Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA Tahun 1945.

4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih Anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.

5. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

6. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi.

7. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi.

10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

11. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

12. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara INDONESIA secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA Tahun 1945.

13. Verifikasi adalah penelitian/pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu.

14. Temuan adalah hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kccamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pengawasan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu berpedoman kepada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional;

i. akuntabel; j. efektif; k. efisien; dan l. integritas.

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengawas Pemilu memastikan Partai Politik calon Peserta Pemilu memperoleh hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam Verifikasi, penetapan dan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengawasan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu untuk memastikan: a. pendaftaran, Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan penetapan Peserta Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. keterpenuhan, kebenaran, dan keabsahan syarat Partai Politik sebagai Peserta Pemilu yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu; c. keterpenuhan kebutuhan kepemilikan dokumen dalam setiap proses tahapan pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan penetapan Peserta Pemilu, untuk kepentingan dokumentasi Bawaslu; dan d. Partai Politik calon Peserta Pemilu yang ditetapkan oleh KPU telah memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dan disamakan dengan semua tahapan yang diatur dalam ketentuan mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan oleh KPU.

Pengawasan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Peserta Pemilu meliputi: a. pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu oleh KPU; b. pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu oleh KPU, dengan memperhatikan kelengkapan bukti dan keaslian kelengkapan persyaratan; c. pengumuman hasil Verifikasi; dan d. penetapan Peserta Pemilu.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu.

(1) Pengawasan proses tahapan pelaksanaan pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu dilaksanakan melalui pencegahan dan penindakan. (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung. (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat dan tepat atas temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu.

Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu

dilakukan dengan cara: a. melakukan sosialisasi bagi masyarakat yang menitikberatkan pada pemahaman dan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan; b. melakukan sosialisasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan mengenai peraturan perundang-undangan Pemilu, termasuk pola pengawasan; c. melakukan sosialisasi kepada Partai Politik calon Peserta Pemilu mengenai aturan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu; d. melibatkan semua pihak untuk berperan aktif mengawasi penyelenggaraan pengawasan; e. melakukan koordinasi dengan menyampaikan peringatan dini identifikasi dan peta potensi kerawanan pelanggaran Pemilu kepada KPU dan jajarannya serta pemangku kepentingan; f. melakukan publikasi melalui media massa terkait indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu; g. melakukan sosialisasi langkah penindakan yang akan dilakukan oleh Pengawas Pemilu kepada semua pihak yang terindikasi melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu; h. menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian; dan i. melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu meliputi: a. ketepatan waktu pendaftaran dan penyerahan syarat pendaftaran Partai Politik calon Peserta pemilu dilakukan selama 14 (empat belas) hari dengan jadwal:

1. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu INDONESIA Barat; dan
2. hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 Waktu INDONESIA Barat; b. keterpenuhan persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi:
3. berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG tentang Partai Politik;
4. memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;
5. memiliki kepengurusan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
6. memiliki kepengurusan paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
7. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
8. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk

pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 3 yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan; 7. memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu; 8. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan 9. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU; c. kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran yang terkait dengan:

1. salinan Berita Negara Republik INDONESIA yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum dan telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan memiliki kepengurusan, alamat dan kantor tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, povinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
3. surat keputusan pengurus Partai Politik mengenai kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
4. surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;
5. surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
6. surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan penyertaan keterwakilan

perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kepengurusan Partai Politik Tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; 7. surat keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dari camat atau lurah/kepala desa atau sebutan lain, dilampiri dengan surat pernyataan pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa keberadaan kantor tetap dipergunakan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu; 8. surat keterangan mengenai pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 9. salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; 10. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik; dan 11. nama dan tanda gambar Partai Politik ukuran 10x10 (sepuluh kali sepuluh) centimeter berwarna sebanyak 2 (dua) lembar; dan d. pengawasan nama, lambang dan tanda gambar sebagaimana dimaksud huruf b angka 8 dilarang sama dengan:

1. bendera atau lambang negara Republik INDONESIA;
2. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
3. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
4. nama, bendera, lambang organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
5. nama atau gambar seseorang; atau
6. sesuatu yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik lain.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu dengan cara: a. mendapatkan salinan dokumen persyaratan dan akses ke dalam sistem informasi Partai Politik; dan b. memeriksa kesesuaian data salinan dokumen yang dimasukkan ke dalam sistem informasi Partai Politik dengan dokumen persyaratan yang diserahkan Partai Politik calon peserta Pemilu pada saat pendaftaran.

Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik, meliputi: a. ketepatan waktu penyerahan bukti syarat keanggotaan Partai Politik dilakukan selama 14 (empat belas) hari dengan jadwal:

1. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
2. hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat. b. kelengkapan dokumen persyaratan Partai Politik peserta Pemilu yang meliputi:
3. salinan kartu tanda anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui petugas penghubung; dan
4. daftar nama dan alamat anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota yang disampaikan oleh pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui petugas penghubung.

(1) Bawaslu melakukan pengawasan Verifikasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Poltik yang dilakukan oleh KPU. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi: a. kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU; b. jangka waktu pelaksanaan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah batas akhir waktu pendaftaran; c. kegandaan anggota Partai Politik; dan d. anggota Partai Politik yang tidak memenuhi syarat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Bawaslu memastikan penyampaian salinan berita acara hasil Verifikasi kepada Partai Politik paling lama 2 (dua) hari setelah Verifikasi berakhir.

(1) Bawaslu Provinsi melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan Verifikasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Poltik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bawaslu.

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Verifikasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan

keanggotaan Partai Poltik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi: a. kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota; b. jangka waktu pelaksanaan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah batas akhir waktu pendaftaran; c. kegandaan anggota Partai Politik; dan d. anggota Partai Politik yang tidak memenuhi syarat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan penyampaian salinan berita acara hasil Verifikasi kepada Partai Politik paling lama 2 (dua) hari setelah Verifikasi berakhir.

(1) Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap penyampaian perbaikan dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat. (2) Bawaslu Provinsi melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi: a. jangka waktu penyampaian perbaikan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil Verifikasi; b. perbaikan dokumen persyaratan yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat; dan c. penyerahan tanda terima perbaikan dokumen persyaratan bagi Partai Politik calon Peserta Pemilu

yang telah memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan.

(1) Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan yang disampaikan oleh Partai Politik. (2) Bawaslu Provinsi melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memastikan: a. jangka waktu perbaikan persyaratan yang dilakukan oleh Partai Politik paling lama 10 (sepuluh) hari setelah batas akhir waktu perbaikan dokumen persyaratan; dan b. kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat.

(1) Bawaslu memastikan KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi perbaikan kepada Partai Politik dan Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari setelah Verifikasi perbaikan berakhir. (2) Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi perbaikan kepada Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) hari setelah Verifikasi perbaikan berakhir. (3) Bawaslu memastikan KPU mengumumkan hasil Verifikasi di media cetak, elektronik dan papan laman KPU.

Bawaslu memastikan hasil Verifikasi Partai Politik peserta Pemilu yang tidak lulus dituangkan dalam Berita Acara.

(1) Bawaslu melakukan pengawasan Verifikasi kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah memenuhi persyaratan. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang meliputi: a. jumlah daftar nama dan susunan pengurus Partai Politik di tingkat pusat; b. kebenaran daftar nama dan susunan pengurus Partai Politik tingkat pusat; c. kebenaran daftar nama pengurus perempuan Partai Politik tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan d. domisili kantor tetap sesuai dengan surat keterangan dari camat atau sebutan lain lurah/kepala desa atau sebutan lain sampai berakhirnya tahapan Pemilu. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan memastikan KPU mendatangi kantor tetap pengurus Partai Politik calon Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya untuk: a. mencocokkan domisili kantor tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat pusat dari camat atau sebutan lain atau lurah/kepala desa atau sebutan lain; dan b. memastikan kebenaran surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan kantor tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu. (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah penyampaian hasil

Verifikasi dokumen persyaratan. (5) Penyampaian berita acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Partai Politik, Bawaslu, dan Bawaslu Provinsi diserahkan paling lama 1 (satu) hari setelah Verifikasi kepengurusan berakhir.

(1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan Verifikasi kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah memenuhi persyaratan. (2) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang meliputi: a. jumlah daftar nama dan susunan pengurus Partai Politik di tingkat provinsi; b. kebenaran daftar nama dan susunan pengurus Partai Politik di tingkat provinsi; c. kebenaran daftar nama pengurus perempuan Partai Politik tingkat provinsi memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan d. domisili kantor tetap sesuai dengan surat keterangan dari camat atau sebutan lain lurah/kepala desa atau sebutan lain sampai berakhirnya tahapan Pemilu. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima hasil Verifikasi dokumen persyaratan. (4) Penyampaian

berita acara Verifikasi kepengurusan diserahkan paling lama 1 (satu) hari setelah Verifikasi berakhir. (5) Bawaslu Provinsi melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan Verifikasi kepengurusan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. (6) Bawaslu Provinsi melaporkan hasil pengawasan Verifikasi kepengurusan kepada Bawaslu.

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Verifikasi keanggotaan dan kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah memenuhi persyaratan. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang meliputi: a. jumlah daftar nama dan susunan Pengurus Partai Politik di tingkat kabupaten/kota; b. kebenaran daftar nama dan susunan pengurus Partai Politik di tingkat kabupaten/kota; c. kebenaran daftar nama pengurus perempuan Partai Politik tingkat kabupaten/kota memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen); d. domisili kantor tetap sesuai dengan surat keterangan dari camat atau sebutan lain lurah/kepala desa atau sebutan lain sampai berakhirnya tahapan Pemilu; e. jumlah keanggotan Partai Politik paling sedikit 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik kabupaten/kota; dan f. kecocokan, kebenaran dan kesesuaian identitas anggota dengan kartu tanda anggota Partai Politik. (3) Pengawasan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan menggunakan sampel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima hasil Verifikasi dari KPU. (5) Penyampaian berita acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan paling lama 1 (satu) hari setelah Verifikasi kepengurusan berakhir.

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap Verifikasi keanggotaan dan kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan dengan cara: a. menghadirkan nama sampel anggota Partai Politik di kantor tetap pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan b. meminta kepada nama sampel anggota Partai Politik untuk menunjukkan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan. (2) Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan kebenaran keanggotaannya, keanggotaan tersebut dinyatakan sah dan memenuhi syarat. (3) Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota Partai Politik tertentu tersebut. (4) Dalam hal anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu dan anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir, keanggotannya tetap dinyatakan sah. (5) Dalam hal anggota Partai Politik telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik pada masa Verifikasi, keanggotaan yang bersangkutan tetap dinyatakan sah. (6) Dalam hal terdapat anggota Partai Politik tidak hadir, KPU Kabupaten/Kota memberikan catatan dan Pengurus Partai Politik membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa anggota Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat ditemui. (7) KPU Kabupaten/Kota meminta Pengurus Partai Politik menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui ke Kantor KPU Kabupaten/Kota paling lama sampai dengan batas akhir masa Verifikasi.

(8) KPU Kabupaten/Kota meminta Pengurus Partai Politik menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui, pada suatu tempat untuk dilakukan Verifikasi kepengurusan oleh KPU Kabupaten/Kota guna membuktikan keanggotaannya paling lama sampai dengan batas akhir masa Verifikasi. (9) Dalam hal anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus Partai Politik, keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap perbaikan persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan kantor tetap yang dilakukan oleh Partai Politik di tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota paling lama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil Verifikasi.

Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan perbaikan persyaratan yang dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat dan kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari setelah hasil Verifikasi.

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Verifikasi hasil perbaikan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang- undangan paling lama 1 (satu) hari setelah batas akhir

waktu perbaikan. (2) Salinan Berita Acara Verifikasi hasil perbaikan dan rekapitulasi hasil Verifikasi yang diberikan KPU Kabupaten/Kota diserahkan kepada Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari setelah Verifikasi hasil perbaikan.

(1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan Verifikasi hasil perbaikan terhadap persyaratan yang dilakukan oleh KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang- undangan paling lama 1 (satu) hari setelah batas akhir waktu perbaikan. (2) Salinan Berita Acara Verifikasi hasil perbaikan dan rekapitulasi yang diberikan KPU Provinsi diserahkan kepada Partai Politik dan Bawaslu Provinsi paling lama 2 (dua) hari setelah Verifikasi hasil perbaikan. (3) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan rekapitulasi hasil Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka yang dilakukan oleh KPU Provinsi paling lama 2 (dua) hari setelah menerima Berita Acara Verifikasi. (4) Salinan Berita Acara rekapitulasi hasil Verifikasi yang diberikan KPU Provinsi diserahkan kepada Partai Politik dan Bawaslu Provinsi paling lama 2 (dua) hari setelah rekapitulasi Verifikasi berakhir.

(1) Bawaslu melakukan pengawasan Verifikasi hasil perbaikan yang dilakukan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) hari setelah batas akhir waktu perbaikan. (2) Salinan Berita Acara Verifikasi hasil perbaikan yang diberikan KPU diserahkan kepada Partai Politik dan Bawaslu paling lama 2 (dua) hari setelah Verifikasi perbaikan.

(3) Bawaslu melakukan pengawasan rekapitulasi hasil Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka yang dilakukan oleh KPU paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara Verifikasi. (4) Salinan Berita Acara rekapitulasi hasil Verifikasi yang diberikan KPU diserahkan kepada Partai Politik dan Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara hasil Verifikasi dari KPU Provinsi dalam rapat pleno terbuka.

(1) Bawaslu melakukan pengawasan rekapitulasi nasional hasil Verifikasi yang dilakukan oleh KPU setelah menerima berita acara hasil rekapitulasi dari KPU Provinsi. (2) Bawaslu menerima berita acara rekapitulasi nasional hasil Verifikasi yang dijadikan dasar dalam MENETAPKAN Partai Politik menjadi Peserta Pemilu.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap laporan tertulis dari masyarakat yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti sebelum penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

(1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pleno penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. (2) Bawaslu melakukan pengawasan pengumuman hasil penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. (3) Bawaslu melakukan pengawasan penyampaian pemberitahuan kepada Partai Politik yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak ditetapkan sebagai

Peserta Pemilu. (4) Bawaslu melakukan pengawasan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka. (5) Bawaslu mendapatkan salinan berita acara pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu. (6) Bawaslu melakukan pengawasan pengumuman hasil pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu melalui media elektronik, media cetak, papan pengumuman dan laman KPU.

Bawaslu melakukan pengawasan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu dilakukan oleh KPU berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu.

Sengketa proses pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara Partai Politik calon Peserta Pemilu dengan KPU yang terjadi akibat diterbitkannya Keputusan KPU.

(1) Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatanya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran. (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. (3) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana Pemilu akibat kesengajaan dan kelalaian oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa Pemilu atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pengawas Pemilu menyampaikan laporan pengawasan tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu kepada Bawaslu secara berjenjang. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan periodik atau insidentil; dan b. laporan akhir tahapan, pelaksanaan kegiatan pencalonan. (3) Laporan periodik atau insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat: a. laporan hasil kegiatan pengawasan; dan b. permasalahan dan analisa hasil pengawasan. (4) Laporan akhir tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat: a. hasil kegiatan pengawasan tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu;

b. permasalahan atau kendala kegiatan pengawasan tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu; c. penilaian kegiatan pengawasan tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu; dan d. rekomendasi kegiatan pengawasan tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu.

Pengawasan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik lokal calon Peserta Pemilu di Aceh, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa belum terbentuk pada saat tahapan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu dilaksanakan, Bawaslu atau Bawaslu Provinsi dapat mengangkat petugas pelaksana pengawasan dari unsur masyarakat. (2) Pengangkatan petugas pelaksana pada pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi. (3) Petugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengawasan Atas Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1110), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA