Pasal 22

Urusan penyelenggaraan usaha penyuluh pertanian rakyat yang tidak diurus oleh Pemerintah Pusat diurus oleh Propinsi Kalimantan, hal mana ditetapkan dalam pasal 25 Undang-undang pembentukan daerah otonoom Propinsi Kalimantan. Urusan ini dapat ditugaskan kepada Daerah otonoom dan penyelenggaraannya diserahkan kepada Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 23 s/d 31

Cukup jelas.