Peraturan Menteri Nomor per-14-men-2011 Tahun 2011 tentang USAHA PERIKANAN TANGKAP

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
2. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
3. Usaha perikanan tangkap terpadu adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara terpadu sekurang-kurangnya dengan kegiatan pengolahan ikan.
4. Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan.
5. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan dan dibentuk berdasarkan hukum INDONESIA termasuk di dalamnya koperasi.
6. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
7. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
8. Rencana usaha perikanan tangkap, yang selanjutnya disebut rencana usaha, adalah dokumen yang berisi tahapan kegiatan dalam mewujudkan usaha perikanan tangkap.
9. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
10. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.
11. Pengadaan kapal perikanan adalah kegiatan membangun, membeli, atau memodifikasi kapal menjadi kapal perikanan.
12. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
13. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
14. Pengangkutan ikan dari sentra kegiatan nelayan adalah proses pengumpulan dan pengangkutan ikan hasil tangkapan dari sentra kegiatan nelayan.
15. Kapal pengangkut ikan dari sentra kegiatan nelayan adalah kapal pengangkut ikan berbendera INDONESIA yang digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan dari sentra kegiatan nelayan ke pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIKPI.
16. Kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan manajemen usaha adalah kapal pengangkut ikan yang digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan dalam lingkup satu kesatuan manajemen/kerja sama usaha baik dari daerah

penangkapan ikan dalam WPP-NRI yang sama dengan kapal penangkapnya maupun dari pelabuhan pangkalan atau pelabuhan muat/singgah ke pelabuhan pangkalan lain yang tercantum dalam SIKPI. 17. Kapal pengangkut ikan untuk tujuan ekspor adalah kapal pengangkut ikan berbendera INDONESIA atau asing yang digunakan khusus untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan dari pelabuhan pangkalan atau pelabuhan muat/singgah yang tercantum dalam SIKPI ke pelabuhan tujuan di luar negeri. 18. Pengangkutan ikan dengan tujuan ekspor adalah pengangkutan ikan dari pelabuhan pangkalan dan/atau pelabuhan muat/singgah di dalam negeri langsung ke pelabuhan tujuan di luar negeri. 19. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. 20. Sentra kegiatan nelayan adalah tempat bongkar bagi kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT dan tempat muat ikan ke kapal pengangkut ikan. 21. Satuan armada penangkapan ikan adalah kelompok kapal perikanan yang digunakan untuk menangkap ikan yang dioperasikan dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan, yang terdiri atas kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan, yang secara teknis dirancang untuk beroperasi optimal apabila dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan. 22. Satu kesatuan manajemen usaha adalah satu sistem pengelolaan usaha di bidang perikanan tangkap yang dilakukan oleh satu perusahaan atau gabungan beberapa perusahaan (holding company). 23. Kerja sama usaha adalah satu sistem pengelolaan usaha secara bersama di bidang perikanan tangkap terpadu yang dilakukan antara perusahaan perikanan tangkap dengan usaha pengolahan ikan untuk mencapai optimalisasi usaha melalui perjanjian kerja sama yang disahkan oleh Notaris, namun tidak termasuk sewa ataupun jual beli. 24. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, menguntungkan, dan membina, yang melibatkan nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. 25. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan. 26. Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA, yang selanjutnya disingkat ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial INDONESIA sebagaimana ditetapkan berdasarkan UNDANG-UNDANG yang berlaku tentang perairan INDONESIA yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial INDONESIA. 27. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial INDONESIA, perairan kepulauan INDONESIA, dan perairan pedalaman INDONESIA. 28. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

29. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

30. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

31. Alokasi adalah jumlah kapal perikanan yang akan diizinkan untuk beroperasi di wilayah perairan tertentu yang merupakan bagian dari WPP-NRI atau laut lepas berdasarkan pertimbangan ketersediaan sumber daya ikan dan kelestarian lingkungan.

32. Rekomendasi Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat RAPIPM, adalah keterangan tertulis yang memuat persetujuan alokasi penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada perusahaan di bidang penangkapan ikan dengan fasilitas penanaman modal melalui instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.

33. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

34. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di INDONESIA yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya, dan/atau memuat ikan bagi kapal pengangkut ikan.

35. Pelabuhan muat/singgah adalah pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, dan/atau sentra kegiatan nelayan di INDONESIA yang ditunjuk sebagai tempat untuk memuat ikan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya, bagi kapal perikanan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI.

36. Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh setiap orang sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

37. Pungutan Pengusahaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIUP atau SIKPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah INDONESIA untuk melakukan usaha perikanan atau pengangkutan ikan dalam WPP-NRI dan/atau laut lepas.

38. Pungutan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat PHP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah INDONESIA untuk melakukan usaha penangkapan ikan.

39. Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat usaha yang memiliki fasilitas dan sarana pengolahan untuk digunakan dalam penanganan dan pengolahan ikan.

40. Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang selanjutnya disingkat SKP, adalah sertifikat yang diberikan kepada unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Good Manufacturing Practices (GMP), serta memenuhi persyaratan Standard Sanitation Operating Procedure (SSOP) dan Good Hygiene Practices (GHP) sesuai dengan standar dan regulasi dari otoritas kompeten.

41. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

42. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

43. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

44. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

(1) Jenis usaha perikanan tangkap meliputi: a. usaha penangkapan ikan; b. usaha pengangkutan ikan; c. usaha penangkapan dan pengangkutan ikan; dan d. usaha penangkapan ikan terpadu. (2) Jenis usaha pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. usaha pengangkutan ikan dalam satu kesatuan manajemen usaha; b. usaha pengangkutan ikan dari sentra kegiatan nelayan; c. usaha pengangkutan ikan untuk tujuan ekspor; dan d. usaha pengangkutan ikan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan. (3) Jenis usaha penangkapan dan pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. usaha penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satu kesatuan manajemen usaha; b. usaha penangkapan dan pengangkutan ikan dalam kerja sama usaha; dan c. usaha penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada.

Izin usaha perikanan tangkap meliputi: a. izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP; b. izin penangkapan ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan c. izin kapal pengangkut ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.

(1) Usaha penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dilakukan di WPP-NRI dan/atau laut lepas. (2) WPP-NRI untuk penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perairan INDONESIA; b. ZEEI; dan c. Perairan Umum Daratan (PUD) meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lain yang dapat diusahakan.

(1) Direktur Jenderal berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT. (2) Gubernur berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT, di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing. (3) Bupati/walikota berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT, di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing. (4) Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk. (5) Persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/walikota diatur oleh pemerintahan daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

(1) Kewenangan penerbitan SIPI dan SIKPI oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT pelaksanaannya dapat dilakukan oleh gubernur dengan ketentuan: a. sesuai dengan SIUP yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal; b. tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing; c. kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang digunakan merupakan kapal buatan dalam negeri; dan d. pelabuhan pangkalan sesuai dengan WPP-NRI yang diberikan. (2) Gubernur yang dapat melaksanakan penerbitan SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3) Penerbitan SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas provinsi atas nama gubernur. (4) Pungutan yang diperoleh dari penerbitan SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Kelautan dan Perikanan.

(5) Tata cara pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (6) Penerbitan SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan permohonan diajukan kepada gubernur.

Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib mempertimbangkan ketersediaan dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

(1) Setiap orang yang akan melakukan usaha perikanan tangkap di WPP-NRI dan/atau laut lepas wajib memiliki SIUP. (2) Kewajiban memiliki SIUP dikecualikan bagi: a. nelayan kecil; dan b. Pemerintah/pemerintah daerah untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/ eksplorasi perikanan. (3) Untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, rencana UPI, dan rencana operasional; b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menunjukkan aslinya; c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal, dengan menunjukkan aslinya; d. surat keterangan domisili usaha; e. fotokopi akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha perikanan tangkap yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum, dengan menunjukkan aslinya; f. surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan g. surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan kelengkapan persyaratan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. (2) Penilaian terhadap kelayakan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan. (3) Penilaian terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak rencana usaha disetujui, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan.

(4) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan SIUP disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (6) Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima, dilakukan pengambilan pas foto dan specimen tanda tangan pemohon dalam rangka penerbitan SIUP. (7) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengambilan pas poto dan specimen tanda tangan. (8) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan SIUP dinyatakan batal demi hukum. (9) Apabila permohonan SIUP ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan SIUP menjadi milik Direktorat Jenderal.

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI. (2) Kewajiban memiliki SIPI dikecualikan bagi: a. nelayan kecil; dan b. Pemerintah/pemerintah daerah untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan. (3) Untuk memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. fotokopi SIUP; b. fotokopi grosse akte dan/atau buku kapal perikanan, dengan menunjukkan aslinya; c. desain alat penangkapan ikan yang digunakan; d. fotokopi kartu anggota asosiasi atau himpunan yang terdaftar di Direktorat Jenderal, dengan menunjukkan aslinya; e. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement) termasuk spesifikasi teknis; f. surat pernyataan bermeterai cukup tentang:

1. kesanggupan menggunakan perwira yang bersertifikat ANKAPIN dan ATKAPIN serta 1 (satu) orang tenaga kualiti kontrol bersertifikat SPI;
2. kesanggupan menerima petugas pemantau di atas kapal (observer);
3. kesanggupan untuk menjaga kelestarian dan memulihkan sumber daya ikan; dan 4) kesanggupan mengisi log book secara lengkap dan benar.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah dengan persyaratan khusus yaitu: a. untuk kapal penangkap ikan dengan fasilitas penanaman modal asing, berupa fotokopi pendaftaran usaha dan persetujuannya di bidang penanaman modal; b. untuk kapal penangkap ikan dalam usaha perikanan tangkap terpadu, berupa:

1. laporan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan UPI di darat paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) dari rencana usaha, bagi yang belum memiliki UPI; atau 2) fotokopi SKP yang masih berlaku, bagi yang telah memiliki UPI. c. untuk kapal penangkap ikan di laut lepas, berupa:
2. identitas kapal dengan format mengacu pada standar organisasi pengelolaan perikanan regional;
3. rencana target spesies penangkapan ikan di laut lepas untuk masing- masing kapal penangkap ikan; dan 3) surat pernyataan bahwa kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing) pada organisasi pengelolaan perikanan regional. d. untuk kapal penangkap ikan dalam satuan armada, berupa daftar kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan serta jenis alat penangkapan ikan yang digunakan dalam satuan armadanya; e. untuk kapal penangkap ikan dalam kerja sama usaha, berupa:
4. daftar nama perusahaan perikanan tangkap dan perusahaan pengolah serta daftar kapal penangkap ikan dalam kerja sama usaha yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal; dan 2) dokumen pendukung berupa akte perusahaan dan/atau perjanjian kerja sama usaha yang disahkan oleh Notaris.

(1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan dokumen kapal, maka Petugas pemeriksa fisik kapal paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah harus menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai dengan dokumen kapal. (4) Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dengan data dalam dokumen kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan (buku kapal), maka harus dilakukan penyesuaian dengan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal. (5) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Pemohon harus membayar PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan. (7) PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. (8) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (9) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, maka permohonan SIPI dinyatakan batal demi hukum. (10) Apabila permohonan SIPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan SIPI menjadi milik Direktorat Jenderal.

SIPI bagi kapal pendukung operasi penangkapan ikan yang dioperasikan dalam satu kesatuan manajemen usaha, kerja sama usaha, serta satuan armada, diajukan kepada Direktur Jenderal bersamaan dengan pengajuan permohonan SIPI kapal penangkap ikan.

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di WPP-NRI dan/atau laut lepas wajib memiliki SIKPI. (2) Kewajiban memiliki SIKPI dikecualikan bagi: a. nelayan kecil; dan b. Pemerintah/pemerintah daerah untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan. (3) Untuk memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. fotokopi SIUP; b. fotokopi grosse akte dan/atau buku kapal perikanan, dengan menunjukkan aslinya; c. fotokopi kartu anggota asosiasi atau himpunan yang terdaftar di Direktorat Jenderal, dengan menunjukkan aslinya; d. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement) termasuk spesifikasi teknis; e. surat pernyataan bermeterai cukup tentang:

1. kesanggupan menggunakan perwira yang bersertifikat ANKAPIN dan ATKAPIN serta 1 (satu) orang tenaga kualiti kontrol bersertifikat SPI;
2. kesanggupan menerima petugas pemantau di atas kapal (observer);
3. kesanggupan untuk menjaga kelestarian dan memulihkan sumber daya ikan; dan 4) kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah dengan persyaratan khusus yaitu: a. untuk kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan manajemen/kerja sama usaha, berupa:

1. daftar nama perusahaan perikanan tangkap dan perusahaan pengolah serta daftar kapal pengangkut ikan yang menjadi satu kesatuan manajemen/kerja sama usaha;
2. dokumen pendukung berupa akte perusahaan dan/atau perjanjian kerja sama usaha yang disahkan oleh Notaris; dan 3) daftar kapal yang menjadi satu kesatuan manajemen/kerja sama usaha yang telah disetujui dan diterbitkan oleh Direktur Jenderal. b. untuk kapal pengangkut ikan hidup dari sentra kegiatan nelayan, berupa:
3. kapal pengangkut ikan buatan dalam negeri dengan ukuran paling besar 200 (dua ratus) GT;
4. daftar nama sentra kegiatan nelayan yang menjadi tempat muat ikan hasil tangkapan; dan 3) rekomendasi dari dinas kabupaten/kota tempat sentra kegiatan nelayan. c. untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor, berupa:
5. rencana pelabuhan pangkalan yang diusulkan menjadi tempat pengangkutan;
6. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement) termasuk spesifikasi teknis;
7. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal untuk kapal asing;
8. fotokopi surat ukur internasional untuk kapal asing; dan 5) fotokopi paspor/seaman book dan foto nakhoda ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan daftar ABK. d. untuk kapal pengangkut ikan dengan fasilitas penanaman modal asing, berupa fotokopi pendaftaran usaha dan persetujuannya di bidang penanaman modal; e. untuk kapal pengangkut ikan dalam usaha perikanan tangkap terpadu, berupa:
9. laporan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan UPI di darat paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) dari rencana usaha, bagi yang belum memiliki UPI; atau 2) fotokopi SKP yang masih berlaku, bagi yang telah memiliki UPI.

(1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan dokumen kapal, maka Petugas pemeriksa fisik kapal paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah harus menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai dengan dokumen kapal.

(4) Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dengan data dalam dokumen kapal pengangkut ikan (buku kapal), maka harus dilakukan penyesuaian dengan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal. (5) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (7) PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. (8) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (9) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum. (10) Apabila permohonan SIKPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal.

(1) Perusahaan bukan perusahaan perikanan yang mengoperasikan kapal untuk melakukan pengangkutan ikan wajib memiliki SIKPI. (2) Untuk memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan bukan perusahaan perikanan wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. fotokopi Surat Izin Usaha Pelayaran Angkutan Laut (SIUPAL) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya; b. fotokopi grosse akte, dengan menunjukkan aslinya; c. fotokopi surat penunjukan keagenan atau fotokopi surat perjanjian sewa kapal; d. gambar rencana umum kapal (general arrangement) termasuk spesifikasi teknis; e. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal bagi kapal asing; f. daftar nama perusahaan perikanan yang membutuhkan jasa pengangkutan ikan dalam bentuk kerja sama yang disahkan oleh Notaris; g. fotokopi surat ukur internasional, bagi kapal asing; h. fotokopi KTP penanggungjawab perusahaan atau pemilik kapal; i. fotokopi paspor atau seamen book dan foto nakhoda ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; j. rekomendasi pengawakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga kerja asing; dan k. surat pernyataan atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal.

(1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUPAL paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan dokumen kapal, maka Petugas pemeriksa fisik kapal paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah harus menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai dengan dokumen kapal. (4) Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut dengan data dalam dokumen kapal, maka harus dilakukan penyesuaian dengan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut dan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal. (5) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (7) PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. (8) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (9) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum. (10) Apabila permohonan SIKPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal.

SIUP bidang usaha perikanan tangkap berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.

(1) Perubahan SIUP dilakukan apabila terdapat perubahan data administrasi perusahaan/perorangan dan/atau perubahan rencana usaha. (2) Perubahan data administrasi perusahaan/perorangan meliputi: a. NPWP; b. KTP penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal; dan/atau c. domisili usaha. (3) Perubahan rencana usaha meliputi: a. penambahan alokasi; b. pengurangan alokasi; c. perubahan daerah penangkapan ikan; d. perubahan pelabuhan pangkalan dan/atau pelabuhan muat/singgah; e. perubahan alat penangkapan ikan; atau f. perubahan ukuran kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan. (4) Penambahan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan apabila telah merealisasikan seluruh alokasi yang tercantum dalam SIUP. (5) Pengurangan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan setelah 1 (satu) tahun sejak SIUP diterbitkan atau secara otomatis oleh pemberi izin apabila rencana usaha sebagaimana tercantum dalam SIUP tidak dapat direalisasikan seluruhnya (100%) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak SIUP pertama kali diterbitkan, dengan menerbitkan SIUP baru dan mencabut SIUP lama. (6) Perubahan daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan apabila daerah penangkapan ikan berpindah dari WPP-NRI sebagaimana tersebut dalam SIUP lama.

(1) Perubahan SIUP hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SIUP, kecuali: a. perubahan data administrasi perusahaan/perorangan; dan/atau b. perubahan rencana usaha yang telah merealisasikan seluruh alokasi yang tercantum dalam SIUP. (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan disertai alasan perubahan SIUP dan melampirkan: a. fotokopi SIUP yang akan diubah; b. data administrasi atau rencana usaha yang baru; dan c. surat pernyataan tentang kebenaran data yang disampaikan. (3) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian kelengkapan persyaratan dan/atau rencana usaha paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan. (4) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan perubahan SIUP disetujui, untuk perubahan SIUP yang tidak dikenakan PPP.

(5) Perubahan SIUP tidak dikenakan PPP, kecuali perubahan berupa: a. penambahan alokasi; b. perubahan alat penangkapan ikan; dan c. penambahan ukuran kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan. (6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan perubahan SIUP disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (7) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (8) Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima, dilakukan pengambilan pas foto dan specimen tanda tangan pemohon dalam rangka penerbitan SIUP. (9) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengambilan pas poto dan specimen tanda tangan. (10) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan perubahan SIUP dinyatakan batal demi hukum. (11) Apabila permohonan perubahan SIUP ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan perubahan SIUP menjadi milik Direktorat Jenderal. (12) Terhadap perubahan SIUP yang dikarenakan penambahan alokasi, perubahan alat penangkapan ikan, dan penambahan ukuran kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, maka PPP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

(1) Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang. (2) Permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan SIUP asli dalam hal SIUP rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIUP hilang. (3) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

SIPI berlaku selama 2 (dua) tahun.

(1) Perubahan SIPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI. (2) Perubahan SIPI dilakukan apabila terdapat perubahan: a. SIUP; b. spesifikasi kapal penangkap ikan, meliputi dimensi, jenis, dan mesin; c. jenis dan/atau spesifikasi alat penangkapan ikan; d. daerah penangkapan; dan/atau e. pelabuhan pangkalan dan/atau pelabuhan muat/singgah. (3) Untuk melakukan perubahan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. jenis perubahan SIPI yang akan diminta; b. fotokopi SIUP; c. fotokopi SIPI yang akan diubah; d. fotokopi buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya; dan e. spesifikasi kapal penangkap ikan dan jenis dan/atau spesifikasi alat penangkapan ikan apabila terdapat perubahan.

(1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan. (2) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan perubahan SIPI disetujui, untuk perubahan SIPI yang tidak dikenakan PHP. (3) Perubahan SIPI tidak dikenakan PHP, kecuali perubahan berupa: a. spesifikasi kapal penangkap ikan; dan b. perubahan jenis dan/atau spesifikasi alat penangkapan ikan. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, serta memerlukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan, paling lama 2 (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan. (5) Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku bagi kapal penangkap ikan yang mengalami perubahan spesifikasi kapal penangkap ikan, dan perubahan jenis dan/atau spesifikasi alat penangkapan ikan. (6) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai dengan dokumen kapal, maka Petugas pemeriksa fisik kapal paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah harus menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai dengan dokumen kapal.

(7) Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dengan data dalam dokumen kapal penangkap ikan dan data alat penangkapan ikan (buku kapal), maka harus dilakukan penyesuaian dengan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal. (8) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (9) Pemohon harus membayar PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan. (10) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (11) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, maka permohonan perubahan SIPI dinyatakan batal demi hukum. (12) Apabila permohonan perubahan SIPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan dengan disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (13) Terhadap perubahan SIPI yang dikarenakan perubahan spesifikasi kapal penangkap ikan dan perubahan jenis dan/atau spesifikasi alat penangkapan ikan, maka PHP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. (14) SIPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIPI yang diubah.

(1) Permohonan perpanjangan SIPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir. (2) Untuk melakukan perpanjangan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. fotokopi SIUP; b. fotokopi buku kapal perikanan, dengan menunjukkan aslinya; c. fotokopi surat keterangan menggunakan perwira yang bersertifikat ANKAPIN dan ATKAPIN dan tenaga kualiti kontrol bersertifikat SPI; d. surat keterangan dari Kepala Pelabuhan tempat kapal tersebut berpangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan dan mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI; e. Log Book penangkapan ikan; f. surat pernyataan dari asosiasi atau himpunan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal bahwa telah melaksanakan pemulihan sumber daya ikan;

g. bukti pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari agen resmi penjual BBM yang ditetapkan Pemerintah selama 2 (dua) tahun operasi bagi kapal pengadaan dari luar negeri; dan h. surat keterangan telah selesai membangun UPI atau memiliki UPI yang bersertifikat kelayakan pengolahan (SKP) dari Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan bagi usaha perikanan tangkap terpadu. (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d untuk kapal perikanan yang mempunyai pelabuhan pangkalan lebih dari 1 (satu), maka diberikan oleh salah satu Kepala Pelabuhan tempat kapal tersebut berpangkalan.

(1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan dokumen kapal, maka Petugas pemeriksa fisik kapal paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah harus menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai dengan dokumen kapal. (4) Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dengan data dalam dokumen kapal penangkap ikan dan data alat penangkapan ikan (buku kapal), maka harus dilakukan penyesuaian dengan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal. (5) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Pemohon harus membayar PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan. (7) PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. (8) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI perpanjangan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (9) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, maka permohonan perpanjangan SIPI dinyatakan batal demi hukum. (10) Apabila permohonan perpanjangan SIPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan dengan disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIPI menjadi milik Direktorat Jenderal.

(11) SIPI perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIPI sebelumnya. (12) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIPI tidak dilakukan perpanjangan, maka ketentuan perpanjangan SIPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIPI baru. (13) SIPI lama yang telah diperpanjang masa berlakunya dikembalikan kepada Direktur Jenderal paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku SIPI.

(1) Perpanjangan SIPI untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT dapat dilakukan oleh gubernur. (2) Perpanjangan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas provinsi atas nama gubernur. (3) Perpanjangan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan permohonan diajukan kepada gubernur.

(1) Permohonan penggantian SIPI dapat diajukan apabila SIPI asli rusak atau hilang. (2) Permohonan penggantian SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pemberi SIPI dengan melampirkan SIPI asli dalam hal SIPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIPI hilang. (3) Pemberi SIPI menerbitkan SIPI pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

SIKPI berlaku selama 2 (dua) tahun.

(1) Perubahan SIKPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIKPI. (2) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan: a. SIUP; b. spesifikasi kapal pengangkut ikan meliputi dimensi, jenis, dan mesin; dan/atau c. pelabuhan pangkalan dan/atau pelabuhan muat/singgah.

(3) Untuk melakukan perubahan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. jenis perubahan SIKPI yang akan diminta; b. fotokopi SIUP; c. fotokopi SIKPI yang akan diubah; d. fotokopi buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya; dan e. spesifikasi kapal pengangkut ikan meliputi dimensi, jenis, dan mesin, apabila terdapat perubahan.

(1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan. (2) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan perubahan SIKPI disetujui, untuk perubahan SIKPI yang tidak dikenakan PPP. (3) Perubahan SIKPI tidak dikenakan PPP, kecuali perubahan spesifikasi kapal. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, serta memerlukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan, paling lama 2 (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan. (5) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku bagi kapal pengangkut ikan yang mengalami perubahan spesifikasi kapal. (6) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai dengan dokumen kapal, maka Petugas pemeriksa fisik kapal paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah harus menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai dengan dokumen kapal. (7) Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dengan data dalam dokumen kapal pengangkut ikan (buku kapal), maka harus dilakukan penyesuaian dengan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal. (8) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (9) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (10) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (11) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan perubahan SIKPI dinyatakan batal demi hukum. (12) Apabila permohonan perubahan SIKPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lama 3

(tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan dengan disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (13) Terhadap perubahan SIKPI yang dikarenakan perubahan spesifikasi kapal, maka PPP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. (14) SIKPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIKPI yang diubah.

(1) Perubahan SIKPI bagi perusahaan bukan perusahaan perikanan yang mengoperasikan kapal untuk melakukan pengangkutan ikan hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIKPI. (2) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan: a. SIUPAL; b. gambar rencana umum kapal (general arrangement) termasuk spesifikasi teknis; dan/atau c. tanda kebangsaan kapal bagi kapal asing. (3) Untuk melakukan perubahan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan bukan perusahaan perikanan wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. jenis perubahan SIKPI yang akan diminta; b. fotokopi SIUPAL; c. fotokopi SIKPI yang akan diubah; d. fotokopi grosse akte dengan menunjukkan aslinya; e. fotokopi paspor atau seamen book ABK; f. gambar rencana umum kapal (general arrangement) termasuk spesifikasi teknis; dan g. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal bagi kapal asing.

(1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUPAL paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan. (2) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan perubahan SIKPI disetujui, untuk perubahan SIKPI yang tidak dikenakan PPP. (3) Perubahan SIKPI tidak dikenakan PPP, kecuali perubahan spesifikasi kapal. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, serta memerlukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut, paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut. (5) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku bagi kapal pengangkut yang mengalami perubahan spesifikasi kapal. (6) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai dengan dokumen kapal, maka Petugas pemeriksa fisik kapal paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah harus menerbitkan rekomendasi

kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai dengan dokumen kapal. (7) Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut dengan data dalam dokumen kapal pengangkut, maka harus dilakukan penyesuaian dengan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut dan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal. (8) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (9) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (10) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (11) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan perubahan SIKPI dinyatakan batal demi hukum. (12) Apabila permohonan perubahan SIKPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan dengan disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (13) Terhadap perubahan SIKPI yang dikarenakan perubahan spesifikasi kapal, maka PPP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. (14) SIKPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIKPI yang diubah.

(1) Permohonan perpanjangan SIKPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir. (2) Untuk melakukan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. fotokopi SIUP; b. fotokopi buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya; c. fotokopi surat keterangan menggunakan perwira yang bersertifikat ANKAPIN dan ATKAPIN dan tenaga kualiti kontrol bersertifikat SPI; d. surat keterangan dari Kepala Pelabuhan tempat kapal tersebut berpangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan di pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIKPI; e. bukti pembelian BBM dari agen resmi penjual BBM yang ditetapkan Pemerintah selama 2 (dua) tahun operasi bagi kapal pengadaan dari luar negeri; dan f. surat keterangan telah selesai membangun UPI atau memiliki UPI yang bersertifikat kelayakan pengolahan (SKP) dari Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan bagi usaha perikanan tangkap terpadu.

(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d untuk kapal perikanan yang mempunyai pelabuhan pangkalan lebih dari 1 (satu), maka diberikan oleh salah satu Kepala Pelabuhan tempat kapal tersebut berpangkalan.

(1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan dokumen kapal, maka Petugas pemeriksa fisik kapal pengangkut ikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah harus menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai dengan dokumen kapal. (4) Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dengan data dalam dokumen kapal pengangkut ikan (buku kapal), maka harus dilakukan penyesuaian dengan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal. (5) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (7) PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. (8) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perpanjangan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (9) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan perpanjangan SIKPI dinyatakan batal demi hukum. (10) Apabila permohonan perpanjangan SIKPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan dengan disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (11) SIKPI perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI sebelumnya. (12) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI tidak dilakukan perpanjangan, maka ketentuan perpanjangan SIKPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIKPI baru. (13) SIKPI lama yang telah diperpanjang masa berlakunya dikembalikan kepada Direktur Jenderal paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku SIKPI.

(1) Perpanjangan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT dapat dilakukan oleh gubernur. (2) Perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas provinsi atas nama gubernur. (3) Perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan permohonan diajukan kepada gubernur.

(1) Permohonan perpanjangan SIKPI bagi perusahaan bukan perusahaan perikanan yang mengoperasikan kapal untuk melakukan pengangkutan ikan dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir. (2) Untuk melakukan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan bukan perusahaan perikanan wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. fotokopi SIUPAL yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya; b. fotokopi grosse akte, dengan menunjukkan aslinya; c. fotokopi surat penunjukan keagenan atau fotokopi surat perjanjian sewa kapal; d. gambar rencana umum kapal (general arrangement) termasuk spesifikasi teknis; e. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal bagi kapal asing; f. daftar nama perusahaan perikanan yang membutuhkan jasa pengangkutan ikan dalam bentuk kerja sama yang disahkan oleh Notaris; g. fotokopi surat ukur internasional, bagi kapal asing; h. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal; i. fotokopi paspor atau seamen book dan foto nakhoda ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; j. rekomendasi pengawakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga kerja asing; dan k. surat pernyataan atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal.

(1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUPAL paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan dokumen kapal, maka Petugas pemeriksa fisik kapal pengangkut ikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah harus menerbitkan

rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut sudah sesuai dengan dokumen kapal. (4) Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut dengan data dalam dokumen kapal, maka harus dilakukan penyesuaian dengan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut dan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal. (5) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (7) PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. (8) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perpanjangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (9) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan perpanjangan SIKPI dinyatakan batal demi hukum. (10) Apabila permohonan perpanjangan SIKPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan dengan disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (11) SIKPI perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI sebelumnya. (12) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI tidak dilakukan perpanjangan, maka ketentuan perpanjangan SIKPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIKPI baru. (13) SIKPI lama yang telah diperpanjang masa berlakunya dikembalikan kepada Direktur Jenderal paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku SIKPI.

(1) Permohonan penggantian SIKPI dilakukan apabila SIKPI asli rusak atau hilang. (2) Permohonan penggantian SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pemberi SIKPI dengan melampirkan SIKPI asli dalam hal SIKPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIKPI hilang. (3) Pemberi SIKPI menerbitkan SIKPI pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

(1) Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan, dan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. (2) Biaya pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal dan alat penangkapan ikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan Tim Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Setiap orang yang memiliki SIUP wajib: a. merealisasikan rencana usaha paling lama 2 (dua) tahun sejak SIUP diterbitkan; b. menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal; dan c. menyampaikan fotokopi bukti setoran pajak tahunan kepada Direktur Jenderal. (2) Setiap orang yang memiliki SIPI wajib: a. membawa SIPI asli pada saat mengoperasikan kapal penangkap ikan; b. mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan yang tercantum dalam SIPI; c. menyampaikan laporan kegiatan penangkapan dan pembongkaran ikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal; dan d. menyampaikan log book penangkapan ikan kepada Direktur Jenderal. (3) Setiap orang yang memiliki SIKPI wajib: a. membawa SIKPI asli pada saat mengoperasikan kapal pengangkut ikan; b. mendaratkan ikan yang diangkut pada pelabuhan yang tercantum dalam SIKPI; dan c. menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan ikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal.

(1) Menteri memberikan kewenangan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan kepada Direktur Jenderal untuk kapal perikanan berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT. (2) Menteri memberikan kewenangan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan kepada gubernur untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

(3) Menteri memberikan kewenangan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan kepada bupati/walikota untuk kapal perikanan berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT.

(1) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat dilakukan dari dalam negeri dan/atau luar negeri dengan cara membeli, membangun, atau memodifikasi. (2) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam keadaan baru atau bekas atas nama pemegang SIUP. (3) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam keadaan baru atas nama pemegang SIUP. (4) Setiap orang yang akan melakukan pengadaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya dengan melampirkan: a. fotokopi SIUP; b. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement) termasuk spesifikasi teknis; c. spesifikasi teknis jenis alat penangkapan ikan yang akan digunakan, untuk kapal penangkap ikan; dan d. surat keterangan dari galangan kapal, untuk pengadaan kapal baru. (5) Pengadaan kapal dari luar negeri dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari alokasi yang tercantum dalam SIUP dengan ketentuan: a. melampirkan rekomendasi dari pemerintah negara tempat membangun kapal dan diketahui oleh kantor perwakilan Negara Republik INDONESIA di negara yang bersangkutan; dan b. surat keterangan dari galangan kapal tempat pembangunan kapal. (6) Persetujuan pengadaan kapal tidak diberikan bagi kapal yang berasal dari lelang akibat melakukan penangkapan ikan tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing).

(1) Pengadaan kapal penangkap ikan yang berasal dari luar negeri hanya dapat dilakukan untuk kapal berukuran di atas 100 (seratus) GT sampai dengan 200 (dua ratus) GT. (2) Pengadaan kapal pengangkut ikan yang berasal dari luar negeri hanya dapat dilakukan untuk kapal berukuran di atas 500 (lima ratus) GT sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) GT.

Direktur Jenderal, gubernur, bupati/walikota dalam memberikan persetujuan pengadaan kapal wajib mempertimbangkan ketersediaan dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta kapasitas produksi UPI bagi usaha perikanan tangkap terpadu.

(1) Usaha penangkapan ikan di WPP-NRI dilakukan di daerah penangkapan sesuai titik koordinat yang tercantum dalam SIPI. (2) Usaha pengangkutan ikan dilakukan di pelabuhan pangkalan atau pelabuhan muat/singgah yang tercantum dalam SIKPI. (3) Usaha penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di laut lepas diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional.

(1) Kapal penangkap ikan yang pengadaannya berasal dari dalam negeri diberikan 3 (tiga) pelabuhan pangkalan dalam 2 (dua) WPP-NRI yang berdekatan dan mempunyai karakteristik yang sama. (2) Kapal penangkap ikan yang pengadaannya berasal dari luar negeri diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan dalam 1 (satu) WPP-NRI di ZEEI.

(1) Kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan manajemen usaha, kerja sama usaha, dan satuan armada dapat melakukan pengangkutan ikan dari kapal penangkap yang tercantum dalam SIPI/SIKPI, dan untuk kapal pengadaan dari dalam negeri diberikan 2 (dua) pelabuhan pangkalan dan 2 (dua) pelabuhan muat/singgah, sedangkan untuk kapal pengadaan dari luar negeri diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan dan 1 (satu) pelabuhan muat/singgah. (2) Kapal pengangkut ikan dari sentra kegiatan nelayan paling besar berukuran 200 (dua ratus) GT dan hanya dapat melakukan pengangkutan ikan dari kapal penangkap ikan yang tercantum dalam SIKPI dan diberikan 2 (dua) pelabuhan pangkalan. (3) Kapal pengangkut ikan untuk tujuan ekspor dengan menggunakan kapal pengadaan dari dalam negeri diberikan 2 (dua) pelabuhan pangkalan dan 10 (sepuluh) pelabuhan muat/singgah, sedangkan untuk kapal pengadaan dari luar negeri diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan dan 3 (tiga) pelabuhan muat/singgah. (4) Kapal pengangkut ikan untuk tujuan ekspor yang menggunakan kapal asing diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan. (5) Perusahaan bukan perusahaan perikanan yang melakukan pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengadaan dari dalam negeri diberikan 2 (dua) pelabuhan pangkalan dan 3 (tiga) pelabuhan muat/singgah. (6) Perusahaan bukan perusahaan perikanan yang melakukan pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengadaan dari luar negeri diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan dan 3 (tiga) pelabuhan muat/singgah.

(1) Usaha perikanan tangkap terpadu merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara terpadu sekurang-kurangnya dengan kegiatan pengolahan ikan. (2) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UPI.

(1) Usaha perikanan tangkap terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan dengan fasilitas: a. penanaman modal dalam negeri; atau b. penanaman modal asing. (2) Usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki RAPIPM.

(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal dalam negeri yang menggunakan kapal pengadaan dari luar negeri dan/atau menggunakan kapal dengan jumlah kumulatif tonase kapal paling sedikit 2.000 (dua ribu) GT wajib membangun dan/atau memiliki UPI, serta menggunakan tenaga kerja berkewarganegaraan INDONESIA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal asing wajib membangun dan/atau memiliki UPI serta menggunakan tenaga kerja berkewarganegaraan INDONESIA sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pembangunan dan operasionalisasi UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib direalisasikan paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SIUP dan telah memiliki SKP. (4) UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan khususnya yang terkait dengan fasilitas, sarana pengolahan, kelayakan pengolahan, produksi, dan ketersediaan bahan baku. (5) Ketentuan lebih lanjut terhadap pembangunan dan operasionalisasi UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dengan fasilitas penanaman modal yang akan melakukan usaha perikanan tangkap terpadu, wajib mengajukan permohonan RAPIPM kepada Direktur Jenderal melalui instansi yang berwenang di bidang penanaman modal, dengan melampirkan: a. identitas perusahaan; dan b. rencana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a. (2) Tata cara penerbitan RAPIPM mengacu pada tata cara penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap atau usaha perikanan tangkap terpadu wajib membuat Laporan Kegiatan Usaha (LKU) setiap 6 (enam) bulan dilengkapi dengan realisasi investasi dan permodalan. (2) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap atau usaha perikanan tangkap terpadu wajib menyampaikan laporan kegiatan penangkapan ikan/pengangkutan ikan (LKP) setiap 3 (tiga) bulan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal dan/atau Kepala Dinas sesuai kewenangannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Pembinaan usaha perikanan tangkap dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan pengelolaan usaha, sarana dan prasarana, teknik penangkapan dan produksi, serta mutu hasil perikanan di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan di tempat pengumpulan, suplier, atau unit distribusi, serta kepedulian terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri.

(1) Pengawasan usaha perikanan tangkap dilakukan oleh pengawas perikanan. (2) Pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dikenakan kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, dan huruf c; Pasal 40 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d; serta Pasal 40 ayat (3) huruf b, dan huruf c.

(1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 disampaikan, pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya, maka dikenakan sanksi pembekuan izin. (2) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 6 (enam) bulan sejak sanksi dijatuhkan. (3) Pemegang izin yang telah memenuhi kewajibannya sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sanksi pembekuan izin dicabut oleh pemberi izin. (4) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

(1) Kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT hanya diizinkan menangkap ikan di luar 12 (dua belas) mil laut. (2) Kapal penangkap ikan berukuran 100 (seratus) GT dan/atau lebih besar hanya diizinkan menangkap ikan di ZEEI. (3) Kapal penangkap ikan yang diperoleh melalui pengadaan dari luar negeri dan/atau buatan luar negeri hanya diizinkan untuk menangkap ikan di ZEEI dan laut lepas. (4) SIPI dan/atau SIKPI yang dengan itikad baik dikembalikan karena kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan tidak operasional selama kurun waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut dapat diaktifkan kembali dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. (5) SIPI dan/atau SIKPI yang tidak dikembalikan karena kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan tidak operasional selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut tidak dapat diaktifkan kembali.

(1) Kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera asing yang beroperasi di luar WPP-NRI dan perizinannya bukan dari Pemerintah Republik INDONESIA dapat berlayar di ZEEI setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal dengan ketentuan tidak melakukan operasi penangkapan ikan dan wajib menyimpan alat penangkap ikan dalam palkah kapal. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku hanya untuk satu kali pelayaran.

Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar di pelabuhan pangkalan.

Setiap orang yang memiliki 1 (satu) buah kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 5 (lima) GT wajib mendaftarkan kapalnya pada dinas yang bertanggung jawab di bidang perikanan atau pejabat setempat yang ditunjuk dengan tidak dipungut biaya.

(1) Setiap nakhoda wajib mengisi log book penangkapan ikan serta menyerahkannya atas nama pemegang SIPI kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan perikanan sebagaimana tercantum dalam SIPI.

(2) Dalam hal kapal penangkap ikan tidak berpangkalan di pelabuhan perikanan, maka nakhoda atas nama pemegang SIPI menyerahkan log book penangkapan ikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal pada pelabuhan pangkalan. (3) Ketentuan tentang log book penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dikategorikan pemindahan dan/atau penerimaan ikan hasil tangkapan di daerah penangkapan (transhipment) yang dilarang, meliputi: a. pemindahan ikan hasil tangkapan dari daerah penangkapan untuk dibawa langsung ke luar negeri atau ke pelabuhan perikanan di dalam negeri yang bukan merupakan pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI; dan b. pemindahan dan/atau penerimaan ikan hasil tangkapan di daerah penangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal penangkap ikan lainnya atau ke kapal pengangkut ikan yang bukan dalam satu kesatuan manajemen usaha, kerja sama usaha, satuan armada, dan kemitraan.

Bentuk dan format perizinan usaha perikanan tangkap sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri dari: a. Lampiran I : SIUP untuk Perusahaan Perikanan INDONESIA. b. Lampiran II : SIUP untuk Perusahaan Perikanan INDONESIA dengan Penanaman Modal. c. Lampiran III : SIPI untuk Kapal Penangkap Ikan Berbendera INDONESIA yang Dioperasikan secara Tunggal. d. Lampiran IV : SIPI untuk Kapal Penangkap Ikan Berbendera INDONESIA yang Dioperasikan dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan. e. Lampiran V : SIPI untuk Kapal Lampu Berbendera INDONESIA yang Dioperasikan dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan. f. Lampiran VI : SIPI untuk Kapal Penangkap Ikan Berbendera INDONESIA yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur. g. Lampiran VII : SIKPI untuk Kapal Pengangkut Ikan Berbendera INDONESIA yang Dioperasikan Secara Tunggal. h. Lampiran VIII : SIKPI untuk Kapal Pengangkut Ikan Berbendera INDONESIA yang Dioperasikan Dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan. i. Lampiran IX : SIKPI untuk Kapal Pengangkut Ikan Berbendera INDONESIA yang Diageni oleh Perusahaan bukan Perusahaan Perikanan. j. Lampiran X : SIKPI untuk Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Asing yang Dioperasikan Secara Tunggal. k. Lampiran XI : SIKPI untuk Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Asing yang Diageni oleh Perusahaan bukan Perusahaan Perikanan.

l. Lampiran XII : SIKPI untuk Kapal Pengangkut Ikan Berbendera INDONESIA yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur.

Dokumen yang ada di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan terdiri atas: a. SIPI/SIKPI asli; b. Surat Laik Operasi (SLO) asli;dan c. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli.

Kapal penangkap ikan yang melintasi dan/atau berada di WPP-NRI yang tidak tercantum dalam SIPI dilarang menangkap ikan dan wajib menyimpan alat penangkapan ikan dalam palkah kapal.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka: a. SIUP dan RAPIPM yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sepanjang masih melakukan usaha perikanan tangkap untuk SIUP dan selama izin penanaman modal masih berlaku untuk RAPIPM; b. SIPI dan SIKPI yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya; c. Permohonan baru, perpanjangan, perubahan, dan/atau penggantian SIUP, SIPI, SIKPI, atau RAPIPM yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka: a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/MEN/2004 tentang Pelabuhan Pangkalan Bagi Kapal Perikanan yang terkait dengan jumlah pelabuhan pangkalan dan pelabuhan pangkalan untuk kapal penangkap ikan berbendera asing; b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009;

c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2009 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan di Laut Lepas yang terkait dengan perizinan; dan d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2010 tentang Pemberian Kewenangan Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 30 (tiga puluh) Gross Tonnage sampai dengan 60 (enam puluh) Gross Tonnage Kepada Gubernur yang terkait dengan kewenangan penerbitan perizinan dan persyaratan dan tata cara penerbitan SIPI dan SIKPI; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2011 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, tt ttd.

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 326