Pasal 28

(1) Menteri melakukan pembinaan terhadap badan usaha

angkutan multimoda.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:

• pengaturan;
• pengendalian; dan
• pengawasan.

(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a dilakukan melalui perumusan kebijakan norma, standar, pedoman, dan kriteria angkutan multimoda.

(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dilakukan melalui:

• pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
• penerapan standar teknis kualitas pelayanan, keselamatan, dan keamanan angkutan multimoda; dan
• penerapan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang angkutan multimoda.

(5) Pengawasan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan angkutan multimoda.