Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Pendapatan . . .

3. Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.

4. Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

5. Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

6. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.

7. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

8. Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

9. Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

10. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

11. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BA-BUN, adalah bagian anggaran yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.

12. Belanja . . .

13. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

14. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai
    belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

15. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

16. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

17. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

18. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

19. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

20. Dana . . .

21. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

22. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

23. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

24. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya.

25. Pembiayaan Dalam Negeri adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan aset, penerbitan surat berharga negara neto, pinjaman dalam negeri, dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan, yang meliputi alokasi untuk Pusat Investasi Pemerintah, penyertaan modal negara, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, dan kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah.

26. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.

27. Saldo . . .

28. Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat SAL, adalah akumulasi neto dari SiLPA dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

29. Surat Berharga Negara, yang selanjutnya disingkat SBN, meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

30. Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN, adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.

31. Surat Berharga Syariah Negara, yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut sukuk negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

32. Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek (Project Based Sukuk/PBS) yang selanjutnya disingkat SBSN PBS adalah sumber pendanaan melalui penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

33. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya, yang selanjutnya disingkat BPYBDS, adalah bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh BUMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga atau pada BUMN.

34. Dana Investasi Pemerintah adalah alokasi dana investasi Pemerintah untuk Pusat Investasi Pemerintah, penyertaan modal negara, dan/atau dana bantuan perkuatan permodalan usaha yang sifat penyalurannya bergulir, yang dilakukan untuk mendapat manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

35. Penyertaan . . .

36. Penyertaan Modal Negara, yang selanjutnya disingkat PMN, adalah dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi, termasuk penyertaan modal kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dan penyertaan modal negara lainnya.

37. Dana Bergulir adalah dana yang dikelola oleh BLU untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

38. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

39. Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada BUMN dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal BUMN dan/atau BUMD dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditur sesuai perjanjian pinjaman.

40. Pembiayaan Luar Negeri Neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

41. Pinjaman Program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai dimana pencairannya mensyaratkan dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati kedua belah pihak seperti matrik kebijakan atau dilaksanakannya kegiatan tertentu.

42. Pinjaman Proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu Kementerian Negara/Lembaga, termasuk pinjaman yang diteruspinjamkan dan/atau diterushibahkan kepada pemerintah daerah dan/atau BUMN.

43. Penerusan . . .

44. Penerusan Pinjaman adalah pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Pusat yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah dan/atau BUMN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

45. Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

46. Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.

47. Tahun Anggaran 2014 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran direncanakan sebesar Rp1.667.140.799.639.000,00 (satu kuadriliun enam ratus enam puluh tujuh triliun seratus empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber: a. Penerimaan Perpajakan; b. PNBP; dan c. Penerimaan Hibah.

Pasal 4 . . .

(1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal huruf a direncanakan sebesar Rp1.280.388.970.684.000,00 (satu kuadriliun dua ratus delapan puluh triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. (2) Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp1.226.474.170.684.000,00 (satu kuadriliun dua ratus dua puluh enam triliun empat ratus tujuh puluh empat miliar seratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas: a. pendapatan pajak penghasilan; b. pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah; c. pendapatan pajak bumi dan bangunan; d. pendapatan cukai; dan e. pendapatan pajak lainnya. (3) Pendapatan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas: a. komoditas panas bumi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan b. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, namun tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp2.713.230.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah). (4) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.914.800.000.000,00 (lima puluh tiga triliun sembilan ratus empat belas miliar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas: a. pendapatan . . .

a. pendapatan bea masuk; dan b. pendapatan bea keluar. (5) Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). (6) Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(1) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp385.391.728.955.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas: a. penerimaan sumber daya alam; b. pendapatan bagian laba BUMN; c. PNBP lainnya; dan d. pendapatan BLU. (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp225.954.696.223.000,00 (dua ratus dua puluh lima triliun sembilan ratus lima puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas: a. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas); dan b. penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas). (3) Pendapatan bagian laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.000.000.000.000,00 (empat puluh triliun rupiah).

(4) Dalam . . .

(4) Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan: a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan Perbankan; b. memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan c. Pemerintah melakukan pengawasan penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan tersebut. (5) PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp94.087.605.717.000,00 (sembilan puluh empat triliun delapan puluh tujuh miliar enam ratus lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah). (6) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.349.427.015.000,00
(dua puluh lima triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah). (7) Rincian PNBP Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.360.100.000.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh miliar seratus juta rupiah).

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp1.842.495.299.913.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus empat puluh dua triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. anggaran . . .

a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan b. anggaran Transfer ke Daerah.

(1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf a direncanakan sebesar Rp1.249.943.002.116.000,00 (satu kuadriliun dua ratus empat puluh sembilan triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar dua juta seratus enam belas ribu rupiah). (2) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah, untuk kegiatan:
a. Mass Rapid Transit (MRT) Project sebesar Rp2.879.398.286.000,00 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri; b. Water Resources and Irrigation Sector Management Project

Phase II (WISMP-2) sebesar Rp146.344.480.000,00 (seratus empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri; c. Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province sebesar Rp54.570.963.000,00 (lima puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang dananya bersumber dari hibah luar negeri; d. Infrastructure Enhancement Grant (IEG)-Sanitasi sebesar Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) yang dananya bersumber dari hibah luar negeri; e. hibah air minum sebesar Rp205.986.000.000,00 (dua ratus lima miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang dananya bersumber dari hibah luar negeri;

f. hibah . . .

f. hibah air limbah sebesar Rp29.800.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) yang dananya bersumber dari hibah luar negeri;
g. Hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi sebesar Rp93.360.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari hibah luar negeri; h. Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) sebesar Rp122.000.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar rupiah) yang dananya bersumber dari hibah luar negeri; dan i. hibah air minum tahap I sebesar Rp3.450.000.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari hibah luar negeri. (3) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas: a. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi; b. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi; dan c. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja. (4) Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran Menurut Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Menurut Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan Menurut Jenis Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2013.

Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b direncanakan sebesar Rp592.552.297.797.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua triliun lima ratus lima puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Dana Perimbangan; dan b. Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian.

Pasal 10 . . .

(1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp487.931.001.869.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas: a. DBH; b. DAU; dan c. DAK. (2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.711.676.218.000,00 (seratus tiga belas triliun tujuh ratus sebelas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). (3) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto atau direncanakan sebesar Rp341.219.325.651.000,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah). (4) PDN neto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBP, dikurangi dengan: a. DBH; b. anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBP Kementerian Negara/Lembaga; c. subsidi pajak DTP; dan
d. subsidi lainnya yang terdiri atas subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram, subsidi listrik, subsidi pangan, subsidi pupuk, dan subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu. (5) Dalam hal terjadi perubahan APBN yang menyebabkan PDN neto bertambah atau berkurang, besaran DAU tidak mengalami perubahan.

(6) DAK . . .

(6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.000.000.000.000,00 (tiga puluh tiga triliun rupiah), yang terdiri atas: a. DAK sebesar Rp30.200.000.000.000,00 (tiga puluh triliun dua ratus miliar rupiah); dan b. DAK tambahan sebesar Rp2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah). (7) DAK tambahan sebesar Rp2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dialokasikan kepada kabupaten daerah tertinggal dan digunakan untuk mendanai kegiatan: a. infrastruktur jalan sebesar Rp1.691.130.000.000,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah);
b. infrastruktur irigasi sebesar Rp633.980.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah); c. infrastruktur sanitasi sebesar Rp229.680.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah); dan d. infrastruktur air minum sebesar Rp245.210.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar dua ratus sepuluh juta rupiah). (8) Dana pendamping untuk DAK tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada daerah tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut: a. kemampuan keuangan daerah rendah sekali, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 0% (nol persen); b. kemampuan keuangan daerah rendah, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 1% (satu persen); c. kemampuan keuangan daerah sedang, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 2% (dua persen); dan

d. kemampuan . . .

d. kemampuan keuangan daerah tinggi, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 3% (tiga persen). (9) Rincian Dana Perimbangan Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal huruf b direncanakan sebesar Rp104.621.295.928.000,00 (seratus empat triliun enam ratus dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Dana Otonomi Khusus;
b. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan c. Dana Penyesuaian. (2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.148.773.028.000,00 (enam belas triliun seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp6.824.386.514.000,00 (enam triliun delapan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) yang disepakati untuk dibagi masing- masing dengan proporsi 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi Papua dan 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar Rp4.777.070.560.000,00 (empat triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

2. Dana . . .

3. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.047.315.954.000,00 (dua triliun empat puluh tujuh miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah). b. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp6.824.386.514.000,00 (enam triliun delapan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah); dan c. Dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

4. Dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); dan

5. Dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). (3) Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp523.875.000.000,00 (lima ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). (4) Dana Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp87.948.647.900.000,00
   (delapan puluh tujuh triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS Daerah; b. Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNS Daerah; c. Dana Insentif Daerah (DID);
   d. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2); dan e. Bantuan Operasional Sekolah (BOS). (5) Rincian Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (6) Ketentuan . . .

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman umum dan alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2014 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2014, Pemerintah menyalurkan alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terdapat DBH yang belum ditransfer kepada daerah sebagai akibat belum teridentifikasinya daerah penghasil, Menteri Keuangan menempatkan

DBH dimaksud sebagai dana cadangan dalam rekening Pemerintah. (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan berdasarkan selisih pagu dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan penyaluran DBH triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2014. (4) Tata cara pengelolaan dana cadangan dalam rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu. (2) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf d digunakan dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK khususnya bidang infrastruktur dengan hasil/output yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 14 . . .

(1) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (Liquefied Petroleum Gas/LPG tabung 3 (tiga) kilogram dan Liquefied Gas For Vehicle/LGV) dalam Tahun Anggaran direncanakan sebesar Rp210.735.506.000.000,00 (dua ratus sepuluh triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar lima ratus enam juta rupiah). (2) Alokasi subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung 3 (tiga) kilogram dan LGV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pembayaran perkiraan kekurangan subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung
(tiga) kilogram Tahun Anggaran

sebesar Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah). (3) Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2014 direncanakan
sebesar Rp71.364.809.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun tiga ratus enam puluh empat miliar delapan ratus sembilan juta rupiah). (4) Alokasi subsidi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pembayaran perkiraan kekurangan subsidi listrik tahun 2013 sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah). (5) Subsidi pangan dalam Tahun Anggaran 2014 direncanakan
sebesar Rp18.822.515.311.000,00 (delapan belas triliun delapan ratus dua puluh dua miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus sebelas ribu rupiah). (6) Subsidi pupuk dalam Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp21.048.845.142.000,00 (dua puluh satu triliun empat puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah). (7) Alokasi subsidi pupuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) sudah termasuk pembayaran kekurangan
subsidi pupuk tahun (audited) sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). (8) Subsidi benih dalam Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp1.564.800.000.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah).

(9) Subsidi . . .

(9) Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/Public Service Obligation (PSO) dalam Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp2.197.096.000.000,00 (dua triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
a. PSO untuk penumpang angkutan kereta api sebesar Rp1.224.306.800.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh empat miliar tiga ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah); b. PSO untuk penumpang angkutan kapal laut kelas ekonomi sebesar Rp872.789.200.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah); dan c. PSO untuk informasi publik sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (10) Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp3.235.806.000.000,00 (tiga triliun dua ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus enam juta rupiah). (11) Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Tahun Anggaran direncanakan sebesar Rp4.713.230.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas: a. subsidi pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh- DTP) sebesar Rp3.713.230.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah); dan b. fasilitas bea masuk sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi pajak DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (13) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi dan proyeksi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi dan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro, dan/atau parameter subsidi energi, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. (14) Penetapan . . .

(14) Penetapan perubahan realisasi dan proyeksi parameter subsidi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan komisi terkait di DPR RI.

(1) Untuk membantu masyarakat korban di luar peta area terdampak lumpur Sidoarjo dialokasikan dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2014. (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk: a. pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada 3 (tiga) desa (Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan); dan 9 (sembilan) rukun tetangga di 3 (tiga) kelurahan (Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi); b. bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada 66 (enam puluh enam) rukun tetangga (Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong). (3) Dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo, anggaran belanja yang dialokasikan pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2014 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi dan penanggulangan semburan lumpur, termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong (mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong) dengan pagu paling tinggi sebesar Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah).

Pasal 16 . . .

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga tahun 2013, Pemerintah perlu menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Hasil penerapan sistem penghargaan dan sanksi
atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dalam penetapan alokasi anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2015.

Ayat (1)

Huruf a
Angka 1 Yang termasuk dalam “dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga” di antaranya:

1. pemenuhan . . .

2. pemenuhan kekurangan Belanja Pegawai Kementerian Negara/Lembaga.

3. keperluan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Yang dimaksud subbagian anggaran adalah kode BA 999.01 sampai dengan BA 999.99. Huruf b Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP, sebagai akibat:

4. kelebihan realisasi atas target yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan;

5. adanya PNBP yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman atau dokumen yang dipersamakan;

6. adanya satuan kerja PNBP baru;

7. diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; dan

8. adanya pencabutan status pengelolaan keuangan BLU pada suatu satuan kerja. Huruf c Yang dimaksud dengan “perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri” adalah peningkatan pagu sebagai akibat adanya lanjutan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri atau Pinjaman Proyek dan hibah dalam negeri yang bersifat tahun jamak dan/atau percepatan penarikan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, serta pinjaman dan hibah dalam negeri yang sudah disetujui dalam . . .

dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri.
Perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut termasuk (a) hibah luar negeri/hibah dalam negeri yang diterima setelah APBN Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, (b) hibah luar negeri/hibah dalam negeri yang diterushibahkan yang diterima setelah APBN Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, dan (c) pinjaman yang diterushibahkan. Perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut tidak termasuk Pinjaman Proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN 2014 serta pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang bukan merupakan kelanjutan dari proyek tahun jamak. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4)

Cukup jelas. Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sebelum APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2014” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2014 setelah APBN Perubahan . . .

Perubahan Tahun Anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pemerintah diberi kewenangan untuk memberikan hibah kepada Pemerintah/Lembaga asing dan menetapkan Pemerintah/Lembaga asing penerima untuk tujuan kemanusiaan.

Ayat (1)

Selain alokasi Anggaran Pendidikan, Pemerintah mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), yang merupakan bagian alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya yang sudah terakumulasi sebagai dana abadi pendidikan (endowment fund) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
Hasil pengelolaan dana abadi pendidikan dimaksud digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain dalam bentuk pemberian beasiswa dan dana cadangan pendidikan guna mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Anggaran Pendidikan sebesar Rp368.899.059.983.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan triliun delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja
   Pemerintah Pusat 130.279.572.499.000,00

Anggaran Pendidikan pada

Kementerian Negara/Lembaga
130.279.572.499.000,00

1.1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
80.661.026.761.000,00

1.2 Kementerian Agama 42.566.934.663.000,00

1.3 Kementerian Negara/Lembaga lainnya
7.051.611.075.000,00
1.3.1 Kementerian Keuangan 678.219.290.000,00 1.3.2 Kementerian Pertanian 55.610.000.000,00
1.3.3 Kementerian Perindustrian 421.438.189.000,00
1.3.4 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 78.500.000.000,00
1.3.5 Kementerian Perhubungan 1.700.000.000.000,00
1.3.6 Kementerian Kesehatan 1.320.890.800.000,00 1.3.7 Kementerian Kehutanan 57.537.000.000,00 1.3.8 Kementerian Kelautan dan Perikanan 252.485.000.000,00 1.3.9 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 250.000.000.000,00 1.3.10 Badan Tenaga Nuklir Nasional 17.000.000.000,00
1.3.11 Kementerian Pemuda dan Olahraga 1.103.549.000.000,00 1.3.12 Kementerian Pertahanan . . .

1.3.12 Kementerian Pertahanan 131.016.596.000,00
1.3.13 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 428.500.000.000,00
1.3.14 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 310.000.000.000,00
1.3.15 Kementerian Koperasi dan UKM 215.000.000.000,00 1.3.16 Kementerian Komunikasi dan Informatika 31.865.200.000,00 2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer

ke Daerah 238.619.487.484.000,00

2.1 Bagian Anggaran Pendidikan yang

diperkirakan dalam DBH 982.482.550.000,00

2.2 DAK Pendidikan 10.041.300.000.000,00

2.3 Bagian Anggaran Pendidikan yang

diperkirakan dalam DAU 135.644.273.026.000,00

2.4 Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD 1.853.600.000.000,00

2.5 Tunjangan Profesi Guru (TPG) 60.540.700.000.000,00

2.6 Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan

dalam Otsus 4.094.631.908.000,00

2.7 Dana Insentif Daerah (DID) 1.387.800.000.000,00

2.8 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 24.074.700.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Beberapa komponen Pembiayaan Dalam Negeri, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. SBN neto merupakan selisih antara jumlah penerbitan dengan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk). b. Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai. c. Pemerintah menerbitkan SBN dengan kombinasi tenor yang baik serta melakukan reprofiling utang jika diperlukan agar profil jatuh tempo (maturity profile) SBN tetap mendukung keberlanjutan fiskal. d. Pinjaman . . .

d. Pinjaman Dalam Negeri merupakan utang yang bersumber dari BUMN, pemerintah daerah, dan perusahaan daerah. Pinjaman dalam negeri digunakan untuk pembiayaan kegiatan. Pinjaman dalam negeri (neto) merupakan selisih antara jumlah penarikan pinjaman dengan pembayaran cicilan pokok jatuh tempo. e. PMN untuk PT Askrindo dan Perum Jamkrindo akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dalam rangka pelaksanaan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). f. PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan dalam rangka membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan yang dapat meningkatkan tersedianya sumber dana jangka menengah atau panjang sektor perumahan. g. PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional ditujukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota dan mempertahankan persentase kepemilikan modal. h. PMN kepada ASEAN Infrastructure Fund (AIF) digunakan untuk kontribusi modal awal dalam rangka pendirian AIF guna mendukung pengembangan infrastruktur di kawasan negara-negara ASEAN.
i. PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia digunakan untuk meningkatkan kapasitas modal guna mendukung program ekspor nasional. j. Dana Bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) akan digunakan untuk memberikan stimulus bagi KUMKM berupa penguatan modal.

k. Dana . . .

k. Dana Bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). l. Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. m. Pengelolaan dan pencairan dana pemberian jaminan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. n. Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4)

Cukup jelas.

(1) Pemerintah dapat menggunakan kegiatan-kegiatan dari Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni dalam alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN.
(2) Rincian kegiatan dari Kementerian Negara/Lembaga yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah pengesahan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran dan penetapan Keputusan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kegiatan dari Kementerian Negara/Lembaga sebagai dasar penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 22 . . .

(1) Dalam hal terjadi krisis pasar SBN domestik, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan kewenangan menggunakan SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN domestik setelah memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya. (2) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari satu kali dua puluh empat jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR. (3) Jumlah penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saat tertentu, kekurangannya dapat dipenuhi dari dana SAL, penerbitan SBN, atau penyesuaian Belanja Negara. (2) Pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk membiayai kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN, apabila dana tunai pengelolaan kas tidak cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara di awal tahun. (3) Pemerintah dapat melakukan pembelian SBN untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

(4) Pemerintah . . .

(4) Pemerintah dapat melakukan percepatan pembayaran cicilan pokok utang dalam rangka pengelolaan portofolio utang melalui penerbitan SBN.
(5) Dalam hal terdapat instrumen pembiayaan dari utang yang lebih menguntungkan, dan/atau ketidaktersediaan salah satu instrumen pembiayaan dari utang, Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal. (6) Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau diperlukannya realokasi anggaran bunga utang, Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi (realokasi) dari pembayaran bunga utang luar negeri ke pembayaran bunga utang dalam negeri atau sebaliknya tanpa menyebabkan perubahan pada total pembayaran bunga utang. (7) Untuk menurunkan biaya penerbitan SBN dan memastikan ketersediaan pembiayaan melalui utang, Pemerintah dapat menerima jaminan penerbitan utang dari lembaga yang dapat menjalankan fungsi penjaminan, dan/atau menerima fasilitas dalam bentuk dukungan pembiayaan. (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014.

(1) PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN lainnya yang akan dilakukan dan/atau telah tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai Investasi Permanen PMN, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN lainnya tersebut. (2) Pemerintah dapat melakukan pembayaran PMN melebihi pagu yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2014 yang diakibatkan oleh selisih kurs, yang selanjutnya dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014.
(3) Pelaksanaan . . .

