Peraturan Badan Nomor 24-pojk-04-2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wakil Manajer Investasi adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.
3. Komite Investasi adalah komite yang bertugas mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi.
4. Tim Pengelola Investasi adalah tim yang bertugas mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah.
5. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Manajer Investasi.

Dalam melakukan kegiatannya, Manajer Investasi wajib mempunyai dan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: a. fungsi investasi dan riset; b. fungsi perdagangan; c. fungsi penyelesaian transaksi Efek; d. fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan nasabah; f. fungsi teknologi informasi; g. fungsi akuntansi dan keuangan; dan h. fungsi pengembangan sumber daya manusia.

(1) Manajer Investasi wajib memisahkan pelaksanaan fungsi investasi dan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dari fungsi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, fungsi penyelesaian transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d. (2) Koordinator dan pegawai yang melaksanakan salah satu fungsi dari keempat fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap sebagai koordinator dan pegawai pada ketiga fungsi lainnya. (3) Anggota direksi dilarang bertindak sebagai koordinator fungsi investasi dan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, fungsi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dan/atau fungsi penyelesaian transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c. (4) Anggota direksi yang bertindak sebagai koordinator fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilarang merangkap sebagai koordinator fungsi lainnya.

Manajer Investasi wajib memiliki prosedur operasi standar atas pelaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan memastikan prosedur operasi standar dipatuhi dan dilaksanakan oleh koordinator dan semua pegawai yang melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.

Dalam hal kegiatan usaha Manajer Investasi dilakukan dalam satu Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek maka: a. prosedur operasi standar pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi wajib terpisah dari prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. pelaksanaan fungsi riset, fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal, fungsi akuntansi dan keuangan, fungsi teknologi informasi dan/atau fungsi pengembangan sumber daya manusia pada kegiatan usaha Manajer Investasi dan Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dapat dilaksanakan oleh satu unit kerja yang melaksanakan fungsi tersebut.

Pelaksanaan fungsi investasi dan riset wajib dikoordinir oleh pegawai yang memiliki izin Wakil Manajer Investasi dan pengalaman kerja di bidang pengelolaan investasi paling kurang 3 (tiga) tahun.

Dalam melaksanakan fungsi investasi, koordinator fungsi investasi dan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab: a. membuat keputusan investasi yang terbaik untuk kepentingan nasabah; b. membuat dan memelihara catatan dan/atau kertas kerja dalam rangka pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan nasabah; c. melakukan analisa kinerja produk investasi secara periodik; d. memastikan kesesuaian antara keputusan investasi yang diambil dengan:

1. kebijakan dan strategi investasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian pengelolaan Portofolio Efek untuk para nasabah atau portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah; dan

2. kebijakan dan strategi investasi yang telah ditetapkan oleh Komite Investasi; e. memastikan setiap keputusan investasi yang diambil dilakukan atas pertimbangan yang rasional serta didukung oleh hasil riset yang cukup; dan f. menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko antara lain dengan:

3. memperhatikan risiko investasi yang mungkin terjadi serta tindakan yang akan dilakukan jika risiko investasi tersebut terjadi; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

4. adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam menentukan jumlah transaksi.

(1) Fungsi investasi dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang yang meliputi ketua dan anggota tim. (2) Ketua dan anggota Tim Pengelola Investasi wajib memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Tim Pengelola Investasi dilarang merangkap sebagai koordinator atau pelaksana fungsi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, fungsi penyelesaian transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dan/atau fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.

(1) Pelaksanaan fungsi investasi didasarkan atas arahan Komite Investasi. (2) Komite Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang yang memiliki pengalaman di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling kurang 2 (dua) tahun. (3) Komite Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. MENETAPKAN kebijakan dan strategi investasi; dan b. mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. (4) Anggota Komite Investasi dilarang: a. merangkap sebagai koordinator dan pelaksana fungsi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, fungsi penyelesaian transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, serta fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d; dan/atau b. merangkap menjadi anggota Tim Pengelola Investasi untuk 1 (satu) produk investasi yang sama.

Dalam melaksanakan fungsi riset, koordinator fungsi investasi dan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab: a. melakukan riset dan analisa kondisi makro ekonomi serta sektor industri; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. melakukan riset dan analisa tentang Efek dalam portofolio investasi yang menjadi dan/atau yang akan dijadikan sebagai portofolio investasi; dan c. membuat dan mendokumentasikan catatan serta laporan hasil riset.

Pelaksanaan fungsi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. pelaksanaan fungsi perdagangan wajib dikoordinir oleh seorang koordinator yang merupakan pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai pengalaman kerja di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling kurang 2 (dua) tahun; b. koordinator fungsi perdagangan bertanggung jawab:

1. melakukan transaksi atas Efek yang telah ditentukan oleh fungsi investasi pada harga dan waktu terbaik untuk kepentingan nasabah; dan
2. melakukan koordinasi dengan koordinator fungsi investasi dan riset dalam rangka pemilihan Perantara Pedagang Efek dengan mempertimbangkan antara lain biaya yang dibebankan dan pelayanan yang diberikan oleh Perantara Pedagang Efek tersebut.

Pelaksanaan fungsi penyelesaian transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. pelaksanaan fungsi penyelesaian transaksi Efek wajib dikoordinir oleh seorang koordinator yang merupakan pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai pengalaman kerja di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling kurang 2 (dua) tahun; b. koordinator fungsi penyelesaian transaksi Efek bertanggung jawab:

1. melakukan rekonsiliasi atas data-data transaksi kepada pihak- pihak terkait seperti Perantara Pedagang Efek dan Bank Kustodian; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

2. melakukan pengecekan silang atas data-data yang ada pada administrasi Efek dalam portofolio Reksa Dana atau produk yang dikelola Manajer Investasi.

(1) Pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal wajib dikoordinir oleh seorang koordinator yang merupakan pimpinan unit kerja, anggota direksi atau pejabat setingkat di bawah direksi. (2) Koordinator fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai pengalaman kerja menduduki jabatan manajerial pada institusi yang bergerak di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun; b. ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi Manajer Investasi dan memiliki alur pertanggungjawaban langsung kepada dewan komisaris; dan c. bertindak secara independen dan memiliki akses yang tidak terbatas terhadap fungsi Manajer Investasi lainnya terkait dengan tugasnya untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan fungsi- fungsi Manajer Investasi.

Dalam melaksanakan fungsi manajemen risiko, koordinator fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal bertanggung jawab: a. menyusun strategi Manajemen Risiko; b. memperbaharui strategi Manajemen Risiko, jika:

1. terjadi perubahan dan/atau penambahan kegiatan Manajer Investasi; dan/atau
2. terdapat peraturan baru dan/atau perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan lainnya yang terkait; c. memantau dan menelaah secara berkala pelaksanaan strategi Manajemen Risiko; d. memantau posisi risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko; dan e. menerapkan Manajemen Risiko secara efektif dan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Manajer Investasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Penerapan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c wajib dilakukan berdasarkan strategi Manajemen Risiko yang paling kurang memuat: a. pengidentifikasian semua risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan Manajer Investasi; b. penjelasan mengenai penyebab dari timbulnya risiko-risiko tersebut; c. pengidentifikasian kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut; d. penjelasan tentang implikasi atas terjadinya risiko-risiko tersebut; dan e. langkah-langkah yang wajib dilakukan apabila risiko-risiko tersebut terjadi.

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, koordinator fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal bertanggung jawab: a. memastikan kepatuhan Manajer Investasi terhadap peraturan perundang-undangan; b. bertindak sebagai pihak penghubung (liason officer) dengan Otoritas Jasa Keuangan; c. menyusun strategi kepatuhan; d. memperbaharui strategi kepatuhan, jika:

1. terjadi perubahan dan/atau penambahan kegiatan Manajer Investasi; dan/atau
2. terdapat peraturan baru dan/atau perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan lainnya yang terkait; e. menyebarluaskan dan mensosialisasikan manual kepatuhan, kebijakan, prosedur, dan informasi lain terkait kepatuhan kepada para pihak terkait di lingkungan Manajer Investasi; f. melakukan pengawasan dan memastikan pelaksanaan rencana kelangsungan usaha (business continuity plan) sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan; g. memastikan pegawai memperoleh pelatihan dan pendidikan yang terkait dengan kepatuhan; h. menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan fungsi kepatuhan kepada Dewan Komisaris yang memuat kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan fungsi kepatuhan; i. menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan dan laporan tahunan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Dewan Komisaris; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

j. menyampaikan laporan insidental kepada Dewan Komisaris jika menemukan adanya dugaan pelanggaran atas peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal yang dilakukan oleh Manajer Investasi dan/atau nasabahnya paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak ditemukannya dugaan pelanggaran.

Tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan wajib ditetapkan dalam pakta (charter) tertulis yang mengikat fungsi-fungsi Manajer Investasi.

Dalam melaksanakan fungsi audit internal, koordinator fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal bertanggung jawab memastikan pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dan kebijakan tertulis/prosedur operasi standar.

Dalam melaksanakan fungsi audit internal, koordinator fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal wajib: a. membuat perencanaan, pengendalian, dan pencatatan semua pelaksanaan kegiatan audit internal; b. membuat pencatatan semua temuan, kesimpulan, dan rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan audit internal; dan c. menyusun laporan audit internal setelah pelaksanaan setiap audit internal untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan nasabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. pelaksanaan fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan nasabah wajib dikoordinir oleh seorang koordinator yang merupakan pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek dari Otoritas Jasa Keuangan serta mempunyai pengalaman kerja di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling kurang 2 (dua) tahun; b. pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran Efek Reksa Dana wajib memiliki izin Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran jasa pengelolaan portofolio investasi kolektif selain Reksa Dana dan jasa pengelolaan investasi wajib memiliki izin Wakil Perusahaan Efek; d. dalam hal fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan nasabah tidak dilaksanakan dalam satu kesatuan fungsi maka:

1. fungsi pemasaran dikoordinir oleh seorang koordinator yang merupakan pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahan Efek dari Otoritas Jasa Keuangan serta mempunyai pengalaman kerja di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling kurang 2 (dua) tahun; dan
2. fungsi penanganan pengaduan nasabah dikoordinir oleh seorang koordinator yang merupakan pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Otoritas Jasa Keuangan serta mempunyai pengalaman kerja di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling kurang 2 (dua) tahun.
3. koordinator fungsi pemasaran bertanggung jawab untuk mengkoordinir: a) proses pembukaan rekening Reksa Dana, portofolio investasi kolektif selain Reksa Dana, dan jasa pengelolaan investasi nasabah dengan memperhatikan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; dan b) kegiatan pemasaran produk investasi secara benar dan profesional dengan menerapkan ketentuan mengenai profil risiko nasabah dan ketentuan terkait lainnya.
4. koordinator fungsi penanganan pengaduan nasabah bertanggung jawab untuk mengkoordinir: a) penerimaan dan pengadministrasian pengaduan nasabah; b) penanganan dan tindak lanjut pengaduan nasabah; dan c) pengadministrasian hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan nasabah.

Pelaksanaan fungsi teknologi informasi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Pelaksanaan fungsi teknologi informasi dikoordinir oleh seorang koordinator yang merupakan anggota direksi atau pegawai yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang teknologi informasi paling kurang 1 (satu) tahun; b. Koordinator fungsi teknologi informasi bertanggungjawab untuk:

1. melakukan reviu dan pemeliharaan sistem teknologi informasi secara berkala untuk memastikan: a) sistem teknologi informasi dapat mendukung kegiatan operasional Manajer Investasi agar berjalan dengan baik; dan b) sistem teknologi informasi yang digunakan telah sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan pelaporan secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan agar kegiatan pelaporan dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan; dan
2. melakukan penyimpanan cadangan data (back-up) secara periodik.

Pelaksanaan fungsi pengembangan sumber daya manusia wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. pelaksanaan fungsi pengembangan sumber daya manusia dikoordinir oleh seorang koordinator yang merupakan anggota direksi atau pegawai yang memiliki pengalaman kerja dalam bidang sumber daya manusia paling kurang 1 (satu) tahun; b. koordinator fungsi pengembangan sumber daya manusia bertanggung jawab:

1. menyusun dan melaksanakan program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan standar perilaku pegawai;
2. melakukan prosedur penyaringan (screening) dalam rangka penerimaan pegawai baru sesuai prosedur operasi standar dan ketentuan yang berlaku; dan
3. memelihara catatan dan dokumen yang berkaitan dengan fungsi pengembangan sumber daya manusia, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen terkait pelatihan dan administrasi kepegawaian. manusia www.djpp.kemenkumham.go.id

Pelaksanaan fungsi akuntansi dan keuangan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. pelaksanaan fungsi akuntansi dan keuangan dikoordinir oleh seorang koordinator yang merupakan anggota direksi atau pegawai yang memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi dan keuangan paling kurang 1 (satu) tahun; b. koordinator fungsi akuntansi dan keuangan bertanggung jawab:

1. merencanakan dan mengelola aktivitas akuntansi dan keuangan; dan
2. memastikan laporan keuangan tahunan, laporan keuangan tengah tahunan, laporan kegiatan bulanan Manajer Investasi, laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dan laporan lainnya yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan telah disusun berdasarkan data yang akurat dan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Standar Akuntansi Keuangan.

Manajer Investasi dapat mengalihkan pelaksanaan fungsi teknologi informasi, fungsi pengembangan sumber daya manusia, serta fungsi akuntansi dan keuangan kepada penyedia jasa yang berbentuk badan hukum dengan tetap memperhatikan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Manajer Investasi mengalihkan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Manajer Investasi bertanggung jawab terhadap perilaku dan kegiatan yang dilakukan oleh penyedia jasa yang menerima pengalihan fungsi-fungsi dari Manajer Investasi dimaksud.

Manajer Investasi yang melakukan pengalihan pelaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib memastikan bahwa penyedia jasa yang menerima pengalihan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut adalah profesional yang mempunyai standar kapasitas dan kapabilitas untuk melaksanakan fungsi serta mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pengalihan pelaksanaan fungsi-fungsi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Manajer Investasi wajib memiliki dan melaksanakan prosedur operasi standar untuk mengawasi perilaku dan kegiatan penyedia jasa yang menerima pengalihan fungsi-fungsi Manajer Investasi.

Penyerahan pelaksanaan fungsi teknologi informasi, fungsi pengembangan sumber daya manusia, serta fungsi akuntansi dan keuangan hanya dapat dilakukan kepada penyedia jasa dengan ketentuan sebagai berikut: a. Manajer Investasi wajib melaporkan informasi tentang rencana penyerahan pelaksanaan fungsi teknologi informasi, fungsi pengembangan sumber daya manusia, serta fungsi akuntansi dan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format laporan rencana penyerahan pelaksanaan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. b. Sebelum menunjuk penyedia jasa untuk melaksanakan fungsi teknologi informasi, fungsi pengembangan sumber daya manusia, serta fungsi akuntansi dan keuangan, Manajer Investasi wajib melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap penyedia jasa yang mencakup, antara lain:

1. kemampuan penyedia jasa dalam melaksanakan fungsi-fungsi Manajer Investasi;
2. kemampuan penyedia jasa memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian;
3. faktor-faktor operasional dan kemampuan keuangan secara kualitatif dan kuantitatif;
4. faktor reputasi;
5. cakupan asuransi oleh penyedia jasa (jika ada);
6. adanya potensi benturan kepentingan khususnya bila penyedia jasa bergerak di bidang usaha yang sama; dan
7. kemampuan dan kecukupan sumber daya yang dimiliki penyedia jasa, apabila memiliki perjanjian penyerahan pelaksanaan fungsi Manajer Investasi kepada Penyedia jasa (outsourcing) dengan beberapa Pihak.; dan c. Manajer Investasi wajib melakukan reviu secara berkala atas fungsi yang dijalankan oleh penyedia jasa untuk memastikan fungsi tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur operasi standar pelaksanaan fungsi-fungsi dimaksud. www.djpp.kemenkumham.go.id

d. Manajer Investasi wajib memiliki perjanjian tertulis dengan penyedia jasa, yang paling kurang mencakup:

1. nama pihak;
2. ruang lingkup, syarat-syarat, dan kondisi fungsi Manajer Investasi yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia jasa;
3. tanggung jawab Manajer Investasi dan penyedia jasa serta pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab tersebut;
4. standar layanan jasa dan mekanisme untuk memastikan bahwa standar tersebut dapat dipenuhi setiap saat;
5. kerahasiaan dan keamanan informasi;
6. tanggung jawab terkait dengan keamanan sistem teknologi informasi;
7. pelaporan penyedia jasa kepada Manajer Investasi;
8. pertanggungjawaban dari penyedia jasa kepada Manajer Investasi atas pelayanan yang tidak memuaskan atau pelanggaran- pelanggaran lainnya atas perjanjian;
9. jaminan atas kualitas layanan jasa dan ganti rugi;
10. kewajiban penyedia jasa, setiap saat jika diminta, untuk menyediakan setiap catatan, informasi dan/atau bantuan berkaitan fungsi-fungsi Manajer Investasi yang dilaksanakannya kepada Manajer Investasi yang menunjuk penyedia jasa, auditor Manajer Investasi dimaksud, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan;
11. larangan bagi penyedia jasa untuk menunjuk pihak ketiga (sub kontrak) dalam menjalankan kewajibannya;
12. ketentuan-ketentuan tentang keberlangsungan fungsi Manajer Investasi dalam hal penyedia jasa mengalami kondisi darurat sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya;
13. pengakhiran perjanjian, yang meliputi antara lain transfer informasi dan langkah-langkah pemutusan perjanjian, serta prosedur transisi; dan
14. mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara Manajer Investasi dengan penyedia jasa. e. Manajer Investasi wajib memastikan penyedia jasa menjaga kerahasiaan informasi yang diterima dari Manajer Investasi. f. Manajer Investasi pada hari kerja berikutnya wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila penyedia jasa tidak dapat melakukan kewajibannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

g. Manajer Investasi wajib memastikan Otoritas Jasa Keuangan setiap saat dapat mengakses pembukuan, catatan dan dokumen penyedia jasa berkaitan dengan penyerahan pelaksanaan fungsi Manajer Investasi kepada penyedia jasa. h. Manajer Investasi hanya dapat menunjuk penyedia jasa yang kegiatan operasionalnya berlokasi di INDONESIA.

(1) Manajer Investasi wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan sebagai berikut: a. laporan rencana kerja tahunan fungsi kepatuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h sesuai dengan format laporan rencana kerja tahunan fungsi kepatuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setelah berakhirnya bulan Desember; b. laporan tengah tahunan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i sesuai dengan format laporan tengah tahunan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setelah berakhirnya bulan Juni; c. laporan tahunan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i sesuai dengan format laporan tahunan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setelah berakhirnya bulan Desember; dan d. laporan insidental, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j sesuai dengan format laporan insidental sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya peristiwa tersebut. (2) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c jatuh pada hari libur, laporan tersebut wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama- sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada masyarakat.

Manajer Investasi wajib menyesuaikan dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis fungsi-fungsi Manajer Investasi yang belum diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP- 480/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi beserta Peraturan Nomor V.D.11 yang merupakan lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 November 2014 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY www.djpp.kemenkumham.go.id