ANGKUTAN MULTIMODA

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutandepkumham.go.id yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda.

2. Badan usaha angkutan multimoda Nasional adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk angkutan multimoda.

3. Badan usaha angkutan multimoda asing adalah badan usaha angkutan multimoda yang didirikan berdasarkan hukum negara asing.

4. Asosiasi adalah asosiasi badan usaha angkutan multimoda atau perusahaan jasa angkutan transportasi (freight forwarder) dan penyedia jasa logistik.

5. Agen adalah Badan Hukum Indonesia yang ditunjuk oleh badan usaha angkutan multimoda berdasarkan perjanjian kerja sama.

6. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan multimoda berdasarkan perjanjian.

7. Barang . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Barang adalah setiap benda yang merupakan muatan angkutan multimoda, baik berupa petikemas, palet maupun bentuk kemasan lain termasuk hewan hidup.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang angkutan multimoda.

(1) Angkutan multimoda hanya dapat dilakukan olehdepkumham.go.id

badan usaha angkutan multimoda.

(2) Angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diselenggarakan oleh badan usaha angkutan

multimoda nasional dan badan usaha angkutan multimoda asing.

(3) Kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi kegiatan yang dimulai sejak diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda dari pengguna jasa angkutan multimoda sampai dengan diserahkannya barang kepada penerima barang dari badan usaha angkutan multimoda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam dokumen angkutan multimoda.

(4) Dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan

multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) badan usaha angkutan multimoda bertanggung jawab terhadap kegiatan penunjang angkutan multimoda yang meliputi pengurusan:

• transportasi;
• pergudangan;
• konsolidasi muatan;
• penyediaan ruang muatan; dan/atau
• kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.

Pasal 3 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut moda transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan/atau udara.

(2) Alat angkut moda transportasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas kendaraan bermotor, kereta api, kapal, dan pesawat udara.

(3) Pengusahaan masing-masing alat angkut moda

transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)depkumham.go.iddapat dilakukan oleh badan usaha angkutan moda transportasi.

Dokumen angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:

• identifikasi barang (merek dan nomor);

• sifat barang (barang berbahaya atau barang yang mudah rusak);

• rincian barang (jumlah dan bentuk kemasan berupa paket atau unit barang);

• berat kotor atau jumlah barang;

• ukuran barang;

• keterangan lain yang dinyatakan oleh consignor/pengirim;

• kondisi nyata barang;

• nama dan tempat usaha badan usaha angkutan multimoda;

• nama pengirim atau pengguna jasa;

• penerima barang (consignee) jika disebut oleh pengirim;

• tempat dan tanggal barang diterima oleh badan usaha angkutan multimoda;

• tempat penyerahan barang;

• tanggal . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• tanggal atau periode waktu penyerahan barang di tempat penyerahan barang sesuai dengan persetujuan para pihak;
• pernyataan bahwa dokumen angkutan ”dapat dinegosiasi” (negotiable) atau ”tidak dapat dinegosiasi” (non negotiable);
• tempat dan tanggal penerbitan dokumen angkutan multimoda;
• tanda tangan dari penanggung jawab badan usaha angkutan multimoda atau orang yang diberi kuasa;
• ongkos untuk setiap moda transportasi dan/atau total ongkos, mata uang yang digunakan, serta tempat pembayaran sesuai dengan persetujuan para pihak;depkumham.go.idr. rute perjalanan dan moda transportasi yang digunakan, serta tempat transshipment apabila diketahui pada saat dokumen diterbitkan;
• nama agen atau perwakilan yang akan melaksanakan penyerahan barang; dan
• asuransi muatan.

(1) Dokumen angkutan multimoda sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 disusun oleh asosiasi angkutan multimoda.

(2) Asosiasi angkutan multimoda sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam menyusun dokumen angkutan multimoda harus mengacu pada Standard Trading Conditions (STC) yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Dokumen angkutan multimoda sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 dapat berupa dokumen tertulis dan/atau elektronik.

(2) Dokumen . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Dokumen angkutan multimoda sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan bukti perikatan perjanjian setelah disetujui oleh badan usaha angkutan multimoda dan pengguna jasa angkutan multimoda.

(1) Badan usaha angkutan multimoda sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memiliki izin usaha angkutan multimoda dari Menteri.depkumham.go.id

(2) Izin usaha angkutan multimoda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha angkutan multimoda yang memenuhi persyaratan:

• administrasi; dan
• teknis.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

• akta pendirian perusahaan yang telah di sahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
• nomor pokok wajib pajak (NPWP);
• keterangan domisili usaha; dan
• memiliki modal dasar paling sedikit setara dengan 80.000 (delapan puluh ribu) Special Drawing Right (SDR).

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b paling sedikit meliputi:

• memiliki dan/atau menguasai peralatan kerja; dan
• memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang angkutan multimoda.

(5) Peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a paling sedikit meliputi kantor tetap, alat angkut, dan peralatan bongkar muat.

(6) Kompetensi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(6) Kompetensi di bidang angkutan multimoda

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara memperoleh izin usaha angkutan multimoda diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Dalam melaksanakan kegiatan angkutan multimoda

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, badan usahadepkumham.go.idangkutan multimoda nasional dapat mendirikan kantor perwakilan dan/atau menunjuk agen.

(2) Badan usaha angkutan multimoda nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melayani angkutan multimoda di dalam negeri dan/atau ke luar negeri.

(3) Dalam hal kegiatan angkutan multimoda

diselenggarakan oleh badan usaha angkutan multimoda asing, wajib menunjuk badan usaha angkutan multimoda nasional sebagai agen.

(4) Badan usaha angkutan multimoda dapat bertindak

atas namanya sendiri atau diwakili oleh kantor perwakilan atau agennya untuk menandatangani dan melaksanakan kontrak angkutan multimoda.

(1) Badan usaha angkutan multimoda asing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) hanya dapat memberikan pelayanan angkutan multimoda dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya melalui agen.

(2) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Dalam melaksanakan pelayanan angkutan multimoda,

badan usaha angkutan multimoda asing wajib mendaftarkan usahanya di Indonesia.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh badan usaha angkutan multimoda asing kepada Menteri.

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berlaku sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis mengenai pencabutan izin usaha dari negara asal.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran

badan usaha angkutan multimoda asing diatur dengandepkumham.go.id Peraturan Menteri.

(1) Badan usaha angkutan multimoda dalam

melaksanakan kegiatan angkutan multimoda dapat bekerjasama dengan badan usaha angkutan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Badan usaha yang telah memiliki izin usaha angkutan multimoda wajib:

• melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan multimoda;
• melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan direktur utama atau penanggung jawab dan/atau pemilik, NPWP perusahaan, dan domisili perusahaan kepada Menteri;
• melakukan kegiatan operasional paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya izin; dan
• melaporkan kegiatan operasionalnya kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 12 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11, badan usaha angkutan multimoda dalam setiap melaksanakan kegiatan angkutan multimoda wajib:

• menerbitkan dokumen angkutan multimoda;
• mengangkut barang sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam dokumen angkutan multimoda;
• menjaga keselamatan dan keamanan pelaksanaan kegiatan angkutan multimoda;
• melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap barang khusus dan barang berbahaya;depkumham.go.ide. menyelesaikan klaim yang diajukan oleh pengguna jasa; dan
• mengasuransikan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Klaim yang diajukan oleh pengguna jasa atau penerima

barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilengkapi dengan berita acara penerimaan barang yang ditanda tangani oleh badan usaha angkutan multimoda dan penerima barang.

(3) Badan usaha angkutan multimoda yang tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dapat berupa:

• peringatan tertulis;
• penghentian sementara kegiatan angkutan multimoda; dan/atau
• pencabutan izin usaha angkutan multimoda.

(5) Pencabutan izin usaha angkutan multimoda

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan apabila:

• perusahaan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara dan keselamatan manusia;
• memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah;
• dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan; atau
• melakukan tindak pidana penyelundupan dan/atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.depkumham.go.idPasal 13

Badan usaha angkutan multimoda berhak:

• menerima pembayaran dari pengguna jasa sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam dokumen angkutan multimoda;
• menerima informasi dari pengguna jasa mengenai kejelasan barang yang diangkut;
• membuka dan/atau memeriksa barang kiriman dihadapan pengguna jasa untuk mencocokan kebenaran informasi barang yang diangkut;
• menolak mengangkut barang yang diketahui dapat mengancam keselamatan dan keamanan penyelenggaraan angkutan multimoda;
• mengambil tindakan tertentu untuk menjaga keselamatan dan keamanan penyelenggaraan angkutan multimoda; dan
• menolak klaim yang tidak dapat dibuktikan.

(1) Badan usaha angkutan multimoda bertanggung jawab

terhadap barang yang diangkutnya sejak barang diterima dari pengguna jasa angkutan multimoda sampai dengan barang diserahkan kepada penerima barang sesuai dengan ketentuan dalam kontrak angkutan multimoda.

(2) Tanggung . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi kerusakan, hilangnya barang sebagian atau seluruhnya, dan/atau keterlambatan penyerahan barang kepada penerima barang.

Pengguna jasa angkutan multimoda dapat dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, badan usaha, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dandepkumham.go.id instansi pemerintah.

Pengguna jasa angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib:

• membayar ongkos angkut sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam dokumen angkutan multimoda;
• memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai jenis, keadaan, jumlah, berat dan volume barang, penandaan, waktu, dan tempat barang diterima oleh badan usaha angkutan multimoda dari pengguna jasa serta waktu dan tempat barang diserahkan kepada penerima barang yang dituangkan dalam dokumen angkutan multimoda; dan
• memberitahukan dan memberi tanda atau label sebagai barang khusus atau barang berbahaya dalam hal barang yang dikirim berupa barang khusus atau barang berbahaya sesuai dengan konvensi internasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengguna jasa angkutan multimoda sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai hak untuk:

• mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan dalam dokumen angkutan multimoda;

• mengajukan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• mengajukan klaim untuk memperoleh ganti kerugian dalam hal badan usaha angkutan multimoda tidak memenuhi kewajibannya sesuai dokumen angkutan multimoda; dan
• memperoleh informasi mengenai keberadaan barang.

(2) Klaim yang diajukan oleh pengguna jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan berita acara penerimaan barang yang ditandatangani oleh badan usaha angkutan multimodadepkumham.go.iddan penerima barang.

Pengguna jasa angkutan multimoda tidak berhak menuntut kompensasi atas tindakan badan usaha angkutan multimoda yang membuka dan/atau memeriksa, tidak mengirim, atau tindakan tertentu atas barang berbahaya dan barang yang dapat menimbulkan bahaya terhadap harta benda, jiwa, dan lingkungan, jika barang yang dikirim oleh pengguna jasa angkutan multimoda kepada badan usaha angkutan multimoda tersebut tidak dilaporkan.

Pengguna jasa bertanggung jawab atas:

• semua kerugian, kerusakan, kehilangan, dan biaya yang dikeluarkan akibat pemberian informasi yang tidak benar, tidak akurat, dan tidak lengkap;
• akibat yang ditimbulkan karena penerima barang tidak bersedia menerima barang atau alamat penerima barang tidak ditemukan yang bukan karena kesalahan badan usaha angkutan multimoda; dan
• semua kerugian, kerusakan, kehilangan, dan biaya yang dikeluarkan akibat yang ditimbulkan dari barang berbahaya yang tidak diberitahukan.

BAB VI . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Barang angkutan multimoda dapat diterima oleh pengguna jasa angkutan multimoda atau pihak lain yang tercantum dalam dokumen angkutan multimoda.

Penerima barang angkutan multimoda wajib:

• menerima barang dan menandatangani berita acara serah terima barang sesuai yang tercantum dalamdepkumham.go.iddokumen angkutan multimoda;
• membayar ongkos jasa angkutan multimoda dalam hal ongkos jasa angkutan merupakan beban penerima barang sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen angkutan multimoda; dan
• memberitahukan secara tertulis kepada badan usaha angkutan multimoda dalam hal barang yang diterima mengalami kerusakan dan/atau tidak lengkap paling lambat 3 (tiga) hari setelah barang diterima dan dinyatakan dalam berita acara penerimaan barang yang ditanda tangani oleh badan usaha angkutan multimoda dan penerima barang.

Penerima barang berhak mengajukan klaim dalam hal badan usaha angkutan multimoda tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan dokumen angkutan multimoda.

(1) Tanggung jawab badan usaha angkutan multimoda

atas kerusakan atau kehilangan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan dalam bentuk ganti rugi.

(2) Ganti . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan setara dengan:

• 666,67 (enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh) SDR per paket atau 2 (dua) SDR per kilogram berat kotor barang dari barang yang hilang atau rusak untuk barang yang di angkut dengan menggunakan angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan; atau
• 8,33 (delapan koma tiga puluh tiga) SDR per kilogram berat kotor barang yang hilang atau rusak, dalam hal angkutan multimoda tidak menggunakan angkutan laut atau angkutan sungai,depkumham.go.iddanau, dan penyeberangan.

Dalam hal kerusakan dan kehilangan terjadi akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau kecerobohan badan usaha angkutan multimoda, ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan paling banyak sebesar nilai barang.

(1) Nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

ayat (2) huruf a besarannya ditetapkan yang paling menguntungkan bagi pengguna jasa.

(2) Dalam hal jenis dan nilai barang tercantum dalam

dokumen angkutan multimoda, ganti rugi diberikan paling banyak sebesar nilai barang.

(3) Batas tanggung jawab badan usaha angkutan

multimoda tidak melebihi ongkos angkut, dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan penyerahan barang atau kerugian yang bukan disebabkan oleh kehilangan atau kerusakan barang.

(4) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(4) Dalam hal petikemas, palet, atau kemasan bentuk lain

diisi dengan beberapa paket pengiriman dan masing- masing paket disebutkan di dalam dokumen angkutan, maka ganti rugi dihitung berdasarkan masing-masing paket dimaksud.

(5) Dalam hal masing-masing paket pengiriman

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disebutkan di dalam dokumen angkutan, maka ganti rugi dihitung sebagai satu paket.

BAB VIIIdepkumham.go.idASURANSI

(1) Badan usaha angkutan multimoda wajib

mengasuransikan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan usaha angkutan multimoda dapat menutup

asuransi barang (cargo insurance) berdasarkan permintaan tertulis dari pengguna jasa angkutan multimoda.

(3) Biaya asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibebankan kepada pengguna jasa angkutan multimoda.

(1) Tarif angkutan multimoda ditetapkan berdasarkan

kesepakatan bersama antara badan usaha angkutan multimoda dan pengguna jasa angkutan multimoda secara tertulis.

(2) Komponen . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Komponen tarif angkutan multimoda terdiri atas tarif

angkutan masing-masing moda yang digunakan serta tarif jasa lainnya sesuai dengan jenis jasa yang diberikan oleh badan usaha angkutan multimoda.

(3) Jenis, struktur, dan golongan tarif masing-masing

moda ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBINAANdepkumham.go.id

(1) Menteri melakukan pembinaan terhadap badan usaha

angkutan multimoda.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:

• pengaturan;
• pengendalian; dan
• pengawasan.

(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a dilakukan melalui perumusan kebijakan norma, standar, pedoman, dan kriteria angkutan multimoda.

(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dilakukan melalui:

• pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
• penerapan standar teknis kualitas pelayanan, keselamatan, dan keamanan angkutan multimoda; dan
• penerapan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang angkutan multimoda.

(5) Pengawasan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan angkutan multimoda.

(1) Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.depkumham.go.id(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang angkutan multimoda.

(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah atau badan hukum Indonesia yang diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan angkutan multimoda diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2011

INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOdepkumham.go.id

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2011

,

www.djpp.depkumham.go.id