PERMEN Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN...

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5462

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN, PNBP, ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH, DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

I. RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN DAN PNBP

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
Pendapatan pajak dalam negeri 1.226.474.170.684.000,00 1.1 Pendapatan pajak penghasilan (PPh) 586.306.470.234.000,00 1.1.1 Pendapatan PPh migas

76.073.625.000.000,00 1.1.1.1 Pendapatan PPh minyak bumi 30.311.276.000.000,00 1.1.1.2 Pendapatan PPh gas bumi 45.762.349.000.000,00 1.1.2 Pendapatan PPh nonmigas

510.232.845.234.000,00 1.1.2.1 Pendapatan PPh Pasal 21 116.824.900.384.000,00 1.1.2.2 Pendapatan PPh Pasal 22 10.370.314.557.000,00 1.1.2.3 Pendapatan PPh Pasal 22 impor 50.014.271.180.000,00
1.1.2.4 Pendapatan PPh Pasal 23 37.309.965.250.000,00 1.1.2.5 Pendapatan PPh Pasal 25/29

orang pribadi 7.355.441.000.000,00 1.1.2.6 Pendapatan PPh Pasal 25/29 badan 174.763.737.200.000,00 1.1.2.7 Pendapatan PPh Pasal 26
39.022.027.000.000,00 1.1.2.8 Pendapatan PPh final 74.515.960.373.000,00 1.1.2.9 Pendapatan PPh nonmigas lainnya 56.228.290.000,00 1.2 Pendapatan pajak pertambahan nilai dan
pajak penjualan atas barang mewah 492.950.875.000.000,00 1.3 Pendapatan pajak bumi dan bangunan
25.441.872.000.000,00 1.4 Pendapatan cukai 116.284.000.000.000,00 1.4.1 Pendapatan cukai

116.284.000.000.000,00 1.4.1.1 Pendapatan cukai hasil tembakau 110.700.000.000.000,00 1.4.1.2 Pendapatan cukai ethyl alkohol 200.000.000.000,00 1.4.1.3 Pendapatan cukai minuman

mengandung ethyl alkohol 5.384.000.000.000,00 1.5 Pendapatan pajak lainnya 5.490.953.450.000,00 2. Pendapatan pajak perdagangan internasional
53.914.800.000.000,00 2.1 Pendapatan bea masuk 33.936.600.000.000,00 2.2 Pendapatan bea keluar
19.978.200.000.000,00

RINCIAN PNBP
Penerimaan sumber daya alam 225.954.696.223.000,00 1.1 Penerimaan sumber daya alam migas 196.508.274.000.000,00 1.1.1 Pendapatan minyak bumi

142.943.079.000.000,00
1.1.2 Pendapatan gas alam

53.565.195.000.000,00
1.2 Penerimaan sumber daya alam nonmigas 29.446.422.223.000,00 1.2.1 Pendapatan pertambangan mineral dan batubara
23.599.745.000.000,00 1.2.1.1 Pendapatan iuran tetap 1.071.826.000.000,00
1.2.1.2 Pendapatan royalti 22.527.919.000.000,00

1.2.2 Pendapatan . . .

1.2.2 Pendapatan kehutanan

5.017.016.000.000,00
1.2.2.1 Pendapatan dana reboisasi 2.440.000.000.000,00 1.2.2.2 Pendapatan provisi sumber daya hutan 1.790.444.000.000,00
1.2.2.3 Pendapatan IIUPH (IHPH) 146.250.000.000,00

1.2.2.3.1 Pendapatan IIUPH (IHPH)

tanaman industri 11.250.000.000,00

1.2.2.3.2 Pendapatan IIUPH (IHPH)

hutan alam
135.000.000.000,00
1.2.2.4 Pendapatan penggunaan kawasan hutan 640.322.000.000,00 1.2.3 Pendapatan perikanan

250.000.001.000,00
1.2.4 Pendapatan panas bumi

579.661.222.000,00
1.2.4.1 Pendapatan pertambangan

panas bumi 564.850.000.000,00 1.2.4.2 Pendapatan iuran tetap

pertambangan panas bumi 14.811.222.000,00 2. Pendapatan bagian laba BUMN 40.000.000.000.000,00 2.1 Pendapatan laba BUMN perbankan 10.300.000.000.000,00 2.2 Pendapatan laba BUMN non perbankan 29.700.000.000.000,00 3. PNBP lainnya 94.087.605.717.000,00 3.1 Pendapatan dari pengelolaan BMN

(pemanfaatan dan pemindahtanganan)

serta pendapatan dari penjualan 31.538.985.208.000,00 3.1.1 Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan

17.367.147.273.000,00 3.1.1.1 Pendapatan penjualan hasil pertanian,

kehutanan, dan perkebunan 6.848.075.000,00 3.1.1.2 Pendapatan penjualan hasil

peternakan dan perikanan 22.102.468.000,00 3.1.1.3 Pendapatan penjualan hasil tambang 16.066.526.027.000,00 3.1.1.4 Pendapatan penjualan hasil

sitaan/rampasan dan harta peninggalan 50.000.000.000,00 3.1.1.5 Pendapatan penjualan obat-obatan

dan hasil farmasi Lainnya 195.000.000,00

3.1.1.6 Pendapatan penjualan informasi,

penerbitan, film, survey, pemetaan,

dan hasil cetakan lainnya 16.231.482.000,00 3.1.1.7 Pendapatan penjualan

dokumen-dokumen pelelangan 65.792.000,00 3.1.1.8 Pendapatan penjualan cadangan

beras Pemerintah dalam rangka

operasi pasar murni 1.200.000.000.000,00

3.1.1.9 Pendapatan penjualan lainnya 5.178.429.000,00 3.1.2 Pendapatan dari pemindahtanganan BMN

129.436.240.000,00
3.1.2.1 Pendapatan penjualan rumah, gedung,

bangunan, dan tanah 50.549.430.000,00 3.1.2.2 Pendapatan dan penjualan peralatan

dan mesin 33.848.578.000,00 3.1.2.3 Pendapatan penjualan sewa beli 20.000.000.000,00

3.1.2.4 Pendapatan dari pemindahtanganan

BMN lainnya 25.038.232.000,00 3.1.3 Pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas
13.733.362.500.000,00
3.1.3.1 Pendapatan minyak mentah (DMO) 13.446.700.000.000,00 3.1.3.2 Pendapatan lainnya dari kegiatan

hulu migas 286.662.500.000,00
3.1.4 Pendapatan dari pemanfaatan BMN

309.039.195.000,00 3.1.4.1 Pendapatan sewa tanah, gedung,

dan bangunan 213.557.306.000,00 3.1.4.2 Pendapatan sewa peralatan dan mesin 69.780.517.000,00 3.1.4.3 Pendapatan sewa jalan, irigasi,

dan jaringan 235.820.000,00
3.1.4.4 Pendapatan dari KSP tanah, gedung,
dan bangunan . . .

dan bangunan 500.000.000,00 3.1.4.5 Pendapatan sewa dari pemanfaatan

BMN lainnya 24.965.552.000,00 3.2 Pendapatan jasa 30.978.493.357.000,00 3.2.1 Pendapatan jasa I

16.909.228.739.000,00

3.2.1.1 Pendapatan rumah sakit

dan instansi kesehatan lainnya 44.372.778.000,00 3.2.1.2 Pendapatan tempat hiburan/taman/

museum dan pungutan

usaha pariwisata alam (PUPA) 23.109.033.000,00 3.2.1.3 Pendapatan surat keterangan, visa,

dan paspor 2.203.341.600.000,00 3.2.1.4 Pendapatan hak dan perijinan 10.928.806.714.000,00 3.2.1.5 Pendapatan sensor/karantina,

pengawasan/pemeriksaan 218.028.367.000,00
3.2.1.6 Pendapatan jasa, pekerjaan,

informasi, pelatihan, teknologi,

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

kementerian dan pendapatan DJBC 656.731.300.000,00 3.2.1.7 Pendapatan jasa kantor urusan agama 82.250.670.000,00
3.2.1.8 Pendapatan jasa bandar udara,

kepelabuhan, dan kenavigasian 993.151.358.000,00 3.2.1.9 Pendapatan pelayanan pertanahan 1.759.436.919.000,00 3.2.2 Pendapatan jasa II

984.151.709.000,00 3.2.2.1 Pendapatan jasa lembaga keuangan

(jasa giro) 58.669.655.000,00 3.2.2.2 Pendapatan jasa penyelenggaraan

telekomunikasi 745.032.938.000,00 3.2.2.3 Pendapatan biaya penagihan pajak

negara dengan surat paksa 4.026.275.000,00 3.2.2.4 Pendapatan Uang Pewarganegaraan 624.000.000,00
3.2.2.5 Pendapatan bea lelang
129.438.841.000,00
3.2.2.6 Pendapatan biaya administrasi pengurusan

piutang negara 40.290.000.000,00
3.2.2.7 Pendapatan registrasi dokter

dan dokter gigi 6.070.000.000,00
3.2.3 Pendapatan jasa luar negeri

517.382.070.000,00 3.2.3.1 Pendapatan dari pemberian

surat perjalanan Republik Indonesia 404.123.083.000,00
3.2.3.2 Pendapatan dari jasa pengurusan

dokumen konsuler 103.158.086.000,00
3.2.3.3 Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri 10.100.901.000,00
3.2.4 Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal

perbendaharaan (treasury single account) dan/

atau jasa penempatan uang negara 6.200.000.000.000,00
3.2.4.1 Pendapatan dari pelaksanaan

treasury national pooling 195.000.000.000,00
3.2.4.2 Pendapatan dari penempatan

uang negara di Bank Indonesia 6.005.000.000.000,00
3.2.5 Pendapatan jasa kepolisian I

4.329.332.750.000,00
3.2.5.1 Pendapatan surat izin

mengemudi (SIM) 1.007.057.710.000,00
3.2.5.2 Pendapatan surat tanda

nomor kendaraan (STNK) 1.202.885.925.000,00
3.2.5.3 Pendapatan surat tanda

coba kendaraan (STCK) 64.701.800.000,00
3.2.5.4 Pendapatan buku pemilik

kendaraan bermotor (BPKB) 1.171.452.260.000,00
3.2.5.5 Pendapatan tanda nomor

kendaraan bermotor (TNKB) 848.808.480.000,00
3.2.5.6 Pendapatan ujian keterampilan
mengemudi . . .

mengemudi melalui simulator 32.172.700.000,00
3.2.5.7 Pendapatan penerbitan surat izin

senjata api dan bahan peledak 2.253.875.000,00
3.2.6 Pendapatan jasa kepolisian II

403.262.253.000,00
3.2.6.1 Pendapatan penerbitan surat mutasi

kendaraan ke luar daerah 63.907.725.000,00
3.2.6.2 Pendapatan penerbitan surat

keterangan catatan kepolisian (SKCK) 59.241.510.000,00
3.2.6.3 Pendapatan penerbitan surat

keterangan lapor diri 11.831.200.000,00
3.2.6.4 Pendapatan denda pelanggaran

lalu lintas 268.281.818.000,00

3.2.7 Pendapatan jasa lainnya

1.635.135.836.000,00 3.2.7.1 Pendapatan jasa lainnya 1.615.773.252.000,00 3.2.7.2 Pendapatan bea lelang oleh Balai

Lelang/Pejabat Lelang Kelas II 2.593.266.000,00 3.2.7.3 Pendapatan bea lelang pegadaian 16.769.318.000,00

3.3 Pendapatan bunga 9.089.773.181.000,00
3.3.1 Pendapatan bunga

1.106.494.192.000,00
3.3.1.1 Pendapatan bunga dari piutang

dan penerusan pinjaman 1.106.310.000.000,00 3.3.1.2 Pendapatan bunga lainnya 184.192.000,00

3.3.2 Pendapatan premium atas obligasi negara

7.983.278.989.000,00 3.4 Pendapatan kejaksaan dan peradilan
dan hasil tindak pidana korupsi 137.743.590.000,00
3.4.1 Pendapatan legalisasi tanda tangan

3.593.255.000,00
3.4.2 Pendapatan pengesahan surat

di bawah tangan

661.385.000,00
3.4.3 Pendapatan uang meja (leges) dan upah

pada panitera badan pengadilan (peradilan)

6.319.345.000,00
3.4.4 Pendapatan hasil denda dan sebagainya

104.310.770.000,00
3.4.5 Pendapatan ongkos perkara

732.000,00
3.4.6 Pendapatan penjualan hasil lelang

tindak pidana korupsi

2.000.000.000,00
3.4.7 Pendapatan kejaksaan dan

peradilan lainnya

20.858.103.000,00
3.5 Pendapatan pendidikan 2.775.932.606.000,00 3.5.1 Pendapatan uang pendidikan

1.762.088.665.000,00 3.5.2 Pendapatan uang ujian masuk,

kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan

126.719.701.000,00
3.5.3 Pendapatan uang ujian untuk

menjalankan praktik

80.443.041.000,00 3.5.4 Pendapatan pendidikan lainnya

806.681.199.000,00
3.6 Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi 71.343.500.000,00 3.6.1 Pendapatan uang sitaan hasil korupsi

yang telah ditetapkan pengadilan

38.961.500.000,00
3.6.2 Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan

KPK menjadi milik negara

3.100.000.000,00
3.6.3 Pendapatan uang pengganti tindak

pidana korupsi yang ditetapkan

di pengadilan

29.282.000.000,00 3.7 Pendapatan iuran dan denda 672.269.692.000,00
3.7.1 Pendapatan iuran badan usaha

600.000.000.000,00 3.7.1.1 Pendapatan iuran badan usaha dari

kegiatan penyediaan

dan pendistribusian BBM 480.000.000.000,00
3.7.1.2 Pendapatan iuran badan usaha dari

kegiatan usaha pengangkutan

gas bumi melalui pipa 120.000.000.000,00
3.7.2 Pendapatan dari perlindungan hutan
dan konservasi . . .

dan konservasi alam 57.964.210.000,00
3.7.2.1 Pendapatan iuran menangkap/

mengambil/mengangkut satwa liar/

mengambil/mengangkut tumbuhan alam hidup 9.533.537.000,00
3.7.2.2 Pungutan izin pengusahaan pariwisata

alam (PIPPA) 1.761.734.000,00 3.7.2.3 Pungutan masuk obyek wisata alam 46.395.582.000,00 3.7.2.4 Iuran hasil usaha pengusahaan

pariwisata alam (IHUPA) 273.357.000,00
3.7.3 Pendapatan denda I

14.283.932.000,00
3.7.3.1 Pendapatan denda keterlambatan

penyelesaian pekerjaan Pemerintah 10.838.932.000,00
3.7.3.2 Pendapatan denda pelanggaran

di bidang persaingan usaha 105.000.000,00 3.7.3.3 Pendapatan denda pelaksanaan

rekening pengeluaran bersaldo

nihil dalam rangka TSA 460.000.000,00 3.7.3.4 Pendapatan denda atas kekurangan/

keterlambatan pelimpahan

penerimaan negara oleh bank/

pos persepsi 2.880.000.000,00 3.7.4 Pendapatan denda II

21.550.000,00 3.7.4.1 Pendapatan denda atas kekurangan/

keterlambatan pelimpahan saldo

BO II ke BO I
550.000,00 3.7.4.2 Pendapatan denda atas kekurangan/

keterlambatan pembagian

PBB oleh BO III PBB 21.000.000,00 3.8 Pendapatan lain-lain 18.823.064.583.000,00 3.8.1 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja

tahun anggaran yang lalu 12.911.146.156.000,00
3.8.1.1 Penerimaan kembali belanja

pegawai pusat TAYL 2.269.992.898.000,00 3.8.1.2 Penerimaan kembali

belanja pensiun TAYL 20.487.000,00
3.8.1.3 Penerimaan kembali belanja

lainnya Hibah TAYL 3.300.000,00
3.8.1.4 Penerimaan kembali belanja

lainnya TAYL 10.641.129.471.000,00
3.8.2 Pendapatan pelunasan piutang

12.446.423.000,00 3.8.2.1 Pendapatan pelunasan piutang

non-bendahara 269.434.000,00
3.8.2.2 Pendapatan pelunasan ganti rugi atas

kerugian yang diderita oleh negara

(masuk TP/TGR) 12.176.989.000,00 3.8.3 Pendapatan dari selisih kurs

2.090.547.029.000,00

3.8.4 Pendapatan lain-lain

3.808.924.975.000,00
3.8.4.1 Penerimaan kembali persekot/

uang muka gaji 30.245.985.000,00
3.8.4.2 Pendapatan dari biaya pengawasan

HET minyak tanah 18.597.000,00 3.8.4.3 Pendapatan penyetoran kelebihan

hasil bersih lelang yan tidak

diambil oleh yang berhak 107.500.000,00 3.8.4.4 Pendapatan anggaran lain-lain 3.778.552.893.000,00

Pendapatan badan layanan umum 25.349.427.015.000,00 4.1 Pendapatan jasa layanan umum 22.033.715.541.000,00 4.1.1 Pendapatan penyediaan barang

dan jasa kepada masyarakat

18.721.167.371.000,00 4.1.1.1 Pendapatan jasa pelayanan

rumah sakit 6.686.892.322.000,00
4.1.1.2 Pendapatan . . .

4.1.1.2 Pendapatan jasa pelayanan

pendidikan 8.615.403.419.000,00 4.1.1.3 Pendapatan jasa pelayanan

tenaga, pekerjaan, informasi,

pelatihan, dan teknologi 223.191.345.000,00 4.1.1.4 Pendapatan jasa pencetakan 2.389.175.000,00
4.1.1.5 Pendapatan jasa penyelenggaraan

telekomunikasi 2.189.409.337.000,00 4.1.1.6 Pendapatan jasa layanan pemasaran 1.410.000.000,00
4.1.1.7 Pendapatan jasa penyediaan barang

dan jasa lainnya 1.002.471.773.000,00 4.1.2 Pendapatan dan pengelolaan

wilayah/kawasan tertentu

846.538.123.000,00
4.1.2.1 Pendapatan pengelolaan

kawasan otorita 697.807.496.000,00 4.1.2.2 Pendapatan dan pengelolaan

kawasan lainnya 148.730.627.000,00
4.1.3 Pengelolaan dana khusus untuk masyarakat

2.466.010.047.000,00
4.1.3.1 pendapatan program modal ventura 2.137.813.000,00
4.1.3.2 Pendapatan program dana

bergulir sektoral 587.568.130.000,00
4.1.3.3 Pendapatan program

dana bergulir syariah 21.801.775.000,00
4.1.3.4 Pendapatan investasi 692.502.329.000,00
4.1.3.5 Pendapatan pengelolaan

dana khusus lainnya 1.162.000.000.000,00 4.2 Pendapatan hibah badan layanan umum 128.264.881.000,00 4.2.1 Pendapatan hibah terikat

125.168.573.000,00 4.2.1.1 Pendapatan hibah terikat dalam

negeri - lembaga/badan usaha 94.053.761.000,00 4.2.1.2 Pendapatan hibah terikat dalam

negeri – pemda 31.114.812.000,00 4.2.2 Pendapatan hibah tidak terikat

3.096.308.000,00 4.2.2.1 Pendapatan hibah tidak terikat

dalam negeri - lembaga/badan usaha 2.096.308.000,00 4.2.2.2 Pendapatan hibah tidak terikat lainnya 1.000.000.000,00 4.3 Pendapatan hasil kerja sama BLU 2.001.812.105.000,00
4.3.1 Pendapatan hasil kerja sama perorangan

16.476.598.000,00
4.3.2 Pendapatan hasil kerja sama

lembaga/badan usaha

1.882.753.577.000,00
4.3.3 Pendapatan hasil kerja sama

pemerintah daerah

102.581.930.000,00
4.4 Pendapatan BLU lainnya 1.185.634.488.000,00

II. RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

RINCIAN DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil (DBH) 113.711.676.218.000,00 1.1DBH Pajak 51.787.157.746.000,00 1.1.1 DBH Pajak Penghasilan 25.713.964.277.000,00 1.1.1.1 Pajak penghasilan Pasal 21 24.225.165.077.000,00 1.1.1.1.1 DBH Pasal 21 23.364.980.077.000,00 1.1.1.1.2 Kurang Bayar Pasal 21 860.185.000.000,00 1.1.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi 1.488.799.200.000,00 1.1.1.2.1 DBH Pasal 25/29 Orang Pribadi 1.471.088.200.000,00

1.1.1.2.2 Kurang . . .

1.1.1.2.2 Kurang Bayar Pasal 25/29

Orang Pribadi 17.711.000.000,00

1.1.2 DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 23.859.193.469.000,00

1.1.2.1 DBH PBB Murni 23.852.984.469.000,00

1.1.2.2 Kurang Bayar DBH PBB 6.209.000.000,00 1.1.3 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 2.214.000.000.000,00 1.2 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 61.924.518.472.000,00 1.2.1 DBH SDA Minyak dan Gas Bumi 38.849.199.293.000,00

1.2.1.1 Minyak Bumi 22.511.814.920.000,00

1.2.1.1.1 DBH Minyak Bumi 22.154.353.920.000,00

1.2.1.1.2 Kurang Bayar Minyak Bumi 357.461.000.000,00

1.2.1.2 Gas Bumi 16.337.384.373.000,00 1.2.2 DBH SDA Pertambangan Umum 19.835.876.000.000,00

1.2.2.1 Iuran Tetap
890.273.800.000,00

1.2.2.1.1 DBH Iuran Tetap Murni 857.460.800.000,00

1.2.2.1.2 Kurang Bayar Iuran Tetap 32.813.000.000,00

1.2.2.2 Royalti 18.945.602.200.000,00

1.2.2.2.1 DBH Royalti Murni 18.022.335.200.000,00

1.2.2.2.2 Kurang Bayar Royalti 923.267.000.000,00 1.2.3 DBH SDA Kehutanan 2.572.331.200.000,00

1.2.3.1 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 1.446.894.200.000,00

1.2.3.1.1 DBH PSDH Murni 1.432.355.200.000,00

1.2.3.1.2 Kurang Bayar PSDH 14.539.000.000,00

1.2.3.2 Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) 136.883.000.000,00

1.2.3.2.1 DBH IIUPH Murni 117.000.000.000,00

1.2.3.2.2 Kurang Bayar IIUPH 19.883.000.000,00

     1.2.3.3  Dana Reboisasi                                                       988.554.000.000,00 
                        1.2.3.3.1 DBH Dana Reboisasi Murni                        976.000.000.000,00 
                        1.2.3.3.2 Kurang Bayar Dana Reboisasi                      12.554.000.000,00 
  1.2.4  DBH SDA Perikanan                                                             200.000.001.000,00 
  1.2.5  DBH SDA Pertambangan Panas Bumi (PPB)                           467.111.978.000,00 
           1.2.5.1 DBH PPB Murni                                                         463.728.978.000,00 
           1.2.5.2 Kurang Bayar DBH PPB                                                3.383.000.000,00 
       2.  Dana Alokasi Umum (DAU)

341.219.325.651.000,00 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 33.000.000.000.000,00 3.1 Dana Alokasi Khusus 30.200.000.000.000,00

3.1.1 Pendidikan 10.041.300.000.000,00 3.1.2 Kesehatan 3.129.900.000.000,00 3.1.3 Infrastruktur Jalan 6.105.760.000.000,00 3.1.4 Infrastruktur Irigasi 2.288.960.000.000,00 3.1.5 Infrastruktur Air Minum 885.320.000.000,00 3.1.6 Infrastruktur Sanitasi 829.260.000.000,00 3.1.7 Prasarana Pemerintahan Daerah 499.740.000.000,00 3.1.8 Kelautan dan Perikanan 1.851.910.000.000,00

3.1.9 Pertanian . . .

3.1.9 Pertanian 2.579.560.000.000,00 3.1.10 Lingkungan Hidup 548.100.000.000,00 3.1.11 Keluarga Berencana 462.910.000.000,00 3.1.12 Kehutanan 558.460.000.000,00 3.1.13 Sarana Perdagangan 730.990.000.000,00 3.1.14 Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal 754.740.000.000,00 3.1.15 Energi Perdesaan 467.940.000.000,00 3.1.16 Perumahan dan Permukiman 234.800.000.000,00 3.1.17 Keselamatan Transportasi Darat 235.940.000.000,00 3.1.18 Transportasi Perdesaan 301.340.000.000,00 3.1.19 Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan 493.070.000.000,00

3.2 Dana Alokasi Khusus Tambahan
2.800.000.000.000,00

3.2.1 Infrastruktur Jalan 1.691.130.000.000,00

3.2.2 Infrastruktur Irigasi 633.980.000.000,00

3.2.3 Infrastruktur Air Minum 245.210.000.000,00

3.2.4 Infrastruktur Sanitasi 229.680.000.000,00

RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
Dana Otonomi Khusus 16.148.773.028.000,00
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 523.875.000.000,00
Dana Penyesuaian 87.948.647.900.000,00 3.1 Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS Daerah 60.540.700.000.000,00 3.2 Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNS Daerah 1.853.600.000.000,00 3.3 Dana Insentif Daerah (DID) 1.387.800.000.000,00 3.4 Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi (P2D2) 91.847.900.000,00 3.5 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 24.074.700.000.000,00

III. RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

RINCIAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
Perbankan dalam negeri 4.398.460.306.000,00

1.1 Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman 4.398.460.306.000,00 2. Nonperbankan dalam negeri 191.859.576.477.000,00

2.1 Hasil pengelolaan aset 1.000.000.000.000,00

2.2 Surat berharga negara neto 205.068.831.000.000,00

2.3 Pinjaman dalam negeri neto
963.045.000.000,00 2.3.1 Penarikan pinjaman dalam negeri bruto 1.250.000.000.000,00 2.3.2 Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri -286.955.000.000,00 2.4 Dana investasi Pemerintah -14.105.617.523.000,00 2.4.1 Penyertaan modal negara (PMN) -5.005.617.523.000,00 2.4.1.1 PMN kepada BUMN -3.000.000.000.000,00 2.4.1.1.1 PT Askrindo dan Perum Jamkrindo -2.000.000.000.000,00

2.4.1.1.2 PT Sarana . . .

2.4.1.1.2 PT Sarana Multigriya Finansial
-1.000.000.000.000,00 2.4.1.2 PMN kepada organisasi/lembaga

     keuangan internasional

-585.617.523.000,00

2.4.1.2.1 Asian Development Bank (ADB) -390.538.924.000,00

2.4.1.2.2 International Bank for

Reconstruction

          And Development (IBRD)

-149.435.099.000,00

2.4.1.2.3 International Finance

          Corporation (IFC)

-14.143.500.000,00

2.4.1.2.4 International Fund

for Agricultural Development (IFAD) -31.500.000.000,00 2.4.1.3 PMN Lainnya -1.420.000.000.000,00

2.4.1.3.1 ASEAN Infrastructure Fund (AIF) -420.000.000.000,00

2.4.1.3.2 Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia
-1.000.000.000.000,00

2.4.2 Dana bergulir
-4.000.000.000.000,00 2.4.2.1 Lembaga Pengelola

Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) -1.000.000.000.000,00 2.4.2.2 Pusat Pembiayaan Perumahan -3.000.000.000.000,00 2.4.3 Cadangan Pembiayaan -5.100.000.000.000,00

2.5 Kewajiban penjaminan -1.066.682.000.000,00 2.5.1 Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik

yang menggunakan batubara -1.017.886.000.000,00 2.5.2 Percepatan penyediaan air minum
-2.113.000.000,00 2.5.3 Proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha

melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
-46.683.000.000,00

RINCIAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI NETO
Penarikan pinjaman luar negeri bruto 39.132.741.421.000,00

1.1 Pinjaman program 3.900.000.000.000,00

1.2 Pinjaman proyek 35.232.741.421.000,00

1.2.1 Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat 34.006.463.491.000,00 1.2.1.1 Pinjaman Proyek Kementerian

Negara/Lembaga 30.980.720.725.000,00 1.2.1.2 Pinjaman Proyek Diterushibahkan
3.025.742.766.000,00 1.2.2 Penerimaan Penerusan Pinjaman 1.226.277.930.000,00 2. Penerusan pinjaman -1.226.277.930.000,00

2.1 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) -529.854.070.000,00

2.2 PT Sarana Multi Infrastruktur -210.000.000.000,00

2.3 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia -24.150.000.000,00

2.4 PT Pertamina (Persero) -252.404.919.000,00

2.5 Pemerintah Kota Bogor -12.498.941.000,00

2.6 Pemerintah Kabupaten Muara Enim -30.000.000.000,00

2.7 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta -167.370.000.000,00 3. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri -58.810.000.000.000,00

       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  








ttd 




       DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

← Pasal 38 Lihat Peraturan Lengkap