Pasal 53

(1) Pembinaan usaha perikanan tangkap dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan pengelolaan usaha, sarana dan prasarana, teknik penangkapan dan produksi, serta mutu hasil perikanan di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan di tempat pengumpulan, suplier, atau unit distribusi, serta kepedulian terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri.