Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang PEMBENTUKAN (RESMI) DAERAH OTONOM KABUPATEN/DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI KALIMANTAN

1. Daerah-daerah:
2. Kabupaten Banjarmasin yang meliputi Kawedanan-kawedanan:

Bakumpai, Barito Kuala, Kayu Tangi dan Tanah Laut, terkecuali Kampung-kampung yang tersebut dalam No. 8, 2. Kabupaten Kandangan yang meliputi Kawedanan-kawedanan:

Tapin, Amandit, Negara dan Barabai; 3. Kabupaten Amuntai yang meliputi Kawedanan-kawedanan- Alabio, Amuntai, Balangan dan Tablong; 4. Kabupaten Barito yang meliputi Kawedanan-kawedanan- Barito Hulu, Barito Tengah, Barito Hilir dan Barito Timur; 5. Kabupaten Kapuas yang meliputi Kawedanan-kawedanan :

Kapuas, Kabayan dan Dayak Hulu; 6. Kabupaten Kotawaringin yang meliputi Kawedanan-kawedanan :

Sampit Barat, Sampit Timur, Sampit Utara dan Swapraja Kotawaringin; 7. Kabupaten Kotabaru yang meliputi Kawedanan-kawedanan :

Pulau Laut, Tanah Bumbu Selatan, Tanah Bumbu Utara dan Pasir; 8. Kota Banjarmasin yang meliputi wilayah Stadsgemeente Banjarmasin dahulu, terdiri dari Kampung-kampung :

Mantuil, Kelayan, Sungai Baru, Pemurus, Melayu, Seberang Mesjid, Pengambangan, Sungai Jingah, Antasan Kecil Timur, Sungai Mial, Kumin Utara, Alalak Besar, Kumin Selatan, Pasar Lama, Teluk Dalam, Kertak Baru dan Telawang dari anak distrik Banjar-Kota dahulu; 9. Kabupaten Sambas yang meliputi wilayah Swapraja Sambas; 10. Kabupaten Pontianak yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja:

terkecuali wilayah Kota Pontianak tersebut dalam sub 15, Mampawah, Landak dan Kubu; 11. Kabupaten Ketapang yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja :

Matan, Sukadana, Simpang; 12. Kabupaten Sanggau yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja :

Sanggau, Tayan, neo-Swapraja Meliau dan Kawedanan Sekadau; 13. Kabupaten Sintang yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja :

Sintang dan neo-Swapraja Pinoh; 14. Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi wilayah neo-Swapraja Kapuas Hulu; 15. Kota Pontianak yang meliputi wilayah "Landschapsgemente Pontianak" yang dimaksud dalam keputusan Pemerintah Kerajaan Pontianak tertanggal 14 Agustus 1946 No.24/1/1946/PK. II 1. Swapraja Kutai yang meliputi Kawedanan-kawedanan kutai Selatan, Kutai Timur, Kutai Tengah, Kutai Barat, Kutai Ulu dan Sendawan; www.djpp.depkumham.go.id

2. Kawedanan Berau yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja : Gunung Tabur dan Sambeliung;

3. Swapraja Bulongan yang meliputi Kawedanan-kawedanan : Bulongan, Tarakan Tanah Tidung dan Apok Kayan; Nomor 1 s/d 15 ad I dan nomor 1 s/d 3 ad II sebagai dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 No. C 17/15/3 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Nopember 1951 No. Pem 20/l/47 jo Keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 3 Agustus 1950 No. 154/OPB/92/04 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 September 1951 No. Pem 20/6/10, masing-masing dibentuk menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dengan nama dan tingkatan sebagai berikut : Ad. I. 1. Kabupaten Banjar,

4. Kabupaten Hulusungai Selatan,

5. Kabupaten Hulusungai Utara,

6. Kabupaten Barito,

7. Kabupaten Kapuas,

8. Kabupaten Kotawaringin,

9. Kabupaten Kotabaru,

10. Kota Besar Banjarmasin,

11. Kabupaten Sambas,

12. Kabupaten Pontianak,

13. Kabupaten Ketapang,

14. Kabupaten Sanggau,

15. Kabupaten Sintang,

16. Kabupaten Kapuas Hulu,

17. Kota Besar Pontianak. Ad. II. 1. Daerah Istimewa Kutai,

18. Daerah Istimewa Berau,

19. Daerah Istimewa Bulongan.

(1). Pemerintahan daerah:

1. Kabupaten Banjar berkedudukan di Martapura,
2. Kabupaten Hulusungai Selatan berkedudukan di Kandangan,
3. Kabupaten Hulusungai Utara berkedudukan di Amuntai,
4. Kabupaten Barito berkedudukan di Muara Teweh,
5. Kabupaten Kapuas berkedudukan di Kuala Kapuas,
6. Kabupaten Kotawaringin berkedudukan di Sampit,
7. Kabupaten Kotabaru berkedudukan di Kotabaru,
8. Kota Besar Banjarmasin berkedudukan di Banjarmasin,
9. Daerah Istimewa Kutai berkedudukan di Samarinda,
10. Daerah Istimewa Berau berkedudukan di Tanjung Redeb,
11. Daerah Istimewa Bulongan berkedudukan di Tanjung Selor,
12. Kabupaten Sambas berkedudukan di Sambas,
13. Kabupaten Pontianak berkedudukan di Pontianak,
14. Kabupaten Ketapang berkedudukan di Ketapang,

www.djpp.depkumham.go.id 15. Kabupaten Sanggau berkedudukan di Sanggau, 16. Kabupaten Sintang berkedudukan di Sintang, 17. Kabupaten Kapuas Hulu berkedudukan di Putus Sibau, 18. Kota Besar Pontianak berkedudukan di Pontianak. (2). Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka tempat kedudukan pemerintahan daerah Kabupaten dan/atau Daerah lstimewa tingkat Kabupaten, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan daerah yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan. (3). Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintahan Daerah-daerah seperti tersebut dalam ayat (1) di atas untuk sementara waktu oleh Gubernur Propinsi Kalimantan dapat dipindahkan ke lain tempat.

(1). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

1. Kabupaten Banjar terdiri dari 29 orang
2. Kabupaten Hulusungai Selatan terdiri dari 30 orang
3. Kabupaten Hulusungai Utara terdiri dari 24 orang
4. Kabupaten Barito terdiri dari 20 orang
5. Kabupaten Kapuas terdiri dari 20 orang
6. Kabupaten Kotawaringin terdiri dari 20 orang
7. Kabupaten Kotabaru terdiri dari 20 orang
8. Kota Besar Banjarmasin terdiri dari 18 orang
9. Daerah Istimewa Kutai terdiri dari 20 orang
10. Daerah Istimewa Berau terdiri dari 20 orang
11. Daerah Istimewa Bulongan terdiri dari 20 orang
12. Kabupaten Sambas terdiri dari 22 orang
13. Kabupaten Pontianak terdiri dari 26 orang
14. Kabupaten Ketapang terdiri dari 20 orang
15. Kabupaten Sanggau terdiri dari 20 orang
16. Kabupaten Sintang terdiri dari 20 orang
17. Kabupaten Kapuas Hutu terdiri dari 20 orang
18. Kota Besar Pontianak terdiri dari 1 8 orang (2). Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dalam ayat (1), yang untuk pertama kali dipilih menurut undang-undang pemilihan, meletakkan keanggotaannya serentak pada tanggal 15 Juli 1955. (3). Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten/istimewa tingkat Kabupaten dari Kota Besar termaksud dalam Pasal 1, adalah sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak- banyaknya 5 orang, kecuali Kepala Daerah.

Kabupaten, Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar yang dibentuk dengan Undang-undang Darurat ini, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut dengan "Daerah otonoom".

www.djpp.depkumham.go.id

Bilamana ternyata, bahwa berhubung dengan sesuatu hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau/dan Dewan Pemerintah Daerah, sebagaimana termaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) tidak ada lagi atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, maka hak kekuasaan pemerintahan daerah dijalankan oleh: a. Dewan Pemerintah Daerah dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak ada lagi atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya; b. Kepala Daerah atau bersama-sama dengan suatu badan pemerintahan yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan terdiri dari sebanyak-banyaknya lima orang yang dikemukakan oleh partai-partai politik, dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah tidak ada lagi atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya.

Daerah otonoom dengan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Pemerintah Daerah dan alat-alat kekuasaan pemerintah daerah otonom: a. menyusun dan menyelenggarakan sekretariat Daerah otonom serta bagian-bagiannya, dinas-dinas dan urusan-urusan daerah, b. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik Daerah otonoom serta lain-lain hal untuk lancarnya pekerjaan pemerintahan daerah.

Bagian II Urusan kesehatan

Paragraf I Tentang pemulihan kesehatan orang sakit

(1). Daerah otonoom mendirikan dan menyelenggarakan rumah-sakit umum dan balai pengobatan umum untuk kepentingan kesehatan dalam lingkungan daerahnya. (2) Rumah-sakit umum dan balai pengobatan umum yang dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk pengobatan dan perawatan orang-orang sakit terutama yang kurang mampu dan yang tidak mampu. (3). Jika dipandang perlu Daerah otonoom dapat mendirikan dan menyelenggarakan rumah- sakit dan balai pengobatan khusus.

www.djpp.depkumham.go.id

(1). Rumah-sakit dan balai pengobatan yang dimaksud dalam pasal 7 diwajibkan memberi pertolongan kedokteran dan kebidanan kepada orang-orang sakit yang menurut syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah, berhak menerima pertolongan tersebut dengan percuma, kecuali di tempat-tempat yang tertentu di mana oleh Pemerintah Pusat diberikan pertolongan yang dimaksud. (2) Pemerintah Pusat tidak memberikan pengganti kerugian kepada Daerah otonoom untuk pertolongan yang diberikan oleh rumah-sakit dan balai pengobatan menurut ayat (1) pasal ini. (3) Untuk pertolongan klinis yang diberikan kepada orang-orang hukuman, Kementerian Kehakiman membayar pengganti kerugian untuk pertolongan menurut tarip yang berlaku di rumah-sakit Daerah otonoom.

Pemerintah Daerah otonoom diharuskan membeli obat-obat dan sebagainya terutama dari persediaan Negara menurut peraturan dan harga Pemerintah, akan tetapi di dalam keadaan yang luar biasa diperkenankan juga membeli obat-obat dan sebagainya dari luar untuk dapat melakukan pengobatan dengan segera.

Dengan adanya ketentuan dalam pasal ini, maka Pemerintah Daerah otonoom dapat mengadakan peraturan-peraturan daerah yang mengatur pembikinan dan penjualan makanan dan minuman untuk umum dengan syarat-syarat yang ditujukan untuk menjaga kesehatan umum sebaik-baiknya. Pada dewasa ini pemerintahan Daerah otonoom belum mempunyai cukup ahli-ahli untuk menyelenggarakan pekerjaan tersebut di atas dengan sebaik-baiknya. Berhubung dengan itu, maka daerah-daerah tersebut dapat meminta bantuan dan mempergunakan tenaga-tenaga ahli yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan guna memberi nasehat-nasehat, rencana- rencana dan sebagainya yang diperlukan oleh Daerah otonoom yang bersangkutan.

Daerah otonoom menyelenggarakan dan mendirikan balai nasehat bayi, balai orang hamil dan balai kesehatan sekolah.

Menteri Kesehatan mengadakan percobaan-percobaan tentang cara-cara mengorganiseer dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan hygiene di sesuatu daerah; daerah percobaan- percobaan dan percontohan sedemikian ini dipakai sebagai tauladan bagi Daerah otonoom yang berkepentingan.

Daerah otonoom berusaha mengadakan anjuran-anjuran dan penerangan-penerangan menuju ke arah perbaikan kesehatan dan perumahan rakyat.

Apabila Daerah otonoom ditugaskan oleh Propinsi turut menyelenggarakan usaha pembanterasan dan pencegahan penyakit menular dan penyakit rakyat, maka biaya guna keperluan tersebut ditanggung oleh Propinsi Kalimantan.

Daerah otonoom menyelenggarakan penyelidikan atau pemeriksaan tentang kesehatan rakyat, termasuk juga pekerjaan mengadakan dan memelihara statistik mengenai kesehatan rakyat.

Paragraf III Tentang hal-hal lain

(1). Jika di sesuatu tempat atau daerah timbul bencana alam, penyakit menular atau penyakit rakyat yang membahayakan, Menteri Kesehatan dapat meminta kepada Pemimpin Dinas Kesehatan Kabupaten agar pegawai-pegawai yang dibutuhkan, diperintahkan guna membantu pekerjaan di tempat atau daerah di mana peristiwa dimaksud di atas itu terjadi. (2). Biaya guna keperluan tersebut dalam ayat (1) menjadi beban Kementerian Kesehatan.

Bagian III Urusan pekerjaan umum

Paragraf I Tentang urusan jalan-jalan, bangunan-bangunan, gedung-gedung dan lain-lain pekerjaan umum yang bersifat setempat

Dalam pasal ini terdapat urusan-urusan khususnya mengenai pemeliharaan jalan-jalan dan sebagainya yang juga dijalankan oleh Propinsi. Untuk menghindarkan keragu-raguan maka ditetapkan, bahwa Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan akan menetapkan obyek- obyek termaksud dalam ayat (11) sub a yang dikuasai oleh Daerah Otonoom dan diumumkan dalam Berita Propinsi. Urusan-urusan dalam ayat (1) sub b, c dan d adalah semata- mata urusan dari Daerah Otonoom. Jika Daerah Otonoom tidak sanggup menjalankan urusan-urusan itu, maka Propinsi dapat mengurus pekerjaan itu dengan biaya Daerah Otonoom yang bersangkutan. Seperti termaksud dalam sub c pasal 11 Undang- undang pembentukan Daerah otonoom Propinsi Kalimantan, maka penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan termaksud terlebih dahulu harus dapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Pasal 18 dan 19

Maksudnya ketentuan ini ialah untuk menyatakan dengan tegas hak-hak Pemerintah Pusat (dalam pada ini Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga) untuk mengadakan pengawasan tehnis terhadap penyelenggaraan tugas Daerah otonoom guna kemakmuran umum. Pengawasan ini tidak hanya mengenai pengawasan dalam arti biasa, akan tetapi juga mengandung suatu hak untuk membenarkan (mengesahkan) segala sesuatu dalam penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan dan menghentikan atau meminta untuk sementara waktu (staken) sesuatu urusan yang dikerjakan tidak sebagaimana mestinya.

www.djpp.depkumham.go.id

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 17 tidak mengurangi hak Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengadakan pengawasan serta merancangkan dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan dalam lingkungan Daerah otonoom guna kemakmuran umum, tentang hal mana Menteri tersebut dapat mengadakan peraturan-peraturannya.

(1). Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengadakan pekerjaan membangun, memperbaiki atau memperluas pekerjaan-pekerjaan yang menurut ketentuan pasal 17 termasuk urusan rumah-tangga Daerah otonoom, yang biayanya melebihi jumlah yang akan ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, tidak boleh dijalankan sebelum proyek-proyek yang bersangkutan disetujui oleh Menteri tersebut. (2) Dalam hal-hal istimewa Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan mengingat ketentuan Pasal 18 dapat memutuskan untuk menahan pekerjaan-pekerjaan Daerah otonoom termaksud dalam Pasal 17, supaya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. (3). Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga termaksud dalam ayat (2) memuat alasan-alasan tentang penahanan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga memberikan sokongan yang dapat dibagi dalam dua jenis :

1. sokongan tetap untuk pemeliharaan dan perbaikan kecil,
2. sokongan untuk pekerjaan-pekerjaan perbaikan besar, pembaruan atau pekerjaan baru yang biayanya tak dapat dipikul oleh Daerah otonoom. Sokongan ini ditetapkan menurut pekerjaan-pekerjaan termaksud yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.

(1). Jika dalam sesuatu daerah terjadi bencana alam, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dapat meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten agar pegawai-pegawai yang dibutuhkan diperintahkan guna membantu daerah yang terancam. (2). Biaya untuk tindakan termaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya itu dari daerah yang menerima bantuan tersebut.

Bagian IV Urusan pertanian

Paragraf I Tentang penyuluh pertanian rakyat

Urusan penyelenggaraan usaha penyuluh pertanian rakyat yang tidak diurus oleh Pemerintah Pusat diurus oleh Propinsi Kalimantan, hal mana ditetapkan dalam pasal 25 Undang-undang pembentukan daerah otonoom Propinsi Kalimantan. Urusan ini dapat ditugaskan kepada Daerah otonoom dan penyelenggaraannya diserahkan kepada Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 23 s/d 31

Cukup jelas.

Dewan Pemerintah Daerah membantu Propinsi dalam usahanya mengumpulkan catatan- catatan dan angka-angka dari pertanian dan dari percobaan-percobaan pemotongan padi (proefsnitten) untuk kepentingan statistik pertanian atau politik penetapan harga pasar dari hasil pertanian.

Paragraf II Tentang penyelidikan dan percobaan

(1). Jika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Daerah otonoom memberi bantuannya terhadap segala penyelidikan pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (2). Belanja untuk membiayai usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang khusus berkenaan dengan ketentuan termaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh Kementerian Pertanian.

Paragraf III Tentang persediaan alat-alat pertanian, bibit dan lain-lain sebagainya

Daerah otonoom mengadakan kebun-kebun bibit dan menyediakan alat-alat pertanian, pupuk- buatan serta bibit dan biji tanaman yang terbaik.

Paragraf IV Tentang pembanterasan dan pencegahan penyakit dan gangguan tanaman

Daerah otonoom menyelenggarakan usaha untuk membanteras dan mencegah penyakit dan gangguan tanaman dalam lingkungan daerahnya.

Untuk keperluan pembanterasan dan pencegahan penyakit dan gangguan tanaman termaksud dalam Pasal 26, Daerah otonoom membeli obat-obat dan lain-lain sebagainya terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.

Bagian V Urusan kehewanan

Paragraf I Tentang memajukan peternakan

Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan hal-hal untuk memajukan peternakan dalam lingkungan daerahnya, yang ditugaskan oleh Propinsi. www.djpp.depkumham.go.id

Dewan Pemerintah Daerah membantu Propinsi dalam usahanya mengumpulkan keterangan- keterangan dan angka-angka untuk kepentingan kehewanan dan memberi laporan-laporan tentang keadaan kehewanan dalam lingkungan daerahnya kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

Paragraf II Tentang urusan kesehatan hewan ternak dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu

Daerah otonoom menyelenggarakan urusan kesehatan hewan ternak dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu dalam lingkungan daerahnya, dengan memperhatikan peraturan- peraturan yang diadakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah Propinsi mengenai hal itu.

Paragraf III Tentang pencegahan dan pembanterasan penyakit hewan menular dan penyakit hewan lainnya

Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan hal-ikhwal mengenai pencegahan penyakit hewan menular dan penyakit hewan lainnya, yang ditugaskan oleh Propinsi.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Menteri Pertanian mengerjakan sementara seorang pegawai dari sesuatu Daerah otonoom yang terserang penyakit hewan menular dengan hebat dan yang tidak mempunyai cukup tenaga untuk berusaha membanteras penyakit tersebut dengan sebaik-baiknya. Biaya untuk tindakan- tindakan tersebut sementara ditanggung oleh Kementerian Pertanian, dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya itu dari Daerah otonoom yang menggunakan bantuan itu.

(1) Dewan Pemerintah Daerah memberikan bantuannya yang diminta oleh Menteri Pertanian guna penyelidikan penyakit hewan dan sebab-sebabnya yang mempengaruhi keadaan itu. (2). Biaya untuk usaha istimewa yang diperlukan guna memberikan bantuan itu ditanggung oleh Kementerian Pertanian.

www.djpp.depkumham.go.id Bagian VI Urusan perikanan darat

Paragraf I Tentang memajukan perikanan darat

Yang dimaksudkan dengan memajukan perikanan darat, termasuk juga hal mengatur penjualan serta mendirikan dan menyelenggarakan pelelangan ikan air tawar dan laut.

www.djpp.depkumham.go.id

Untuk mendapatkan ikhtisar tentang perikanan darat seluruh Indonesia, Pemerintah Pusat memerlukan laporan-laporan, keterangan-keterangan dan angka-angka tentang perikanan darat dari Daerah otonoom. Untuk memudahkan pekerjaan diadakan cara yang sama dalam hal membikin laporan dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta angka-angka mengenai perikanan darat, yang diatur menurut petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.

Pasal 36 s/d 38

Cukup jelas.

(1) Jika dipandang perlu Daerah otonoom memberi bantuan dalam segala penyelidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal perikanan darat. (2) Belanja untuk membiayai usaha-usaha dan tindakan-tindakan dan yang khusus berkenaan dengan ketentuan termaksud dalam ayat (1) pasal. ini, ditanggung oleh Kementerian Pertanian.

Paragraf II Tentang bibit ikan, bahan-bahan dan alat-alat perikanan darat

Daerah otonoom membantu Propinsi dalam mengatur dan mengurus persediaan dan peredaran bibit ikan.

Paragraf III Tentang pembanterasan dan pencegahan penyakit ikan dan gangguan ikan

Dewan Pemerintah Daerah membantu Propinsi dalam usahanya membanteras dan mencegah penyakit dan gangguan ikan dalam lingkungan daerahnya.

Bagian VII Usaha pendidikan, pengajaran dan kebudayaan

Dengan persetujuan Propinsi Kalimantan urusan-urusan mengenai pendidikan, pengajaran dan kebudayaan yang telah diselenggarakan oleh Daerah otonoom tetap dijalankan oleh Daerah otonoom yang bersangkutan, hingga ada ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hal itu.

Pasal 40 s/d 44

Cukup jelas. Lihat penjelasan umum.

Daerah otonoom mendirikan dan menyelenggarakan tempat-tempat kuburan umum, beserta mengadakan peraturan-peraturan tentang penanaman mayat dan lain-lain hal yang bersangkutan dengan itu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak mengatur hal ikhwal mendirikan kuburan partikelir

.Paragraf II Tentang kewajiban yang bersangkutan dengan "Hinderordonnantie"

Pemerintah Daerah otonoom menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban termaksud dalam "Hinderordonnantie" (Staatsblad 19.26 No. 226 sejak telah diubah dan ditambah), yang dahulu antara lain dijalankan oleh alat-alat penguasa "Locale Raad" atau "Hoofd van Plaatselijk Bestuur".

Paragraf III Tentang urusan lalu-lintas jalan

Pemerintah Daerah otonoom diwajibkan menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban mengenai urusan lalu-lintas jalan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam "Wegverkeers-ordonnantie" (Staatsblad No. 86) dan "Wegverkeersverordening" (Staatsblad 1936 No. 451 sejak telah diubah dan ditambah), yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah otonoom yang setingkat dengan Kabupaten.

Paragraf IV

Tentang kewajiban yang bersangkutan dengan peraturan pembikinan dan penjualan es dan barang-barang cair yang mengandung koolzuur

Pemerintah Daerah otonoom menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban yang menurut peraturan "Nieuw reglement op het maken en verkrijgbaar stellen van ijs en koolzuur-houdende wateren" (Staatsblad 1922 No. 678 sejak telah beberapa kali diubah dan ditambah) yang dijalankan oleh "Stadsgemeente, Groepsgemeenschapsraad" atau "Hoofd van Plaatselijk Bestuur" dahulu. www.djpp.depkumham.go.id Bagian IX Ketentuan lain-lain

Urusan rumah-tangga dan kewajiban lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 tahun 1948, yang belum tersebut dalam Bab II Bagian II s/d VII di atas, misalnya mengenai:

1. urusan agraria;
2. urusan kerajinan, perindustrian dan perdagangan dalam negeri,
3. urusan perburuhan;
4. urusan sosial;
5. urusan penerangan; dan bahagian-bahagian dari urusan-urusan Daerah otonoom yang dimaksud dalam Bagian II s/d VII yang belum diatur dalam Undang-undang Darurat ini, dan perubahan dari ketentuan- ketentuan dalam Bagian II s/d VII termaksud, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Maksud daripada ketentuan ini adalah untuk memberi kesempatan bagi Daerah otonoom untuk menyelenggarakan segala sesuatu dengan inisiatip sendiri, serta untuk mengembangkan pemerintahannya dengan mengindahkan pimpinan dan petunjuk-petunjuk dari Pemerintah daerah setingkat lebih atas. Dalam hal ini sudah tentu harus diingat pula ketentuan dalam pasal 28, 29 dan pasal 42 Undang-undang No. 22 tahun 1948.

Selain daripada hal-hal yang ditentukan dalam Bab II ini, maka-Pemerintah Daerah otonoom diwajibkan menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban yang menurut ketentuan- ketentuan dalam peraturan lain ditugaskan kepada Pemerintah Daerah otonoom setingkat dengan Kabupaten.

Dengan ketentuan dalam pasal ini ditetapkan, bahwa Daerah otonoom menjalankan urusan kehutanan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan kepadanya atau berdasarkan peraturan-peraturan lainnya. Tentang urusan ini untuk Daerah-Daerah Istimewa terdapat peraturan-peraturannya dalam "Zelfbstuurs-Regelen", Stbl. No. 529/1938.

www.djpp.depkumham.go.id

(1). Untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban-kewajiban Daerah otonoom termaksud dalam undang-undang ini, Daerah otonoom tersebut berhak membentuk dan menyusun dinas-dinas (urusan-urusan) Daerah otonoom menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan. (2). Daerah otonoom menjalankan dan mengusahakan supaya dijalankan petunjuk-petunjuk teknis yang diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan dan Menteri yang bersangkutan untuk melancarkan jalannya pekerjaan. (3). Dewan Pemerintah Daerah mengusahakan agar Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan selalu mengetahui jalannya hal-hal yang dilaksanakan oleh Daerah otonoom dengan mengirimkan laporan-berkala kepada Propinsi Kalimantan tentang hal-hal yang termasuk rumah-tangga Daerah otonoom yang bersangkutan. (4). Dewan Pemerintah Daerah mengusahakan supaya Kepala atau Pemimpin Dinas (Urusan) Daerah otonoom masing-masing memenuhi panggilan dari pihak Propinsi Kalimantan untuk mengadakan pembicaraan bersama tentang urusan-urusan teknis yang termasuk pekerjaan masing-masing Kepala atau Pemimpin Dinas Daerah otonoom itu. (5). Biaya untuk memenuhi panggilan yang dimaksudkan dalam ayat (4) pasal ini ditanggung oleh Propinsi Kalimantan.

Paragraf II Tentang pegawai Daerah otonoom

(1). Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai Daerah otonoom yang termaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 22 tahun 1948, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah otonoom tersebut, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat: a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah otonoom yang bersangkutan. b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Daerah otonoom yang bersangkutan. (2). Dengan Peraturan Pemerintah atau dengan peraturan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diangkat menjadi pegawai Daerah otonoom atau yang diperbantukan kepada Daerah otonoom. (3). Penempatan dan pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah otonoom yang dilakukan di dalam lingkungan masing-masing Daerah otonoom termaksud dalam ayat (1), diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang berkepentingan, melalui Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan. (4). Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Kabupaten/Daerah Istimewa tingkat Kabupaten/Kota Besar dari sesuatu daerah otonoom tersebut kepada daerah otonoom lain, diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (5). Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b pasal ini, diselenggarakan oleh Kementerian yang berwajib, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang berkepentingan.

www.djpp.depkumham.go.id Paragraf III Tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya

(1). Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah, yang dibutuhkan oleh Daerah otonoom untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajibannya menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini, oleh yang berwajib diserahkan kepada Daerah otonoom untuk dipergunakan, diurus dan dipelihara dengan hak-pakai, kecuali tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya yang dikuasai oleh Kementerian Pertahanan. (2). Barang inventaris dan barang bergerak lainnya, yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah otonoom, diserahkan kepada Daerah otonoom tersebut dalam hak-milik. (3) Segala utang-piutang yang bersangkutan dengan urusan rumah-tangga yang diserahkan kepada Daerah otonoom pada waktu penyerahan menjadi tanggungan Daerah otonoom tersebut, dengan ketentuan bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat. (4). Untuk penyelenggaraan urusan-urusan dan kewajiban-kewajiban Daerah otonoom termaksud dalam undang-undang ini Kementerian yang bersangkutan menyerahkan kepada Daerah otonoom tersebut, uang sejumlah yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan, sekadar perbelanjaan yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Daerah otonoom tersebut, termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan.

(1). Semua peraturan termasuk pula peraturan-peraturan "Keuren en Reglementen van Politie" sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 61 8 jo. Staatsblad 1 938 No. 652, yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang Darurat ini, sepanjang peraturan- peraturan tersebut mengatur hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang- undang Darurat ini termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah otonoom sesudahnya berlaku undang-undang ini, berlaku terus sebagai peraturan Daerah otonoom dan dapat diubah, ditambah, diganti atau ditarik kembali oleh Daerah otonoom yang bersangkutan. (2). Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang berlaku sebagai peraturan Daerah otonoom tidak berlaku lagi lima tahun sesudah tanggal berlakunya Undang-undang Darurat ini. (3). Peraturan-peraturan lain yang dahulu ditetapkan oleh Stadsgemeente Banjarmasin, Landschapsgemeente Pontianak, Swapraja-swapraja Kutai, dan Bulongan dan daerah- daerah otonoom yang dengan keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 14 Agustus 1950 No.1 86/OPB/92/14 ditunjuk sebagai daerah otonoom untuk sementara waktu dapat dijalankan terus sampai ada ketentuan lain oleh Pemerintah Pusat.

www.djpp.depkumham.go.id

Semua pegawai yang diangkat oleh Kabupaten/Swapraja/Kota menjadi pegawai dari Daerah otonoom.

Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahaan-perusahaan dan hutang-piutang yang ada dari Kabupaten/Swapraja/Kota, yang sebelum dibentuk menjadi daerah otonoom menurut Undang-undang Darurat ini telah menjalankan hak-hak kekuasaan mengurus dan mengatur rumah-tangganya sendiri, menjadi milik dan tanggungan dari Daerah otonoom yang dibentuk menurut Pasal.

(1). Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah yang ada dari Kabupaten-Swapraja/Kota, yang sebelum dibentuk menjadi Daerah otonoom menurut Undang-undang Darurat ini telah menjalankan hak- hak kekuasaan mengurus dan mengatur rumah-tangganya sendiri, untuk sementara waktu tetap menjadi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah yang dibentuk menurut Pasal 1. (2). Menunggu berlakunya undang-undang pemilihan yang dimaksud dalam ayat (3), maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (3) Undang-undang No. 22 tahun 1948 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk menurut Peraturan Pemerintah. (3). Apabila pada waktu berlakunya Undang-undang Darurat ini, masih belum dapat dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat dari Daerah otonoom menurut undang-undang pemilihan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 1948, atau masih belum dapat diadakan tindakan-tindakan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, atau masih belum ada Dewan-dewannya yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka segala hak kekuasaan Pemerintah Daerah dijalankan oleh Kepala Daerah dari Daerah otonoom yang bersangkutan, sampai dapat dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termaksud di atas. (4). Anggota-anggota Dewan-dewan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini meletakkan keanggotaannya serentak pada waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama telah tersusun menurut Undang-undang Pemilihan yang termaksud dalam ayat (3).

(1). Apabila pada waktu berlakunya Undang-undang Darurat ini, mengingat keadaan Daerah otonoom belum atau tidak dapat segera menjalankan tugas-tugas yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban sebagai ditentukan dalam Undang-undang Darurat ini, maka sekedar tugas-tugas yang dimaksud itu sudah diselenggarakan oleh Jawatan Kementerian atau penguasa-penguasa di daerah yang bersangkutan untuk sementara waktu tugas-tugas itu terus dijalankan oleh pegawai-pegawai Kementerian yang bersangkutan, atau penguasa-penguasa di daerah tersebut di atas. (2). Soal-soal yang timbul mengenai hal tersebut dalam ayat (1) diselesaikan oleh Menteri yang bersangkutan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri.

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Pembentukan (resmi) Daerah Otonoom Tingkat Kabupaten di Kalimantan". (2). Pada waktu berlakunya Undang-undang Darurat ini, maka segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan tata-usaha yang bertentangan atau tidak sejalan dengan Undang-undang Darurat ini, dicabut atau diberhentikan berlakunya.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang- undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MOH.ROEM

Diundangkan pada tanggal 13 Januari 1953 MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LUKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1953

www.djpp.depkumham.go.id PENJELASAN UMUM.

1. Berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan di seluruh wilayah Propinsi Kalimantan seperti dijelaskan dalam Penjelasan umum Undang-Undang Darurat tahun 1952 tentang pembentukan daerah otonoom tersebut, maka sekarang mendesak waktunya untuk segera mengatur Pemerintahan daerah-daerah Kabupaten, Swapraja-Swapraja dan Kota-kota Banjarmasin dan Pontianak di Kalimantan dalam bentuk yang resmi, menurut dasar-dasar yang diletakkan dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 Republik Indonesia. Dan karena keadaan-keadaan yang mendesak itu, maka dianggap perlu menetapkan peraturan pembentukan Kabupaten-kabupaten otonoom, Daerah-daerah Istimewa yang setingkat dengan Kabupaten dan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi Kalimantan itu dalam suatu Undang- undang Darurat.

2. Sebagaimana telah diketahui, Kalimantan Selatan Timur setelah digabungkan dalam wilayah Republik Indonesia (Yogyakarta), administratif telah terbagi dalam 7 Kabupaten dan 3 Swapraja (Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 No. C 17/15/3 jo. tanggal 16 Nopember 1951 No. Pem.20/l/47). Oleh karena kalimantan Selatan dan Timur termasuk kekuasaan hukum Republik Indonesia (Yogyakarta), maka berlakulah Undang-Undang No. 22 tahun 1948 sebulatnya di Kalimantan Selatan Timur.

3. Sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka bekas Daerah Istimewa Kalimantan Barat, yang wilayahnya meliputi seluruh keresidenan Kalimantan Barat dahulu, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 8 September 1951 No. Pem. 20/6/10 administratif telah dibagi pula dalam 6 Kabupaten dan satu daerah Kota Pontianak. Oleh karena Kalimantan Barat tidak pernah merupakan bagian wilayah Republik ndonesia (Jogyakarta), maka dengan sendirinya Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tidak sendirinya menurut hukum berlaku untuk Kalimantan Barat. Walupun demikian menurut pasal 4 sub II A Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia, perlu diusahakan dimana mungkin, bahwa sebelum diadakan perundang-undangan kesatuan, supaya perundang-undangan Republik Indonesia dilakukan juga di Kalimantan Barat. Berhubung kini masih belum dapat ditentukan Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah otonoom yang berlaku uniform bagi seluruh Indonesia, pun pula Undang-Undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonoom yang berlaku uniform bagi seluruh Indonesia, pun pula Undang-Undang No. 44 tahun 1950 Indonesia Timur tidak berlaku bagi Kalimantan Barat, maka salah satunya jalan yang baik yang dapat ditempuh dalam hal ini ialah menjalankan Undang-undang No. 22 tahun 1948 sebagai pedoman bagi, Kalimantan Barat, berdasarkan pasal 4 sub II A Piagam tersebut di atas.

4. Wilayah kota otonoom Banjarmasin yang belum diatur dalam keputusan-keputusan yang dimaksud di atas, dengan Keputusan Gubernur tanggal 3 Agustus 1950 No. 154/OPB/92/04 telah ditetapkan batas-batasnya, dan dimasukkan pula dalam susunan pemerintahan administratif Kalimantan.

5. Daerah-daerah administratif di Kalimantan Selatan dan Timur secara sementara dengan keputusan Gubernur Kalimantan tertanggal 14 Agustus 1950 No. 186/OPB/92/14 telah disusun selaku daerah otonoom. Pembentukan ini tidak mempunyai dasar hukum, dan karena ternyata hal itu telah menimbulkan kesulitan yang berjenis-jenis maka perlu www.djpp.depkumham.go.id daerah-daerah itu segera dibentuk resmi dengan Undang-Undang Darurat ini. Dengan jalan ini juga daerah-daerah di Kalimantan Barat seperti dimaksud dalam sub 3 di atas dengan demikian semua daerah di seluruh Propinsi Kalimantan dibentuk (resmi) menjadi daerah-daerah otonoom Kabupaten, daerah-daerah istimewa yang setingkat dengan Kabupaten dan Kota-kota Besar otonoom, seperti dimaksud dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 Republik Indonesia, Undang-undang mana sebagai dinyatakan di atas dapat dianggap berlaku untuk seluruh wilayah Propinsi Kalimantan.

6. Dengan pembentukan Daerah otonoom seperti termaksud dalam pasal 5 - yaitu Kabupaten otonoom, Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota-kota Besar - di atas dasar-dasar yang sudah ada di dalam lingkungan Propinsi Kalimantan, maka Pemerintah Pusat telah meletakkan batu pertama untuk perkembangan Kalimantan lebih lanjut ke arah susunan ketatanegaraan yang demokratis, sesuai dengan pasal 131 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

7. Dalam Undang-undang pembentukan ini telah diusahakan untuk mencari suatu sistem untuk mengadakan batas-batas kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah otonoom dengan tegas, sehingga pada waktu berlakunya Undang-Undang pembentukan tersebut, sudah dapat diketahui dengan jelas hal-hal apa yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah- daerah otonoom tersebut. Segala urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah Otonoom menurut Undang-undang pembentukan ini ditetapkan dalam Bab II.

8. Sudah barang tentu cara-cara menentukan batas-batas kekuasaan, hak, tugas, dan kewajiban dari Pemerintah daerah otonoom dalam Undang-undang ini masih belum sempurna dan lengkap meliputi seluruh urusan-urusan dan kewajiban-kewajiban yang dapat dijalankan oleh Daerah otonoom tersebut. Akan tetapi Pemerintah yakin, bahwa yang demikian itu tidak menjadi rintangan bagi kepentingan pembangunan daerah yang bersangkutan. Hal-hal yang belum dapat ditetapkan dalam Undang-undang ini pada waktunya berangsur-angsur akan ditetapkan menurut cara yang diperoleh bagi Propinsi otonoom Kalimantan, yaitu dengan Peraturan Pemerintah. (lihat pasal 45).

Begitu pula apabila dikemudian hari ternyata, bahwa berhubungan dengan pertumbuhan daerah, perlu diadakan perubahan-perubahan dalam ketentuan-ketentuan dalam Bagian- bagian II s/d VIII Bab II Undang-undang Darurat ini, maka perubahan-perubahan yang diperlukan dapat pula diadakan dengan Peraturan Pemerintah (lihat pasal 45).

9. Menurut Undang-undang Darurat ini tidak hanya secara positip telah ditentukan jenis urusan dan kewajiban Daerah otonoom, sehingga Pemerintah Daerah saat pembentukannya sudah mengetahui benar luas sempitnya tugas-tugas yang harus/dapat dijalankan olehnya, akan tetapi secara negatip telah ditentukan pula, bahwa Daerah otonoom itu dengan kehendaknya sendiri yang bebas (uit eigen vrij initiatief), dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 28 Undang-undang No. 22 tahun 1948, dapat mengatur dan mengurus sendiri segala sesuatu yang menurut sifatnya termasuk rumah tangga Daerah otonoom.

10. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang pembentukan ini mengandung akibat, bahwa mengenai urusan-urusan yang telah diserahkan kepada Daerah otonoom menurut Undang-undang Darurat ini, penguasa-penguasa Pemerintah Pusat yang ada di daerah-daerah masing-masing tidak berhak lagi untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan itu. www.djpp.depkumham.go.id

11. Akan tetapi dapat diduga, bahwa Daerah otonoom yang dimaksud pada saat dibentuknya tidak dapat diharapkan akan mempunyai alat-alat penguasa pemerintahan daerah yang lengkap dan sempurna, karena untuk membentuk dan menyelenggarakan alat-alat tersebut, yang sanggup menjalankan segala pekerjaan alat-alat tersebut, yang sanggup menjalankan segala pekerjaan tehnis maupun administratif membutuhkan tenaga-tenaga ahli, misalnya saja dalam lapangan kesehatan, pekerjaan umum, pertanian, kehewanan dan lain-lain sebagainya. Berhubung dengan itu harus dijaga supaya dalam pemeliharaan kepentingan-kepentingan yang bersangkutan jangan timbul suatu vacuum pemerintahan. Maka dari pada itu perlu diadakan peraturan peralihan, yang menentukan bahwa pada waktu berlakunya Undang-undang pembentukan ini jawatan-jawatan dari Pemerintah Pusat atau penguasa-penguasa lain di Kalimantan tidak sekonyong-konyong menghentikan pekerjaannya tetapi agar meneruskan memelihara kepentingan- kepentingan tersebut (pasal 56).

12. Dengan diadakannya ketentuan peralihan yang dimaksud sub 11, maka penguasa- penguasa Pemerintah Pusat di Daerah yang sejak dahulu sebelum berlakunya Undang- undang pembentukan ini telah berkewajiban menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang kemudian akan menjadi tugas Daerah otonoom, untuk sementara waktu terus menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang bersangkutan yang menurut dasar hukum sudah termasuk kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Daerah otonoom itu dengan ketentuan bahwa usaha membentuk aparatur-aparatur daerah yang diperlukan harus segera dijalankan agar peralihan pelaksanaan tugas dan pekerjaan-pekerjaan tersebut segera - jika perlu secara berangsur-angsur - dapat diselesaikan.

Oleh karena keadaan yang demikian itu akan menyulitkan kedudukannya pegawai- pegawai yang bersangkutan, maka Pemerintah memandang perlu selekas-lekasnya mengatur status pegawai-pegawai tersebut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 50.

Pelaksanaan penyerahan hal-hal yang termasuk kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Propinsi lebih lanjut dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 49 s/d 51.

13. Bersangkutan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, maka sesudah berlakunya Undang- undang Darurat ini, dengan tidak usah menunggu lagi ditetapkannya Peraturan-Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan bagian-bagian urusan Pemerintah Pusat yang menjadi urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah otonoom, seperti halnya yang terjadi bagi Propinsi-propinsi di Sumatera dan Jawa atau daerah-daerah otonoom setingkat dengan Kabupaten di Jawa atau daerah-daerah otonoom setingkat dengan Kabupaten di Jawa, maka dapat diharapkan bahwa Daerahnya sendiri atau dengan bantuan fihak Kementerian-kementerian yang bersangkutan, dapat membangun, menyusun dan memperkembangkan Pemerintah Daerah otonoom dengan aparatur yang diperlukan secara teratur agar segera dapat menerima dan mengerjakan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan ini.

14. Oleh karena mengingat keadaan, kini masih amat sukar untuk dapat menentukan pendapatan-pendapatan apa dan berapa jumlah pendapatan tersebut dalam satu tahunnya, pun pula masih amat sukar pada waktu sekarang untuk memberi bayangan atau taksiran tentang jumlah banyaknya belanja masing-masing Daerah otonoom seluruhnya guna membangun dan menyelenggarakan pemerintahan daerah, maka tidak mungkin juga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bertepatan dengan berlakunya Undang-undang pembentukan ini untuk menetapkan Undang-Undang Anggaran pendapatan dan belanja www.djpp.depkumham.go.id yang pertama bagi Daerah otonoom itu.

Apabila yang demikian itu sudah mungkin, sebelum akhir tahun Anggaran yang pertama dari daerah yang bersangkutan itu, Anggaran tersebut masih akan terus menerus mengalami perubahan-perubahan yang besar, dan mungkin sekali berhubung dengan cepatnya jalannya pertumbuhan pemerintahan daerah, perubahan-perubahan yang tiap- tiap kali harus diadakan itu akan tidak sempat lagi untuk mengikuti jalannya pertumbuhan. Apabila keadaan sudah mengizinkan, pada waktunya anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan akan dimajukan untuk ditetapkan dengan undang- undang.

15. Apabila pada saat berlakunya Undang-undang pembentukan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum ada dan belum dapat dibentuk menurut ketentuan yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (3) maka segala kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Dewan tersebut dijalankan oleh Kepala Daerah Kabupaten, Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dari Daerah otonoom yang bersangkutan.

Walaupun dipahami bahwa hal sedemikian itu tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang menghendaki pemerintahan daerah atas dasar permusyawaratan rakyat, akan tetapi untuk menghindarkan vacuum dalam pemerintahan Daerah otonoom itu ketentuan termaktub dalam pasal 55 ayat (3) dipandang perlu diadakan, dengan keyakinan bahwa keadaan yang demikian itu tidak akan berjalan lebih lama daripada yang diperlukan dalam masa peralihan.

Apabila keadaan dan perkembangan politik menghendaki supaya di Daerah otonoom yang bersangkutan jangan dilanjutkan sesuatu "pemerintahan perseorangan" dalam masa peralihan seperti dimaksud, maka menunggu diadakannya pemilihan umum menurut Undang-undang pemilihan, dengan Peraturan Pemerintah dapat dibentuk dengan segera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah otonoom yang bersifat sementara (lihat ayat (2) pasal 55).

16. Mungkin sekali ada beberapa hal yang menurut ketentuan- ketentuan dalam Undang- undang Darurat ini ditetapkan sebagai kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Daerah otonoom itu, sebelum berlakunya Undang-undang ini telah diatur dalam beberapa peraturan daerah, seperti peraturan dari bekas Daerah-daerah Bagian, Residen, Gubernur atau alat-alat penguasa lainnya.

Untuk menghindarkan kekosongan dalam perundang-undangan daerah dalam hal itu, maka dipandang perlu mengadakan ketentuan peralihan, yang menyatakan terus berlakunya peraturan-peraturan tersebut sementara sebagai peraturan Daerah otonoom yang bersangkutan (lihat pasal 56).

Dalam hubungan ini untuk mencapai ketertiban hukum, dipandang ada baiknya apabila Pemerintah Daerah yang bersangkutan selekas-lekasnya meninjau dengan seksama, peraturan-peraturan mana dari peraturan-peraturan tersebut tadi dapat berlaku terus sebagai peraturan daerah bagi daerahnya masing-masing.

Untuk kepentingan umum ada baiknya pula apabila Daerah otonoom yang dimaksud mengumumkan peraturan-peraturan tersebut dalam Berita Propinsi Kalimantan dan Berita Kabupaten apabila ada Berita Kabupaten.

Apabila yang demikian itu dijalankan, maka hal itu akan memudahkan Daerah otonoom yang bersangkutan untuk selekas- lekasnya mengganti peraturan-peraturan tersebut dengan peraturan Daerah otonoom yang baru, karena peraturan-peraturan tersebut tidak berlaku lagi lima tahun sesudah tanggal berlakunya Undang-undang Darurat ini.

www.djpp.depkumham.go.id 17. Seperti telah diketahui jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Besar, Kota Kecil di Jawa di dasarkan atas perhitungan penduduk daerah ditetapkan sebagai berikut: a. Kabupaten tiap-tiap minimum: maximum:

20.000 20 35 penduduk 1 anggota b. Kota Besar tiap-tiap 10.000 15 25 penduduk 1 anggota c. Kota Kecil tiap-tiap 5.000 10 15 penduduk 1 anggota Mengingat tipisnya penduduk di seluruh wilayah Kalimantan, maka dasar perhitungan bagi Daerah otonoom yang akan dibentuk ini perlu diperkecil, dengan maksud supaya aliran-aliran atau banyak mungkin mendapat kesempatan mempunyai wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berhubung dengan itu maka penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Daerah Istimewa tingkat Kabupaten didasarkan atas perhitungan: seorang anggota bagi tiap-tiap 15.000 orang penduduk dengan pengertian, bahwa bagi sisa hasil bagi 7.500 atau lebih tetapi kurang dari 15.000, diberikan tambahan seorang anggota, sedangkan sisa hasil bagi yang kurang dari 7.500 tidak diperhatikan. Minimum jumlah anggota ditetapkan 20 dan maximum 35 orang. Untuk penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar dapat diambil sebagai syarat jumlah penduduk 10.000 orang (sama dengan Jawa), dengan ketentuan seperti tersebut di atas, dengan batas minimum 15 dan maximum 25 orang seperti di Jawa pula. Penetapan minimum dan maximum jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksudkan agar perwakilan tidak terlampau sedikit, sehingga dapat menyukarkan usaha-usaha yang effektif dan sebaiknya untuk menjaga agar jumlahnya tidak begitu besar, sehingga jalannya pekerjaan menjadi seret.

18. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Undang-undang atau Peraturan- peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang tentang pembentukan daerah-daerah otonoom Propinsi di Jawa dan Sumatera dan Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa, maka dalam Undang-Undang Darurat ini ditentukan pula, bahwa anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - yang dibentuk berdasar Undang-undang No. 22 tahun 1948 - yang untuk pertama kali dipilih menurut Undang-undang pemilihan, serentak meletakkan keanggotaannya pada tanggal 15 Juli 1955. (pasal 3 ayat 2).

Dengan demikian ini maka untuk suatu masa di seluruh Indonesia akan dapat diselenggarakan pemilihan anggota-anggota Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan serentak pula

19. Akhirnya untuk menghindarkan salah paham perlu ditegaskan di sini, bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang Darurat ini, berdasar pasal 57 ayat (2) "Ketentuan Penutup", dianggap dicabut atau diberhentikan berlakunya segala ketentuan dalam peraturan- peraturan atau ketentuan-ketentuan tata usaha yang bertentangan atau tidak sejalan dengan Undang-Undang Darurat tersebut. www.djpp.depkumham.go.id

Dalam hubungan ini maka antara lain peraturan-peraturan yang mengenai daerah-daerah "Neo-Swapraja", yaitu yang dimaksud dalam Keputusan Letnan Gubernur Jenderal dahulu tanggal 8 Januari 1947 No. 2 (Staatsblad 1947 No. 3) diubah dengan Staatsblad 1947 No. 112 jo. Staatblad 1948 No. 189 mengenai:

1. Pulau Laut,
2. Pegatan,
3. Cantung-Sampanahan,
4. yang dimaksud dalam Stbl. 1947 No. 37 jo. Stbl. 1948 No. 59 mengenai Pasir, dan yang dimaksud dalam Stbl. 1946 No.59 jo. Stbl 1948 No. 189, mengenai:
5. Meliau,
6. Tanah Pinoh dan
7. Kapuas Hulu

tidak berlaku lagi dan berhubung dengan itu maka semua "Neo-Swapraja" yang tersebut di atas dianggap tidak ada lagi, sedangkan "Neo-Swapraja" Banjar (yaitu Daerah Banjar) dan "NeoSwapraja" Dayak Besar (yaitu Daerah Dayak Besar) terlebih dahulu sudah dihapuskan pada waktu daerah-daerah bagian ini dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia (Yogyakarta) dengan Keputusan-Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 4 April 1950 No. 137 dan No. 138.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.