Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

3. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

4. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu BUMN atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMN lain yang telah ada dan selanjutnya BUMN yang menggabungkan diri menjadi bubar.

5. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMN atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu BUMN baru dan masing-masing BUMN yang meleburkan diri menjadi bubar.

6. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN untuk mengambil alih baik sebagian besar maupun seluruh saham BUMN atau perseroan terbatas yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap BUMN atau perseroan terbatas tersebut.

7. Perubahan . . .

8. Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN adalah perubahan bentuk Perum menjadi Persero atau sebaliknya.

9. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku rapat umum pemegang saham (RUPS) dalam hal seluruh modal Persero dimiliki oleh negara dan sebagai pemegang saham pada Persero dalam hal sebagian modal Persero dimiliki oleh negara, serta sebagai pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

10. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha.

Maksud dan tujuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN adalah untuk: a. meningkatkan efisiensi, transparansi dan profesionalisme guna menyehatkan BUMN; b. meningkatkan kinerja dan nilai BUMN; c. memberikan manfaat yang optimal kepada negara berupa dividen dan pajak; dan d. menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas dan harga yang kompetitif kepada konsumen.

Penggabungan dan Peleburan sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini dapat dilakukan tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu

Pasal 4 . . .

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penggabungan yang dilakukan antara Perum dengan Perum lainnya, atau Persero dengan Persero lainnya; b. Peleburan yang dilakukan antara Perum dengan Perum lainnya, atau Persero dengan Persero lainnya; atau c. Pengambilalihan yang dilakukan Perum terhadap Persero, Perum terhadap perseroan terbatas, Persero terhadap Persero lainnya, atau Persero terhadap perseroan terbatas.

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.

(1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan memperhatikan: a. kepentingan Persero dan/atau Perum yang bersangkutan, pemegang saham minoritas dan karyawan Persero dan/atau Perum yang bersangkutan; b. asas persaingan usaha yang sehat dan asas kepentingan masyarakat. (2) Penggabungan . . .

(2) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN harus pula memperhatikan kepentingan kreditor.

Dalam rangka Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bagi Persero berlaku ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

(1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN diusulkan oleh Menteri kepada PRESIDEN disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan. (2) Pengkajian terhadap rencana Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Menteri Teknis dan/atau menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu, dan/atau menggunakan konsultan independen. (3) Dalam hal inisiatif rencana Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Menteri Teknis, maka usulan disampaikan kepada Menteri, untuk selanjutnya dilakukan pengkajian di bawah koordinasi Menteri. Pasal 10 . . .

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN dilaksanakan oleh Menteri setelah diterbitkannya PERATURAN PEMERINTAH mengenai Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN yang bersangkutan.

(1) Tata cara Penggabungan dan Peleburan Persero dengan Persero dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang perseroan terbatas.

(2) Tata cara Pengambilalihan Persero atau Perseroan Terbatas oleh Persero dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

(1) Direksi Perum yang akan melakukan Penggabungan menyusun Rancangan Penggabungan. (2) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. nama dan tempat kedudukan Perum yang akan melakukan Penggabungan; b. alasan . . .

b. alasan serta penjelasan Direksi Perum yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan; c. rancangan perubahan anggaran dasar Perum hasil Penggabungan; d. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir Perum yang akan melakukan Penggabungan; dan e. hal-hal yang perlu diketahui oleh Menteri, antara lain :

1. neraca proforma Perum hasil Penggabungan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan Perum yang dapat diperoleh dari Penggabungan berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
2. cara penyelesaian status karyawan yang akan menggabungkan diri;
3. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perum terhadap pihak ketiga;
4. susunan, gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas hasil Penggabungan;
5. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
6. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perum serta hasil yang telah dicapai;
7. kegiatan utama Perum serta perubahannya selama tahun buku yang sedang berjalan;
8. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perum;
9. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Perum; dan 10) gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Perum. Pasal 13 . . .

Dalam hal Perum yang akan melakukan Penggabungan memiliki anak perusahaan, Rancangan Penggabungan memuat pula neraca konsolidasi Perum tersebut serta neraca proforma dari Perum hasil Penggabungan.

Selain memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Rancangan Penggabungan harus memuat penegasan dari Perum yang akan menerima Penggabungan mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari Perum yang akan menggabungkan diri.

Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas Perum yang akan melakukan penggabungan.

(1) Ringkasan atas Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib diumumkan oleh Direksi Perum yang akan melakukan penggabungan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan diumumkan secara tertulis kepada karyawan Perum yang akan melakukan Penggabungan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Rancangan Penggabungan ditandatangani.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pula pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Rancangan Penggabungan di kantor pusat Perum terhitung sejak tanggal pengumuman.

Pasal 17 . . .

(1) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Direksi Perum yang akan melakukan penggabungan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kreditor tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dianggap menyetujui Penggabungan. (3) Keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi kepada Menteri guna mendapat penyelesaian. (4) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, maka Penggabungan tidak dapat dilaksanakan.

(1) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (2) Persetujuan Menteri terhadap Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Rancangan Penggabungan telah sesuai dengan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan tidak ada keberatan dari kreditor atau keberatan kreditor telah diselesaikan. (3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Penggabungan diterima oleh Menteri.

Pasal 19 . . .

(1) Dalam hal Menteri menyetujui Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri mengusulkan rancangan PERATURAN PEMERINTAH mengenai Penggabungan Perum kepada PRESIDEN paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Rancangan Penggabungan oleh Menteri.

(2) Dalam hal Penggabungan Perum mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran dasar, rancangan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pula anggaran dasar Perum yang menerima Penggabungan.

(1) Penggabungan mulai berlaku sejak tanggal berlakunya PERATURAN PEMERINTAH mengenai Penggabungan Perum.

(2) Terhitung sejak berlakunya Penggabungan Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala kekayaan, hak dan kewajiban Perum yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perum yang menerima Penggabungan.

Direksi Perum yang menerima Penggabungan wajib mendaftarkan Penggabungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang wajib daftar perusahaan.

Perum yang menggabungkan diri bubar terhitung sejak berlakunya Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. Pasal 23 . . .

(1) Sejak tanggal persetujuan Rancangan Penggabungan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direksi Perum yang menggabungkan diri dilarang melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan dalam rangka pelaksanaan Penggabungan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Direksi Perum yang bersangkutan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 23 berlaku pula untuk perbuatan hukum Peleburan Perum dengan Perum.

Selain memuat hal-hal yang terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 13 juncto Pasal 24, Rancangan Peleburan Perum dengan Perum harus memuat penegasan bahwa segala kekayaan, hak dan kewajiban Perum yang akan meleburkan diri dialihkan menjadi hak dan kewajiban Perum hasil Peleburan.

(1) Dalam hal Menteri menyetujui rancangan Peleburan, maka Menteri mengusulkan rancangan PERATURAN PEMERINTAH mengenai Peleburan Perum kepada PRESIDEN paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peleburan oleh Menteri. (2) Rancangan . . .

(2) Rancangan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. pernyataan Peleburan Perum dan pendirian Perum hasil Peleburan;

b. maksud dan tujuan Perum hasil Peleburan;

c. besarnya modal Perum hasil Peleburan; dan

d. anggaran dasar Perum hasil Peleburan.

Direksi Perum hasil Peleburan wajib mendaftarkan Peleburan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang wajib daftar perusahaan.

Tata cara Pengambilalihan Persero atau Perseroan Terbatas oleh Perum dilakukan sesuai dengan tata cara Pengambilalihan perseroan terbatas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH. Pasal 30 . . .

(1) Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH ini dilakukan tanpa mengadakan likuidasi.

(2) Dengan adanya Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN, maka segala kekayaan, hak dan kewajiban BUMN yang diubah bentuk badan hukumnya, menjadi kekayaan, hak dan kewajiban BUMN hasil perubahan bentuk badan hukum.

(1) Perubahan bentuk badan hukum Perum menjadi Persero mulai berlaku sejak tanggal pengesahan anggaran dasar Persero hasil perubahan bentuk badan hukum oleh pihak yang berwenang.

(2) Perubahan bentuk badan hukum Persero menjadi Perum mulai berlaku sejak tanggal berlakunya PERATURAN PEMERINTAH tentang pendirian Perum hasil perubahan bentuk badan hukum.

(1) Neraca penutup BUMN yang diubah bentuk badan hukumnya diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Neraca pembukaan BUMN hasil perubahan bentuk badan hukum disahkan oleh Menteri.

(1) Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN diusulkan oleh Menteri kepada

disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan. (2) Pengkajian terhadap rencana Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Menteri Teknis dan/atau menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu dan/atau menggunakan konsultan independen. (3) Dalam hal inisiatif Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Menteri Teknis, maka inisiatif tersebut disampaikan oleh Menteri Teknis kepada Menteri untuk selanjutnya dilakukan pengkajian di bawah koordinasi Menteri.

(1) Perubahan bentuk badan hukum Persero menjadi Perum dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. (2) Perubahan bentuk badan hukum Perum menjadi Persero dilakukan berdasarkan keputusan Menteri.

(1) Direksi BUMN yang akan melakukan perubahan bentuk badan hukum menyusun rancangan perubahan bentuk badan hukum. (2) Rancangan . . .

(2) Rancangan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat: a. nama dan tempat kedudukan BUMN yang akan melakukan perubahan bentuk; b. alasan serta penjelasan Direksi BUMN yang akan melakukan perubahan bentuk badan hukum dan persyaratan perubahan bentuk badan hukum; c. rancangan perubahan anggaran dasar BUMN hasil perubahan bentuk badan hukum; d. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir BUMN yang akan melakukan perubahan bentuk badan hukum; dan e. hal-hal yang perlu diketahui oleh RUPS/Menteri, antara lain :

1. neraca proforma BUMN hasil perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan BUMN yang dapat diperoleh dari perubahan bentuk badan hukum;

2. cara penyelesaian status karyawan;

3. cara penyelesaian hak dan kewajiban BUMN terhadap pihak ketiga;

4. susunan, gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas hasil perubahan bentuk badan hukum;

5. perkiraan jangka waktu pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum;

6. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMN serta hasil yang telah dicapai;

7. kegiatan utama BUMN serta perubahannya selama tahun buku yang sedang berjalan;

8. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan BUMN;

9. nama . . .

10. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; dan 10) gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan anggota Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.

Dalam hal BUMN yang akan melakukan perubahan bentuk badan hukum memiliki anak perusahaan, rancangan perubahan bentuk badan hukum memuat pula neraca konsolidasi BUMN tersebut serta neraca proforma dari BUMN hasil perubahan bentuk badan hukum.

Rancangan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang akan melakukan perubahan bentuk badan hukum.

(1) Ringkasan atas rancangan perubahan bentuk badan hukum BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib diumumkan oleh Direksi BUMN yang akan melakukan perubahan bentuk badan hukum paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan diumumkan secara tertulis kepada karyawan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Rancangan perubahan bentuk badan hukum BUMN ditandatangani.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Rancangan Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN di kantor pusat BUMN yang bersangkutan terhitung sejak tanggal pengumuman. Pasal 39 . . .

(1) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Direksi BUMN yang akan melakukan perubahan bentuk badan hukumnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kreditor tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dianggap menyetujui Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN. (3) Keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi kepada RUPS/Menteri guna mendapat penyelesaian. (4) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, maka Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN tidak dapat dilaksanakan.

(1) Dalam hal perubahan bentuk badan hukum Perum menjadi Persero, rancangan Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Rancangan tersebut telah sesuai dengan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan tidak ada keberatan dari kreditor atau keberatan kreditor telah diselesaikan. (3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perubahan bentuk badan hukum diterima oleh Menteri. Pasal 41 . . .

(1) Dalam hal perubahan bentuk badan hukum Persero menjadi Perum, rancangan Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib dimintakan persetujuan RUPS. (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. (3) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Rancangan tersebut telah sesuai dengan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan tidak ada keberatan dari kreditor atau keberatan kreditor telah diselesaikan. (4) Dalam hal perubahan bentuk badan hukum Persero yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persetujuan RUPS diberikan setelah diperoleh kesepakatan mengenai penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas atau hak-hak pemegang saham minoritas telah diselesaikan. (5) Panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Menteri wajib menyampaikan rancangan PERATURAN PEMERINTAH mengenai Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN kepada PRESIDEN paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perubahan Bentuk Badan Hukum ditetapkan oleh RUPS/Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41.

Pasal 43 . . .

(1) Setelah berlakunya PERATURAN PEMERINTAH mengenai perubahan bentuk badan hukum Perum menjadi Persero, pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme pendirian perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang perseroan terbatas. (2) Setelah berlakunya PERATURAN PEMERINTAH mengenai perubahan bentuk badan hukum Persero menjadi Perum, Direksi Perum hasil perubahan bentuk badan hukum dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berlakunya PERATURAN PEMERINTAH tersebut, wajib: a. melaporkan perubahan bentuk badan hukum dimaksud kepada pihak yang berwenang; b. mendaftarkan dalam daftar perusahaan; dan c. mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA;

Direksi Perum hasil Penggabungan atau Peleburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan.

Pasal 45 . . .

(1) Dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum, Direksi bertindak untuk kepentingan perusahaan.

(2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara perusahaan dengan Direksi, maka Direksi wajib mengungkapkan hal tersebut dalam usulan Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Komisaris dan Dewan Pengawas Perum.

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Persero terbuka dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

ABDUL WAHID