KERJA SAMA PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Program Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan ini disebut dengan Kerja Sama Program Diklat adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk pemenuhan kebutuhan Mitra Kerja Sama yang dilaksanakan dengan swakelola.
2. Mitra Kerja Sama yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan ini disebut Mitra adalah Kementerian/Lembaga di luar Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan/atau Instansi di luar Pemerintah yang pembiayaannya sebagian a tau seluruhnya dibiayai APBN / APBD yang telah menandatangani sampai dengan berakhirnya perjanjian Kerja Sama Program Diklat.
3. Calon Mitra Kerja Sama yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan m1 disebut Calon Mitra adalah Kementerian/Lembaga di luar Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan/atau Instansi di luar Pemerintah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

dibiayai APBN / APBD yang mengajukan permohonan Kerja Sama Program Diklat dengan telah disetujui oleh Unit Pembina Sumber Daya Manusia.

1. Unit Pembina Sumber Daya Manusia yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan ini disebut Unit Pembina SDM adalah unit yang memiliki tugas dan fungsi mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia pada Mitra.
2. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/ atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
3. Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain adalah Pengadaan Barang/ Jasa dimana pekerjaannya direncanakan dan diawasi sendiri oleh instansi penanggung jawab anggaran serta instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat sebagai pelaksana swakelola.
4. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan ini disebut BPPK adalah Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.
5. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan ini disebut Kepala BPPK adalah Kepala Unit· Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.
6. Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan ini disebut Sekretariat BPPK adalah Unit Eselon II di lingkungan BPPK yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BPPK.
7. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan ini disebut Sekretaris BPPK adalah Kepala Unit Eselon II di lingkungan BPPK yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BPPK.
8. Bagian Organisasi dan Tata Laksana adalah Unit Eselon III di lingkungan Sekretariat Badan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan di bidang pendidikan dan pelatihan keuangan negara, penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi perumusan rencana strategis, kerjasama, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja BPPK.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

1. Bagian Keuangan adalah Unit Eselon III di lingkungan Sekretariat Badan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan BPPK.
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan ini disebut dengan Pusdiklat adalah Unit Eselon II di lingkungan BPPK yang mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi keuangan negara dan/atau pengembangan sumber daya manusia keuangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK.
3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan ini disebut Kepala Pusdiklat adalah Kepala Unit Eselon II di lingkungan BPPK yang mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi keuangan negara dan/ atau pengembangan sumber daya manusia keuangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK.
4. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan ini disebut Balai Diklat adalah unit pelaksana teknis BPPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPPK.
5. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan ini disebut Kepala Balai Diklat adalah Kepala unit pelaksana teknis BPPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPPK.
6. Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan ini disebut Balai Diklat Kepemimpinan adalah unit pelaksana teknis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
7. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan ini disebut Kepala Balai Diklat Kepemimpinan adalah Kepala unit pelaksana teknis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
8. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat Pusdiklat yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan ini disebut Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat adalah Unit Eselon III di lingkungan Pusdiklat yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara sesuai dengan bidangnya.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

1. Bidang Penyelenggaraan Pusdiklat yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan ini disebut Bidang Penyelenggaraan adalah Unit Eselon III di lingkungan Pusdiklat yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara sesuai dengan bidangnya.
2. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pusdiklat yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan ini disebut Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja adalah Unit Eselon III di lingkungan Pusdiklat mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, penelaahan dan penilaian basil pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi serta pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara sesuai dengan bidangnya.

Ruang lingkup program diklat di lingkungan BPPK yang dikerjasamakan merupakan program diklat di bidang keuangan negara.

PEMBIAYAAN ................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

Pasal5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal6 LAIN-LAIN

Pasal7 PENUTUP

... (nama institusi) .. . ... (nama institusi) .. . ... (nama jabatan) .. . ... (nama jabatan) .. . . .. (tanda tangan) .. . ... (tanda tangan) ... . .. (nama lengkap) .. . ... (nama lengkap) ...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kelerangan:

1. Diisi dengan nama Badan Usaha Milik Negara/ Daerah/Badan Layanan Umum/Daerah.
2. Diisi dengan nomor Kepala BPPK.
3. Diisi dengan nomor Pimpinan Mitra.
4. Diisi dengan hari pada wal<tu perjanjian Kerja Sama Program DikJat ditandatangani.
5. Diisi dengan tanggal pada waklu perjanjian Kerja Sama Program Diklal ditandatangani.
6. Diisi dengan bulan pada wal<:tu perjanjian Kerja Sama Program DikJal ditandatangani. 7 . Diisi dengan tahun pada waktu perjanjian Kerja Sama Program Diklat clitandatangani.
7. Diisi dengan tempat pada wal<:tu perjanjian Kerja Sama Program Diklal ditandatangani.
8. Diisi dengan narna Kepala Pusdiklal yang menandatangani perjanjian Kerja Sama Program Diklat.
9. Diisi dengan narna Pusdiklat yang melakukan perjanjian Kerja Sama Program Diklat.
10. Diisi dengan nomor Keputusan pengangkatan Kepala Pusdiklal.
11. Diisi dengan nomor Surat Kuasa Kepala BPPK.
12. Diisi dengan nama Pimpinan Mitra yang menandatangani perjanjian Kerja Sama Program Dik.Lat.
13. Diisi dengan nama Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Badan Layanan Umum/Daerah.
14. Diisi dengan anggaran dasar/anggara.n rumah tangga/sural kuasa Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Badan Layanan Umum/Daerah.
15. Diisi dengan kedudukan hukum Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Badan Layanan Umum/Daerah.
16. Diisi dengan alamat kantor Pimpinan Mitra yang men andatangani perjanjian Kerja Sama Program Diklat.

KEPALA BADAN PENDIDJKAN

DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

SUMIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIS BAOAN

N UMUM,

0 SUPRIATMAN

99903 1 001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KEUANGAN NOMOR PER- / PP/201 5

TENTANG KERJA SAMA PROGRAM PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDII<AN DAN

PELATIHAN l<EUANGAN

BAGAN PROSEDUR KERJA SAMA PROGRAM DIKLAT

Balai Dlklat/Balai SekretariatCalon Mitra Mitra Pusdiklat Kepala BPPK Diklat BPPK Ket>emimt>inan

Memastikan kelengkapan kemudlan Meneruskan surat permchonan Kerja Sama Program Diklat I MomnstlkanI Menyampalkan kelengkapan surat surat permohonan permohonan Kerja KerjaSama Sama Program D1klat Program Diklat dan berkoordlnasi dengan Calon Mitra ! Menyusun dan Menerima telaahan menyampaikan Keria Sama Program telaahan Ker1a Sama II D1klat Program D1klat I ! Melakukan reviu atas telaahan Kerja I Sama Program Dtklat

Memberikan pcrsetu1uan/penolakon I alas telaahan Kerja Sama Program Diklat

Menorlma Dlsposlsi Monyompolkan Monerlmo surot penolakan don dlsposisl ponolakan penolakon Ker10 menglrimkon surat lo- Setuju Sama Program Kcpala BPPK Diklat penolakan Kerja kepado Pusdiklat Soma Pronram Dlklat ya '"<$:Memberikan surat Mclokukan Melokukan Menyampaikan Penandatanganan kuasa untuk Penandatanganan Surat Kuasa Kepala perjanjian I+- melakukan perjanjlan Kerja Sama Program por]anjlan Kerja BPPK kepada Kerja Sama Program Diklat Sama Program Dlklat -- Pusdiklat Dlklat l Menyelenggarakan Kerja Samo Program Membantu 01klat (bckcrjasama pe'l<.el.enRgaraan el)a ama io-- dengan Bala• Program D1klat D1klaVBalal D1klat Kepem1mp1nan sesuai w1layah kena) I Menyusun dan menyampaikan Menyusun dan laporan menyampa1kan Menerima laporan Penyelenggaraan Kerja Sama .... PenyelengiaraonLoper an II KerjaPenyelenggaraanSama Program Program Diklat Bala! Keia Sama rogram I Diklat Pusd1klat DiklaVBalai Diklat lklat Pusd1klat I Kepemimpinan II I

I .

Menyusun dan menyampaikan Laporan Kerja Sama I Pronram D1klat BPPK

Menerima Laporan I Kerja Sama Program Diklat BPPK

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIS BADAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN

u.b. DAN PELATIHAN KEUANGAN,

__;;;~-,-A AG AN UMUM,

ttd.

SUMIYATJ

OYO SUPRIATMAN

199903 1 001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NOMOR PER-2/ PP/ 20 15 TENTANG KERJA SAMA PROGRAM

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN KEUANGAN

LINI WAKTU KERJA SAMA PROGRAM DIKLAT

Jangka waktu yang digunakan Pusdiklat/Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan menerima dan memastikan '!l_e!~P!~n ~-s- ~-a_k!~':''.!!':'.'.'!· kelengkapan dokumen permohonan Kerja Sama Program Diklat dari Calon Mitra. Dalam hal permohonan disampaikan ke Balai Diktat/Balai Diktat Kepemimpinan, Batai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan wajib meneruskan kepada Pusdiklat pemilik program diklat.

Pusdiklat berkoordinasi dengan Caton Mitra dan dapat melibatkan Balai Diklat/Ba.lai Oiklat Kepemimpinan. I I

Pusdiklat menyusun kemudian menyampaikan telaahan kepada Kepala BPPK I I dengan ditembuskan kepada Sekretaris BPPK.

Kepala BPPK menyetujuilmenolak permohonan Kerja Sama Program Diktat. I I . Oalam hat disetujui, Kepala Pusdiklat menandatangani perjanjian Kerja Sama Program Diklat dengan Calon Mitra. . Oalam hal ditolak, Pusdiklat menyusun dan menyampaikan surat penolakan kepada Calon Mitra.

Penyelenggaraan Kerja Sama Program Diklat I I

I I

t I ..~~~~-~~~~..~-v-~~-~~~v-~~~-~~~~~,~~~~'l..__~~~~~~~~~~~~-y--~~~~~~~~~~~---II

5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 H:iri I Sclama satu tahun kerja kerja kcrja 1. keria . anggaran

KEPALA BADAN PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

SUMIYATI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KEUANGAN NOMOR PER-2/PP/2015

TENTANG KERJA SAMA PROGRAM PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KEUANGAN

STRUKTUR DANA TERTANGGUNG

1. Tahap persiapan Dalam tahap persiapan Kerja Sama Program Diklat, dana yang tertanggung sebagai berikut:

• Honorarium Item tertanggung Keterangan Honorarium 1) Struktur dan jumlah kepanitiaan setiap Kerja panitia Sama Program Diklat wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengena1 Standar Biaya.

1. Satuan yang digunakan wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. Honorarium 1) Besaran honorarium dapat mengacu pada pembuat bahan ketentuan yang berlaku di lingkungan BPPK mengenai penggunaan satuan biaya dalam penyusunan RKA-K/L.
2. Honorarium tidak dibayarkan apabila bahan ajar yang disusun sama dengan diklat reguler atau tidak terdapat perubahan/penyesuaian substansial yang dikhususkan bagi Mitra.

• Perjalanan dinas dalam rangka persiapan diklat Item tertanggung Keterangan Perjalanan din as Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan rapat persiapan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi diklat Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

1. Tahap penyelenggaraan Dalam tahap penyelenggaraan Kerja Sama Program Diklat, dana yang tertanggung sebagai berikut:

• Honorarium Item tertanggung Keterangan Honorarium 1) Yang termasuk dalam honorarium pengaJar pengajar adalah:
• Honorarium pengajaran
• Honorarium penceramah

1. Be saran honorarium wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Honorarium Besaran honorarium dapat mengacu pad a petugas piket Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.

• Perjalanan dinas pembukaan dan penutupan diklat Item tertanggung Keterangan Perjalanan dinas Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan pejabat yang tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi membukadan Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai menutup diklat Tidak Tetap.

• Perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan diklat Item tertanggung Keterangan Perjalanan dinas 1) Yang termasuk dalam perjalanan dinas dalam dalam rangka rangka penyelenggaraan diklat adalah: penyelenggaraan a) Perjalanan dinas mengajar diklat b) Perjalanan dinas penceramah

• Perjalanan dinas petugas piket

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

1. Tahap evaluasi Dalam ta.hap evaluasi Kerja Sama Program Diklat, dana yang tertanggung antara lain:

• Honorarium Item tertanggung Keterangan Honorarium Besaran honorarium dapat mengacu pada panitia ujian Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. Honorarium terkait 1) Yang termasuk honorarium terkait soal ujian soal ujian adalah:
• Honorarium penyusun soal
• Honorarium validator soal
• Honorarium pemilih soal

1. Besaran honorarium dapat mengacu pada ketentuan BPPK mengenai penggunaan satuan biaya dalam penyusunan RKA-K/L. Honorarium 1) Yang termasuk honorarium pelaksanaan ujian pelaksanaan ujian adalah:

• Honorarium pengawas
• Honorarium pengamat

1. Besaran honorarium dapat mengacu pada ketentuan BPPK mengenai penggunaan satuan biaya dalam penyusunan RKA-K/L. Honorarium 1) Yang termasuk honorarium pengujian dan pengujian dan pemeriksaan hasil ujian adalah: pemeriksaan hasil a) Honorarium pemeriksaan hasil ujian UJlan b) Honorarium verifikasi kertas kerja

• Honorarium penguji karya tulis
• Honorarium penguji praktik

1. Besaran honorarium dapat mengacu pada ketentuan BPPK mengenai penggunaan satuan biaya dalam penyusunan RKA-K/L.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONE SIA

• Perlengkapa n evaluasi Item tertanggung Keterangan Pencetakan so al Be saran biaya pencetakan so al ujian dapat ujian mengacu pad a ketentuan BPPK mengen ai penggunaan satu a n biaya dalam penyusunan RKA-K/L.

• Pencetaka n sertifikat Item tertanggung Keterangan Pencetakan Be saran biaya pencetakan sertifikat da pat sertifikat mengacu pad a ketentuan BPPK mengenai penggunaan satuan biaya dalam penyusunan RKA-K/ L.

• Perjalanan dinas dalam rangka evaluasi Item tertanggung Keterangan Perja la na n dinas 1) Sesuai dengan Pera tu ran Menteri Keuangan pelaksanaan ujian tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawa i Tidak Tetap.

1. Penggunaan perjalanan din as pelaksanaan ujian bersifat selektif.

KEPALA SADAN PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

SUMIYATI Salinan sesu ai dengan aslinya,

SEKRETARIS SADAN

...._ u.b . ., KE::i ;ABAGANUMUM,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII

PERATURAN KEPALA SADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NOMOR PER-2/PP/2015 TENTANG KERJA SAMA PROGRAM

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN SADAN PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN KEUANGAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PROGRAM DIKLAT

Laporan Kerja Sama Program Diktat Pusdiklat ... 11 Periode Pelaporan: ... >2 Tahun: ... >3

A. Data Kerja Sama Program Diklat

Judul Kerja Sama Nomor Perjanjian 16 Tanggal Lokasi Jumlah Jumlah Pembiavaan >10 No. Mitra Program Diktat l4 Keria Sama >5 Penyelenggaraan >7 Penyetenaaaraan >9 Peserta >9 Mitra (Ro) BPPK(Ro) 1. 2. dst.

B. Data Tenaga Pengajar Kerja Sama Program Diktat

111 Total Jamlat Kerja Total Jamlat Rasio Kerja Sama : No. Nama Pengajar Mata Diktat yang Diampu >12 Jamlat >13 116 Sama >14 Reguler >15 Reguler a.

1. b. dst. a.
2. b. dst. dst.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Keterangan:

1. Diisi dengan nama Pusdiklat.
2. Diisi dengan periode pelaporan Kerja Sama Program Diklat, misal: Triwulan I.
3. Diisi dengan tahun pelaporan Kerja Sama Program Diklat.
4. Diisi dengan judul Kerja Sama Program Diklat.
5. Diisi dengan nomor perjanjian Kerja Sama Program Diklat.
6. Diisi dengan nama Mitra.
7. Diisi dengan tanggal penyelenggaraan Kerja Sama Program Diklat.
8. Diisi dengan lokasi penyelenggaraan Kerja Sama Program Diklat.
9. Diisi dengan jumlah peserta Kerja Sama Program Diklat.
10. Diisi dengan jumlah pembiayaan Kerja Sama Program Diklat dalam nilai rupiah.
11. Diisi dengan nama pengajar yang mengajar Kerja Sama Program Diklat dan penugasan bantuan tenaga pengajar dalam satu periode pelaporan.
12. Diisi dengan mata diklat yang diampu oleh masing-masing tenaga pengajar untuk Kerja Sama Program Diklat dan penugasan bantuan tenaga pengajar dalam satu periode pelaporan.
13. Diisi dengan jamlat u ntuk masing-masing mata diklat.
14. Diisi dengan total jamlat Kerja Sama Program Diklat dan penugasan bantuan tenaga pengajar untuk masing-masing tenaga pengajar dalam satu periode pelaporan.
15. Diisi dengan total jamlat diklat reguler untuk masing-masing tenaga pengajar dalam satu periode pelaporan.
16. Diisi dengan rasio antara jamlat Kerja Sama Program Diklat dan penugasan bantuan tenaga pengajar dengan diklat reguler untuk masing- masing tenaga pengajar dalam satu periode pelaporan.

KEPALA BADAN PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

SUMIYATI

YO SUPRIATMAN

199903 1 001

(1) Pimpinan Calon Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf e memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

• Menyampaikan surat permohonan Kerja Sama Program Diktat beserta dokumen kelengkapannya;
• Berkoordinasi dengan Pusdiklat pemilik program diklat yang akan dikerjasamakan dan/atau Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan; dan
• Menyampaikan rujukan penggunaan standar biaya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

(2) Pimpinan Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f

memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya untuk menandatangani perjanjian Kerja Sama Program Diklat dengan Pusdiklat pemilik program diklat.

Prosedur Kerja Sama Program Diklat terdiri atas:

• Permohonan Kerja Sama Program Diklat;
• Persiapan Kerja Sama Program Diklat;
• Penyelenggaraan Kerja Sama Program Diklat; dan
• Evaluasi Kerja Sama Program Diklat.

Bagian Kesatu Permohonan Kerja Sama Program Diklat

(1) Calon Mitra menyampaikan permohonan Kerja Sama Program

Diklat kepada Pusdiklat/Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan dengan melampirkan surat persetujuan dari Unit Pembina SDM.

(2) Pusdiklat/Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan

memastikan kelengkapan surat permohonan Kerja Sama Program Diklat paling lambat 5 hari kerja setelah surat permohonan dari Calon Mitra diterima.

(3) Dalam hal surat permohonan Kerja Sama Program Diklat

diterima oleh Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan, Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan wajib meneruskan surat permohonan Kerja Sama Program Diklat kepada Pusdiklat pemilik program diklat paling lambat 5 hari kerja setelah surat permohonan dari Calon Mitra diterima.

Bagian kedua Persiapan Kerja Sama Program Diklat

(1) Pusdiklat c.q. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat

berkoordinasi dengan Calon Mitra dan dapat melibatkan Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan untuk memastikan detail kebutuhan dan kurikulum paling lambat 5 hari kerja setelah surat permohonan Kerja Sama Program Diklat dinyatakan lengkap.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

(2) Pusdiklat c.q. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat

menyusun telaahan atas permohonan Kerja Sama Program Diklat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

(3) Pusdiklat c.q. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat

menyampaikan telaahan yang telah ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat dengan melampirkan surat persetujuan Unit Pembina SDM kepada Kepala BPPK dengan tembusan Sekretaris BPPK paling lambat 10 hari kerja setelah surat permohonan Kerja Sama Program Diklat diterima dengan lengkap.

(1) Sekretaris BPPK c.q. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

melakukan reviu terhadap aspek non keuangan atas telaahan yang disampaikan oleh Pusdiklat.

(2) Sekretaris BPPK c.q. Bagian Keuangan melakukan reviu

terhadap aspek keuangan atas telaahan yang disampaikan oleh Pusdiklat.

(3) Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Bagian Keuangan

menyusun Nota Dinas bersama kepada Kepala BPPK melalui Sekretaris BPPK dengan melampirkan:

• Hasil reviu atas telaahan yang disampaikan oleh Pusdiklat; dan
• Konsep Surat Kuasa Kepala BPPK.

(4) Kepala BPPK menyetujui/menolak permohonan Kerja Sama

Program Diklat paling lambat 10 hari kerja setelah telaahan diterima.

(1) Dalam hal Kepala BPPK menyetujui permohonan Kerja Sama

Program Diklat, Kepala BPPK menandatangani Surat Kuasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

(2) Dalam hal Kepala BPPK menolak permohonan Kerja Sama

Program Diklat, Kepala BPPK memberikan disposisi penolakan.

(3) Sekretaris BPPK menyampaikan Nota Dinas

persetujuan/ penolakan Kepala BPPK atas permohonan Kerja Sama Program Diklat kepada Kepala Pusdiklat.

(4) Pusdiklat c.q. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat

menyusun dan mengirimkan surat penolakan Kerja Sama Program Diklat kepada Calon Mitra paling lambat 5 hari kerja setelah Nota Dinas penolakan diterima oleh Pusdiklat.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Kerja Sama Program Diklat

(1) Pusdiklat c.q. Bidang Penyelenggaraan menyusun rancangan

perjanjian Kerja Sama Program Diklat bersama dengan Mitra.

(2) Kepala Pusdiklat dan Mitra menandatangani perjanjian Kerja

Sama Program Diklat paling lambat 10 hari kerja setelah Nota Dinas persetujuan diterima oleh Pusdiklat.

(3) Perjanjian Kerja Sama Program Diklat dapat dilakukan satu

kali apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• Pemilik program diklat yang sama;
• Mitra yang sama; dan
• Pelaksanaannya lebih dari satu kali dalam satu tahun anggaran.

(4) Perjanjian Kerja Sama Program Diklat dengan Mitra mengikuti

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Keempat Evaluasi Kerja Sama Program Diklat

(1) Pusdiklat c.q. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

melakukan evaluasi Kerja Sama Program Diklat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pusdiklat c.q. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

menerbitkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STIPP) untuk Kerja Sama Program Diklat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Pengelolaan Kerja Sama Program Diklat wajib mengikuti

Peraturan Kepala Badan mengenai pengelolaan diklat di lingkungan BPPK.

(2) Prosedur Kerja Sama Program Diklat dalam Pasal 6 mengikuti

bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

(3) Batas waktu penyelesaian prosedur Kerja Sama Program

Diklat mengikuti lini waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BABV

PENGELOLAAN DANA

KERJA SAMA PROGRAM DIKLAT

Pengelolaan dana Kerja Sama Program Diklat menggunakan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain.

( 1) BPPK bertindak selaku pelaksana swakelola.

(2) BPPK wajib mendokumentasikan seluruh

pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

( 1) Mitra bertindak selaku perencana, pengawas dan penanggung jawab dana swakelola.

(2) Biaya yang dikeluarkan dalam Kerja Sama Program Diklat

dibebankan pada Mitra.

(3) Dalam hal Mitra merupakan Kementerian/Lembaga di luar

Kementerian Keuangan, pengelolaan dana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.

(4) Dalam hal Mitra merupakan Pemerintah Daerah, Badan

Layanan Umum/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan/atau Instansi di luar Pemerintah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/ APBD, pengelolaan dana mengacu pada standar biaya yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.

(5) Dalam hal belum ditetapkannya standar biaya oleh pejabat

berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengelolaan dana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.

(6) Rincian struktur dana yang dapat dipertanggungjawabkan

dalam Kerja Sama Program Diklat mengikuti tabel sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

. (1) Pusdiklat mengoordinasikan proses dokumentasi dan administrasi Kerja Sama Program Diklat.

(2) Dokumentasi dan administrasi Kerja Sama Program Diklat

terdiri atas:

• Surat permohonan dari Mitra;
• Surat persetujuan dari Unit Pembina SDM;
• Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan pemerintah daerah, Peraturan Badan Layanan Umum/Daerah, Peraturan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, atau Peraturan instansi di luar pemerintah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN / APBD mengenai Standar Biaya;
• Surat Kuasa Kepala BPPK;
• Perjanjian Kerja Sama Program Diklat;
• Kurikulum Kerja Sama Program Diklat;
• Keputusan mengenai pembentukan Panitia Kerja Sama Program Diklat; dan
• Fotokopi dokumen-dokumen Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain.

(3) Pusdiklat wajib mendokumentasikan seluruh dokumen yang

berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

(4) Dokumentasi dan administrasi Kerja Sama Program Diklat

sebagaimana pada ayat (2) berfungsi sebagai:

• sarana pengendalian oleh pimpinan; dan
• sarana pengawasan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.

Bagian Kedua Pelaporan

Pelaporan Kerja Sama Program Diklat terdiri atas:

• Laporan Penyelenggaraan Kerja Sama Program Diklat yang disusun oleh Pusdiklat/Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan; dan
• Laporan Kerja Sama Program Diklat BPPK yang disusun oleh Sekretariat BPPK.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

( 1) Dalam hal Kerja Sama Program Diklat diselenggarakan di wilayah Kerja Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan, laporan penyelenggaraan Kerja Sama Program Diklat disusun oleh Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan kemudian disampaikan kepada Pusdiklat pemilik program diklat.

(2) Laporan Penyelenggaraan Kerja Sama Program Diklat yang

disusun oleh Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan disampaikan triwulanan kepada Pusdiklat pemilik program diklat paling lambat 5 (Hrna) hari kerja pada bulan berikutnya.

(1) Laporan Penyelenggaraan Kerja Sama Program Diklat yang

disusun oleh Pusdiklat, termasuk di dalamnya Penyelenggaraan Kerja Sama Program Diklat oleh Balai Diklat/Balai Diklat Kepemimpinan, disampaikan triwulanan kepada Kepala BPPK u.p. Sekretaris BPPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.

(2) Kewajiban Pusdiklat sebagaimana pada ayat (1) di atas tetap

berlaku bagi Pusdiklat yang tidak menyelenggarakan Kerja Sama Program Diklat.

(3) Laporan Penyelenggaraan Kerja Sama Program Diklat

mengikuti format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Laporan Kerja Sama Program Diklat BPPK yang disusun oleh

Sekretariat BPPK disampaikan triwulanan kepada Kepala BPPK dengan tembusan Kepala Pusdiklat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pada bulan berikutnya.

(2) Format Laporan Kerja Sama Program Diklat BPPK yang

disusun oleh Sekretariat BPPK paling kurang memuat:

• Data Kerja Sama Program Diklat BPPK;
• Data tenaga pengajar Kerja Sama Program Diklat BPPK;
• Analisis data; dan
• Simpulan.

(1) BPPK dapat berkoordinasi dengan Unit Pembina SDM dalam

rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan negara melalui Kerja Sama Program Diklat pada awal tahun anggaran.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

(2) BPPK menyediakan informasi tentang Kerja Sama Program

Diklat di laman portal Kementerian Keuangan dan BPPK lengkap dengan ketentuan dan prosedur Kerja Sama Program Diklat.

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pcndidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER 005/PP/2008 tentang Prosedur Kerja Sama Pcndidikan dan Pelatihan antara Sadan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dengan Badan Usaha Milik Negara/Sadan Usaha MiJik Daerah/Instansi Pemerintah di Luar Departemen Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Badan m 1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditctapkan di Jaka rta pada tanggal 26 J anuari 2016

KEPALA SADAN PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

SUMIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIS SADAN

N UMUM,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KEUANGAN NOMOR PER-2/PP/2015

TENTANG KERJA SAMA PROGRAM PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KEUANGAN

FORMAT TELAAHAN KERJA SAMA PROGRAM DIKLAT

KOP NASKAH DINAS

TELAAHAN KERJA SAMA PROGRAM DIKLAT

PUSDIKLAT .. .>1- BPPK

DENGAN )2 TAHUN ... l3

A. LATAR BELAKANG

)4

B. IDENTITAS CALON MITRA

1. Nama Calon Mitra )5
2. Alamat )6
3. Dasar permohonan )7

C. WAKTU DAN TEMPAT

1. Frekuensi penyelenggaraan )8
2. Waktu penyelenggaraan )9
3. Tempat penyelenggaraan )10
4. Alasan tempat penyelenggaraan )11

D. DESAIN PROGRAM

1. Kompetensi yang ingin dicapai

• )12 b ....
• Dst

1. Nama program diklat )13
2. Lama diklat efektif ••• >14jamlat )15 4. Materi Pembelajaran a. b.

• dst.

E. KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA

Penyedia' 1 ' No. Nama Sarana dan Prasarana >15 BPPK Calon Mitra

1. ... ... ...
2. ... ... ... dst ... ... ...

F. SUMBER DAYA KEDIKLATANffENAGA PENGAJAR/NARASUMBER No. Nama Tenaaa Penaaiar 100 Keteranaan ' 111

1. ... ...
2. ... ... dst ... ...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2

G. PEMBIAYAAN

Standar pembiayaan>20 Pembiayaan yang ditanggung Calon Mitra : Rp .. . Pembiayaan yang ditanggung BPPK Oika ada) l21 : Rp .. . Taha >22 No.

1. Honorarium 1.1. Honorarium Panitia 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. dst. 1.2. Honorarium embuat bahan a·ar Perjalanan dinas dalam rangka persiapan 2. diklat

2. Honorarium 3.1.

Perjalanan dinas pembukaan dan penutupan 4. diklat Perjalanan dinas pejabat yang 4.1. membuka dan menutup diklat Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan 5. di kl at 5.1. Per'alanan dinas 5.2. Per'alanan dinas 5.3. Per'alanan dinas

1. Honorarium 6.1. Honorarium anitia u'ian 6.2. Honorarium soal u'ian 6.2.1. Honorarium en usun soal 6.2.2. Honorarium validator soal 6.2.3. Honorarium emilih soal

6.3. Honorarium pelaksanaan ujian m < I»

2' 6.3.1. I»

!!?. c. ~ Honorarium pengujian dan a 6.4. emeriksaan hasil u'ian Honorarium pemeriksa hasil 6.4.1. u'ian Honorarium verifikasi kertas 6.4.2. ker'a Honorarium penguji karya 6.4.3. tu Iis 6.4.4. Honorarium penguji praktik

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

3

Taha >22 No. 7. Pencetakan soal ujian dan lembar 7·1· ·awab u·ian

1. Pencetakan sertifikat
2. Per"alanan dinas dalam ran ka evaluasi 9.1. Per"alanan dinas Jumlah tota1>25

H. DAFTAR PENUGASAN WIDYAISWARA SESUAI DE NGAN KALENDER DIKLAT DAN

PERUBAHANNYA

Periode diklat >27 : •••

Jumlah Lokasi No. Nama Widyaiswara >29 Nama Diklat >29 Mata Diklat >30 Jamlat >31 Diklat >32

1. ... ... ." ... " .
2. ... ... ... ... .. . dst ... ... ... ... ...

I. KESIMPULAN TELAAHAN

Berdasarkan pertimbangan dan analisis data yang telah disebutkan di atas, dengan ini disimpulkan bahwa rencana Kerja Sama Program Diklat antara BPPK, dalam hal ini Pusdiklat ... 133 dengan ... l34 (dapat/tidak dapat) ')coret salah saiU dilaksanakan. Telaahan ini merupakan usulan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Kerja Sama Program Diklat yang merupakan wewenang Kepala BPPK.

)35

Kepala Pusdiklat ... >39

NAMA LENGKAP

NIP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

4

Keterangan:

1. Diisi dengan nama Pusdiklat
2. Diisi dengan nama instansi Calon Mitra.
3. Diisi dengan tahun rencana Kerja Sama Program Diklat.
4. Diisi dengan hal-hal yang mendasari dan urgensi kegiatan Kerja Sama Program Diklat.
5. Diisi dengan nama instansi Calon Mitra.
6. Diisi dengan alamat instansi Calon Mitra.
7. Diisi dengan dasar dokumen permohonan Kerja Sama Program Diklat.
8. Diisi dengan rencana jumlah frekuensi penyelenggaraan Kerja Sama Program Dil<lat.
9. Diisi dengan rencana waktu penyelenggaraan Kerja Sama Program Diklat.
10. Diisi dengan rencana tempat penyelenggaraan Kerja Sama Program Diklat.
11. Diisi dengan alasan pemilihan tempal pcnyelenggaraan Kerja Sama Program Dil<lat.
12. Diisi dengan kompetensi yang ingin dicapai dalam Kerja Sama Program Diklat.
13. Diisi dengan rencana nama program diklal yang akan dikerjasamakan.
14. Diisi dengan rencana lamajamlat dari program dil<lat yang al(an dikerjasamakan.
15. Diisi dengan rencana materi pembelajaran.
16. Diisi dengan nama sarana dan prasarana yang akan digunal(an.
17. Diisi dengan mencentang ("V) pada kolom BPPK atau Calon Mitra sebagai penanggungjawab penyedia sarana dan prasarana.
18. Diisi dengan rencana nama tenaga pcngajar dalam Kerja Sama Program Dil<lat.
19. Diisi dengan keterangan status widyaiswara/non widyaiswara.
20. Diisi dengan peraturan mengenai standar biaya yang digunakan dalam Kerja Sama Program Diklat.
21. Diisi dengan biaya yang dikeluarkan BPPK jika ada cost sharing.
22. Tahapan kegiatan dalam kerja sama program diklat.
23. Item kegiatan yang ditanggung dalam Kerja Sama Program Dil<lat. Item nomor 1 s.d. 9 adalah item maksimal yang ditanggung. Penyusun telaahan diperbolehkan untuk menggunal(an sebagian dari item tersebut. Bagi item yang tidak digunakan, dapat dihapus dari dokumen telaahan yang disusun.
24. Diisi dengan jumlah nominal biaya yang akan digunakan dalam kegiatan kerja sama program diklat.
25. Diisi dengan penjclasan lain untuk menerangkan item terkail, misal: rincian jumlah orang dan frekuensi kegiatan.
26. Diisi dengan perkiraan jumlah total biaya yang akan digunakan dalam Kerja Sama Program Dil<lat.
27. Diisi dengan periode waktu sebagaimana disebutkan pada angka 9 diatas.
28. Dusi dengan nama widyaiswara yang akan ditugaskan.
29. Diisi dengan nama diklat pada waldu sebagaimana discbutkan pada angka 27 diatas, sesuai dengan kalender diklat dan perubahannya.
30. Diisi dengan mata diklat sebagaimana disebutkan pada angka 27 diatas, sesuai dengan kalender diklat dan perubahannya.
31. Diisi dengan jumlah jamlat sebagaimana disebutkan pada angka 27 diatas, sesuai dengan kalender diklat dan perubahannya.
32. Diisi dengan lokasi dil<lat sebagaimana disebutkan pada angka 27 diatas, sesuai dengan kalender diklat dan perubahannya.
33. Diisi dengan nama pusdiklat penyusun telaahan.
34. Diisi dengan nama Calon Mitra.
35. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun penyusunan telaahan.
36. Diisi dengan nama Kepala Pusdiklat penyusun telaaha n.

KEPALA SADAN PENDIDIK.AN

DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

SUMTYATl

DENNY-HAND YO SUPRIATMAN

NIP 19731002 199903 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KEUANOAN NOMOR PER-2/PP/2015

TENTANG KERJA SAMA PROGRAM PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KEUANOAN

FORMAT SURAT KUASA

KOP NASKAH DINAS

SURAT KUASA

NOMOR SKU- ... >11 ... >21 ... >3

Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama/NIP >4 Pangkat/Golongan )5 Jabatan }6

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Program Diklat )7 Mitra )8

Dinyatakan disetujui karena telah sesuai dengan persyaratan Kerja Sama Program Diklat.

Dan memberikan kuasa kepada:

Nama/NIP }9 Pangkat/Golongan )10 Jabatan )11

Untuk dan atas nama Kepala BPPK menandatangani perjanjian antara BPPK dengan ... >12 tentang Kerja Sama Program Diklat di bidang keuangan negara. Surat Kuasa ini diberikan hak substitusi.

Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ... >13 Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa, Kepala Pusat/Pejabat yang Berwenang Kepala Badan/Pejabat yang Berwenang

(tanda tangan) (tanda tangan)

Nama Lengkap Nama Lengkap

NIP NIP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor Kepala BPPK.
2. Diisi dengan kode naskah dinas Kepala BPPK atau Pejabat yang Berwenang.
3. Diisi dengan tahun Kerja Sama Program Diklat.
4. Diisi dengan nama dan Nomor Induk Pegawai Kepala BPPK atau Pejabat yang Berwenang.
5. Diisi dengan pangkat dan golongan Kcpala BPPK atau Pejabal yang Berwenang.
6. Diisi dengan namajabatan.
7. Diisi dengan nama program diklat yang al<an dikerjasamal<an.
8. Diisi dengan nama Mitra.
9. Diisi dengan nama dan Nomor Induk Pegawai yang menerima kuasa (pemilik program di kl al).
10. Diisi dengan pangkat dan golongan yang menerima kuasa (pemilik program diklat).
11. Diisi dengan jabatan yang menerima kuasa (pemilik program diklat).
12. Diisi dengan nama Mitra.
13. Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penandatanganan surat kuasa.

KEPALA SADAN PENDIDIKAN

DAN PELATTHAN KEUANGAN,

ttd.

SUMIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIS SADAN

OYO SUPRIATMAN

199903 1 001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KEUANGAN NOMOR PER-2/PP/2015

TENTANG KERJA SAMA PROGRAM PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KEUANGAN

CONTOH 1

FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA

PEMERINTAH/PEMERINTAH PROVINSl/KABUPATEN/KOTA

KERJA SAMA ANTARA

SADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

DAN )1 TENTANG

KERJA SAMA PROGRAM DIKLAT DI SIDANG KEUANGAN NEGARA

NOMOR .. .>2

NOMOR ... >3

Pada hari ini ... >4, tanggal .. .>5, bulan ... >6, tahun .. .>7, bertempat di ... >8, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. . .. 19 yang diangkat sebagai Kepala Pusdiklat.. .>10 dengan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... >11 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam hal ini bertindak selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berdasarkan Surat Kuasa Kepala Sadan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor SKU- ... /PP/ ... >12, dan oleh karenanya sah mewakili Kepala Sadan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, berkedudukan di Jakarta Selatan, Jalan Purnawarman Nomor 99 Kebayoran Baru, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2 . ... >13 yang d'1ang k a t d engan K epu t usan... >14 Nomor... >15 t en t ang... >15 , seaI k u... >17 , se IanJu. tnya d.1se but sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat melakukan Kerja Sama Program Diklat, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut: