Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik INDONESIA, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.
3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
4. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
5. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk

mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. 7. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. 8. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 9. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kapolri yang bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan provinsi atau daerah istimewa. 10. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah struktur komando Polri yang bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan kabupaten/kota. 11. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. 12. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polda dan bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan provinsi atau daerah istimewa. 13. Kepala Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Polres dan bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan kabupaten/kota. 14. Kejaksaan Agung Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Kejaksaan Agung adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UNDANG-UNDANG.

15. Jaksa Agung adalah pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin serta mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik INDONESIA.
16. Kejaksaan Tinggi adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UNDANG-UNDANG yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan merupakan kesatuan hierarkis dengan Kejaksaan Republik INDONESIA.
17. Kejaksaaan Negeri adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UNDANG-UNDANG yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan merupakan kesatuan hierarkis dengan Kejaksaan Republik INDONESIA.
18. Penyidik Tindak Pidana Pemilu adalah Penyidik dan Penyidik Pembantu yang berasal dari Polri yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana Pemilu.
19. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan UNDANG-UNDANG.
20. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
21. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Tindak Pidana Pemilu dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 23. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum tindak pidana Pemilu untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 24. Pembahasan adalah kegiatan pada Gakkumdu untuk menindaklanjuti temuan atau laporan dalam rangka penanganan dugaan tindak pidana Pemilu bertujuan menyamakan pendapat dan mengambil keputusan.

(1) Penanganan tindak pidana Pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu. (2) Penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas meliputi: a. keadilan; b. kepastian; c. kemanfaatan; d. persamaan di muka hukum; e. praduga tidak bersalah; dan f. legalitas. (3) Penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip meliputi: a. kebenaran; b. cepat; c. sederhana;

d. biaya murah; dan e. tidak memihak.

Gakkumdu berkedudukan sebagai berikut: a. Bawaslu untuk Gakkumdu tingkat pusat; b. Bawaslu Provinsi untuk Gakkumdu tingkat daerah provinsi; c. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Gakkumdu tingkat daerah kabupaten/kota; dan d. Panwaslu LN untuk Gakkumdu di luar negeri.

(1) Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu. (2) Surat keputusan Ketua Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung. (3) Pembentukan dan penetapan Gakkumdu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada menteri yang membidangi urusan luar negeri.

(1) Keanggotaan Gakkumdu terdiri atas: a. pengawas Pemilu; b. Polri; dan c. Kejaksaan Agung. (2) Anggota Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.

(1) Struktur organisasi Gakkumdu terdiri atas: a. penasihat Gakkumdu; b. pembina Gakkumdu; c. koordinator Gakkumdu; dan d. anggota Gakkumdu. (2) Penasihat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh: a. Ketua Bawaslu; b. Kapolri; dan c. Jaksa Agung. (3) Pembina Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh: a. anggota Bawaslu; b. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri; dan c. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik INDONESIA.

(4) Koordinator Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh: a. koordinator divisi penindakan pelanggaran Bawaslu sebagai Ketua Koordinator Gakkumdu; b. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri dari unsur Polri; dan c. Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik INDONESIA dari unsur Kejaksaan. (5) Anggota Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari anggota Bawaslu, Penyidik Tindak Pidana Pemilu pada Badan Reserse Kriminal Polri dan Jaksa Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung.

(1) Struktur organisasi Gakkumdu Provinsi terdiri atas: a. penasehat Gakkumdu Provinsi; b. pembina Gakkumdu Provinsi; c. koordinator Gakkumdu Provinsi; dan d. anggota Gakkumdu Provinsi. (2) Penasehat Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh: a. Ketua Bawaslu Provinsi; b. Kapolda; dan c. Kepala Kejaksaan Tinggi. (3) Pembina Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh: a. anggota Bawaslu Provinsi yang ditunjuk; b. Direktur Kriminal Umum Polda; dan c. Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi. (4) Koordinator Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh: a. koordinator divisi penindakan pelanggaran Bawaslu Provinsi sebagai Ketua Koordinator Gakkumdu Provinsi;

b. Kepala Subdirektorat pada Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah dari unsur Polri; dan c. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi dari unsur Kejaksaan. (5) Anggota Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari anggota Bawaslu Provinsi, Penyidik Tindak Pidana Pemilu pada Direktorat Reskrimum Polda dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi.

(1) Struktur Gakkumdu Kabupaten/Kota terdiri atas: a. penasihat Gakkumdu Kabupaten/Kota; b. pembina Gakkumdu Kabupaten/Kota; c. koordinator Gakkumdu Kabupaten/Kota; dan d. anggota Gakkumdu Kabupaten/Kota. (2) Penasihat Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh: a. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota; b. Kapolres Metro/Kapolres Kota Besar/Kapolres/ Kapolres Kota; dan c. Kepala Kejaksaan Negeri. (3) Pembina Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh: a. anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; b. Kasatreskrim pada Polres Metro/Polres Kota Besar/ Polres/Polres Kota; dan c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri. (4) Koordinator Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh: a. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota; b. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal pada Polres Metro/Polres Kota Besar/Polres/Polres Kota; dan

c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri. (5) Anggota Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Penyidik Tindak Pidana Pemilu pada Satuan Reskrimum Polres Metro/Polres Kota Besar/ Polres/Polres Kota dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri.

Struktur organisasi Gakkumdu Luar Negeri terdiri atas: a. anggota Gakkumdu; b. Panwaslu LN;

c. atase Polri; d. atase Kejaksaan.

(1) Sekretariat Gakkumdu melekat pada: a. Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk Gakkumdu tingkat pusat; b. Sekretariat Bawaslu Provinsi untuk Gakkumdu tingkat daerah provinsi; c. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Gakkumdu tingkat daerah kabupaten/kota; dan d. Sekretariat Panwaslu LN untuk Gakkumdu di luar negeri. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Anggota Gakkumdu dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas: a. anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau b. pejabat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penindakan pelanggaran.

(1) Penyidik Tindak Pidana Pemilu yang ditempatkan di Gakkumdu merupakan Penyidik Polri yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah mengikuti pelatihan khusus mengenai Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Pemilu; b. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbantukan sementara dan menjalankan tugas secara penuh waktu serta tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu. (3) Penyidik yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas di Sekretariat Gakkumdu selama

tahapan Pemilu ditunjuk oleh Kapolri, Kapolda, atau Kapolres berdasarkan surat perintah.

(1) Jumlah Penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu sebanyak 15 (lima belas) orang. (2) Jumlah Penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu Provinsi paling banyak 9 (sembilan) orang. (3) Jumlah penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu Kabupaten/Kota paling banyak 6 (enam) orang.

(1) Ketua Bawaslu merekomendasikan kepada Kapolri untuk memberikan penghargaan kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilu yang telah menyelesaikan tugas dalam penanganan tindak pidana Pemilu. (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri.

(1) Jaksa yang ditempatkan di Gakkumdu merupakan Penuntut Umum yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun. (2) Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbantukan sementara dan menjalankan tugas secara penuh waktu serta tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu. (3) Jaksa yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas di Kantor Sekretariat Gakkumdu selama tahapan Pemilu.

(1) Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu sebanyak 15 (lima belas) orang. (2) Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu Provinsi paling banyak 5 (lima) orang. (3) Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu Kabupaten/Kota paling banyak 3 (tiga) orang.

(1) Ketua Bawaslu merekomendasikan kepada Jaksa Agung untuk memberikan penghargaan kepada Penuntut Umum yang telah menyelesaikan tugas dalam penanganan tindak pidana Pemilu. (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kejaksaan Agung.

(1) Penyidik dan Penuntut Umum mendampingi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dalam menerima temuan atau laporan tindak pidana Pemilu. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format kelengkapan temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu. (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu.

(4) Dalam hal temuan atau laporan diterima, Pengawas Pemilu membuat dan mengisi format temuan atau laporan serta memberikan nomor dan memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada pelapor. (5) Setelah temuan atau laporan diterima, pengawas Pemilu didampingi oleh anggota Gakkumdu sesuai dengan tingkatan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir. (6) Koordinator Gakkumdu sesuai dengan tingkatan menerbitkan surat perintah Penyelidikan setelah temuan atau laporan diterima Pengawas Pemilu. (7) Penyelidik melakukan Penyelidikan berdasarkan surat perintah Penyelidikan.

(1) Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melakukan Pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu di setiap tingkatan. (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan keterpenuhan syarat formil dan syarat materiil temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang telah diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. (4) Berdasarkan hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa menindaklanjuti dengan menyusun kajian atau melaksanakan Penyelidikan atas temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu.

(5) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan I yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa.

(1) Pengawas Pemilu melakukan kajian terhadap temuan atau laporan pelanggaran Pemilu hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah Temuan atau Laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. (2) Dalam penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan, penyusunan keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. (3) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu dapat mengundang pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi. (4) Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan dengan pengambilan sumpah/janji yang dituangkan dalam berita acara di bawah sumpah. (5) Dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawas Pemilu didampingi oleh Penyidik dan Jaksa. (6) Hasil dari proses kajian pelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu berupa dokumen kajian temuan atau laporan. (7) Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring dalam proses kajian dan Penyelidikan tindak pidana Pemilu.

Setelah melaksanakan Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7), Penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan.

(1) Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan Pembahasan kedua paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh pengawas Pemilu. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu sesuai dengan tingkatan untuk membahas kajian pengawas Pemilu dan laporan hasil Penyelidikan. (3) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyimpulkan temuan atau laporan merupakan tindak pidana Pemilu atau bukan tindak pidana Pemilu. (4) Apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan kesimpulan rapat sebagaimana mana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan terdapat unsur dugaan tindak pidana Pemilu, Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa melanjutkan penanganan temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu ke tahap Penyidikan. (5) Apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan kesimpulan rapat sebagaimana mana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak terdapat unsur tindak pidana Pemilu, Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa menghentikan penanganan Temuan atau Laporan. (6) Hasil Pembahasan kedua dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan II yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa.

(1) Pengawas Pemilu melaksanakan rapat pleno untuk MEMUTUSKAN temuan atau laporan ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dihentikan. (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil Pembahasan kedua, kajian pengawas Pemilu, dan laporan hasil Penyelidikan. (3) Dalam hal rapat pleno MEMUTUSKAN temuan atau laporan penanganan pelanggaran Pemilu dihentikan, Pengawas Pemilu mengumumkan status temuan atau laporan disertai dengan alasan penghentian dan memberitahukan kepada Pelapor. (4) Dalam hal rapat pleno MEMUTUSKAN dugaan pelanggaran Pemilu ditingkatkan pada tahap Penyidikan, pengawas Pemilu meneruskan temuan atau laporan kepada Penyidik dan menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyidikan. (5) Penerusan temuan atau laporan disertai dengan berkas pelanggaran yang memuat: a. surat pengantar; b. surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyidikan yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilu; c. daftar Isi; d. temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu; e. hasil kajian; f. laporan hasil Penyelidikan; g. surat undangan klarifikasi; h. berita acara klarifikasi; i. berita acara klarifikasi di bawah sumpah; j. berita acara Pembahasan pertama; k. berita acara Pembahasan kedua; l. daftar saksi dan/atau ahli; m. daftar terlapor;

n. daftar barang bukti; o. barang bukti; dan p. administrasi Penyelidikan Gakkumdu dari unsur Polri. (6) Penerusan temuan atau laporan dilakukan oleh pengawas Pemilu kepada Polri di Sekretariat Gakkumdu. (7) Penyidik membuat administrasi penerimaan penerusan Temuan atau Laporan berupa: a. laporan dugaan tindak pidana Pemilu; b. surat tanda bukti laporan; dan c. nomor registrasi laporan dugaan tindak pidana Pemilu.

(1) Penyidik melakukan Penyidikan setelah diterbitkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri. (2) Penerbitan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan dikeluarkannya surat perintah Penyidikan. (3) Penyidik menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan dan administrasi Penyidikan lainnya yang telah ditandatangani Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri kepada Jaksa. (4) Penyidik melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penerusan laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang diterima dari Pengawas Pemilu. (5) Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses Penyidikan.

(1) Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan dalam Pembahasan ketiga yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri. (2) Pembahasan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama proses Penyidikan. (3) Pembahasan ketiga dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilu, dan Jaksa untuk membahas hasil Penyidikan. (4) Pembahasan ketiga menghasilkan kesimpulan pelimpahankasus kepada Jaksa. (5) Hasil Pembahasan Ketiga dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan III yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilu dan Jaksa.

(1) Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan disertai berkas perkara kepada Jaksa paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penerusan Temuan atau Laporan yang diterima dari Pengawas Pemilu dan/atau laporan Polisi dibuat serta dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka. (2) Dalam hal hasil Penyidikan belum lengkap, Jaksa mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk kelengkapan berkas perkara paling lama 3 (tiga) hari. (3) Apabila berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilengkapi, Penyidik menyampaikan berkas perkara kepada Jaksa paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas perrkara. (4) Pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Jaksa kepada Penyidik hanya dilakukan 1 (satu) kali.

(5) Penyerahan dan pengembalian hasil Penyidikan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan di Sekretariat Gakkumdu.

(1) Setelah berkas perkara diterima Jaksa dan dinyatakan lengkap Penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada Jaksa. (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka. (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di Sekretariat Gakkumdu.

(1) Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan. (2) Penuntut Umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan. (3) Penuntut Umum menyusun rencana Penuntutan dan membuat surat tuntutan. (4) Penuntut Umum melaporkan rencana dakwaan dan surat dakwaan dan/atau rencana tuntutan dan surat tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan. (5) Surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Koordinator Gakkumdu.

(1) Setelah putusan pengadilan dibacakan, Penuntut Umum melaporkan kepada Koordinator Gakkumdu sesuai dengan tingkatan. (2) Gakkumdu sesuai tingkatan melakukan Pembahasan keempat dipimpin oleh Koordinator dari unsur Jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah putusan Pengadilan dibacakan. (3) Pembahasan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilu dan Jaksa. (4) Pembahasan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menentukan sikap Gakkumdu dalam: a. melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan; atau b. melaksanakan putusan pengadilan. (5) Dalam hal hasil Pembahasan keempat menentukan Gakkumdu melakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Penuntut Umum mengajukan banding dan memori banding paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. (6) Dalam hal terdakwa melakukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan, Penuntut Umum membuat kontra memori banding.

(1) Jaksa melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan diterima. (2) Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh Penyidik dan Pengawas Pemilu.

Ketentuan kewenangan menuntut Pidana hapus karena daluwarsa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Pidana.

(1) Administrasi Gakkumdu meliputi dokumen-dokumen yang ada pada proses penerimaan temuan atau laporan, penanganan pelanggaran Pemilu, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pihak yang berwenang menerbitkan dan menandatangani administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Ketua Koordinator Gakkumdu (3) Penerbitan dan penandatanganan administrasi disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

Gakkumdu melakukan pelatihan kepada Gakkumdu Provinsi, Gakkumdu Kabupaten/Kota dan Gakkumdu Luar Negeri.

Gakkumdu melakukan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai: a. tindak pidana Pemilu; dan b. pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh Gakkumdu.

(1) Gakkumdu melakukan publikasi terhadap penanganan tindak pidana Pemilu. (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. konferensi pers oleh Koordinator Gakkumdu; b. buletin; dan/atau c. laman resmi Bawaslu.

(1) Konsultasi dilakukan oleh Gakkumdu Provinsi kepada Gakkumdu. (2) Konsultasi dilakukan oleh Gakkumdu Kabupaten/Kota kepada Gakkumdu Provinsi.

(1) Gakkumdu melakukan supervisi kepada Gakkumdu Provinsi, Gakkumdu Kabupaten/Kota, dan Gakkumdu Luar Negeri. (2) Gakkumdu Provinsi melakukan supervisi kepada Gakkumdu Kabupaten/Kota.

(1) Gakkumdu melakukan pembinaan kepada Gakkumdu Provinsi, Gakkumdu Kabupaten/Kota, dan Gakkumdu Luar Negeri. (2) Gakkumdu Provinsi melakukan pembinaan kepada Gakkumdu Kabupaten/Kota.

(1) Gakkumdu Kabupaten/Kota melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu melalui Gakkumdu Provinsi. (2) Gakkumdu Provinsi melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu. (3) Gakkumdu Luar Negeri melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu.

Gakkumdu menyampaikan laporan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung secara periodik.

Biaya Operasional Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi, dan Gakkumdu Kabupaten/Kota dibebankan kepada anggaran Bawaslu yang bersumber dari APBN.

Bentuk dan jenis formulir penanganan tindak pidana Pemilu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA