Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2014 tentang TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.

2. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga inspeksi teknik, lembaga sertifikasi kompetensi, dan lembaga sertifikasi badan usaha.

3. Lembaga Inspeksi Teknik adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

4. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

5. Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. www.djpp.kemenkumham.go.id

6. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi badan usaha.

7. Sertifikasi Badan Usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.

8. Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.

9. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi tenaga teknik pada usaha ketenagalistrikan.

10. Sertifikat Badan Usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.

11. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi tenaga teknik di bidang ketenagalistrikan.

12. Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.

13. Penanggung Jawab Teknik adalah tenaga teknik ketenagalistrikan bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha.

14. Surveilen adalah kegiatan pemantauan kinerja lembaga sertifikasi terakreditasi yang dilakukan secara periodik.

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.

17. Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai: a. tata cara Akreditasi usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk Lembaga Inspeksi Teknik, Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha; dan b. tata cara Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik, Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, dan Sertifikasi Badan Usaha.

Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi: a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik; b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik; c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; d. pengoperasian instalasi tenaga listrik; e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; f. penelitian dan pengembangan; g. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; h. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; i. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; j. sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik, atau k. pendidikan dan pelatihan.

(1) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c kecuali usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang telah diakreditasi oleh Menteri sebagai Lembaga Inspeksi Teknik. (2) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dilaksanakan oleh www.djpp.kemenkumham.go.id

pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang telah diakreditasi oleh Menteri sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi. (3) Usaha jasa sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk Sertifikasi Badan Usaha yang telah diakreditasi oleh Menteri sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. (4) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di sektor ketenagalistrikan yang telah diakreditasi oleh Menteri sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan. (5) Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) termasuk lembaga di Kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan serta Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

(1) Untuk mendapatkan Akreditasi, pemegang izin usaha jasa penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus mengajukan permohonan Akreditasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. akta pendirian badan usaha/lembaga; b. penetapan badan usaha/lembaga sebagai badan hukum; c. nomor pokok wajib pajak bagi badan usaha; dan d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, meliputi: a. Sertifikat Badan Usaha; b. struktur organisasi badan usaha; c. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik; d. Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha; f. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional INDONESIA; g. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik; dan h. daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau yang disewa. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, meliputi: a. Sertifikat Badan Usaha; b. struktur organisasi badan usaha/lembaga; c. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa penunjang tenaga listrik lainnya; d. Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha; e. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha. f. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional INDONESIA; g. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; dan h. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau yang disewa. (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha, meliputi: a. struktur organisasi badan usaha; b. memiliki paling sedikit 1 (satu) kantor wilayah yang masing- masing berada di INDONESIA bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, atau Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; c. memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah provinsi di INDONESIA yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. penanggung jawab auditor yang bekerja penuh waktu; e. tenaga auditor Sertifikasi Badan Usaha yang bekerja penuh waktu; f. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional INDONESIA; dan g. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha. (6) Permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal melakukan audit Akreditasi. (2) Audit Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: a. audit kecukupan dan kesesuaian dokumen permohonan; dan b. verifikasi lapangan. (3) Dalam melakukan audit Akreditasi, Direktur Jenderal dapat membentuk Panitia Akreditasi Ketenagalistrikan. (4) Berdasarkan hasil audit Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan atau penolakan sertifikat Akreditasi.

(1) Menteri MENETAPKAN pemberian atau penolakan permohonan sertifikat Akreditasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima secara lengkap. (2) Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dalam hal permohonan Akreditasi ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon Akreditasi disertai dengan alasan penolakannya. (4) Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (5) Permohonan perpanjangan sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum sertifikat Akreditasi berakhir. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi dapat mengajukan penambahan ruang lingkup Akreditasi, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. permohonan diajukan paling cepat 6 (enam) bulan setelah diakreditasi dengan membuktikan unjuk kerja yang sesuai dengan pedoman sistem manajemen mutu; b. telah menerbitkan paling sedikit 6 (enam) sertifikat sesuai dengan ruang lingkup Akreditasi yang dimiliki; dan c. melengkapi dokumen persyaratan teknis yang terkait dengan tambahan ruang lingkup yang diajukan. (2) Permohonan penambahan ruang lingkup Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Masa berlaku tambahan ruang lingkup Akreditasi sama dengan masa berlakunya sertifikat Akreditasi.

Direktur Jenderal melakukan Surveilen setiap tahun terhadap Lembaga Inspeksi Teknik, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang terakreditasi.

Untuk mendapatkan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), pemohon Akreditasi harus mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pedoman Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

(1) Setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi. (2) Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) www.djpp.kemenkumham.go.id

diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (3) Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Sertifikat Laik Operasi untuk: a. instalasi penyediaan tenaga listrik; dan b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung dengan instalasi penyediaan tenaga listrik, yang memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri. (4) Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Sertifikat Laik Operasi untuk: a. instalasi penyediaan tenaga listrik; dan b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung dengan instalasi penyediaan tenaga listrik, yang memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota setelah mendapat penugasan dari Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah, dan pemegang izin operasi mengajukan permohonan kepada Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi dengan dilengkapi data sebagai berikut: a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, atau identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah; b. lokasi instalasi; c. jenis dan kapasitas instalasi; d. gambar instalasi dan tata letak; e. diagram satu garis; f. spesifikasi peralatan utama instalasi; dan g. spesifikasi teknik dan standar yang digunakan. (2) Dalam mengajukan permohonan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana www.djpp.kemenkumham.go.id

dimaksud pada ayat (1), pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dapat mengajukan permohonan secara bersamaan dengan penyambungan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. (3) Dalam hal permohonan Sertifikat Laik Operasi dan penyambungan tenaga listrik dilakukan secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu penerbitan Sertifikat Laik Operasi merupakan bagian dari jangka waktu penyambungan tenaga listrik.

(1) Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah, dan pemegang izin operasi berdasarkan mata uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi menerbitkan Sertifikat Laik Operasi paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dipenuhinya kesesuaian dengan persyaratan pemeriksaan dan pengujian. (3) Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi menerbitkan Sertifikat Laik Operasi dengan mengunakan format sertifikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi pembangkit tenaga listrik berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi transmisi tenaga listrik, instalasi distribusi tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi transmisi tenaga listrik, instalasi distribusi tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila terdapat perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam hal belum terdapat Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pelaksanaan sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang telah mempunyai izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan ditunjuk oleh: a. Menteri untuk:

1. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri;
2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri;
3. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Menteri. b. Gubernur untuk:
4. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur;
5. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur;
6. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur. c. Bupati/Walikota untuk:
7. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
8. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
9. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. (2) Tata cara untuk mendapatkan penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik oleh Gubernur atau Bupati/Walikota diatur lebih lanjut oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Untuk mendapatkan penunjukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, Lembaga Inspeksi Teknik mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. akta pendirian badan usaha; b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum; c. nomor pokok wajib pajak; dan d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Sertifikat Badan Usaha; b. struktur organisasi badan usaha; c. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik; d. Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha; e. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha; f. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional INDONESIA; g. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik; dan h. daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau yang disewa. (4) Permohonan penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan penilaian terhadap permohonan penunjukan badan usaha sebagai Lembaga Inspeksi Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (2) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri MENETAPKAN keputusan pemberian atau penolakan penunjukan badan usaha sebagai Lembaga Inspeksi Teknik www.djpp.kemenkumham.go.id

paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima secara lengkap. (3) Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang. (4) Dalam hal permohonan penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

(1) Dalam hal sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk Menteri, Sertifikat Laik Operasi ditetapkan oleh Menteri. (2) Pelaksanaan sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk Menteri dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14. (3) Untuk mendapatkan penetapan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan dilengkapi persyaratan: a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, atau perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik; b. laporan hasil pemeriksaan dan pengujian; c. rancangan Sertifikat Laik Operasi. (4) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan penetapan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Berdasarkan hasil evaluasi Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri MENETAPKAN keputusan pemberian atau penolakan penetapan Sertifikat Laik Operasi paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Dalam hal permohonan penetapan Sertifikat Laik Operasi ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk disertai dengan alasan penolakannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi. (2) Sertifikat Laik Operasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2), Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. akta pendirian badan usaha; b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum; c. nomor pokok wajib pajak; dan d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah provinsi di INDONESIA yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur; b. Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu; c. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu; d. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga listrik; e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional INDONESIA; f. pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; dan g. daftar peralatan uji yang dimiliki. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan penilaian kesesuaian terhadap permohonan penetapan badan usaha sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (2) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri MENETAPKAN keputusan pemberian atau penolakan permohonan penetapan lembaga inspeksi teknik tegangan rendah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima secara lengkap. (3) Penetapan Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (4) Dalam hal permohonan ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya. (5) Permohonan perpanjangan penetapan Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum surat penetapan berakhir.

(1) Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah mengajukan permohonan kepada Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah yang ditetapkan oleh Menteri dengan dilengkapi data sebagai berikut: a. identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; b. lokasi instalasi; c. jenis dan kapasitas instalasi; d. gambar instalasi yang dipasang; dan e. peralatan yang dipasang. (2) Dalam mengajukan permohonan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dapat mengajukan permohonan secara bersamaan dengan penyambungan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam hal permohonan Sertifikat Laik Operasi dan penyambungan tenaga listrik dilakukan secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu penerbitan Sertifikat Laik Operasi merupakan bagian dari jangka waktu penyambungan tenaga listrik. (4) Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah berdasarkan mata uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. (5) Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah menerbitkan Sertifikat Laik Operasi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dipenuhinya kesesuaian dengan persyaratan pemeriksaan dan pengujian. (6) Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah menerbitkan Sertifikat Laik Operasi dengan mengunakan format sertifikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Sertifikat Laik Operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah berlaku untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang. (8) Sertifikat Laik Operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku apabila terdapat perubahan kapasitas, perubahan instalasi, atau direkondisi.

(1) Dalam hal di suatu daerah belum terdapat Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tegangan rendah. (2) Dalam hal di suatu daerah, Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah tidak dapat melakukan penerbitan Sertifikat Laik Operasi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tegangan rendah. (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat melimpahkan pelaksanaan sertifikasi instalasi pemanfaatan tegangan rendah kepada badan usaha lain. (4) Pelaksanaan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang dilaksanakan oleh pemegang izin usaha penyediaan www.djpp.kemenkumham.go.id

tenaga listrik dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

Biaya sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah ditetapkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah setelah mendapat persetujuan Menteri.

(1) Tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi. (2) Untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi dengan melengkapi: a. daftar riwayat hidup; b. fotokopi ijazah pendidikan formal; dan c. bidang, subbidang, dan level sertifikat yang dimohon. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemegang izin operasi, atau pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi secara tertulis menyampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai: a. jadwal rencana pelaksanaan sertifikasi; b. daftar peserta uji kompetensi; c. daftar anggota Tim Asesor; dan d. tempat uji kompetensi.

(1) Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi melakukan pengujian dan penilaian terhadap peserta uji kompetensi yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dengan melakukan: a. uji tulis; b. uji lisan; dan c. uji observasi lapangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Berdasarkan hasil pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi MENETAPKAN keputusan kompeten atau belum kompeten terhadap peserta uji kompetensi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak uji kompetensi selesai dilaksanakan.

(1) Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi menerbitkan Sertifikat Kompetensi bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dengan mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Sertifikat Kompetensi berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Permohonan perpanjangan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Sertifikat Kompetensi habis masa berlakunya.

(1) Dalam hal peserta uji kompetensi dinyatakan belum kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi memberitahukan secara tertulis kepada pemohon Sertifikat Kompetensi disertai dengan alasan penolakannya. (2) Untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Peserta uji kompetensi yang dinyatakan belum kompeten wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan unit kompetensi yang dimohon.

(1) Dalam hal belum terdapat Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang telah mempunyai izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan ditunjuk oleh: a. Menteri, untuk melakukan Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang bekerja pada:

1. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri;
2. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Menteri; atau
3. pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melakukan pekerjaan pada: a) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri; www.djpp.kemenkumham.go.id

b) pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Menteri; c) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri; dan d) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. b. Gubernur, untuk melakukan Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang bekerja pada:

1. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur;
2. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur; atau
3. pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melakukan pekerjaan pada: a) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur; b) pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur; dan c) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur. c. Bupati/Walikota, untuk melakukan Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang bekerja pada:
4. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
5. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota; atau
6. pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melakukan pekerjaan pada: a) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota; b) pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota; dan c) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha www.djpp.kemenkumham.go.id

penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. (2) Tata cara untuk mendapatkan penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi oleh Gubernur atau Bupati/Walikota diatur lebih lanjut oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Untuk mendapatkan penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, Lembaga Sertifikasi Kompetensi harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. akta pendirian badan usaha; b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum; c. nomor pokok wajib pajak; d. Sertifikat Badan Usaha; dan e. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. struktur organisasi badan usaha; b. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa penunjang tenaga listrik lainnya; c. Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha; d. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha; e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional INDONESIA; f. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; dan g. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau yang disewa. (4) Permohonan penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan penilaian terhadap permohonan penunjukan Badan Usaha sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. (2) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri MENETAPKAN keputusan pemberian atau penolakan penunjukan badan usaha sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. (3) Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang. (4) Dalam hal permohonan ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

(1) Dalam hal Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk Menteri, Sertifikat Kompetensi ditetapkan oleh Menteri. (2) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk Menteri dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29. (3) Untuk mendapatkan penetapan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan: a. laporan hasil pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; dan b. rancangan Sertifikat Kompetensi. (4) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan penetapan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Berdasarkan hasil evaluasi Direktur Jenderal, Menteri MENETAPKAN keputusan pemberian atau penolakan penetapan Sertifikat Kompetensi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Dalam hal permohonan penetapan Sertifikat Kompetensi ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk disertai dengan alasan penolakannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk: a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik; b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik; c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; d. pengoperasian instalasi tenaga listrik; e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; f. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik ketenagalistrikan, wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang merupakan lembaga di Kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan serta Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan. (3) Untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis. (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi: a. akta pendirian badan usaha; b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum; c. nomor pokok wajib pajak; dan d. neraca keuangan. (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi: a. Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha; b. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bersertifikat kompetensi dan bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha; c. surat penunjukan tenaga teknik ketenagalistrikan sebagai pegawai tetap; d. surat penunjukan Penanggung Jawab Teknik sebagai pegawai www.djpp.kemenkumham.go.id

tetap; dan e. daftar riwayat hidup Penanggung Jawab Teknik dan tenaga teknik ketenagalistrikan.

(1) Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi melakukan evaluasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan melakukan penilaian kesesuaian klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha. (2) Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi memberikan atau menolak penerbitan Sertifikat Badan Usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak permohonan diterima secara lengkap. (3) Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi menerbitkan Sertifikat Badan Usaha mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dalam hal permohonan Sertifikat Badan Usaha ditolak, Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasannya. (5) Sertifikat Badan Usaha berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(1) Dalam hal belum terdapat Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi, Sertifikat Badan Usaha ditetapkan oleh Menteri. (2) Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) dan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi permohonan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan penilaian kesesuaian klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha. (4) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri memberikan atau menolak penerbitan Sertifikat Badan Usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak permohonan diterima secara lengkap. (5) Dalam hal permohonan Sertifikat Badan Usaha ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasannya. (6) Menteri menerbitkan Sertifikat Badan Usaha untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Badan Usaha sebelum diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha wajib mendapatkan nomor register dari Direktur Jenderal. (2) Sertifikat Laik Operasi kecuali Sertifikat Laik Operasi tegangan rendah, sebelum diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik wajib mendapatkan nomor register dari: a. Direktur Jenderal untuk:

1. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri;
2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri;
3. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Menteri. b. Gubernur untuk:
4. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur;
5. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur;
6. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur. c. Bupati/Walikota untuk:
7. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
8. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
9. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Untuk mendapatkan nomor register Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Badan Usaha dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi mengajukan permohonan registrasi kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi: a. laporan pelaksanaan sertifikasi; dan b. rancangan sertifikat yang akan diregistrasi. (4) Untuk mendapatkan nomor register Sertifikat Laik Operasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Lembaga Inspeksi Teknik mengajukan permohonan registrasi kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi: a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi atau perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik; b. laporan pelaksanaan sertifikasi; dan c. rancangan sertifikat yang akan diregistrasi. (5) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal memberikan atau menolak permohonan nomor register paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (7) Dalam hal permohonan nomor register ditolak, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau Lembaga Inspeksi Teknik disertai dengan alasan penolakannya.

(1) Tata cara untuk mendapatkan nomor register oleh Gubernur atau Bupati/Walikota diatur lebih lanjut oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan registrasi Sertifikat Laik Operasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pemegang sertifikat Akreditasi, pemegang surat penetapan Menteri, dan pemegang surat penunjukan Menteri berhak melakukan kegiatan usaha www.djpp.kemenkumham.go.id

jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan lingkup Akreditasi, penetapan, dan penunjukan yang diberikan.

(1) Setiap pemegang sertifikat Akreditasi, pemegang surat penetapan Menteri, dan pemegang surat penunjukan Menteri, wajib: a. memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik; b. memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; c. menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. memberi ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya; dan e. memberikan laporan secara berkala setiap bulan Januari kepada Menteri sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Setiap pemegang sertifikat Akreditasi, pemegang surat penetapan Menteri, dan pemegang surat penunjukan Menteri, dilarang memberikan jasa yang menimbulkan konflik kepentingan.

(1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap: a. pemenuhan persyaratan keteknikan; b. pengutamaan produk dan potensi dalam negeri; c. penggunaan tenaga kerja; d. pemenuhan persyaratan kewajiban dalam Akreditasi, sertifikasi, penetapan, dan penunjukan; dan e. pemenuhan standar mutu pelayanan. (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. melakukan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan; dan b. melakukan pemeriksaan di lapangan.

(1) Setiap pemegang sertifikat Akreditasi, pemegang surat penetapan Menteri, dan pemegang surat penunjukan Menteri yang melanggar ketentuan dalam Pasal 40, dikenai sanksi administratif oleh Menteri. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau c. pencabutan sertifikat Akreditasi, surat penetapan, atau surat penunjukan. (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali. (4) Dalam hal tertentu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali apabila kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan membahayakan keselamatan ketenagalistrikan. (5) Dalam hal pemegang sertifikat Akreditasi, pemegang surat penetapan Menteri, dan pemegang surat penunjukan Menteri yang mendapat sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum melaksanakan kewajibannya, Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. (6) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. (7) Sanksi administratif berupa pencabutan, pemegang surat penetapan Menteri, dan pemegang surat penunjukan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenai kepada pemegang sertifikat Akreditasi atau Lembaga Sertifikasi yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6). www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Keputusan Menteri tentang penetapan sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah dan surat penunjukan sebagai Lembaga Inspeksi Teknik yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai masa berlakunya habis. (2) Sertifikat Akreditasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 16 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Standardisasi Kompetensi Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2011 (Berita Negara Republik INDONESIA Nomor 921);
2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1273 K/30/MEM/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2011 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 922);
3. Ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 046 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2014 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id