PENGELOLAAN INDUSTRI PERTAHANAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Alat . . .

1. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Rekrutmen adalah proses pemilihan dan pengangkatan tenaga potensial yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan Industri Pertahanan.
3. Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disingkat KKIP adalah komite yang mewakili Pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

(1) Pemerintah menetapkan Industri Pertahanan.

(2) Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikelompokkan ke dalam:

• industri alat utama;
• industri komponen utama dan/atau penunjang;
• industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan); dan
• industri bahan baku.

(3) Penetapan Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan KKIP.

(1) Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (2) harus mempunyai bidang usaha dan/atau kompetensi berdasarkan kriteria dalam bidang:

• rancang bangun dan perekayasaan;

• pengembangan desain dan produk;

• produksi . . .

• produksi; dan/atau
• pemeliharaan, perbaikan, dan modifikasi.

(2) Ketentuan mengenai kriteria sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (2) menghasilkan produk:

• alat utama sistem senjata;
• alat pendukung; dan
• alat perlengkapan.

(2) Alat utama sistem senjata sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a merupakan produk hasil rancang bangun sistem persenjataan dan/atau yang terintegrasi dengan wahana alat utama sistem senjata.

(3) Alat pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan peralatan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan.

(4) Alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c merupakan peralatan menunjang personel.

(5) Jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan KKIP.

Bagian Kesatu Umum

(1) Industri Pertahanan bertanggung jawab untuk

membangun kemampuan dalam menghasilkan Alpalhankam.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Industri Pertahanan sesuai dengan fungsinya.

Bagian . . .

Bagian Kedua Industri Alat Utama

(1) Industri alat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (2) huruf a merupakan badan usaha milik negara yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pemadu utama (lead integrator) yang menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau yang mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama.

(2) Industri alat utama memiliki fungsi:

• menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama;
• meningkatkan kemampuan produksi, penguasaan teknologi, serta kemampuan sumber daya manusia;
• membangun kerja sama dengan industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku;
• meningkatkan kemampuan pengembangan produk dan kualitas alat utama sistem senjata dan/atau alat utama; dan
• melaksanakan penelitian dan pengembangan, lisensi, serta alih teknologi.

Bagian Ketiga Industri Komponen Utama dan/atau Penunjang

(1) Industri komponen utama dan/atau penunjang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang memproduksi komponen utama dan/atau mengintegrasikan komponen atau suku cadang dengan bahan baku menjadi komponen utama Alpalhankam dan/atau wahana (platform) sistem alat utama sistem senjata.

(2) Industri . . .

(2) Industri komponen utama dan/atau penunjang memiliki

fungsi:

• memproduksi komponen utama dan/atau wahana (platform) sistem alat utama sistem senjata;
• meningkatkan kemampuan produksi, penelitian dan pengembangan, penguasaan teknologi, serta kemampuan sumber daya manusia;
• membangun kerja sama dengan industri komponen utama dan/atau penunjang lain, industri komponen dan/pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku; dan
• meningkatkan kemampuan pengembangan produk dan kualitas komponen utama dan/atau wahana (platform) sistem alat utama sistem senjata.

Bagian Keempat Industri Komponen dan/atau Pendukung (Perbekalan)

(1) Industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang memproduksi suku cadang untuk alat utama sistem senjata, suku cadang untuk komponen utama, dan/atau yang menghasilkan produk perbekalan.

(2) Industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan)

memiliki fungsi:

• memproduksi suku cadang untuk alat utama sistem senjata, suku cadang untuk komponen utama, dan/atau menghasilkan produk perbekalan;

• meningkatkan kemampuan produksi, penelitian dan pengembangan, penguasaan teknologi, serta kemampuan sumber daya manusia;

• membangun kerja sama dengan industri komponen dan/pendukung (perbekalan) lain dan industri bahan baku; dan

• meningkatkan . . .

• meningkatkan kemampuan pengembangan produk dan kualitas suku cadang untuk alat utama sistem senjata, suku cadang untuk komponen utama, dan/atau produk perbekalan.

Bagian Kelima Industri Bahan Baku

(1) Industri bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (2) huruf d merupakan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang memproduksi bahan baku yang akan digunakan oleh industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, dan industri komponen dan/pendukung (perbekalan).

(2) Industri bahan baku memiliki fungsi:

• memproduksi bahan baku yang akan digunakan oleh industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, dan industri komponen dan/pendukung (perbekalan);
• meningkatkan kemampuan, produksi, penelitian dan pengembangan, penguasaan teknologi, serta kemampuan sumber daya manusia;
• membangun kerja sama dengan industri bahan baku lain; dan
• meningkatkan kemampuan pengembangan produk dan kualitas bahan baku.

Bagian Keenam Kerja Sama Antarkelompok Industri Pertahanan

Kerja sama antarkelompok industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 berupa kerja sama:

• produksi;
• investasi;
• pemasaran; dan/atau
• pengembangan . . .

• pengembangan untuk mewujudkan kemandirian Alpalhankam.

Bagian Kesatu Umum

(1) Kemampuan sumber daya manusia dan teknologi pada

Industri Pertahanan merupakan potensi bangsa yang harus disinergikan dalam rangka mencapai kemandirian Industri Pertahanan.

(2) Peningkatan dan pendayagunaan kemampuan sumber

daya manusia, teknologi, serta sarana dan prasarana Industri Pertahanan bersifat satu kesatuan yang terpadu.

(1) Pemerintah, pengguna, dan Industri Pertahanan

menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menguasai teknologi pertahanan dan keamanan yang sarat dengan teknologi tinggi dan ilmu terapan Industri Pertahanan.

(2) Penyiapan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• Rekrutmen;
• pendidikan, pelatihan, dan magang; dan
• imbalan.

Bagian Kedua Rekrutmen

(1) Rekrutmen sumber daya manusia dilaksanakan dalam

rangka memenuhi kekurangan sumber daya manusia sesuai dengan rencana kebutuhan teknologi pertahanan dan kebutuhan Industri Pertahanan.

(2) Pelaksanaan . . .

(2) Pelaksanaan Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh Industri Pertahanan dan/atau Pemerintah.

(3) Rekrutmen sumber daya manusia dapat memanfaatkan

seluruh potensi nasional meliputi:

• Tentara Nasional Indonesia;
• Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• perguruan tinggi;
• badan usaha milik negara/badan usaha milik swasta; dan
• kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.

(4) Dalam hal Rekrutmen sumber daya manusia

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, Rekrutmen sumber daya manusia dapat dilakukan dari luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendidikan, Pelatihan, dan Magang

(1) Pendidikan, pelatihan, dan magang sumber daya

manusia dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian sesuai dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan.

(2) Pendidikan, pelatihan, dan magang sumber daya

manusia dilaksanakan berdasarkan kebutuhan teknologi.

(3) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan magang dapat

dilaksanakan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

(4) Pendidikan, pelatihan, dan magang yang dibiayai oleh

negara disertai dengan perjanjian.

Bagian . . .

Bagian Keempat Imbalan

(1) Untuk menjaga kesinambungan dan kompetensi sumber

daya manusia di bidang Industri Pertahanan yang memiliki keahlian khusus diberikan imbalan.

(2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

dalam bentuk:

• tanda jasa;
• kenaikan pangkat;
• promosi dalam jabatan;
• tugas belajar; dan/atau
• imbalan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh Pemerintah, pengguna, dan/atau Industri Pertahanan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kesatu Insentif Fiskal, Jaminan, Pendanaan, dan Pembiayaan dalam Perluasan Usaha dan Peningkatan Kapasitas Produksi

(1) Dalam rangka perluasan usaha dan peningkatan

kapasitas produksi Industri Pertahanan, Pemerintah memberikan pelindungan kepada Industri Pertahanan.

(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dalam bentuk insentif fiskal, termasuk pembebasan bea masuk dan pajak, jaminan, pendanaan, dan/atau pembiayaan Industri Pertahanan atas pertimbangan KKIP.

(3) Pelindungan . . .

(3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan pada kegiatan penelitian dan pengembangan, perekayasaan, praproduksi, produksi, dan jasa pemeliharaan dan perbaikan Alpalhankam.

(4) Pertimbangan KKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan dalam bentuk kriteria kegiatan untuk perluasan usaha dan peningkatan kapasitas produksi Industri Pertahanan.

(5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)

merupakan jaminan pembelian atas hasil produk Alpalhankam yang bersifat strategis dan/atau memiliki masa pakai tertentu.

(2) Produk Alpalhankam yang bersifat strategis dan/atau

memiliki masa pakai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(2) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara digunakan untuk perluasan usaha dan peningkatan kapasitas produksi Industri Pertahanan.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(2) diberikan melalui penyertaan modal negara pada

badan usaha milik negara.

(2) Pemberian pembiayaan melalui penyertaan modal negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian . . .

Bagian Kedua Insentif Fiskal dalam Pembangunan Industri Pertahanan

(1) Pembangunan Industri Pertahanan mengutamakan

penggunaan komponen dan peralatan produksi dalam negeri.

(2) Dalam hal pembangunan Industri Pertahanan

membutuhkan komponen dan peralatan produksi yang belum dapat dipenuhi di dalam negeri, Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal termasuk pembebasan bea masuk dan pajak terhadap komponen dan peralatan produksi yang diimpor.

(3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMASARAN

(1) Pemasaran Alpalhankam dilaksanakan bersama-sama

oleh Industri Pertahanan dan Pemerintah.

(2) Pemasaran Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi pemasaran dalam negeri dan luar negeri.

(3) Pemasaran Alpalhankam dalam negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui promosi dan pengadaan Alpalhankam.

(4) Pemasaran Alpalhankam luar negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui promosi dan penjualan Alpalhankam kepada negara lain.

(5) Dalam rangka pemasaran Alpalhankam luar negeri,

Pemerintah menetapkan:

• jenis produk;
• negara tujuan; dan
• kriteria pelaku ekspor.

Pasal 23 . . .

(1) Pemasaran Alpalhankam ke luar negeri dibiayai oleh

lembaga pembiayaan komersial.

(2) Dalam hal lembaga pembiayaan komersial tidak dapat

membiayai pemasaran Alpalhankam ke luar negeri, Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk melaksanakan pembiayaan program ekspor Alpalhankam atas biaya Pemerintah.

(3) Tata cara pemberian penugasan khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Industri Pertahanan dalam melakukan pemasaran

Alpalhankam ke luar negeri harus mendapat izin dari Menteri.

(2) Industri Pertahanan dalam mengajukan permohonan izin

kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jenis produk, jumlah, dan negara tujuan.

(3) Pemberian izin pemasaran oleh Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:

• pemenuhan kebutuhan Alpalhankam dalam negeri;
• kapasitas produksi;
• kemampuan sumber daya manusia;
• jaminan negara pembeli atau end user certificate; dan
• pertimbangan KKIP.

(4) Pemberian pertimbangan KKIP sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf e berkaitan dengan jenis produk, jumlah, dan negara tujuan serta politik luar negeri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemasaran diatur

dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25 . . .

Mekanisme pemasaran Alpalhankam ke luar negeri dilaksanakan melalui skema penjualan dalam bentuk:

• tunai;
• imbal dagang; dan/atau
• kredit ekspor.

PENDANAAN

Pendanaan pengelolaan Industri Pertahanan, dapat bersumber dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
• anggaran perusahaan; dan
• sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Industri Pertahanan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015

,

ttd