Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi Dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi.
2. K/0/KB adalah data yang memuat jumlah Faskes KB dan karakteristiknya, potensi tenaga pelayanan KB yang

ada dan yang telah dilatih serta sarana perlengkapan di setiap Faskes KB di seluruh INDONESIA. 3. Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Faskes KB adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dikelola oleh pemerintah termasuk TNI, Polri maupun swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta telah terdaftar di dalam data K/0/KB dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 4. Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Sederhana yang selanjutnya disebut Faskes KB Sederhana adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB yang meliputi konseling, pemberian pil KB, suntik KB, kondom, penanggulangan efek samping dan komplikasi sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan serta upaya rujukan. 5. Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Lengkap yang selanjutnya disebut Faskes KB Lengkap adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB yang meliputi konseling, pemberian pil KB, suntik KB, kondom, penanggulangan efek samping, komplikasi sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan, upaya rujukan dan/atau pencabutan IUD/Implan, pelayanan vasektomi. 6. Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Sempurna yang selanjutnya disebut Faskes KB Sempurna adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB yang meliputi konseling, pemberian pil KB, suntik KB, kondom, penanggulangan efek samping, komplikasi sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan, upaya rujukan, dan/atau pencabutan IUD/Implan, pelayanan vasektomi serta pemberian pelayanan KB tubektomi/MOW. 7. Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Paripurna yang selanjutnya disebut Faskes KB Paripurna adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB yang meliputi konseling, pemberian pil KB, suntik KB, kondom,

penanggulangan efek samping, komplikasi sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan, upaya rujukan, dan/atau pencabutan IUD/Implan, pelayanan vasektomi dan pemberian pelayanan KB tubektomi/MOW serta pelayanan rekanalisasi dan penanggulangan infertilitas. 8. Alat dan Obat Kontrasepsi yang selanjutnya disebut Alokon adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN). 9. Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. 10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 11. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut Perwakilan BKKBN Provinsi adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di provinsi dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 12. Perangkat Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah di Provinsi atau Kabupaten/Kota. 13. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 14. Pemetaan adalah kegiatan identifikasi kebutuhan penyediaan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi yang berguna untuk proses perencanaan penyediaan sarana. 15. Analisis adalah proses yang dilakukan untuk memperkirakan, menentukan, memperhitungkan dan menyusun skala prioritas kebutuhan menurut jenis, jumlah, kualitas, biaya, tempat dan waktu. 16. Rencana Distribusi yang selanjutnya disebut Rensi adalah rencana kebutuhan per jenis sarana penunjang pelayanan kontrasepsi untuk kebutuan cadangan (bufferstock) dan kebutuhan jalur penyaluran satu tingkat dibawahnya. 17. Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi suatu usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi berdasarkan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan. 18. Penerimaan adalah suatu kegiatan menerima alokon dan non alokon dalam program kependudukan dan KB melalui proses pemeriksaaan yang mencakup, tanggal penerimaan, jenis dan merek serta kualitas barang, jumlah (kotak, berat, volume, paket blister, vial, unit, dll), harga satuan, kondisi ketika alokon dan non alokon tersebut diterima, tanggal pembuatan tahun produksi, tanggal kadaluarsa, dan nomor batch. 19. Pengujian adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sarana penunjang yang tidak memenuhi persyaratan mutu keamanan dan kemanfaatan yang dilakukan secara berkala atau karena adanya data atau informasi baru berkenaan dengan efek samping sarana penunjang bagi masyarakat. 20. Penyimpanan adalah kegiatan penempatan, penataan, pencatatan dan pemeliharaan Alokon dan non Alokon di

gudang Perangkat Daerah dan tempat penyimpanan di Faskes KB. 21. Health Technology Assessment (HTA) adalah kombinasi dari ilmu medis, ekonomi dan etik untuk melakukan kajian analisis kebijakan yang menggambarkan tentang teknologi kesehatan dan bagaimana pemanfaatannya, serta menilai apakah teknologi ini lebih baik secara klinis maupun biaya dibanding teknologi yang sudah ada. 22. Transfer adalah kegiatan memindahkan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dari BKKBN ke Perwakilan BKKBN Provinsi dan/atau antar Perwakilan BKKBN Provinsi atau antara Perangkat Daerah dan Faskes KB. 23. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian. 24. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah pengelolaan yang dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 25. Laparoskopi adalah alat yang difungsikan untuk memotong-mengikat/menyumbat saluran telur pada prosedur pelayanan tubektomi. 26. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PKRT adalah alat, bahan, atau campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan rumah tangga atau tempat- tempat umum. 27. Pelabelan adalah etiket/label, brosur atau bentuk pernyataan lainnya yang ditulis, dicetak atau digambar,

ditempelkan pada alat atau wadah atau pembungkus atau menyertai alat, berisi identifikasi deskripsi teknis dan penggunaan alat kesehatan dan atau PKRT. 28. Penyaluran adalah rangkaian kegiatan perpindahan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dari satu tempat ke tempat lain berdasarkan atas permintaan kontrak pengadaan dalam bentuk Rensi dan/atau berdasarkan permintaan 29. Penempatan adalah kegiatan menempatkan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi yang didasari pada pertimbangan kebutuhan dan daya guna sarana penunjang pelayanan kontrasepsi di Faskes KB. 30. Pemeliharaan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan sarana penunjang yang dilakukan sejak dilakukan kegiatan produksi sampai peredaran sarana. 31. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrument pengukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. 32. Penarikan Kembali adalah upaya yang dilakukan oleh badan usaha yang memproduksi dan atau mengedarkan sarana penunjang kesehatan (alat kesehatan) karena dicabutnya ijin edar sarana penunjang tersebut. 33. Pemusnahan adalah upaya yang dilakukan oleh badan usaha yang memproduksi atau mengedarkan alat kesehatan dan atau orang yang bertanggung jawab atas sarana dan/atau Pemerintah terhadap alat kesehatan yang diproduksi tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku, telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, dicabut izin edarnya, dan berhubungan dengan tindak pidana dibidang sediaan farmasi dan alat kesehatan.

34. Pencatatan dan Pelaporan adalah kegiatan administratif (penatausahaan) mulai dari proses penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran, penyaluran/pengiriman sampai dengan pelaporan kondisi persediaan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi di tempat penyimpanannya.

Tujuan dibentuknya Peraturan Kepala Badan ini untuk mewujudkan pelayanan kontrasepsi yang berkualitas melalui penyediaan kebutuhan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi yang aman, bermanfaat dan bermutu.

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi: a. persiapan; b. pelaksanaan; c. pencatatan dan pelaporan; dan d. monitoring dan evaluasi.

(1) Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi berdasarkan kebutuhan meliputi: a. Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi medis; dan b. Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi non medis.

(2) Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. IUD kit; b. implan removal kit; c. set vasektomi tanpa pisau (VTP); d. meja/kursi ginekologi; e. minilaparotomi kit; dan f. Laparoskopi dengan atau tanpa monitor. (3) Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK); dan b. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (BP3K) atau buku standarisasi pelayanan keluarga berencana. (4) Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi berdasarkan kategori kebutuhan sumber daya listrik meliputi: a. sarana penunjang pelayanan kontrasepsi elektromedik; dan b. sarana penunjang pelayanan kontrasepsi non elektromedik. (5) Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa Laparoskopi dengan atau tanpa monitor. (6) Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi non elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. IUD kit; b. implan removal kit; c. set vasektomi tanpa pisau (VTP); dan d. meja/kursi ginekologi dan minilaparotomi kit.

(1) Faskes KB meliputi: a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan

b. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). (2) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Puskesmas; dan b. Non Puskesmas. (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. jaringan pelayanan Puskesmas; dan/atau b. jejaring fasilitas pelayanan kesehatan. (4) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. Puskesmas pembantu; dan b. bidan desa. (5) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bidan praktik mandiri. (6) Non Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

Klasifikasi Faskes KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dalam memberikan pelayanan kontrasepsi meliputi: a. Faskes KB Sederhana; b. Faskes KB Lengkap; c. Faskes KB Sempurna; dan d. Faskes KB Paripurna

(1) Klasifikasi Faskes KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus memenuhi jenis dan jumlah minimal Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi. (2) Dalam hal jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, dikecualikan jenis dan jumlah minimal Sarana Penunjang Pelayanan

Kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Persyaratan penyediaan kebutuhan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi di Faskes KB memperhatikan sebagai berikut: a. kewenangan dan kemampuan Faskes KB dalam memberikan pelayanan kontrasepsi; b. persyaratan minimal sarana penunjang pelayanan kontrasepsi yang harus dipenuhi di Faskes KB; dan c. perluasan akses pelayanan kontrasepsi di jaringan pelayanan Puskesmas dan/atau jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di Faskes KB.

Jenis dan jumlah minimal Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi di Faskes KB dan jaringan pelayanan puskesmas dan/atau jejaring fasilitas pelayanan kesehatan Faskes KB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dilakukan oleh BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi, Pemerintah Daerah dengan menunjuk Perangkat Daerah dan Faskes KB.

Tahapan penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi meliputi: a. persiapan; b. pelaksanaan; dan c. pencatatan dan pelaporan

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan untuk penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi tahun berikutnya.

(1) Kegiatan BKKBN dalam tahap persiapan meliputi: a. pemetaan; b. analisis; c. pengajuan usulan; dan d. penyusunan Rensi. (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara meminta usulan rencana kebutuhan provinsi kepada Perwakilan BKKBN Provinsi. (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan sebagai berikut: a. dilakukan setelah seluruh usulan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dari Perwakilan BKKBN Provinsi diterima di Pusat; b. analisis dilakukan pada bulan Juli-Agustus tahun berkenaan bersama dengan komponen bidang keluarga berencana, komponen perencanaan, komponen pengelolaan barang milik negara, komponen pencatatan, pelaporan dan statistik, komponen penunjang teknologi, informasi dan komunikasi serta komponen pengawas; dan

c. melakukan telaah ketersediaan anggaran untuk kebutuhan nasional. (4) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diserahkan kepada Biro Perencanaan. (5) Penyusunan Rensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memperhatikan sebagai berikut: a. usulan dari Perwakilan BKKBN Provinsi; dan b. ketersediaan stock sarana penunjang pelayanan kontrasepsi di BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi. (6) Rensi ditetapkan untuk alokasi di BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi. (7) Penetapan Rensi yang dialokasikan di BKKBN diperuntukkan bagi stok cadangan (buffer stock) dengan persentase total dari sarana tertentu yang diadakan pada tahun berkenaan paling banyak 5% (lima perseratus).

(1) Kegitan Perwakilan BKKBN Provinsi dalam tahap persiapan meliputi: a. pemetaan; b. analisis; c. pengajuan usulan; dan d. penyusunan Rensi. (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara meminta usulan rencana kebutuhan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah. (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan sebagai berikut: a. dilakukan setelah seluruh usulan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dari Pemerintah Daerah diterima di Perwakilan BKKBN Provinsi; b. analisis dilakukan pada bulan Mei-Juni tahun berkenaan bersama dengan komponen bidang keluarga berencana, komponen perencanaan, komponen pengelolaan Barang Milik Negara,

komponen pencatatan, pelaporan dan statistik, komponen penunjang teknologi, informasi dan komunikasi serta komponen pengawas (jika ada); dan c. melakukan telaah ketersediaan anggaran untuk kebutuhan provinsi. (4) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diserahkan kepada Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi. (5) Penyusunan Rensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari Pemerintah Daerah, ketersediaan stock sarana penunjang pelayanan kontrasepsi di Perwakilan BKKBN Provinsi dan Perangkat Daerah. (6) Rensi ditetapkan untuk alokasi di Perwakilan BKKBN Provinsi dan Pemerintah Daerah. (7) Penetapan Rensi yang dialokasikan di Perwakilan BKKBN Provinsi diperuntukkan bagi stok cadangan (buffer stock) dengan persentase total dari sarana tertentu yang disalurkan dari BKKBN pada tahun berkenaan paling banyak 5% (lima perseratus).

(1) Kegitan Pemerintah Daerah dengan menunjuk Perangkat Daerah dalam tahap persiapan meliputi: a. pemetaan; b. analisis; c. pengajuan usulan; dan d. penyusunan Rensi. (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara meminta usulan rencana kebutuhan Faskes KB kepada Pimpinan Faskes KB. (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. dilakukan setelah seluruh usulan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dari Faskes KB diterima di Perangkat Daerah; b. analisis dilakukan pada bulan Maret-April tahun berkenaan bersama dengan komponen bidang KB, komponen sekretariat, komponen pencatatan, pelaporan dan statistik; dan c. melakukan telaah ketersediaan anggaran untuk kebutuhan Kabupaten/Kota. (4) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretaris untuk disampaikan ke Perwakilan BKKBN Provinsi. (5) Penyusunan Rensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari Faskes KB dan ketersediaan stock sarana penunjang pelayanan kontrasepsi di Perangkat Daerah. (6) Rensi ditetapkan untuk alokasi di Perangkat Daerah dan Faskes KB. (7) Penetapan Rensi yang dialokasikan di BKKBN diperuntukkan bagi stok cadangan (buffer stock) dengan persentase total dari sarana tertentu yang disalurkan dari Perwakilan BKKBN Provinsi pada tahun berkenaan paling banyak 5% (lima perseratus).

Perangkat Daerah dapat mengajukan usulan penyediaan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi yang tidak dapat dipenuhi melalui Angaran Pedapatan dan Belanja Negara dan Dana Alokasi Khusus (DAK) keluarga berencana kepada pihak Pemerintah Daerah untuk memperoleh dukungan anggaran dari Angaran Pedapatan dan Belanja Daerah dan/atau bantuan dari sumber lain yang tidak mengikat.

(1) Faskes KB dalam tahap persiapan meliputi kegiatan: a. pemetaan;

b. analisis; c. pengajuan usulan; dan d. penyusunan Rensi. (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memetakan kebutuhan di Faskes KB dan meminta usulan rencana kebutuhan di jaringan pelayanan puskesmas dan/atau jejaring fasilitas pelayanan kesehatan Faskes KB. (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan sebagai berikut: a. dilakukan setelah seluruh usulan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dari jaringan pelayanan Puskesmas dan/atau jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Faskes KB diterima di Faskes KB; dan b. analisis dilakukan pada bulan Januari-Februari tahun berkenaan. (4) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diserahkan kepada Perangkat Daerah. (5) Penyusunan Rensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi di Faskes KB dan usulan dari jaringan pelayanan Puskesmas dan/atau jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Faskes KB. (6) Rensi ditetapkan untuk alokasi di Faskes KB dan jaringan pelayanan Puskesmas dan/atau jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Faskes KB.

(1) Kegiatan BKKBN dalam tahap pelaksanaan meliputi: a. pengadaan; b. penerimaan; c. penyimpanan; d. transfer;

e. penyaluran; f. penarikan kembali; dan g. pemusnahan. (2) Kegiatan Perwakilan BKKBN Provinsi dalam tahap pelaksanaan meliputi: a. pengadaan; b. penerimaan; c. penyimpanan; d. hibah; e. penyaluran; f. penarikan kembali; dan g. pemusnahan. (3) Kegiatan Pemerintah Daerah dalam tahap pelaksanaan meliputi: a. pengadaan; b. penerimaan; c. penyimpanan; d. transfer dan/atau hibah; e. penyaluran; f. penempatan g. penarikan kembali; dan h. pemusnahan. (4) Kegiatan Faskes KB dalam tahap pelaksanaan meliputi: a. penerimaan; b. penyimpanan; c. transfer dan/atau hibah; d. penyaluran; e. penempatan; f. pemeliharaan; g. penarikan kembali; dan h. pemusnahan.

(1) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menganut prinsip: a. efisiensi; b. efektifitas; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g. akuntabel. (3) Tujuan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) agar: a. tersedianya sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dengan jenis dan jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan pelayanan kontrasepsi yang berkualitas; b. terjaminnya mutu, keamanan dan kemanfaatan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis serta adanya ijin edar yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan; dan c. mempertimbangkan kemajuan dan perkembangan teknologi yang dibuktikan dari hasil rekomendasi Health Technology Assessment (HTA). (4) Dalam hal pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi, yang harus diperhatikan sebagai berikut: a. persyaratan pemasok; b. penentuan waktu pengadaan dan kedatangan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi; c. pemantauan status pesanan; dan d. pelabelan.

(1) Pelabelan yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pelabelan, perlu memperhatikan sebagai berikut: a. bagian utama label harus ditempatkan pada sisi kemasan yang paling mudah dilihat dan dibaca; b. label alkes dan pkrt yang tidak mungkin ditempatkan pada kemasan terkecil maka harus disertakan terpisah; c. label alkes tidak boleh mencantumkan nama, inisal, logo, lambang atau referensi dari instansi Pemerintah dan asosiasi atau yang mengindentifikasi saran/persetujuan dari instansi Pemerintah dan asosiasi tanpa persetujuan Kementerian Kesehatan; dan d. label ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa INDONESIA.

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan untuk memastikan sarana yang diterima sesuai dengan jenis, jumlah dan spesifikasi teknis berdasarkan dokumen yang menyertainya dan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk.

Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan sebagai berikut: a. harus tersedia fasilitas penyimpanan yang memadai untuk memastikan barang disimpan dengan baik; b. barang tidak boleh ditumpuk langsung di atas lantai, karena dapat menyebabkan produk/kemasan menjadi lembab dan mengurangi keamanan, mutu dan manfaat; c. tumpukan maksimum yang tertera di masing-masing kemasan harus dipatuhi; d. palet/rak harus dirawat dengan baik dan tetap dalam kondisi bersih; e. ruang penyimpanan harus aman dari kemungkinan terjadinya pencampuran antara barang laik jual dan tidak laik jual;

f. harus ada ruang/area yang dirancang untuk:

1. barang yang laik jual;
2. barang karantina (rusak/reject);
3. barang yang ditarik/recall dan produk kembalian/retur; dan
4. barang yang kadaluwarsa; g. harus tersedia standar prosedur operasional untuk tindakan pencegahan terjadinya tumpahan atau kerusakan dan kontaminasi mikroorganisme; h. ruang penyimpanan yang sesuai harus tersedia untuk bahan berbahaya dan sensitif seperti cairan dan bahan padat yang mudah terbakar, gas bertekanan, bahan beracun dan produk yang mengandung radiasi; i. produk yang membutuhkan kondisi khusus (seperti temperatur dan/atau kelembaban untuk produk steril) harus ditempatkan di ruang yang dilengkapi dengan peralatan untuk menciptakan kondisi yang diinginkan; j. ruang dengan kondisi penyimpanan yang terkontrol harus dimonitor dan dicatat secara rutin, diukur pada interval waktu tertentu yang dapat menunjukkan temperatur maksimal dan minimal selama sehari, serta dicatat minimal 2 (dua) kali per hari; dan k. apabila kondisi terkontrol tidak tercipta, maka perlu dilakukan tindakan yang tepat terhadap ruangan, peralatan, dan/atau produk tersebut, jika diperlukan, pengukuran kelembaban juga dilakukan.

(1) Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan dari BKKBN kepada Perwakilan BKKBN Provinsi. (2) Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d dilakukan dari: a. Pemerintah Daerah kepada Faskes KB Pemerintah; dan b. Pemerintah Daerah kepada Faskes KB swasta.

(3) Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c dilakukan dari: a. Faskes KB kepada jaringan pelayanan Puskesmas dan/atau jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dari Faskes KB; dan b. Faskes KB kepada bidan praktik mandiri.

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dilakukan dari Perwakilan BKKBN Provinsi kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan sebagai berikut: a. Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi yang lebih dahulu masa kadaluarsanya maka harus disalurkan terlebih dahulu (first expiry first out); dan b. Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi yang lebih dahulu diterima maka harus disalurkan terlebih dahulu (first in first out).

(1) Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi: a. Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi non elektromedik di Faskes KB; dan b. Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi elektromedik khusus penempatan Laparoskopi dengan atau tanpa monitor di Rumah Sakit. (2) Faskes KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah teregister dalam K/0/KB dan telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; b. jaringan pelayanan Puskesmas dan/atau jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dari Faskes KB yang

telah diregister dalam K/0/KB dan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan; c. memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan kapasitas dan kewenangan Faskes KB; d. memiliki sumber daya manusia yang kompeten atau terstandar untuk memberikan pelayanan kontrasepsi; e. melaksanakan sistem data dan informasi manajemen logistik BKKBN; f. melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan sub sistem pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; dan g. Faskes KB yang belum memiliki sarana penunjang pelayanan kontrasepsi atau sudah memiliki tetapi jumlahnya belum memadai dan/atau sarana penunjang dalam kondisi rusak atau tidak laik pakai. (3) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat hal khusus yang perlu diperhatikan sebagai berikut: a. berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit, pelayanan keluarga berencana difokuskan pada rumah sakit umum kelas C dan D, oleh karena itu prioritas penempatan/relokasi Laparoskopi dilakukan pada rumah sakit kelas C dan D; b. memperhatikan ketersediaan dan kapasitas tim pelayanan (dokter obgyn, dokter anestesi dan asisten dokter/perawat), ketersediaan gas CO2 dan bahan medis habis pakai; c. rumah sakit penerima laparoskopi ditetapkan pada rumah sakit yang memiliki komitmen memberikan pelayanan tubektomi;

d. pihak rumah sakit baik milik Pemerintah Daerah maupun pihak lainnya yang menerima Laparoskopi dengan atau tanpa monitor wajib melakukan kalibrasi terhadap laparoskopi secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. khusus Laparoskopi dengan monitor perlu memperhatikan kapasitas rumah sakit dalam hal sebagai berikut:

1. sebagai tempat pendidikan dan pelatihan medis tehnis pelayanan tubektomi bagi tenaga kesehatan di rumah sakit bersangkutan atau rumah sakit lainnya; dan
2. sebagai tempat penelitian dan pengembangan pelayanan kontrasepsi.

(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan pada sarana penunjang pelayanan kontrasepsi elektromedik dan non elektromedik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . (2) Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus sarana laparoskopi dengan atau tanpa monitor wajib melakukan kalibrasi secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan pada sarana penunjang pelayanan kontrasepsi medis yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau dicabut ijin edarnya oleh Kementerian Kesehatan. (2) Penarikan kembali dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab perusahaan yang mendistribusikan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi medis.

(1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan apabila: a. sarana diproduksi tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku; b. telah kadaluarsa; c. tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan; d. dicabut ijin edarnya; dan e. berhubungan dengan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan. (2) Pemusnahan dilaksanakan dengan memperhatikan dampak terhadap kesehatan manusia dan upaya pelestarian lingkungan. (3) Pemusnahan terhadap sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dituangkan dalam berita acara pemusnahan paling sedikit memuat keterangan: a. waktu dan tempat pelaksanaan pemusnahan; b. jumlah dan jenis yang dimusnahkan; c. nama penanggungjawab teknis pelaksanaan pemusnahan; dan d. nama 2 (dua) orang saksi pemusnahan.

(1) Pencatatan dan pelaporan terhadap sarana penunjang pelayanan kontrasepsi di BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi dan Perangkat Daerah mengacu pada sistem pencatatan dan pelaporan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Alokon dan non Alokon dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan Keluarga.

(2) Laporan penerimaan dan penyaluran Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi di Faskes KB mengacu pada sub sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi.

Keterangan lebih lanjut terkait teknis proses penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Pemantauan dan evaluasi disusun secara terstruktur dan dilakukan secara berjenjang dari BKKBN sampai dengan Faskes KB dengan melibatkan instansi terkait serta organisasi profesi. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya untuk memetakan proses penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam menunjang pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui dan menilai pencapaian indikator keberhasilan penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi.

(1) Indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. indikator input b. indikator proses; dan c. indikator output. (2) Indikator input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. tersedianya data jumlah Faskes KB yang telah diregister dalam K/0/KB dan telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; b. tersedianya data jumlah jaringan pelayanan Puskesmas dan/atau jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dari Faskes KB yang telah diregister dalam K/0/KB dan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan; c. tersedianya data kebutuhan medis dan non medis yang belum terpenuhi; d. tersedianya data ketersediaan dan distribusi sumber daya manusia (SDM) berdasarkan standar kompetensi tertentu; e. tersedianya data tentang jumlah PUS potensial yang dilayani dalam suatu wilayah tertentu; dan f. tersedianya pedoman atau petunjuk teknis penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi. (3) Indikator proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. terlaksananya perencanaan kebutuhan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi secara berjenjang berdasarkan pemetaan kebutuhan dan analisis; b. terlaksananya pengadaaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi yang efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel; c. terlaksananya penempatan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi yang berdaya guna dan menganut asas pemerataan akses layanan; d. terpeliharanya Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi guna optimalisasi penggunaan sarana; dan e. tercatat dan terlaporkannya ketersediaan dan kondisi Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi di BKKBN, perwakilan BKKBN provinsi, Perangkat Daerah dan Faskes KB.

(4) Indikator output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. terlayaninya akseptor dan/atau calon akseptor di Faskes KB yang telah dipenuhi kebutuhan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi; dan b. tercegahnya efek samping/komplikasi pasca pelayanan akibat Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi yang tidak aman dan bermutu.

Sasaran pemantauan dan evaluasi yaitu seluruh kegiatan operasional di BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi; Perangkat Daerah, dan/atau Faskes KB dan jejaring/jaringannya.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui: a. pertemuan dan koordinasi; b. kunjungan lapangan/visiting spesialis; dan c. survei/kajian.

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 228/PER/E1/2015 tentang Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2017

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

ttd

SURYA CHANDRA SURAPATY

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA