Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN, TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI, DAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI MELALUI APLIKASI GOAML BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPATK adalah Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian uang.
2. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
3. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan

atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. 4. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah pihak pelapor yang meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyelenggara jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e- wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor, atau pihak pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan lain yang ditetapkan sebagai pihak pelapor ke PPATK berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 5. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PJK. 6. Rekening adalah dokumentasi Pengguna Jasa pada PJK yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan Pengguna Jasa. 7. Dana adalah: a. uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada penyelenggara penerima; b. uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada penyelenggara penerima; c. uang yang tersimpan dalam Rekening penyelenggara penerima pada penyelenggara penerima lain;

d. uang yang tersimpan dalam Rekening penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir; e. uang yang tersimpan dalam Rekening penyelenggara penerima yang dialokasikan untuk kepentingan penerima yang tidak mempunyai Rekening pada penyelenggara tersebut; f. fasilitas cerukan (overdraft) atau fasilitas kredit yang diberikan penyelenggara kepada pengirim; dan/atau g. uang yang tersimpan dalam uang elektronik. 8. Politically Exposed Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari luar wilayah INDONESIA atau ke luar wilayah INDONESIA wilayah INDONESIA kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir tidak termasuk aktivitas transfer dalam negeri 9. SWIFT adalah suatu jaringan yang dapat digunakan oleh institusi keuangan untuk menerima dan mengirimkan transaksi keuangan dalam suatu format yang standar, aman, dan dapat diandalkan. 10. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima. 11. Pengirim adalah Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, dan semua Penyelenggara Penerus yang menerbitkan Perintah Transfer Dana. 12. Pengirim Asal adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan Perintah Transfer Dana. 13. Penyelenggara Pengirim Asal adalah Penyelenggara yang menerima Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada Penyelenggara lain untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Penerima.

14. Penyelenggara Penerus adalah Penyelenggara Penerima selain Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerima Akhir.
15. Penyelenggara Penerima Akhir adalah Penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana hasil transfer kepada Penerima.
16. Penerima adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima Dana hasil transfer.
17. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan/atau c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
18. Aplikasi goAML adalah sistem informasi yang secara khusus dikembangkan oleh The United Nations Office on Drugs and Crime untuk lembaga intelijen keuangan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
19. Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap PJK.
20. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional dan/atau cuti bersama.
21. Petugas Administrator adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan PJK untuk mendaftarkan organisasi PJK, Petugas Administrator, dan Petugas Pelapor.
22. Petugas Pelapor adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada PPATK.

(1) Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, PJK wajib menyampaikan laporan ke PPATK. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Transaksi Keuangan mencurigakan; b. Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme; c. Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) Hari Kerja; dan/atau d. Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri.

(1) Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berupa: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh PJK karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. (2) Transaksi Keuangan mencurigakan termasuk laporan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika: a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau b. PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.

Pada saat atau setelah PJK melakukan tindakan: a. penundaan transaksi berdasarkan penilaian PJK; b. penundaan transaksi berdasarkan perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim; c. penghentian sementara transaksi berdasarkan permintaan PPATK; d. tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa dikarenakan PJK menduga adanya Transaksi Keuangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan PJK meyakini bahwa proses prinsip mengenali Pengguna Jasa yang tengah akan melanggar ketentuan anti tipping-off sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; e. penelitian atas tindak lanjut hasil audit khusus yang dilakukan oleh PPATK; f. penelitian atas permintaan informasi dari penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan/atau g. penelitian atas permintaan informasi oleh PPATK dalam pelaksanaan fungsi analisis atau pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, merupakan Transaksi Keuangan mencurigakan, dalam hal Transaksi tersebut memenuhi salah satu atau lebih unsur Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berupa: a. Transaksi Keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; atau b. Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

(1) Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. (2) Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam. (3) Laporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:

a. transaksi penempatan, penyetoran, penarikan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam; dan b. transaksi penempatan, penyetoran, penarikan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran yang mencapai nilai kumulatif paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) Hari Kerja.

Pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan Transaksi Keuangan tunai tidak menghilangkan kewajiban pelaporan: a. Transaksi Keuangan mencurigakan; b. Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme; dan/atau c. Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri; jika memenuhi salah satu atau lebih unsur Transaksi Keuangan mencurigakan, Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme, dan/atau unsur Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri.

Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi: a. Perintah Transfer Dana dari luar negeri; dan b. Perintah Transfer Dana ke luar negeri.

(1) PJK yang wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri ke PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan PJK yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri, termasuk layanan remitansi. (2) PJK yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Penyelenggara Pengirim Asal; dan b. Penyelenggara Penerima Akhir. (3) PJK yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. bank; dan b. badan usaha berbadan hukum INDONESIA bukan bank. (4) PJK yang menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri ke PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bank dan badan usaha berbadan hukum INDONESIA bukan bank yang menjadi Penyelenggara Pengirim Asal untuk transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri; dan b. bank dan badan usaha berbadan hukum INDONESIA bukan bank yang menjadi Penyelenggara Penerima Akhir untuk transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri. (5) Badan usaha berbadan hukum INDONESIA bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri ke PPATK dalam hal melakukan kegiatan kerja sama penyelenggaraan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri dengan: a. bank dan/atau badan usaha berbadan hukum INDONESIA bukan bank lainnya di INDONESIA; dan

b. PJK yang telah memperoleh persetujuan dari otoritas negara setempat. (6) Dalam hal Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri diteruskan oleh suatu bank dan badan usaha berbadan hukum INDONESIA bukan bank ke Penerima melalui transfer dana dalam negeri, bank dan badan usaha berbadan hukum INDONESIA bukan bank tersebut merupakan Penyelenggara Penerima Akhir yang wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

(1) Kewajiban penyampaian laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikecualikan, untuk: a. Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri yang dilakukan antar PJK dan bukan berasal dari atau ditujukan kepada Pengguna Jasa; dan b. PJK yang tidak tergolong PJK yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri menerima Perintah Transfer Dana. (2) PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mencatat dan mengadministrasikan seluruh dokumen yang terkait dengan Perintah Transfer Dana.

(1) Laporan yang wajib disampaikan oleh bank dan atau badan usaha berbadan hukum INDONESIA bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berupa Perintah Transfer Dana untuk kepentingan Pengguna Jasa. (2) Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan/atau dikirimkan melalui: a. perintah tertulis; b. aplikasi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri; dan/atau

c. secara elektronik meliputi automated teller machine, phone banking, internet banking, sms banking, dan/atau sarana elektronik lainnya. (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari: a. aplikasi yang diperoleh dari SWIFT; b. aplikasi yang diperoleh melalui kerja sama dengan penyedia jasa transfer dana; dan/atau c. aplikasi lainnya yang digunakan oleh PJK untuk Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri.

Pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri tidak menghilangkan kewajiban pelaporan: a. Transaksi Keuangan mencurigakan; b. Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme; dan/atau c. Transaksi Keuangan tunai, jika memenuhi salah satu atau lebih unsur Transaksi Keuangan mencurigakan, Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme, dan/atau unsur Transaksi Keuangan tunai.

(1) PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib melakukan pendaftaran pada Aplikasi goAML. (2) Pendaftaran pada Aplikasi goAML berupa: a. registrasi; atau b. pengkinian data.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penggunaan Aplikasi goAML diatur dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pelaksanaan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a wajib dilakukan oleh PJK yang: a. belum pernah melakukan registrasi melalui aplikasi registrasi Gathering Reports and Information Processing System; atau b. mengalami perubahan nama PJK.

Tahapan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi: a. registrasi organisasi dan registrasi Petugas Administrator; dan b. registrasi Petugas Pelapor.

(1) Pelaksanaan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b wajib dilakukan dengan mengisi dan melampirkan Dokumen pendukung berupa formulir permohonan perubahan nama PJK. (2) Formulir permohonan perubahan nama PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. ditandatangani oleh Direktur kepatuhan atau pejabat PJK yang berwenang; dan b. memuat alasan perubahan nama PJK. (3) Format formulir permohonan perubahan nama PJK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

(1) Pelaksanaan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b wajib dilakukan oleh PJK yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi Gathering Reports and Information Processing System ke PPATK dan tidak mengalami perubahan nama PJK. (2) Pelaksanaan pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PJK menerima nomor identitas organisasi dari PPATK. (3) PPATK menyediakan data organisasi dan data Petugas Administrator bagi PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam Aplikasi goAML.

(1) PJK melakukan pengkinian data terhadap data organisasi dan data Petugas Administrator. (2) Pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk melakukan pendaftaran Petugas Pelapor oleh PJK.

(1) Direktur kepatuhan atau pejabat berwenang pada PJK wajib menunjuk dan MENETAPKAN Petugas Administrator dan Petugas Pelapor. (2) Petugas Administrator dan Petugas Pelapor yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ke PPATK melalui Aplikasi goAML.

(3) Penetapan Petugas Administrator dan Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap dengan memperhatikan aspek pengendalian intern dalam kegiatan operasional PJK.

(1) Petugas Administrator menyampaikan permohonan registrasi organisasi dan registrasi Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ke PPATK melalui Aplikasi goAML. (2) Pelaksanaan registrasi oleh Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan mengisi: a. data organisasi; dan b. data Petugas Administrator. (3) Data organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat paling sedikit: a. jenis bisnis; b. nama organisasi; c. kode SWIFT atau bank identifier code jika ada; d. bentuk organisasi; e. nama Kota/Kabupaten; f. Provinsi; g. Negara; h. nama lengkap Petugas Administrator; i. surat elektronik yang merupakan email group (mailing list) yang akan digunakan untuk berkomunikasi melalui message board; j. nomor telepon; dan k. alamat. (4) Data Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat paling sedikit: a. nama lengkap; b. tanggal lahir; c. kewarganegaraan; d. username; e. password;

f. konfirmasi password; dan g. surat elektronik. (5) Data Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai Dokumen pendukung memuat paling sedikit hasil pemindaian: a. surat penunjukan dan penetapan Petugas Administrator dari pejabat berwenang; dan b. Kartu Tanda Penduduk Petugas Administrator. (6) Data organisasi, data Petugas Administrator, dan Dokumen pendukung disampaikan melalui Aplikasi goAML. (7) Format surat penunjukan Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

(1) PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2). (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat elektronik: a. persetujuan permohonan registrasi dan nomor identitas organisasi; atau b. penolakan permohonan registrasi, yang disampaikan melalui alamat surat elektronik organisasi. (3) Penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian data Petugas Administrator dengan Dokumen pendukung.

(1) Dalam hal PJK menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, PJK wajib melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak PJK

menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi. (2) Ketentuan mengenai mekanisme registrasi organisasi dan Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme registrasi ulang.

(1) Petugas Administrator terdaftar wajib menyampaikan permohonan registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b ke PPATK melalui Aplikasi goAML. (2) Registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak Petugas Administrator menerima nomor identitas organisasi dari PPATK.

(1) Pelaksanaan registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib dilakukan dengan mengisi: a. nomor identitas organisasi; dan b. data Petugas Pelapor. (2) Data Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit: a. nama lengkap; b. tanggal lahir; c. kewarganegaraan; d. username; e. password; f. konfirmasi password; dan g. surat elektronik. (3) Data Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai Dokumen pendukung, memuat paling sedikit hasil pemindaian: a. surat penunjukan Petugas Pelapor dari pejabat berwenang; dan

b. Kartu Tanda Penduduk Petugas Pelapor. (4) Data Petugas Pelapor dan Dokumen pendukung disampaikan melalui Aplikasi goAML. (5) Format surat penunjukan Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

(1) PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1). (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat elektronik: a. persetujuan permohonan registrasi; atau b. penolakan permohonan registrasi, yang disampaikan melalui alamat surat elektronik Petugas Pelapor yang telah didaftarkan ke PPATK. (3) Penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian data Petugas Pelapor dengan Dokumen pendukung.

(1) Dalam hal PJK menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, PJK wajib melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak PJK menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi. (2) Ketentuan mengenai mekanisme registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme registrasi ulang.

(1) PJK dapat melakukan penambahan jumlah Petugas Pelapor sesuai kebutuhan dengan memperhatikan aspek pengendalian intern dalam kegiatan operasional PJK. (2) Ketentuan mengenai registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap registrasi Petugas Pelapor tambahan.

Petugas Administrator dan Petugas Pelapor bertanggung jawab atas kerahasiaan username dan password yang digunakan untuk mengakses Aplikasi goAML.

(1) Dalam hal terdapat: a. perubahan data PJK selain perubahan nama PJK; b. perubahan data Petugas Pelapor; dan/atau c. perubahan data Petugas Administrator, PJK wajib melakukan perubahan data melalui Aplikasi goAML. (2) PPATK melakukan verifikasi atas perubahan data yang disampaikan oleh PJK. (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat elektronik: a. persetujuan permohonan perubahan data; atau b. penolakan permohonan perubahan data. yang disampaikan ke alamat surat elektronik Petugas Administrator atau Petugas Pelapor yang melakukan perubahan data. (4) Penolakan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian data dengan Dokumen pendukung.

(1) Dalam hal PJK menerima surat elektronik penolakan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, PJK wajib melakukan perubahan data ulang paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak PPATK mengirimkan surat elektronik penolakan permohonan perubahan data. (2) Ketentuan mengenai perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme perubahan data ulang.

(1) Dalam hal terdapat pemberhentian Petugas Pelapor, Petugas Administrator melakukan penonaktifan Petugas Pelapor yang telah terdaftar dan memberitahukan ke PPATK melalui message board pada Aplikasi goAML. (2) PJK MENETAPKAN Petugas Pelapor baru untuk menggantikan Petugas Pelapor yang diberhentikan. (3) Ketentuan mengenai mekanisme registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Petugas Pelapor baru.

(1) Dalam hal terdapat pemberhentian Petugas Administrator, PJK menugaskan Petugas Administrator terdaftar untuk melakukan perubahan data (change request) atas 1 (satu) Petugas Pelapor sebagai Petugas Administrator baru berdasarkan penetapan PJK. (2) Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: a. Petugas Pelapor terdaftar; atau b. Petugas Pelapor baru.

(3) Ketentuan mengenai mekanisme registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Petugas Pelapor baru. (4) PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi Petugas Administrator baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Ketentuan mengenai verifikasi atas permohonan registrasi Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi atas permohonan registrasi Petugas Administrator baru.

(1) PJK yang memiliki 1 (satu) Petugas Pelapor wajib MENETAPKAN Petugas Pelapor baru setelah Petugas Pelapor ditetapkan sebagai Petugas Administrator baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1). (2) PJK wajib MENETAPKAN Petugas Pelapor baru jika tidak terdapat pengganti atas Petugas Pelapor yang dinonaktifkan sebelumnya.

(1) PJK wajib mengisi laporan: a. Transaksi Keuangan mencurigakan; b. Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme; c. aktivitas mencurigakan akibat pemutusan hubungan usaha; d. aktivitas mencurigakan terkait pendanaan terorisme; e. Transaksi Keuangan mencurigakan atas permintaan PPATK; f. Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) Hari Kerja; dan g. Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri; dengan benar dan lengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini. (2) Pengisian laporan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mengisi (entry) laporan pada Aplikasi goAML; atau b. mengunggah (upload) laporan ke Aplikasi goAML dalam format XML.

Petunjuk dan tata cara pengisian laporan: a. Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV; b. Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran V; c. aktivitas mencurigakan akibat pemutusan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran VI; d. aktivitas mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VII; dan e. Transaksi Keuangan mencurigakan atas permintaan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

(1) Laporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f, terdiri atas: a. Transaksi Keuangan tunai kas masuk; dan/atau b. Transaksi Keuangan tunai kas keluar. (2) Petunjuk dan tata cara pengisian laporan: a. Transaksi Keuangan tunai kas masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IX; dan b. Transaksi Keuangan tunai kas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

(1) Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g, terdiri atas: a. Transaksi Keuangan transfer dana dari luar negeri bagi bank; b. Transaksi Keuangan transfer dana ke luar negeri bagi bank; c. Transaksi Keuangan transfer dana dari luar negeri bagi badan usaha berbadan hukum INDONESIA bukan bank yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan transfer dana dari luar negeri; dan d. Transaksi Keuangan transfer dana ke luar negeri bagi badan usaha berbadan hukum INDONESIA bukan bank yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan transfer dana ke luar negeri. (2) Petunjuk dan tata cara pengisian laporan: a. Transaksi Keuangan transfer dana dari luar negeri bagi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XI;

b. Transaksi Keuangan transfer dana ke luar negeri bagi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XII; c. Transaksi Keuangan transfer dana dari luar negeri bagi bagi badan usaha berbadan hukum INDONESIA bukan bank yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan transfer dana dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran XIII; d. Transaksi Keuangan transfer dana ke luar negeri bagi badan usaha berbadan hukum INDONESIA bukan bank yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan transfer dana ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

(1) PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) Hari Kerja setelah PJK mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan mencurigakan. (2) PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling lama 3 (tiga) Hari Kerja setelah mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme.

(3) Pengetahuan adanya unsur Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah tanggal: a. penetapan suatu Transaksi sebagai Transaksi Keuangan mencurigakan atau Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme oleh Direktur kepatuhan atau pejabat PJK yang berwenang; b. penerimaan surat permintaan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan atau Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme dari PPATK; atau c. penandatangan berita acara exit meeting audit. (4) Jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah tanggal diketahui adanya transaksi keuangan mencurigakan atau transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tanggal: a. penyampaian (submit) untuk pengiriman secara elektronik; atau b. penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap pos, atau tanggal penerimaan di PPATK untuk pengiriman secara nonelektronik.

(1) PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan. (2) Jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal Transaksi Keuangan tunai dilakukan sampai dengan tanggal: a. penyampaian (submit) untuk pengiriman secara elektronik; atau

b. penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap pos, atau tanggal penerimaan di PPATK untuk pengiriman secara nonelektronik.

(1) PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan. (2) Jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri dilakukan sampai dengan tanggal: a. penyampaian (submit) untuk pengiriman secara elektronik; atau b. penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap pos, atau tanggal penerimaan di PPATK untuk pengiriman secara nonelektronik.

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik melalui Aplikasi goAML ke PPATK sebagaimana diatur dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan.

Dalam hal: a. fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan secara elektronik belum tersedia di daerah tempat kedudukan PJK;

b. fasilitas komunikasi yang dimiliki PJK mengalami gangguan teknis; c. keadaan force majeure atau yang secara nyata menyebabkan PJK tidak dapat menyampaikan laporan secara elektronik; dan/atau d. sistem pelaporan di PPATK mengalami kerusakan dan/atau gangguan, PJK dapat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) secara nonelektronik.

(1) Penyampaian laporan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan cara mengirimkan laporan dalam bentuk rekaman data yang dihasilkan oleh basis data PJK dalam format XML melalui jasa pengiriman atau ekspedisi, jasa kurir, atau pengiriman secara langsung ke kantor PPATK. (2) Rekaman data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam compact disk, flash disk, atau sarana penyimpanan elektronik lainnya. (3) PJK yang menyampaikan laporan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PPATK melalui message board pada Aplikasi goAML.

(1) Dalam hal terdapat kesalahan atas laporan yang telah disampaikan ke PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, PJK wajib melakukan koreksi laporan. (2) Koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. temuan PJK; b. temuan PPATK; dan/atau

c. penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi goAML atas laporan yang sudah dilakukan penyampaian (submit).

(1) PJK wajib membuat laporan baru ke PPATK atas koreksi laporan yang berasal dari temuan PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dengan mencantumkan nomor laporan yang lama. (2) PJK wajib menyampaikan laporan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak PJK menemukan kesalahan.

(1) PPATK menyampaikan temuan atas koreksi laporan yang berasal dari temuan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b ke PJK melalui message board pada Aplikasi goAML. (2) PJK wajib menindaklanjuti temuan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan laporan baru ke PPATK dengan memberikan keterangan sebagai koreksi atas laporan sebelumnya. (3) PJK wajib menyampaikan laporan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak PJK menerima pemberitahuan dari PPATK.

(1) PJK wajib menyampaikan koreksi laporan yang berasal dari penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi goAML atas laporan yang sudah dilakukan penyampaian (submit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c melalui perbaikan atau penyesuaian laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini. (2) PJK wajib menyampaikan perbaikan atau penyesuaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak penolakan laporan pada sistem Aplikasi goAML.

Ketentuan mengenai penyampaian laporan secara elektronik dan nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme penyampaian koreksi laporan.

(1) PJK yang menyampaikan laporan melalui pengisian (entry) laporan pada Aplikasi goAML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, melakukan koreksi laporan yang berasal dari penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi goAML atas laporan yang sudah dilakukan penyampaian (submit) secara langsung dalam Aplikasi goAML. (2) PJK yang menyampaikan laporan secara elektronik melalui unggahan (upload) laporan ke Aplikasi goAML dalam format XML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, melakukan koreksi laporan yang berasal dari penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi goAML atas laporan yang sudah dilakukan penyampaian (submit) dengan cara menggunggah ulang laporan XML yang sudah diperbaiki dengan nama laporan yang berbeda dari laporan yang telah diunggah sebelumnya.

(1) PJK wajib menyimpan Dokumen yang berkaitan dengan Pengguna Jasa yang dilaporkan ke PPATK paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha (2) Dalam hal PJK dilikuidasi dan/atau badan hukumnya dibubarkan, Dokumen yang terkait dengan laporan ke

PPATK diserahkan kepada pihak yang berwenang mengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tim likuidasi PJK yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan menyampaikan informasi kepada PPATK atau LPP mengenai pihak yang akan mengelola Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) PJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), ayat (5), ayat (6), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (2), ayat (3), Pasal 47, dan Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PJK yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan LPP selain PPATK, PPATK menyampaikan informasi pelanggaran ke LPP melalui message board. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau c. denda administratif. (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPP atau PPATK

berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan oleh PJK yang berada dibawah pembinaan dan pengawasan PPATK sesuai dengan ketentuan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengenai pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan.

Pada saat Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari: a. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 926); dan b. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 920), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan berdasarkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

Pada saat Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku: a. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 926); dan b. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 920), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2021

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA