Pasal 7

(1) Badan usaha angkutan multimoda sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memiliki izin usaha angkutan multimoda dari Menteri.depkumham.go.id

(2) Izin usaha angkutan multimoda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha angkutan multimoda yang memenuhi persyaratan:

• administrasi; dan
• teknis.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

• akta pendirian perusahaan yang telah di sahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
• nomor pokok wajib pajak (NPWP);
• keterangan domisili usaha; dan
• memiliki modal dasar paling sedikit setara dengan 80.000 (delapan puluh ribu) Special Drawing Right (SDR).

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b paling sedikit meliputi:

• memiliki dan/atau menguasai peralatan kerja; dan
• memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang angkutan multimoda.

(5) Peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a paling sedikit meliputi kantor tetap, alat angkut, dan peralatan bongkar muat.

(6) Kompetensi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(6) Kompetensi di bidang angkutan multimoda

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara memperoleh izin usaha angkutan multimoda diatur dengan Peraturan Menteri.