Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk yang selanjutnya disebut PNBP Biaya NR adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan satuan peristiwa biaya nikah atau rujuk.

2. Calon Pengantin yang selanjutnya disebut Catin adalah pria dan wanita yang telah memenuhi persyaratan administrasi pernikahan atau rujuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

4. Daftar Isian Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

5. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA pada Kementerian Agama.

7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

8. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

9. Petugas Penerima Setoran yang selanjutnya disingkat PPS adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk menerima, menyetorkan, dan membukukan bukti setor biaya nikah atau rujuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang tidak terdapat layanan bank yang melakukan tugas dan fungsi sebagai bendahara penerimaan pembantu.

10. Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara dalam sistem penerimaan Negara.

11. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.

12. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP) sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

13. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala KUA Kecamatan adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Agama.

14. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di wilayah kecamatan.

15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pengelolaan PNBP Biaya NR, meliputi: a. struktur pengelola; b. mekanisme pengelolaan; c. tipologi KUA Kecamatan; d. syarat dan tata cara dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah); e. supervisi, monitoring dan evaluasi; dan f. pelaporan.

(1) Struktur Pengelola PNBP Biaya NR terdiri dari: a. Tingkat Pusat; dan b. Tingkat Daerah. (2) Struktur Pengelola PNBP Biaya NR Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Penanggungjawab; b. Bendahara Penerimaan; dan c. anggota. (3) Struktur Pengelola PNBP Biaya NR Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. pengelola pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan b. pengelola pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

(4) Pengelola pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari 1 (satu) orang penanggungjawab dan 2 (dua) orang pelaksana administrasi. (5) Pengelola pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari 1 (satu) orang penanggungjawab dan 2 (dua) orang pelaksana administrasi.

(1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dijabat oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dijabat oleh pelaksana yang dipilih berdasarkan kompetensi. (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari 5 (lima) orang.

(1) Pengelola PNBP Biaya NR tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama. (2) Pengelola PNBP Biaya NR pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. (3) Pengelola PNBP Biaya NR pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Penanggungjawab dan pelaksana administrasi Pengelola PNBP Biaya NR pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri dari:

a. Kepala Bidang yang membidangi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai penanggungjawab; b. Pelaksana pada Bidang yang membidangi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah sebanyak 1 (satu) orang; dan c. Pelaksana pada bagian tata usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebanyak 1 (satu) orang.

Penanggungjawab dan pelaksana administrasi Pengelola PNBP Biaya NR pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) terdiri dari: a. Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab; b. Pelaksana pada Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) orang; dan c. Pelaksana pada sub bagian tata usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) orang.

(1) Catin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke Kas Negara pada Bank/pos persepsi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). (2) Dalam hal tidak terdapat akses layanan penyetoran langsung ke Kas Negara, biaya nikah atau rujuk disetorkan ke rekening Bendahara Penerimaan.

(3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bendahara Penerimaan disetorkan ke Kas Negara paling lambat pada akhir hari kerja berkenaan. (4) Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya dalam hal: a. terkendala jam operasional bank/pos persepsi; dan/atau b. PNBP diterima pada hari libur atau hari yang diliburkan. (5) Dalam hal tidak dapat dilakukan penyetoran melalui rekening Bendahara Penerimaan, catin dapat menyetorkan biaya nikah rujuk melalui PPS. (6) Penyetoran biaya nikah rujuk melalui PPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dapat dilakukan dalam hal: a. pada wilayah kecamatan setempat tidak tersedia layanan perbankan; b. jarak tempuh antara lokasi bank/pos persepsi dengan tempat/kedudukan catin melampaui waktu 2 (dua) jam; dan/atau c. biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran ke bank/pos persepsi lebih besar daripada jumlah setoran. (7) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk yang diterimanya ke rekening Bendahara Penerimaan paling lambat pada akhir hari kerja berkenaan. (8) Penyetoran oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya dalam hal: a. terkendala jam operasional bank/pos persepsi; dan/atau b. PNBP Biaya NR diterima pada hari libur atau hari yang diliburkan. (9) Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilakukan, penyetorannya dilakukan secara berkala setelah mendapat izin dari Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat. (10) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar negeri, biaya nikah atau rujuk disetor ke rekening Bendahara Penerimaan.

(1) Penyetoran biaya nikah atau rujuk yang dilakukan melalui bank/pos persepsi, bank/pos persepsi menerbitkan BPN. (2) Dalam hal penyetoran biaya nikah rujuk melalui rekening Bendahara Penerimaan, bank penerima setoran menerbitkan bukti setor/transfer.

(1) PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) wajib mengeluarkan tanda terima berupa kuitansi atas setoran biaya nikah atau rujuk yang diterima dari Catin. (2) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala KUA Kecamatan sebagai kelengkapan administrasi nikah atau rujuk. (3) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar negeri, bukti setor biaya nikah atau rujuk disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berada di Kantor Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri.

(1) Mekanisme pencarian PNBP Biaya NR dapat menggunakan mekanisme Langsung (LS), Uang Persediaan (UP), dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). (2) Proses pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terdiri dari: a. KPA; b. PPK; c. PPSPM; dan d. Bendahara Pengeluaran. (2) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Direktur Jenderal. (3) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. (4) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (5) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

(1) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, terdiri atas: a. KPA; b. PPK; c. PPSPM; dan d. Bendahara Pengeluaran. (2) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. (3) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Bidang yang membidangi Urusan Agama Islam dan

Pembinaan Syariah. (4) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha. (5) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

(1) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terdiri dari: a. KPA; b. PPK; c. PPSPM; dan d. Bendahara pengeluaran. (2) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. (3) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam. (4) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha. (5) Perangkat pencairan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

(1) Pengembalian dana PNBP Biaya NR dapat dilakukan apabila:

a. terjadi pembatalan nikah; dan b. terjadi penyetoran ganda. (2) Pengajuan pengembalian dana PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan melampirkan: a. surat permohonan pengembalian setoran yang ditandatangani di atas materai; b. fotokopi bukti pendaftaran nikah model N7 yang dilegalisir oleh Kepala KUA; c. fotokopi BPN/Bukti Transfer yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran, kuitansi tanda terima yang dilegalisasi oleh KUA; d. fotokopi KTP calon pengantin; e. fotokopi buku rekening tabungan salah satu catin; dan f. nomor telepon yang dapat dihubungi.

(1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib merumuskan target penerimaan dan penggunaan PNBP Biaya NR dituangkan dalam bentuk proposal. (2) Target penerimaan dan penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. (3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi wajib melakukan telaah terhadap proposal target penerimaan dan penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum diusulkan kepada Direktur Jenderal. (4) Direktur Jenderal mengalokasikan anggaran penggunaan PNBP Biaya NR ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)/DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian

Agama Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan pelaksanaan program Bimbingan Masyarakat Islam dan proposal target penerimaan dan penggunaan PNBP NR sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Direktur Jenderal menyampaikan usul RKA-KL/DIPA kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk mendapatkan persetujuan Pagu Anggaran.

(1) PNBP biaya NR digunakan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Bimbingan Masyarakat Islam dalam rangka pelayanan nikah atau rujuk. (2) Penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan: a. transport layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor; b. honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor; c. honorarium pengelola PNBP Biaya NR; d. honorarium PPS PNBP Biaya NR; e. kursus pra nikah; f. supervisi administrasi pada pengelolaan PNBP nikah atau rujuk; g. peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana layanan nikah atau rujuk; dan h. investasi yang berkaitan dengan kegiatan di bidang nikah atau rujuk. (3) Penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan: a. transpor diberikan sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU); b. honorarium kepala KUA/penghulu/petugas yang melakukan layanan bimbingan akad nikah di luar

KUA Kecamatan diberikan sesuai dengan Standar Biaya Masukan lainnya; c. pengelola PNBP Biaya NR diberikan biaya pengelolaan setiap bulan; dan d. kursus pra nikah, supervisi administrasi nikah atau rujuk, peningkatan kualitas penghulu, investasi yang berkaitan dengan kegiatan di bidang nikah atau rujuk diberikan biaya setiap kegiatan. (4) Alokasi dan besaran PNBP Biaya NR yang dapat digunakan oleh masing-masing satuan kerja mengacu pada maksimum pencairan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (5) Alokasi penggunaan pada satuan kerja pusat dapat dilakukan untuk keperluan pengelolaan, peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas layanan nikah atau rujuk dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan dan penyerapan PNBP NR.

Tipologi KUA Kecamatan ditentukan menurut jumlah peristiwa nikah atau rujuk per bulan, dan kondisi geografis keberadaan KUA Kecamatan.

Tipologi KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi: a. Tipologi A, yaitu jumlah nikah atau rujuk di atas 100 peristiwa per bulan; b. Tipologi B, yaitu jumlah nikah atau rujuk antara 50 sampai dengan100 peristiwa perbulan; c. Tipologi C, yaitu jumlah nikah atau rujuk di bawah 50 peristiwa perbulan; d. Tipologi D1, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah

perbatasan daratan; dan e. Tipologi D2, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan.

(1) Catin yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana dapat dikenakan biaya nikah atau rujuk tarif Rp0,00 (nol rupiah). (2) Kriteria tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah/kepala desa yang diketahui oleh camat/kartu miskin. (3) Dalam hal salah satu catin mampu secara ekonomi, tidak dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bencana alam yang menyebabkan catin tidak dapat melaksanakan pernikahan secara wajar. (5) Catin korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh surat keterangan dari lurah/kepala desa.

(1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (5) disampaikan kepada kepala KUA Kecamatan sebagai syarat untuk dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah). (2) Kepala KUA Kecamatan wajib melakukan dokumentasi dan pelaporan data catin yang dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

(1) Kepala seksi yang membidangi urusan Agama Islam pada Kementerian Agama kabupaten/kota melakukan supervisi administrasi nikah, rujuk, dan pelaksanaan PNBP Biaya NR di KUA Kecamatan. (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan.

(1) Kepala bidang yang membidangi urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan PNBP Biaya NR pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.

(1) Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan PNBP Biaya NR pada tiap-tiap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(1) PPS wajib membukukan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR dan melaporkan kepada Kepala KUA

Kecamatan. (2) Pembukuan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperiksa oleh Kepala KUA Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 setiap bulan. (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan dalam bentuk Rekapitulasi Penerimaan Setoran Biaya Nikah atau Rujuk.

(1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima laporan dari KUA. (2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. (3) Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan PNBP Biaya NR kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan. (4) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) terdapat hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

(1) Kepala KUA Kecamatan wajib menyampaikan laporan penggunaan PNBP Biaya NR kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setiap bulan. (2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan PNBP Biaya NR kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setiap bulan. (3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan PNBP Biaya NR kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah setiap bulan. (4) Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan PNBP Biaya NR kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama setiap triwulan. (5) Format dan isi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan PNBP Biaya NR ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1767) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2016 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA