Pasal 19

(1) Dalam hal terjadi gangguan distribusi Jenis BBM Tertentu, Badan Pengatur dapat melakukan tindakan tertentu (emergency response). (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan dalam pendistribusian Jenis BBM Tertentu oleh BU-PIUNU dan/atau Penyalur, Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan Kepolisian Republik INDONESIA, dan/atau Pemerintah Daerah, lembaga, instansi lain, mengambil tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan tertentu (emergency response) dan tindakan hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Badan Pengatur.