(3) Pelaksanaan PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN dan telah tercatat pada laporan posisi keuangan BUMN sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada BUMN tersebut. (2) BMN yang dihasilkan dari belanja modal pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang akan dipergunakan oleh BUMN sejak pengadaan BMN dimaksud, ditetapkan menjadi PMN pada BUMN yang menggunakan BMN tersebut. (3) Pelaksanaan PMN pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk: a. percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara;
b. pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat untuk percepatan penyediaan air minum; dan c. penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur,
yang merupakan bagian dari Pembiayaan Dalam Negeri sebagaimana telah dialokasikan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dicairkan, diperhitungkan sebagai piutang/tagihan kepada entitas terjamin atau belanja Kementerian Negara/Lembaga. (3) Dalam hal terdapat anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang telah dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak habis digunakan dalam tahun berjalan, anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah yang dibuka di Bank Indonesia untuk pembayaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Yang dimaksud dengan “perubahan pagu penerusan pinjaman luar negeri” adalah peningkatan pagu penerusan pinjaman luar negeri akibat adanya lanjutan penerusan pinjaman luar negeri yang bersifat tahun jamak dan/atau percepatan penarikan penerusan pinjaman yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan penerusan pinjaman luar negeri. Perubahan pagu penerusan pinjaman luar negeri tersebut tidak termasuk penerusan pinjaman baru yang belum dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2014.

Ayat (1)

Pengeluaran melebihi pagu anggaran antara lain dapat disebabkan oleh:

1. Kondisi ekonomi makro yang tidak sesuai dengan kondisi yang diperkirakan pada saat penyusunan APBN Perubahan dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggaran 2014;
2. Dampak dari restrukturisasi utang dalam rangka pengelolaan portofolio utang;
3. Dampak dari percepatan penarikan pinjaman; dan
4. Dampak dari transaksi lindung nilai atas pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang.
   Ayat (2)

Pelaksanaan transaksi lindung nilai dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014. Ayat (3)

Pelaksanaan transaksi lindung nilai dapat menimbulkan biaya maupun penerimaan bagi Pemerintah. Biaya maupun penerimaan bagi Pemerintah dari transaksi lindung nilai atas pembayaran bunga utang dibebankan/menjadi bagian dari anggaran pembayaran bunga utang. Biaya . . .

Biaya maupun penerimaan bagi Pemerintah dari transaksi lindung nilai atas pengeluaran cicilan pokok utang dibebankan/menjadi bagian dari anggaran pengeluaran cicilan pokok utang. Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bukan merupakan kerugian keuangan negara” karena transaksi Lindung Nilai ini ditujukan untuk melindungi pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang dari risiko fluktuasi mata uang dan tingkat bunga, dan transaksi lindung nilai tidak ditujukan untuk spekulasi mendapatkan keuntungan. Ayat (5)

Cukup jelas.

(1) Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya piutang terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan piutang berupa Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS), meliputi dan tidak terbatas pada restrukturisasi dan pemberian keringanan utang pokok sampai dengan 100% (seratus persen). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelesaian piutang instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang terdiri atas: a. PNPM Mandiri Perdesaan;
b. PNPM Mandiri Perkotaan;
c. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP); dan d. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW);
dalam DIPA Tahun Anggaran 2013, dapat dilanjutkan sampai dengan akhir April 2014. (2) Pengajuan usulan lanjutan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk revisi anggaran paling lambat pada tanggal 31 Januari 2014. (3) Ketentuan . . .

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam yang dilakukan dalam tahun 2013, tetapi belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir Desember 2013, dapat dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun 2014. (2) Pendanaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pagu Kementerian Negara/Lembaga masing-masing dalam Tahun Anggaran 2014. (3) Pengajuan usulan lanjutan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep revisi anggaran paling lambat pada tanggal 31 Januari 2014. (4) Ketentuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan revisi anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Sisa anggaran yang tidak terserap untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan telah dialokasikan dalam DIPA sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2014. (2) Pengajuan usulan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk revisi anggaran paling lambat tanggal 31 Januari 2014. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 33 . . .

(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2014, Pemerintah menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggaran 2014 mengenai: a. realisasi Pendapatan Negara; b. realisasi Belanja Negara; dan c. realisasi Pembiayaan Anggaran. (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyertakan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat pada akhir bulan Juli 2014, untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

(1) Penyesuaian APBN Tahun Anggaran dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2014, apabila terjadi: a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2014; b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram, dan/atau antarjenis belanja; dan/atau
d. keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan. (2) SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah SAL yang ada di rekening Bank Indonesia yang penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. (3) Pemerintah . . .

(3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2014 berakhir.

(1) Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi
dan deviasi asumsi ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan negara, dan/atau meningkatnya belanja negara secara signifikan; b. krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional, termasuk pasar SBN domestik, yang membutuhkan tambahan dana penjaminan perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk penanganannya; dan/atau c. kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SBN secara signifikan, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan langkah-langkah:

1. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2014;

2. pergeseran anggaran belanja antarprogram, antarkegiatan, dan/atau antarjenis belanja dalam satu bagian anggaran dan/atau antarbagian anggaran;

3. pengurangan pagu Belanja Negara dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran program/kegiatan prioritas yang tetap harus tercapai;

4. Penggunaan . . .

5. penggunaan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya;

6. penambahan utang yang berasal dari pinjaman siaga dari kreditur bilateral dan multilateral dan/atau penerbitan SBN; dan

7. pemberian pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas. (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan penarikan pinjaman siaga yang berasal dari kreditur bilateral dan multilateral sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam hal kondisi pasar tidak mendukung penerbitan SBN. (3) Biaya-biaya yang timbul akibat pengadaan pinjaman siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 dan ayat (2) merupakan bagian pembayaran bunga utang. (4) Langkah-langkah untuk mengatasi keadaan krisis sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berdampak pada APBN dilakukan setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (5) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari satu kali dua puluh empat jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR. (6) Apabila persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu dan lain hal belum dapat dilakukan, maka Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Pemerintah . . .

(7) Pemerintah menyampaikan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014.

(1) Setelah Tahun Anggaran 2014 berakhir, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). (2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. (3) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual. (4) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan aset dan kewajiban berdasarkan basis akrual. (5) Penerapan pendapatan dan belanja negara secara akrual dalam laporan keuangan tahun 2014 dilaksanakan secara bertahap pada BLU. (6) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual. (7) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 37 . . .

Dalam hal terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 untuk:
a. kegiatan yang dananya bersumber dari SBSN PBS;
b. kegiatan yang dananya bersumber dari Penerusan Pinjaman luar negeri; dan c. kegiatan dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui PNPM, dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2015.

Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2014 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam: a. penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,0% (sembilan koma nol persen) sampai dengan 10,5% (sepuluh koma lima persen);
b. pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 200.000 (dua ratus ribu) tenaga kerja;
c. tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) sampai dengan 5,9% (lima koma sembilan persen); dan
d. penurunan Gini Ratio, peningkatan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan, dengan tetap mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi, baik eksternal maupun internal.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5462

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN, PNBP, ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH, DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

I. RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN DAN PNBP

1. RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
2. Pendapatan pajak dalam negeri 1.226.474.170.684.000,00 1.1 Pendapatan pajak penghasilan (PPh) 586.306.470.234.000,00 1.1.1 Pendapatan PPh migas

76.073.625.000.000,00 1.1.1.1 Pendapatan PPh minyak bumi 30.311.276.000.000,00 1.1.1.2 Pendapatan PPh gas bumi 45.762.349.000.000,00 1.1.2 Pendapatan PPh nonmigas

510.232.845.234.000,00 1.1.2.1 Pendapatan PPh Pasal 21 116.824.900.384.000,00 1.1.2.2 Pendapatan PPh Pasal 22 10.370.314.557.000,00 1.1.2.3 Pendapatan PPh Pasal 22 impor 50.014.271.180.000,00
1.1.2.4 Pendapatan PPh Pasal 23 37.309.965.250.000,00 1.1.2.5 Pendapatan PPh Pasal 25/29

orang pribadi 7.355.441.000.000,00 1.1.2.6 Pendapatan PPh Pasal 25/29 badan 174.763.737.200.000,00 1.1.2.7 Pendapatan PPh Pasal 26
39.022.027.000.000,00 1.1.2.8 Pendapatan PPh final 74.515.960.373.000,00 1.1.2.9 Pendapatan PPh nonmigas lainnya 56.228.290.000,00 1.2 Pendapatan pajak pertambahan nilai dan
pajak penjualan atas barang mewah 492.950.875.000.000,00 1.3 Pendapatan pajak bumi dan bangunan
25.441.872.000.000,00 1.4 Pendapatan cukai 116.284.000.000.000,00 1.4.1 Pendapatan cukai

116.284.000.000.000,00 1.4.1.1 Pendapatan cukai hasil tembakau 110.700.000.000.000,00 1.4.1.2 Pendapatan cukai ethyl alkohol 200.000.000.000,00 1.4.1.3 Pendapatan cukai minuman

mengandung ethyl alkohol 5.384.000.000.000,00 1.5 Pendapatan pajak lainnya 5.490.953.450.000,00 2. Pendapatan pajak perdagangan internasional
53.914.800.000.000,00 2.1 Pendapatan bea masuk 33.936.600.000.000,00 2.2 Pendapatan bea keluar
19.978.200.000.000,00

2. RINCIAN PNBP
3. Penerimaan sumber daya alam 225.954.696.223.000,00 1.1 Penerimaan sumber daya alam migas 196.508.274.000.000,00 1.1.1 Pendapatan minyak bumi

142.943.079.000.000,00
1.1.2 Pendapatan gas alam

53.565.195.000.000,00
1.2 Penerimaan sumber daya alam nonmigas 29.446.422.223.000,00 1.2.1 Pendapatan pertambangan mineral dan batubara
23.599.745.000.000,00 1.2.1.1 Pendapatan iuran tetap 1.071.826.000.000,00
1.2.1.2 Pendapatan royalti 22.527.919.000.000,00

1.2.2 Pendapatan . . .

1.2.2 Pendapatan kehutanan

5.017.016.000.000,00
1.2.2.1 Pendapatan dana reboisasi 2.440.000.000.000,00 1.2.2.2 Pendapatan provisi sumber daya hutan 1.790.444.000.000,00
1.2.2.3 Pendapatan IIUPH (IHPH) 146.250.000.000,00

1.2.2.3.1 Pendapatan IIUPH (IHPH)

tanaman industri 11.250.000.000,00

1.2.2.3.2 Pendapatan IIUPH (IHPH)

hutan alam
135.000.000.000,00
1.2.2.4 Pendapatan penggunaan kawasan hutan 640.322.000.000,00 1.2.3 Pendapatan perikanan

250.000.001.000,00
1.2.4 Pendapatan panas bumi

579.661.222.000,00
1.2.4.1 Pendapatan pertambangan

panas bumi 564.850.000.000,00 1.2.4.2 Pendapatan iuran tetap

pertambangan panas bumi 14.811.222.000,00 2. Pendapatan bagian laba BUMN 40.000.000.000.000,00 2.1 Pendapatan laba BUMN perbankan 10.300.000.000.000,00 2.2 Pendapatan laba BUMN non perbankan 29.700.000.000.000,00 3. PNBP lainnya 94.087.605.717.000,00 3.1 Pendapatan dari pengelolaan BMN

(pemanfaatan dan pemindahtanganan)

serta pendapatan dari penjualan 31.538.985.208.000,00 3.1.1 Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan

17.367.147.273.000,00 3.1.1.1 Pendapatan penjualan hasil pertanian,

kehutanan, dan perkebunan 6.848.075.000,00 3.1.1.2 Pendapatan penjualan hasil

peternakan dan perikanan 22.102.468.000,00 3.1.1.3 Pendapatan penjualan hasil tambang 16.066.526.027.000,00 3.1.1.4 Pendapatan penjualan hasil

sitaan/rampasan dan harta peninggalan 50.000.000.000,00 3.1.1.5 Pendapatan penjualan obat-obatan

dan hasil farmasi Lainnya 195.000.000,00

3.1.1.6 Pendapatan penjualan informasi,

penerbitan, film, survey, pemetaan,

dan hasil cetakan lainnya 16.231.482.000,00 3.1.1.7 Pendapatan penjualan

dokumen-dokumen pelelangan 65.792.000,00 3.1.1.8 Pendapatan penjualan cadangan

beras Pemerintah dalam rangka

operasi pasar murni 1.200.000.000.000,00

3.1.1.9 Pendapatan penjualan lainnya 5.178.429.000,00 3.1.2 Pendapatan dari pemindahtanganan BMN

129.436.240.000,00
3.1.2.1 Pendapatan penjualan rumah, gedung,

bangunan, dan tanah 50.549.430.000,00 3.1.2.2 Pendapatan dan penjualan peralatan

dan mesin 33.848.578.000,00 3.1.2.3 Pendapatan penjualan sewa beli 20.000.000.000,00

3.1.2.4 Pendapatan dari pemindahtanganan

BMN lainnya 25.038.232.000,00 3.1.3 Pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas
13.733.362.500.000,00
3.1.3.1 Pendapatan minyak mentah (DMO) 13.446.700.000.000,00 3.1.3.2 Pendapatan lainnya dari kegiatan

hulu migas 286.662.500.000,00
3.1.4 Pendapatan dari pemanfaatan BMN

309.039.195.000,00 3.1.4.1 Pendapatan sewa tanah, gedung,

dan bangunan 213.557.306.000,00 3.1.4.2 Pendapatan sewa peralatan dan mesin 69.780.517.000,00 3.1.4.3 Pendapatan sewa jalan, irigasi,

dan jaringan 235.820.000,00
3.1.4.4 Pendapatan dari KSP tanah, gedung,
dan bangunan . . .

dan bangunan 500.000.000,00 3.1.4.5 Pendapatan sewa dari pemanfaatan

BMN lainnya 24.965.552.000,00 3.2 Pendapatan jasa 30.978.493.357.000,00 3.2.1 Pendapatan jasa I

16.909.228.739.000,00

3.2.1.1 Pendapatan rumah sakit

dan instansi kesehatan lainnya 44.372.778.000,00 3.2.1.2 Pendapatan tempat hiburan/taman/

museum dan pungutan

usaha pariwisata alam (PUPA) 23.109.033.000,00 3.2.1.3 Pendapatan surat keterangan, visa,

dan paspor 2.203.341.600.000,00 3.2.1.4 Pendapatan hak dan perijinan 10.928.806.714.000,00 3.2.1.5 Pendapatan sensor/karantina,

pengawasan/pemeriksaan 218.028.367.000,00
3.2.1.6 Pendapatan jasa, pekerjaan,

informasi, pelatihan, teknologi,

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

kementerian dan pendapatan DJBC 656.731.300.000,00 3.2.1.7 Pendapatan jasa kantor urusan agama 82.250.670.000,00
3.2.1.8 Pendapatan jasa bandar udara,

kepelabuhan, dan kenavigasian 993.151.358.000,00 3.2.1.9 Pendapatan pelayanan pertanahan 1.759.436.919.000,00 3.2.2 Pendapatan jasa II

984.151.709.000,00 3.2.2.1 Pendapatan jasa lembaga keuangan

(jasa giro) 58.669.655.000,00 3.2.2.2 Pendapatan jasa penyelenggaraan

telekomunikasi 745.032.938.000,00 3.2.2.3 Pendapatan biaya penagihan pajak

negara dengan surat paksa 4.026.275.000,00 3.2.2.4 Pendapatan Uang Pewarganegaraan 624.000.000,00
3.2.2.5 Pendapatan bea lelang
129.438.841.000,00
3.2.2.6 Pendapatan biaya administrasi pengurusan

piutang negara 40.290.000.000,00
3.2.2.7 Pendapatan registrasi dokter

dan dokter gigi 6.070.000.000,00
3.2.3 Pendapatan jasa luar negeri

517.382.070.000,00 3.2.3.1 Pendapatan dari pemberian

surat perjalanan Republik Indonesia 404.123.083.000,00
3.2.3.2 Pendapatan dari jasa pengurusan

dokumen konsuler 103.158.086.000,00
3.2.3.3 Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri 10.100.901.000,00
3.2.4 Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal

perbendaharaan (treasury single account) dan/

atau jasa penempatan uang negara 6.200.000.000.000,00
3.2.4.1 Pendapatan dari pelaksanaan

treasury national pooling 195.000.000.000,00
3.2.4.2 Pendapatan dari penempatan

uang negara di Bank Indonesia 6.005.000.000.000,00
3.2.5 Pendapatan jasa kepolisian I

4.329.332.750.000,00
3.2.5.1 Pendapatan surat izin

mengemudi (SIM) 1.007.057.710.000,00
3.2.5.2 Pendapatan surat tanda

nomor kendaraan (STNK) 1.202.885.925.000,00
3.2.5.3 Pendapatan surat tanda

coba kendaraan (STCK) 64.701.800.000,00
3.2.5.4 Pendapatan buku pemilik

kendaraan bermotor (BPKB) 1.171.452.260.000,00
3.2.5.5 Pendapatan tanda nomor

kendaraan bermotor (TNKB) 848.808.480.000,00
3.2.5.6 Pendapatan ujian keterampilan
mengemudi . . .

mengemudi melalui simulator 32.172.700.000,00
3.2.5.7 Pendapatan penerbitan surat izin

senjata api dan bahan peledak 2.253.875.000,00
3.2.6 Pendapatan jasa kepolisian II

403.262.253.000,00
3.2.6.1 Pendapatan penerbitan surat mutasi

kendaraan ke luar daerah 63.907.725.000,00
3.2.6.2 Pendapatan penerbitan surat

keterangan catatan kepolisian (SKCK) 59.241.510.000,00
3.2.6.3 Pendapatan penerbitan surat

keterangan lapor diri 11.831.200.000,00
3.2.6.4 Pendapatan denda pelanggaran

lalu lintas 268.281.818.000,00

3.2.7 Pendapatan jasa lainnya

1.635.135.836.000,00 3.2.7.1 Pendapatan jasa lainnya 1.615.773.252.000,00 3.2.7.2 Pendapatan bea lelang oleh Balai

Lelang/Pejabat Lelang Kelas II 2.593.266.000,00 3.2.7.3 Pendapatan bea lelang pegadaian 16.769.318.000,00

3.3 Pendapatan bunga 9.089.773.181.000,00
3.3.1 Pendapatan bunga

1.106.494.192.000,00
3.3.1.1 Pendapatan bunga dari piutang

dan penerusan pinjaman 1.106.310.000.000,00 3.3.1.2 Pendapatan bunga lainnya 184.192.000,00

3.3.2 Pendapatan premium atas obligasi negara

7.983.278.989.000,00 3.4 Pendapatan kejaksaan dan peradilan
dan hasil tindak pidana korupsi 137.743.590.000,00
3.4.1 Pendapatan legalisasi tanda tangan

3.593.255.000,00
3.4.2 Pendapatan pengesahan surat

di bawah tangan

661.385.000,00
3.4.3 Pendapatan uang meja (leges) dan upah

pada panitera badan pengadilan (peradilan)

6.319.345.000,00
3.4.4 Pendapatan hasil denda dan sebagainya

104.310.770.000,00
3.4.5 Pendapatan ongkos perkara

732.000,00
3.4.6 Pendapatan penjualan hasil lelang

tindak pidana korupsi

2.000.000.000,00
3.4.7 Pendapatan kejaksaan dan

peradilan lainnya

20.858.103.000,00
3.5 Pendapatan pendidikan 2.775.932.606.000,00 3.5.1 Pendapatan uang pendidikan

1.762.088.665.000,00 3.5.2 Pendapatan uang ujian masuk,

kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan

126.719.701.000,00
3.5.3 Pendapatan uang ujian untuk

menjalankan praktik

80.443.041.000,00 3.5.4 Pendapatan pendidikan lainnya

806.681.199.000,00
3.6 Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi 71.343.500.000,00 3.6.1 Pendapatan uang sitaan hasil korupsi

yang telah ditetapkan pengadilan

38.961.500.000,00
3.6.2 Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan

KPK menjadi milik negara

3.100.000.000,00
3.6.3 Pendapatan uang pengganti tindak

pidana korupsi yang ditetapkan

di pengadilan

29.282.000.000,00 3.7 Pendapatan iuran dan denda 672.269.692.000,00
3.7.1 Pendapatan iuran badan usaha

600.000.000.000,00 3.7.1.1 Pendapatan iuran badan usaha dari

kegiatan penyediaan

dan pendistribusian BBM 480.000.000.000,00
3.7.1.2 Pendapatan iuran badan usaha dari

kegiatan usaha pengangkutan

gas bumi melalui pipa 120.000.000.000,00
3.7.2 Pendapatan dari perlindungan hutan
dan konservasi . . .

dan konservasi alam 57.964.210.000,00
3.7.2.1 Pendapatan iuran menangkap/

mengambil/mengangkut satwa liar/

mengambil/mengangkut tumbuhan alam hidup 9.533.537.000,00
3.7.2.2 Pungutan izin pengusahaan pariwisata

alam (PIPPA) 1.761.734.000,00 3.7.2.3 Pungutan masuk obyek wisata alam 46.395.582.000,00 3.7.2.4 Iuran hasil usaha pengusahaan

pariwisata alam (IHUPA) 273.357.000,00
3.7.3 Pendapatan denda I

14.283.932.000,00
3.7.3.1 Pendapatan denda keterlambatan

penyelesaian pekerjaan Pemerintah 10.838.932.000,00
3.7.3.2 Pendapatan denda pelanggaran

di bidang persaingan usaha 105.000.000,00 3.7.3.3 Pendapatan denda pelaksanaan

rekening pengeluaran bersaldo

nihil dalam rangka TSA 460.000.000,00 3.7.3.4 Pendapatan denda atas kekurangan/

keterlambatan pelimpahan

penerimaan negara oleh bank/

pos persepsi 2.880.000.000,00 3.7.4 Pendapatan denda II

21.550.000,00 3.7.4.1 Pendapatan denda atas kekurangan/

keterlambatan pelimpahan saldo

BO II ke BO I
550.000,00 3.7.4.2 Pendapatan denda atas kekurangan/

keterlambatan pembagian

PBB oleh BO III PBB 21.000.000,00 3.8 Pendapatan lain-lain 18.823.064.583.000,00 3.8.1 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja

tahun anggaran yang lalu 12.911.146.156.000,00
3.8.1.1 Penerimaan kembali belanja

pegawai pusat TAYL 2.269.992.898.000,00 3.8.1.2 Penerimaan kembali

belanja pensiun TAYL 20.487.000,00
3.8.1.3 Penerimaan kembali belanja

lainnya Hibah TAYL 3.300.000,00
3.8.1.4 Penerimaan kembali belanja

lainnya TAYL 10.641.129.471.000,00
3.8.2 Pendapatan pelunasan piutang

12.446.423.000,00 3.8.2.1 Pendapatan pelunasan piutang

non-bendahara 269.434.000,00
3.8.2.2 Pendapatan pelunasan ganti rugi atas

kerugian yang diderita oleh negara

(masuk TP/TGR) 12.176.989.000,00 3.8.3 Pendapatan dari selisih kurs

2.090.547.029.000,00

3.8.4 Pendapatan lain-lain

3.808.924.975.000,00
3.8.4.1 Penerimaan kembali persekot/

uang muka gaji 30.245.985.000,00
3.8.4.2 Pendapatan dari biaya pengawasan

HET minyak tanah 18.597.000,00 3.8.4.3 Pendapatan penyetoran kelebihan

hasil bersih lelang yan tidak

diambil oleh yang berhak 107.500.000,00 3.8.4.4 Pendapatan anggaran lain-lain 3.778.552.893.000,00

4. Pendapatan badan layanan umum 25.349.427.015.000,00 4.1 Pendapatan jasa layanan umum 22.033.715.541.000,00 4.1.1 Pendapatan penyediaan barang

dan jasa kepada masyarakat

18.721.167.371.000,00 4.1.1.1 Pendapatan jasa pelayanan

rumah sakit 6.686.892.322.000,00
4.1.1.2 Pendapatan . . .

4.1.1.2 Pendapatan jasa pelayanan

pendidikan 8.615.403.419.000,00 4.1.1.3 Pendapatan jasa pelayanan

tenaga, pekerjaan, informasi,

pelatihan, dan teknologi 223.191.345.000,00 4.1.1.4 Pendapatan jasa pencetakan 2.389.175.000,00
4.1.1.5 Pendapatan jasa penyelenggaraan

telekomunikasi 2.189.409.337.000,00 4.1.1.6 Pendapatan jasa layanan pemasaran 1.410.000.000,00
4.1.1.7 Pendapatan jasa penyediaan barang

dan jasa lainnya 1.002.471.773.000,00 4.1.2 Pendapatan dan pengelolaan

wilayah/kawasan tertentu

846.538.123.000,00
4.1.2.1 Pendapatan pengelolaan

kawasan otorita 697.807.496.000,00 4.1.2.2 Pendapatan dan pengelolaan

kawasan lainnya 148.730.627.000,00
4.1.3 Pengelolaan dana khusus untuk masyarakat

2.466.010.047.000,00
4.1.3.1 pendapatan program modal ventura 2.137.813.000,00
4.1.3.2 Pendapatan program dana

bergulir sektoral 587.568.130.000,00
4.1.3.3 Pendapatan program

dana bergulir syariah 21.801.775.000,00
4.1.3.4 Pendapatan investasi 692.502.329.000,00
4.1.3.5 Pendapatan pengelolaan

dana khusus lainnya 1.162.000.000.000,00 4.2 Pendapatan hibah badan layanan umum 128.264.881.000,00 4.2.1 Pendapatan hibah terikat

125.168.573.000,00 4.2.1.1 Pendapatan hibah terikat dalam

negeri - lembaga/badan usaha 94.053.761.000,00 4.2.1.2 Pendapatan hibah terikat dalam

negeri – pemda 31.114.812.000,00 4.2.2 Pendapatan hibah tidak terikat

3.096.308.000,00 4.2.2.1 Pendapatan hibah tidak terikat

dalam negeri - lembaga/badan usaha 2.096.308.000,00 4.2.2.2 Pendapatan hibah tidak terikat lainnya 1.000.000.000,00 4.3 Pendapatan hasil kerja sama BLU 2.001.812.105.000,00
4.3.1 Pendapatan hasil kerja sama perorangan

16.476.598.000,00
4.3.2 Pendapatan hasil kerja sama

lembaga/badan usaha

1.882.753.577.000,00
4.3.3 Pendapatan hasil kerja sama

pemerintah daerah

102.581.930.000,00
4.4 Pendapatan BLU lainnya 1.185.634.488.000,00

II. RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

1. RINCIAN DANA PERIMBANGAN
2. Dana Bagi Hasil (DBH) 113.711.676.218.000,00 1.1DBH Pajak 51.787.157.746.000,00 1.1.1 DBH Pajak Penghasilan 25.713.964.277.000,00 1.1.1.1 Pajak penghasilan Pasal 21 24.225.165.077.000,00 1.1.1.1.1 DBH Pasal 21 23.364.980.077.000,00 1.1.1.1.2 Kurang Bayar Pasal 21 860.185.000.000,00 1.1.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi 1.488.799.200.000,00 1.1.1.2.1 DBH Pasal 25/29 Orang Pribadi 1.471.088.200.000,00

1.1.1.2.2 Kurang . . .

1.1.1.2.2 Kurang Bayar Pasal 25/29

Orang Pribadi 17.711.000.000,00

1.1.2 DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 23.859.193.469.000,00

1.1.2.1 DBH PBB Murni 23.852.984.469.000,00

1.1.2.2 Kurang Bayar DBH PBB 6.209.000.000,00 1.1.3 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 2.214.000.000.000,00 1.2 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 61.924.518.472.000,00 1.2.1 DBH SDA Minyak dan Gas Bumi 38.849.199.293.000,00

1.2.1.1 Minyak Bumi 22.511.814.920.000,00

1.2.1.1.1 DBH Minyak Bumi 22.154.353.920.000,00

1.2.1.1.2 Kurang Bayar Minyak Bumi 357.461.000.000,00

1.2.1.2 Gas Bumi 16.337.384.373.000,00 1.2.2 DBH SDA Pertambangan Umum 19.835.876.000.000,00

1.2.2.1 Iuran Tetap
890.273.800.000,00

1.2.2.1.1 DBH Iuran Tetap Murni 857.460.800.000,00

1.2.2.1.2 Kurang Bayar Iuran Tetap 32.813.000.000,00

1.2.2.2 Royalti 18.945.602.200.000,00

1.2.2.2.1 DBH Royalti Murni 18.022.335.200.000,00

1.2.2.2.2 Kurang Bayar Royalti 923.267.000.000,00 1.2.3 DBH SDA Kehutanan 2.572.331.200.000,00

1.2.3.1 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 1.446.894.200.000,00

1.2.3.1.1 DBH PSDH Murni 1.432.355.200.000,00

1.2.3.1.2 Kurang Bayar PSDH 14.539.000.000,00

1.2.3.2 Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) 136.883.000.000,00

1.2.3.2.1 DBH IIUPH Murni 117.000.000.000,00

1.2.3.2.2 Kurang Bayar IIUPH 19.883.000.000,00

     1.2.3.3  Dana Reboisasi                                                       988.554.000.000,00 
                        1.2.3.3.1 DBH Dana Reboisasi Murni                        976.000.000.000,00 
                        1.2.3.3.2 Kurang Bayar Dana Reboisasi                      12.554.000.000,00 
  1.2.4  DBH SDA Perikanan                                                             200.000.001.000,00 
  1.2.5  DBH SDA Pertambangan Panas Bumi (PPB)                           467.111.978.000,00 
           1.2.5.1 DBH PPB Murni                                                         463.728.978.000,00 
           1.2.5.2 Kurang Bayar DBH PPB                                                3.383.000.000,00 
       2.  Dana Alokasi Umum (DAU)  

341.219.325.651.000,00 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 33.000.000.000.000,00 3.1 Dana Alokasi Khusus 30.200.000.000.000,00

3.1.1 Pendidikan 10.041.300.000.000,00 3.1.2 Kesehatan 3.129.900.000.000,00 3.1.3 Infrastruktur Jalan 6.105.760.000.000,00 3.1.4 Infrastruktur Irigasi 2.288.960.000.000,00 3.1.5 Infrastruktur Air Minum 885.320.000.000,00 3.1.6 Infrastruktur Sanitasi 829.260.000.000,00 3.1.7 Prasarana Pemerintahan Daerah 499.740.000.000,00 3.1.8 Kelautan dan Perikanan 1.851.910.000.000,00

3.1.9 Pertanian . . .

3.1.9 Pertanian 2.579.560.000.000,00 3.1.10 Lingkungan Hidup 548.100.000.000,00 3.1.11 Keluarga Berencana 462.910.000.000,00 3.1.12 Kehutanan 558.460.000.000,00 3.1.13 Sarana Perdagangan 730.990.000.000,00 3.1.14 Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal 754.740.000.000,00 3.1.15 Energi Perdesaan 467.940.000.000,00 3.1.16 Perumahan dan Permukiman 234.800.000.000,00 3.1.17 Keselamatan Transportasi Darat 235.940.000.000,00 3.1.18 Transportasi Perdesaan 301.340.000.000,00 3.1.19 Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan 493.070.000.000,00

3.2 Dana Alokasi Khusus Tambahan
2.800.000.000.000,00

3.2.1 Infrastruktur Jalan 1.691.130.000.000,00

3.2.2 Infrastruktur Irigasi 633.980.000.000,00

3.2.3 Infrastruktur Air Minum 245.210.000.000,00

3.2.4 Infrastruktur Sanitasi 229.680.000.000,00

2. RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
3. Dana Otonomi Khusus 16.148.773.028.000,00
4. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 523.875.000.000,00
5. Dana Penyesuaian 87.948.647.900.000,00 3.1 Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS Daerah 60.540.700.000.000,00 3.2 Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNS Daerah 1.853.600.000.000,00 3.3 Dana Insentif Daerah (DID) 1.387.800.000.000,00 3.4 Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi (P2D2) 91.847.900.000,00 3.5 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 24.074.700.000.000,00

III. RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

1. RINCIAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
2. Perbankan dalam negeri 4.398.460.306.000,00

1.1 Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman 4.398.460.306.000,00 2. Nonperbankan dalam negeri 191.859.576.477.000,00

2.1 Hasil pengelolaan aset 1.000.000.000.000,00

2.2 Surat berharga negara neto 205.068.831.000.000,00

2.3 Pinjaman dalam negeri neto
963.045.000.000,00 2.3.1 Penarikan pinjaman dalam negeri bruto 1.250.000.000.000,00 2.3.2 Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri -286.955.000.000,00 2.4 Dana investasi Pemerintah -14.105.617.523.000,00 2.4.1 Penyertaan modal negara (PMN) -5.005.617.523.000,00 2.4.1.1 PMN kepada BUMN -3.000.000.000.000,00 2.4.1.1.1 PT Askrindo dan Perum Jamkrindo -2.000.000.000.000,00

2.4.1.1.2 PT Sarana . . .

2.4.1.1.2 PT Sarana Multigriya Finansial
-1.000.000.000.000,00 2.4.1.2 PMN kepada organisasi/lembaga

     keuangan internasional 

-585.617.523.000,00

2.4.1.2.1 Asian Development Bank (ADB) -390.538.924.000,00

2.4.1.2.2 International Bank for

Reconstruction

          And Development (IBRD) 

-149.435.099.000,00

2.4.1.2.3 International Finance

          Corporation (IFC) 

-14.143.500.000,00

2.4.1.2.4 International Fund

for Agricultural Development (IFAD) -31.500.000.000,00 2.4.1.3 PMN Lainnya -1.420.000.000.000,00

2.4.1.3.1 ASEAN Infrastructure Fund (AIF) -420.000.000.000,00

2.4.1.3.2 Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia
-1.000.000.000.000,00

2.4.2 Dana bergulir
-4.000.000.000.000,00 2.4.2.1 Lembaga Pengelola

Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) -1.000.000.000.000,00 2.4.2.2 Pusat Pembiayaan Perumahan -3.000.000.000.000,00 2.4.3 Cadangan Pembiayaan -5.100.000.000.000,00

2.5 Kewajiban penjaminan -1.066.682.000.000,00 2.5.1 Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik

yang menggunakan batubara -1.017.886.000.000,00 2.5.2 Percepatan penyediaan air minum
-2.113.000.000,00 2.5.3 Proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha

melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
-46.683.000.000,00

2. RINCIAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI NETO
3. Penarikan pinjaman luar negeri bruto 39.132.741.421.000,00

1.1 Pinjaman program 3.900.000.000.000,00

1.2 Pinjaman proyek 35.232.741.421.000,00

1.2.1 Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat 34.006.463.491.000,00 1.2.1.1 Pinjaman Proyek Kementerian

Negara/Lembaga 30.980.720.725.000,00 1.2.1.2 Pinjaman Proyek Diterushibahkan
3.025.742.766.000,00 1.2.2 Penerimaan Penerusan Pinjaman 1.226.277.930.000,00 2. Penerusan pinjaman -1.226.277.930.000,00

2.1 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) -529.854.070.000,00

2.2 PT Sarana Multi Infrastruktur -210.000.000.000,00

2.3 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia -24.150.000.000,00

2.4 PT Pertamina (Persero) -252.404.919.000,00

2.5 Pemerintah Kota Bogor -12.498.941.000,00

2.6 Pemerintah Kabupaten Muara Enim -30.000.000.000,00

2.7 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta -167.370.000.000,00 3. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri -58.810.000.000.000,00

       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  








ttd 




       DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO