Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.

2. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat provinsi.

3. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota.

4. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.

5. LAZ Berskala Nasional adalah LAZ yang melaksanakan Pengelolaan Zakat dalam lingkup nasional.

6. LAZ Berskala Provinsi adalah LAZ yang melaksanakan Pengelolaan Zakat dalam lingkup wilayah 1 (satu) provinsi.

7. LAZ Berskala Kabupaten/Kota adalah LAZ yang melaksanakan Pengelolaan Zakat dalam lingkup wilayah 1 (satu) kabupaten/kota.

8. Pengelola Zakat adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ Berskala Nasional, LAZ Berskala Provinsi, dan LAZ Berskala Kabupaten/Kota.

9. Perwakilan LAZ Berskala Nasional adalah 1 (satu) kantor perwakilan LAZ Berskala Nasional di provinsi yang dibentuk atas izin Kantor Wilayah Agama Provinsi.

10. Perwakilan LAZ Berskala Provinsi adalah 1 (satu) kantor perwakilan LAZ Berskala Provinsi di kabupaten/kota yang dibentuk atas izin Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

11. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

12. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

13. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

14. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

15. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.

16. Amil Zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.

17. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

18. Munfiq adalah seorang muslim atau badan usaha yang secara sukarela menyerahkan infak dan sedekah.

19. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

20. Asnaf adalah 8 (delapan) golongan yang berhak menerima Zakat yang terdiri dari Fakir, Miskin, Amil, Riqab, Gharimin, Fi Sabilillah, Ibnu Sabil, dan Mualaf.

21. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

22. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT adalah naskah yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ berskala nasional, LAZ berskala provinsi atau LAZ Berskala Kabupaten/Kota untuk periode waktu 1 (satu) tahun dan di gunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Lingkup pengaturan Peraturan Badan ini terdiri atas: a. penganggaran; b. penerimaan dana; c. penyimpanan dana; d. pengeluaran dana; e. pembukuan dan pengarsipan; dan f. pengendalian.

(1) Pengelola Zakat melakukan penyusunan anggaran dalam bentuk RKAT. (2) Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penerimaan dana dapat berasal dari Zakat, Infak, Sedekah, Dana Sosial Keagamaan Lainnya, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana corporate social responsibility, dana bagi hasil, jasa giro, dan dana lain yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. (2) Penerimaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara: a. langsung melalui loket Pengelola Zakat atau UPZ; atau b. tidak langsung melalui sistem pembayaran elektronik sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. (3) Penerimaan dana tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui perbankan syariah. (4) Dalam hal tidak terdapat perbankan syariah pada wilayah penerimaan dana Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penerimaan dana Zakat dapat dilakukan melalui perbankan konvensional. (5) Dalam melakukan penerimaan dana Zakat wajib dipisahkan sesuai dengan jenis penerimaan dana Zakat. (6) Penerimaan dana Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dengan do’a oleh Amil Zakat kepada pemberi dana secara langsung maupun tidak langsung.

(1) Penerimaan dana Zakat dapat berupa uang atau barang. (2) Penerimaan dana berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai, cek, atau giro. (3) Penerimaan dana berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk emas, permata, hasil pertanian dalam arti luas, kendaraan, dan aset lainnya. (4) Penerimaan dana berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dituangkan dalam berita acara serah terima penerimaan dana Zakat. (5) Penerimaan dana berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan penaksiran nilai dalam bentuk rupiah berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya barang.

(1) Penerimaan dana Zakat berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disetorkan pada hari penerimaan dana Zakat oleh Amil Zakat ke rekening bank penerimaan sesuai dengan jenis penerimaan dana Zakat dalam jumlah bruto. (2) Dalam hal dana Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pada waktu yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penyetoran pada hari penerimaan dana Zakat, penyetoran dana Zakat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya dana Zakat. (3) Dalam hal dana Zakat yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk mata uang asing, Amil Zakat menyetorkan sesuai dengan hasil konversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar yang wajar pada hari penyetoran.

(1) Setiap penerimaan dana Zakat dalam bentuk uang baik melalui loket penerimaan dana Zakat maupun melalui elektronik diterbitkan bukti setor. (2) Bukti setor penerimaan dana Zakat melalui loket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama dan alamat Pengelola Zakat atau UPZ penerima; b. nama donatur; c. alamat donatur; d. nomor pokok wajib zakat atau nomor register donatur; e. nomor pokok wajib pajak donatur; f. jenis setoran dana; g. jumlah setoran; dan h. nama dan tanda tangan Petugas Penerima. (3) Bukti setor penerimaan dana Zakat melalui elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Nama donatur; b. jenis setoran dana; dan c. jumlah setoran.

(1) Amil Zakat yang melaksanakan tugas dan fungsi penerimaan dana Zakat wajib membuat laporan rekapitulasi penerimaan dana Zakat. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bagian keuangan Pengelola Zakat setiap hari dengan melampirkan surat tanda setor ke bank dan/atau bukti penerimaan lainnya yang sah.

(1) Dana Zakat dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib disimpan di tempat yang memiliki sistem pengamanan yang memadai dengan penanggung jawab yang jelas. (2) Penyimpanan dana Zakat dan dana operasional dalam bentuk uang tunai dilakukan oleh pemegang kas yang ditetapkan oleh pimpinan Pengelola Zakat.

Dana Zakat dalam bentuk barang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) diinventarisasi dan disimpan pada tempat yang aman dan memadai dengan penanggung jawab yang jelas.

(1) Penyimpanan kas operasional harian dapat terdiri atas kas besar dan kas kecil. (2) Kas besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan keseluruhan operasional harian Pengelola Zakat. (3) Kas kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan operasional tertentu dalam jumlah kecil dan sering terjadi, dengan sistem dana tetap. (4) Jumlah kas besar dan kas kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Pengelola Zakat secara berjenjang. (5) Pemegang kas wajib membuat pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas.

(1) Pengeluaran dana Zakat dan dana operasional dilakukan berdasarkan: a. permohonan tertulis kepada

pejabat yang berwenang; b. verifikasi terhadap permohonan sesuai dengan jenjang otorisasi pengeluaran dana; dan c. tercantum dalam RKAT. (2) Dalam hal permohonan pengeluaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercantum dalam RKAT, harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. (3) Jenjang otorisasi pengeluaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan pimpinan Pengelola Zakat. (4) Setiap pengeluaran dana Zakat dan dana operasional harus didukung dengan bukti yang cukup dan sah.

(1) Pengeluaran dana Zakat untuk pendistribusian dan pendayagunaan Zakat dilakukan dengan cara nontunai. (2) Dalam hal Mustahik merupakan orang perseorangan dan tidak memiliki rekening bank, pengeluaran dana Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai.

(1) Dalam melakukan pengelolaan dana Zakat dan operasional, wajib dilakukan pengendalian oleh unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan akuntansi.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penerimaan dana Zakat dan pengeluaran dana Zakat serta dan operasional. (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: a. anggaran; b. penyampaian laporan keuangan tepat waktu; c. kewajiban kepada pihak luar; d. uang muka kegiatan dan program; e. piutang operasional; dan f. pelaksanaan prosedur keuangan secara efektif dan efisien.

Setiap transaksi pengelolaan dana Zakat dibukukan sesuai dengan pedoman dan standar akuntansi yang berlaku.

(1) Pembukuan atas transaksi pengelolaan dana Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember. (2) Pembukuan pengelolaan dana Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jenis penerimaan dan pengeluaran dana Zakat.

(1) Prosedur pembukuan penerimaan dana dilakukan dengan tahapan:

a. pengumpulan bukti transaksi penerimaan; b. pencatatan; c. pengikhtisaran; dan d. pelaporan keuangan penerimaan dana. (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau elektronik dengan sistem pembukuan berbasis teknologi informasi.

Dalam melakukan pembukuan penerimaan dana melampirkan: a. bukti setoran Zakat; b. bukti transfer; c. nota kredit bank; d. cek; e. bukti pembayaran elektronik; dan/atau f. bukti tanda terima berupa barang.

(1) Pembukuan penerimaan dana Zakat dilaksanakan oleh unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan keuangan. (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. membuat buku rekapitulasi penerimaan dana secara terpisah sesuai dengan jenis dana; dan b. mencatat transaksi jurnal penerimaan dana setiap terjadi transaksi penerimaan dana.

(1) Prosedur pembukuan pengeluaran dana dilakukan dengan tahapan: a. pengumpulan bukti transaksi pengeluaran; b. pencatatan;

c. pengikhtisaran; dan d. pelaporan keuangan pengeluaran dana. (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau elektronik dengan sistem pembukuan berbasis teknologi informasi.

Dalam melakukan pembukuan pengeluaran dana melampirkan: a. kuitansi; b. nota debit; c. bukti permintaan pengeluaran; dan d. bukti transaksi pengeluaran kas.

(1) Pembukuan pengeluaran dana Zakat dilaksanakan oleh unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan keuangan. (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. membuat buku rekapitulasi pengeluaran per sumber dana setiap akhir bulan berdasarkan buku rekapitulasi pengeluaran atau berdasarkan bukti permintaan pembayaran atau pertanggung-jawaban uang muka; dan b. Mencatat jurnal transaksi pengeluaran dana setiap terjadinya transaksi pengeluaran dana.

(1) unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan keuangan menyusun Laporan Keuangan setiap 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan akhir tahun.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke pimpinan Pengelola Zakat. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 6 (enam) bulan dan akhir tahun paling sedikit memuat: a. laporan posisi keuangan; b. laporan perubahan dana; c. laporan perubahan aset kelolaan; d. laporan arus kas; dan e. catatan atas laporan keuangan. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah diterima secara umum.

(1) Kode rekening yang digunakan oleh Pengelola Zakat dalam menyusun laporan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. kode akun aset; b. kode akun kewajiban; dan c. kode akun saldo dana. (2) Kode rekening yang digunakan oleh Pengelola Zakat dalam menyusun laporan perubahan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b terdiri atas: a. kode akun penerimaan; dan b. kode akun penyaluran. (3) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pengelola Zakat wajib menyesuaikan pengelolaan keuangannya dengan Peraturan Badan ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Badan ini diundangkan.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2017

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUDIBYO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA