Peraturan Pemerintah (5,121)
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
PP No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
PENDIDIKAN
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENDIDIKAN
PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN.
PENETAPAN PENSIUN POKOK
PERUBAHAN KESEBELAS ATAS
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
KONSERVASI ENERGI
PP No. 70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energi
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK
TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BADUNG DARI
PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN
KEPELABUHANAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2004
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2005
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1994
PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PEKERJAAN KEFARMASIAN
PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI
PERIZINAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN,
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK