Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
3. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
4. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
5. Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di INDONESIA, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu.
6. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu.
7. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilu yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bawaslu.

(1) Pemantau Pemilu dapat dilaksanakan oleh: a. Pemantau Pemilu dalam negeri; dan b. Pemantau Pemilu luar negeri. (2) Pemantau pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Pemantau Pemilu nasional; b. Pemantau Pemilu provinsi; dan c. Pemantau Pemilu kabupaten/kota. (3) Pemantau pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. lembaga Pemantau Pemilu dari luar negeri; b. lembaga Pemilu luar negeri; dan c. perwakilan negara sahabat di INDONESIA.

(1) Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan: a. berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah; b. bersifat independen; c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan d. terakreditasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. (2) Bagi Pemantau Pemilu dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, harus memenuhi persyaratan: a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;

b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilu dari perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri; dan c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara Akreditasi Pemantau Pemilu dilaksanakan melalui tahapan: a. pendaftaran; b. penelitian administrasi; dan c. Akreditasi.

Pendaftaran Pemantau Pemilu dilaksanakan sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.

(1) Pemantau Pemilu mengajukan permohonan untuk melakukan Pemantauan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Akreditasi Pemantauan Pemilu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi Pemantau Pemilu nasional, permohonan disampaikan kepada Bawaslu dengan ketentuan wilayah pemantauan paling sedikit di 2 (dua) provinsi; b. bagi Pemantau Pemilu daerah provinsi, permohonan

disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan ketentuan wilayah pemantauan paling sedikit di 2 (dua) kabupaten/kota; atau c. bagi Pemantau Pemilu daerah kabupaten/kota, permohonan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. (3) Pemantau Pemilu dari luar negeri dapat mengajukan permohonan untuk melakukan Pemantauan Pemilu kepada Bawaslu dengan mengisi formulir yang diperoleh dari website Bawaslu.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat kelengkapan administrasi yang terdiri atas: a. akta pendirian dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga atau sebutan lain; b. profil organisasi/lembaga; c. memiliki surat keterangan terdaftar dari pemerintah atau pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan; d. nomor pokok wajib pajak organisasi/lembaga; e. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilu; f. alokasi anggota Pemantau Pemilu yang akan ditempatkan ke daerah; g. rencana dan jadwal pemantauan pada tahapan Pemilu; h. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau; i. nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan penanggung jawab Pemantau Pemilu yang dilampiri pas foto diri terbaru; j. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilu; dan k. surat pernyataan mengenai independensi lembaga Pemantau Pemilu yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain lembaga Pemantau Pemilu.

Selain menyerahkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemantau Pemilu asing harus menyerahkan kelengkapan administrasi tambahan antara lain: a. surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantauan dari lembaga Pemantau Pemilu yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilu luar negeri; dan b. surat rekomendasi dari Menteri Luar Negeri Republik INDONESIA bagi Pemantau Pemilu yang berasal dari perwakilan negara sahabat.

Pemantau Pemilu yang telah memenuhi syarat administrasi mendapatkan tanda terima dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) Pemantau Pemilu melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g yang telah diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Pemantau Pemilu yang melakukan perubahan rencana pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: a. perubahan lebih dari 1 (satu) daerah provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu serta wajib melapor ke Bawaslu Provinsi setempat; dan b. perubahan lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota pada 1 (satu) provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu dan wajib melapor ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat.

Persetujuan rencana pemantauan bagi Pemantau Pemilu luar negeri harus disesuaikan dengan rekomendasi Bawaslu.

(1) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi melakukan penelitian administrasi terhadap persyaratan administrasi Pemantau Pemilu nasional dan Pemantau Pemilu daerah provinsi. (2) Penelitian kelengkapan administrasi Pemantau Pemilu daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Bawaslu Provinsi. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dapat membentuk panitia Akreditasi.

(1) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi melakukan penelitian dengan memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi. (2) Bawaslu Provinsi melaporkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bawaslu.

(1) Bawaslu menerbitkan sertifikat Akreditasi bagi Pemantau Pemilu yang telah lolos penelitian administrasi sebagai bukti atau tanda izin melakukan pemantauan sesuai dengan wilayah kerja pemantauan. (2) Akreditasi Pemantau Pemilu berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilu.

(3) Akreditasi Pemantau Pemilu berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu apabila pemantauan diajukan tidak seluruh tahapan Pemilu.

(1) Pemantau Pemilu dapat melakukan perubahan terhadap rencana pemantauan dan wilayah kerja pemantauan. (2) Perubahan terhadap rencana pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi untuk mendapatkan persetujuan. (3) Perubahan terhadap wilayah kerja pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.

(1) Pemantau Pemilu yang terakreditasi diberikan tanda pengenal Pemantau Pemilu. (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bawaslu.

(1) Pada tanda pengenal Pemantau Pemilu memuat informasi yang terdiri atas: a. nama Pemantau Pemilu; b. nama anggota Pemantau Pemilu; c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilu; d. wilayah kerja pemantauan; e. nomor dan tanggal Akreditasi; f. pengesahan Ketua Bawaslu; dan g. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilu.

(2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter, berwarna dasar putih untuk Pemantau Pemilu dalam negeri, kuning untuk Pemantau Pemilu asing biasa, dan biru untuk Pemantau Pemilu asing diplomat.

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan dalam setiap kegiatan Pemantauan Pemilu.

(1) Pemantau Pemilu mempunyai hak: a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah negara Republik INDONESIA; b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses Penyelenggaraan Pemilu; c. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar tempat pemungutan suara; d. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; e. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu; dan f. menyampaikan temuan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apabila pelaksanaan proses tahapan Pemilu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai Pemantau Pemilu.

Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban: a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu; c. melaporkan diri, mengurus proses Akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan; d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan; e. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan; f. melaporkan jumlah dan keberadaan personel Pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan; g. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang Penyelenggara Pemilu; h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat; i. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan; j. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan k. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) Pemantau Pemilu dilarang: a. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan Pemilu;

b. mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih; c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu; d. memihak kepada peserta Pemilu tertentu; e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta Pemilu; f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilu; g. membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan tugas pemantauan; h. masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan/atau i. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai Pemantau Pemilu. (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemantau Pemilu luar negeri dilarang mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan pemerintahan negara Republik INDONESIA.

Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dicabut akreditasinya sebagai Pemantau Pemilu untuk melakukan pemantauan oleh Bawaslu.

(1) Dalam hal Pemantau Pemilu yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) Terhadap pelanggaran yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mencabut akreditasinya sebagai Pemantau Pemilu. (2) Bagi Pemantau Pemilu asing yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 serta terbukti kebenarannya, Bawaslu menyampaikan rekomendasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk MENETAPKAN pencabutan status dan hak Pemantau Pemilu luar negeri.

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan monitoring terhadap Pemantau Pemilu dengan cara Pemantau Pemilu menyerahkan laporan pemantauan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan rencana dan wilayah kerja pemantauan. (2) Laporan hasil pemantauan dapat dipublikasikan di website Bawaslu.

(1) Ketentuan mengenai kode etik Pemantau Pemilu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Ketentuan mengenai panduan teknis pendaftaran, formulir pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilu tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA