Pasal 45

Urusan rumah-tangga dan kewajiban lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 tahun 1948, yang belum tersebut dalam Bab II Bagian II s/d VII di atas, misalnya mengenai:

1. urusan agraria;
2. urusan kerajinan, perindustrian dan perdagangan dalam negeri,
3. urusan perburuhan;
4. urusan sosial;
5. urusan penerangan; dan bahagian-bahagian dari urusan-urusan Daerah otonoom yang dimaksud dalam Bagian II s/d VII yang belum diatur dalam Undang-undang Darurat ini, dan perubahan dari ketentuan- ketentuan dalam Bagian II s/d VII termaksud, diatur dalam Peraturan Pemerintah.