunjuk Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha pengolahan minyak bumi, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha penyimpanan BBM dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha niaga umum BBM dan kegiatan usaha niaga terbatas BBM.

(1) BU-PIUNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat melakukan kegiatan penyaluran BBM secara langsung kepada pengguna transportasi darat paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh Sarana dan Fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang dikelola dan/atau dimilikinya. (2) Ketentuan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh Sarana dan Fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari seluruh Sarana dan Fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum badan usaha yang menggunakan merek dagang dan/atau logo BU- PIUNU.

(3) Terhadap Sarana dan Fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang dikelola dan/atau dimiliki BU-PIUNU dalam kegiatan penyaluran BBM yang melebihi 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Penyalur. (4) Penyalur hanya dapat melakukan kegiatan penyaluran BBM secara langsung kepada pengguna transportasi darat melalui Sarana dan Fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

BU-PIUNU yang mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur dan Penyalurnya wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada konsumen tertentu secara tepat sasaran dan tepat volume.

(1) BU-PIUNU yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan. (2) Kegiatan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib mengutamakan penggunaan Sarana dan Fasilitas Penyalur yang tersedia di wilayah penugasan secara kelaziman bisnis dan terpenuhinya syarat-syarat penugasan. (3) Penggunaan Sarana dan Fasilitas Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk menjamin penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan di wilayah penugasan dan untuk subsidi yang tepat volume dan tepat sasaran. (4) Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melakukan penyaluran kepada konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam menyalurkan Jenis BBM Tertentu kepada konsumen pengguna, Penyalur wajib memberikan faktur atau bukti transaksi lainnya. (6) Penyalur wajib menyediakan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan pada Sub Penyalur yang telah ditetapkan. (7) Ketentuan penunjukan Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Badan Pengatur.

BU-PIUNU pelaksana penugasan wajib melaporkan penunjukan Penyalur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan Badan Pengatur.

(1) Penyalur LPG wajib memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan (gudang) dan pengangkutan tabung LPG untuk mendukung Kegiatan Penyalurannya pada wilayah penyalurannya. (2) Penyalur LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Kegiatan Penyaluran untuk pengguna besar LPG, pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi, dan rumah tangga. (3) Dalam melakukan kegiatan penyaluran LPG untuk pengguna besar, Penyalur LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memanfaatkan dan/atau menguasai Sarana dan Fasilitas pengangkutan milik pihak lain. (4) Penyalur LPG yang melakukan kegiatan penyaluran LPG dalam bentuk kemasan atau curah/bulk dapat menggunakan atau menguasai Sarana dan Fasilitas transportasi laut/sungai yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyalur LPG wajib melaksanakan Kegiatan Penyaluran pada wilayah penyaluran sesuai penunjukan dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG. (6) Penyalur LPG dilarang melaksanakan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant). (7) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dan Penyalur wajib menjamin ketepatan berat isi LPG. (8) Terhadap Sarana dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi serta Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi.

Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG dapat melakukan kegiatan penyaluran LPG Umum untuk Pengguna Besar LPG, pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi, dan rumah tangga secara langsung atau melalui Penyalur.

(1) Pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan kecil yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri. (2) Dalam melaksanakan pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG melalui seleksi. (3) Untuk menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG yang mendapatkan

penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu.

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu wajib melaporkan penunjukan Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

(1) Penyalur wajib menjual Jenis BBM Tertentu dan Jenis LPG Tertentu sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah. (2) Penyalur wajib menjual BBG sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah. (3) Penyalur wajib menjual Jenis BBM Umum dan Jenis LPG Umum sesuai dengan harga yang ditentukan oleh BU Niaga Migas. (4) Penyalur mendapat margin, fee, insentif, atau pengurangan harga dari BU Niaga Migas.

(1) Untuk melakukan Kegiatan Penyaluran BBM, BBG dan LPG, BU Niaga Migas dan Penyalur wajib memenuhi hak konsumen dan mutu pelayanan sebagai berikut: a. jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk;

b. standar dan mutu (spesifikasi) BBM, BBG dan LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. keselamatan, keamanan dan kenyamanan; d. harga pada tingkat yang wajar; e. informasi harga dan jadwal pelayanan; f. kesesuaian takaran/volume/timbangan; dan g. prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana, termasuk memberikan faktur atau bukti transaksi lainnya kepada konsumen pengguna. (2) Untuk memenuhi hak konsumen dan mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BU Niaga Migas dan Penyalur wajib memiliki dan menyediakan sarana pengaduan konsumen berupa PO BOX, nomor telepon atau telepon genggam, faksimili, website, email dan/atau yang mudah diketahui oleh konsumen. (3) Pengaduan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib segera ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh BU Niaga Migas dan Penyalur paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pengaduan dari masyarakat.

(1) BU-PIUNU wajib menyampaikan laporan mengenai Kegiatan Penyaluran BBM kepada Direktur Jenderal, Badan Pengatur, dan Pemerintah Daerah Provinsi setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) BU Niaga Migas untuk kegiatan niaga BBG dan LPG wajib menyampaikan laporan mengenai Kegiatan Penyaluran BBG dan LPG kepada Direktur Jenderal setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas Kegiatan Usaha Niaga Umum (Wholesale) yang dilakukan oleh BU Niaga Migas dan Penyalur. (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk; b. standar dan mutu (spesifikasi) BBM, BBG, dan LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. keselamatan, keamanan dan kenyamanan; d. harga pada tingkat yang wajar; e. informasi harga dan jadwal pelayanan; f. kesesuaian takaran/volume/timbangan; dan g. prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana, termasuk memberikan faktur atau bukti transaksi lainnya kepada konsumen pengguna.

(1) Dalam hal terjadi gangguan distribusi Jenis BBM Tertentu, Badan Pengatur dapat melakukan tindakan tertentu (emergency response). (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan dalam pendistribusian Jenis BBM Tertentu oleh BU-PIUNU dan/atau Penyalur, Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan Kepolisian Republik INDONESIA, dan/atau Pemerintah Daerah, lembaga, instansi lain, mengambil tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan tertentu (emergency response) dan tindakan hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Badan Pengatur.

(1) Dalam hal terjadi kelangkaan BBM, BBG, dan/atau LPG yang diakibatkan adanya gangguan keamanan dan/atau keadaan kahar (force majeure), Direktur Jenderal dapat melakukan tindakan tertentu (emergency response) antara lain: a. mewajibkan BU Niaga Migas untuk memanfaatkan Sarana dan Fasilitas yang dimilikinya dan/atau dikuasai termasuk Penyalurnya secara bersama dengan pihak lain; b. menugaskan BU Niaga Migas untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM, BBG, dan/atau LPG untuk memenuhi kebutuhan konsumen; c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya; dan/atau d. memprioritaskan produksi BBM, BBG, dan LPG dari hasil pengolahan kilang Minyak dan Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan BBM, BBG, dan LPG di dalam negeri. (2) BU Niaga Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kewajiban yang diperintahkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat memberikan sanksi administratif kepada BU Niaga Migas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11 ayat (7), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan/atau Pasal 20 ayat (2).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau c. pencabutan Izin Usaha Niaga minyak dan gas bumi.

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.

(1) Dalam hal BU-PIUNU yang mendapat sanksi teguran tertulis setelah berakhir jangka waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan tetap melakukan pengulangan pelanggaran serta belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b. (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dikenakan kepada BU-PIUNU yang tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b.

Penyalur yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 3 ayat (5), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8, Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (6), Pasal 11 ayat (7), Pasal 15 dan/atau Pasal 16, diberikan sanksi oleh Direktur Jenderal melalui BU-PIUNU berupa pemutusan Perjanjian

Kerja Sama Penyaluran dan penutupan kegiatan penyaluran BBM, BBG, dan/atau LPG.

(1) Badan Pengatur MENETAPKAN dan memberikan sanksi kepada Badan Usaha yang melaksanakan penugasan dan/atau Penyalur berkaitan dengan pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis, denda, penangguhan, pembekuan, dan/atau pencabutan penugasan Badan Usaha dan/atau Penyalur dalam penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu. (3) Badan Pengatur mengambil tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan atas pelanggaran atau penyalahgunaan dalam penyaluran Jenis BBM Tertentu yang dilakukan oleh BU-PIUNU dan/atau Penyalur.

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

1. Surat Keterangan Penyalur yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Surat Keterangan Penyalur yang bersangkutan.
2. BU Niaga Migas yang memiliki Surat Keterangan Penyalur sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dianggap telah melaporkan penunjukkan Penyalur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan Badan Pengatur.
3. Permohonan Surat Keterangan Penyalur yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tidak diproses penyelesaiannya dan BU Niaga Migas wajib

mengikuti ketentuan mengenai pelaporan penunjukkan Penyalur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: a. ketentuan yang mengatur mengenai pengaturan kegiatan penyaluran LPG dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 333); b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 685); c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1065); dan d. ketentuan yang mengatur mengenai pemberian Surat Keterangan Penyalur bagi BUMN, BUMD, atau Badan Usaha yang melaporkan penunjukan Penyalur BBG berupa CNG kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2017 tentang Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 407), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA