Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang dibentuk oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menangani penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan pengakuan dan/atau kesanggupan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
4. Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara.
5. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SKPBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk www.djpp.kemenkumham.go.id

mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara. 6. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap Bendahara. 7. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara, yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pemberian kesempatan kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara. 8. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat Lain. 9. Perhitungan Ex Officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk ex officio oleh Kuasa Pengguna Anggaran apabila Bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban di mana telah ditegur oleh atasan langsung, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya. 10. Tanggung jawab renteng adalah kewajiban dua orang dan/atau beberapa orang secara bersama-sama atas beban penggantian kerugian negara; 11. Ahli waris adalah seseorang yang menggantikan kedudukan pewaris terhadap warisan berkenaan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk sebagian atau seluruhnya. 12. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik INDONESIA yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 13. Bendahara adalah setiap Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

14. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
15. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
16. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian yang melaksanakan kegiatan di kementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran.
17. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kepala Satker adalah Kepala dari suatu satuan kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
18. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
19. Pejabat Lain adalah pejabat bukan Pegawai Negeri yang ditugaskan di lingkungan Kementerian.
20. Pihak Ketiga adalah perseorangan/mitra kerja/rekanan/honorer/pihak lain yang melaksanakan pekerjaan di lingkungan Kementerian.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan dan tata cara penyelesaian kerugian negara yang berlaku terhadap Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga.

Untuk keperluan penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian, Menteri membentuk TPKN.

(1) TPKN bertugas membantu Menteri dalam rangka penyelesaian kerugian negara berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi: a. penginventarisasian kasus kerugian negara yang diterima; b. penghitungan jumlah kerugian negara; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pengumpulan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung telah terjadi perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara; d. penginventarisasian harta kekayaan milik pelaku yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; e. penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM; f. pemberian pertimbangan kepada Menteri tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam MENETAPKAN pembebanan sementara; g. penatausahaan penyelesaian kerugian negara termasuk pembuatan Daftar Kerugian Negara sesuai dengan Contoh Format 1; dan h. penyampaian laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Menteri, dan dalam hal mengenai Bendahara, ditembuskan pula kepada BPK.

(1) Susunan keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. Ketua

: Sekretaris Jenderal b. Wakil Ketua : Inspektur Jenderal c. Sekretaris : Kepala Biro Keuangan d. Anggota : Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian, Kepala Biro Umum, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan bidang lain yang terkait. (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), TPKN dibantu oleh Sekretariat. (3) Pembentukan TPKN dan Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Menteri tersendiri.

Informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari hasil: a. pemeriksaan BPK; b. pemeriksaan Inspektorat Jenderal; c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara atau Kepala Satker; dan/atau d. perhitungan ex officio. www.djpp.kemenkumham.go.id

Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang karena perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai mengakibatkan kerugian negara yang terjadi di lingkungan Kementerian, wajib mengganti kerugian tersebut.

Setiap kerugian negara di lingkungan Kementerian wajib dilaporkan oleh pimpinan Unit Eselon I kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.

Setelah menerima laporan dari Pimpinan Unit Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri menugaskan TPKN untuk memproses penyelesaian kerugian negara.

Berdasarkan penugasan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, TPKN melakukan pencatatan kasus kerugian negara dalam Daftar Kerugian Negara.

Berdasarkan penugasan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, TPKN segera mengumpulkan dan melakukan verifikasi berbagai dokumen dan fakta pendukung yang relevan, antara lain: a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan; b. berita acara pemeriksaan kas/barang; c. register penutupan kas/barang; d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank yang bersangkutan; f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas; g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana; www.djpp.kemenkumham.go.id

h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan; dan/atau i. surat keterangan ahli waris dari Kelurahan atau Pengadilan.

(1) TPKN menyelesaikan verifikasi, menyusun laporan hasil verifikasi dan menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penugasan dari Menteri. (2) Penyampaian laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang. (3) Laporan hasil verifikasi kerugian negara berikut dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Menteri kepada BPK dengan surat sesuai dengan Contoh Format 2.

(1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri berdasarkan keterangan tertulis dari BPK menugaskan TPKN untuk mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri berdasarkan keterangan tertulis dari BPK menugaskan TPKN untuk menghapus kasus kerugian negara yang bersangkutan dan mengeluarkannya dari Daftar Kerugian Negara.

(1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, yaitu berupa: a. bukti asli kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara. (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali. (3) Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Contoh Format 3. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, namun tidak menyerahkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, maka Bendahara dianggap tidak menandatangani SKTJM. (5) Tanpa menyampingkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penyelesaian kerugian negara Bendahara dapat menandatangani dan menyampaikan kepada TPKN pernyataan kesediaan mengganti kerugian negara di atas meterai yang cukup.

(1) Penggantian kerugian negara dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak SKTJM atau pernyataan kesediaan mengganti kerugian negara ditandatangani. (2) Apabila Bendahara telah mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN mengembalikan kepada Bendahara bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

(1) Dalam pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN. (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban Bendahara. (3) Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan akan dikembalikan kepada Bendahara dalam bentuk tunai.

(1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan kesediaan mengganti kerugian negara kepada Menteri. (2) Hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau pernyataan kesediaan mengganti kerugian negara diteruskan oleh Menteri kepada BPK setelah menerima laporan TPKN.

Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara, Menteri berdasarkan rekomendasi tertulis BPK menugaskan TPKN untuk mengeluarkan kasus kerugian negara tersebut dari Daftar Kerugian Negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM atau sejak rekomendasi TPKN diterima oleh Menteri, Menteri menerbitkan SKPS terhadap Bendahara yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan menimbulkan kerugian negara. (2) Ketua TPKN atas nama Menteri memberitahukan BPK perihal penerbitan SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan meminta agar BPK menerbitkan SKPBW terhadap Bendahara. (3) Bentuk dan isi SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Contoh Format 4.

(1) SKPS mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan. (2) Untuk keperluan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua TPKN atas nama Menteri mengajukan permohonan tertulis kepada Panitia Urusan Piutang Negara melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya SKPS.

(1) SKPBW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara/Kepala Satker dengan tembusan kepada Menteri, dengan tanda terima dari Bendahara. (2) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung Bendahara/Kepala Satker paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah SKPBW diterima Bendahara. (3) Dalam hal Bendahara tidak bersedia menandatangani tanda terima, maka dibuatkan berita acara yang memuat keterangan bahwa SKPBW telah disampaikan kepada Bendahara namun Bendahara tidak bersedia menandatangani tanda terima, yang ditandatangani oleh wakil TPKN dan atasan langsung Bendahara/Kepala Satker.

(1) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SKPBW kepada BPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan SKPBW yang tertera pada tanda terima atau pada berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPK mengeluarkan keputusan berupa penerimaan atau penolakan atas keberatan tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh BPK. (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Bendahara diterima oleh BPK, maka kewajiban Bendahara yang bersangkutan untuk menyelesaikan kerugian negara secara hukum hapus terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembebasan oleh BPK.

(1) Apabila: a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) telah terlampaui, dan Bendahara tidak mengajukan keberatan; b. Bendahara mengajukan keberatan, tetapi ditolak; atau c. jangka waktu untuk menyelesaikan kerugian negara berdasarkan SKTJM atau pernyataan kesediaan mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) telah terlampaui, namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya, maka penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan yang dikeluarkan oleh BPK. (2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara/Kepala Satker dan ditembuskan kepada Menteri, dengan tanda terima dari Bendahara. (3) Dalam hal Bendahara tidak bersedia menandatangani tanda terima, maka dibuatkan berita acara yang memuat keterangan bahwa Surat Keputusan Pembebanan telah disampaikan kepada Bendahara namun Bendahara tidak bersedia menandatangani tanda terima, yang ditandatangani oleh wakil TPKN dan Pimpinan Eselon I.

Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final, dan terhadapnya tidak dapat diajukan keberatan oleh Bendahara.

(1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan apabila atas barang dan/atau harta kekayaan yang dimiliki Bendahara sebelumnya dikenakan sita jaminan, maka barang dan/atau harta kekayaan tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan.

(1) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi. (2) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, Ketua TPKN atas nama Menteri mengajukan permintaan kepada pimpinan Panitia Urusan Piutang Negara untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara. (3) Surat Keputusan Pembebanan memiliki hak mendahului.

(1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka Menteri mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas. (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Pembayaran Pensiun dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada negara, dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) yang menjadi hak Bendahara diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

Ketua TPKN atas nama Menteri menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Berdasarkan penugasan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, TPKN segera mengumpulkan dan melakukan verifikasi berbagai dokumen dan fakta pendukung yang relevan, antara lain: a. surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Lain; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank yang bersangkutan; c. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana; d. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan; dan/atau e. surat keterangan ahli waris dari Kelurahan atau Pengadilan.

TPKN menyelesaikan verifikasi, menyusun laporan hasil verifikasi dan menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penugasan dari Menteri. (1) Penyampaian laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung. (2) Dalam hal terdapat kerugian negara, laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat: a. besarnya kerugian negara; b. jenis perbuatan melawan hukum; dan c. Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain yang diduga sebagai pelaku. (3) Dalam hal tidak terdapat kerugian negara, Menteri atas rekomendasi TPKN memerintahkan TPKN untuk menghapus kasus kerugian negara yang bersangkutan dan mengeluarkannya dari Daftar Kerugian Negara.

(1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdapat kerugian negara, Menteri menugaskan TPKN untuk mengupayakan agar Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bersangkutan bersedia membuat dan menandatangani SKTJM dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari. (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain tidak dapat ditarik kembali. (3) Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Contoh Format 5.

(1) Penggantian kerugian negara berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan secara tunai dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Untuk menjamin efektifitas penggantian kerugian negara melalui SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain memberikan jaminan berupa gaji, pendapatan yang pasti, dan/atau harta kekayaan. (3) Dalam hal Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain menandatangani SKTJM, namun tidak menyerahkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain dianggap tidak menandatangani SKTJM.

(1) Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dilakukan dengan cara melalui pemotongan gaji dan/atau penghasilan lain paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai dengan lunas. (2) Dalam hal jaminan yang diberikan berupa gaji/pendapatan yang pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), maka Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain memberikan surat kuasa pemotongan gaji/pendapatan sesuai dengan Contoh Format 6.

(1) Dalam hal jaminan yang diberikan berupa barang dan/atau harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), maka Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain memberikan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain sesuai dengan Contoh Format 7. (2) Apabila Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain telah menandatangani SKTJM, dan telah memberikan jaminan berupa barang dan/atau harta kekayaan, maka Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bersangkutan dapat menjual harta kekayaan dimaksud dan hasil penjualannya diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban penggantian sebagian/seluruh kerugian negara, setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN. (3) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain. (4) Apabila terdapat kelebihan dari penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan akan dikembalikan kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain dalam bentuk tunai. www.djpp.kemenkumham.go.id

Apabila Pegawai Negeri bukan Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Pembayaran Pensiun dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada negara, dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) yang menjadi hak Pegawai Negeri bukan Bendahara diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM yang dibuat oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain kepada Menteri.

Dalam hal Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain telah mengganti kerugian negara, Menteri menugaskan TPKN untuk mengeluarkan kasus kerugian negara tersebut dari Daftar Kerugian Negara.

(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh, maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain tidak bersedia menandatangani SKTJM, Menteri mengeluarkan SKP2KS terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang menimbulkan kerugian negara. (2) Bentuk dan isi SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Contoh Format 8. (3) TPKN menyampaikan SKP2KS kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani, dengan tanda terima dari Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain. (4) Dalam hal Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain tidak bersedia menandatangani tanda terima, maka dibuatkan berita acara yang memuat keterangan bahwa SKP2KS telah disampaikan kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain namun Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain tidak bersedia menandatangani tanda terima, yang ditandatangani oleh wakil TPKN dan atasan langsung Pegawai Negeri bukan Bendahara.

(1) Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan SKP2KS www.djpp.kemenkumham.go.id

yang tertera pada tanda terima atau pada berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4). (2) Atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKN mengeluarkan keputusan berupa penerimaan atau penolakan atas keberatan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat keberatan dari Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain tersebut diterima oleh TPKN. (3) Apabila keberatan yang diajukan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain ditolak atau diterima sebagian oleh TPKN, maka Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bersangkutan harus menyelesaikan kerugian negara berdasarkan SKP2K. (4) Dalam hal keberatan yang diajukan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain diterima seluruhnya oleh TPKN, maka kewajiban Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bersangkutan untuk menyelesaikan kerugian negara secara hukum hapus terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembebasan oleh Menteri. (5) Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terlampaui dan TPKN tidak mengeluarkan putusan apapun atas keberatan yang diajukan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka keberatan dari Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain dianggap diterima.

(1) Apabila: a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) telah terlampaui dan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain tidak mengajukan keberatan; atau b. Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain mengajukan keberatan dalam jangka waktu yang berlaku, namun ditolak atau diterima sebagian, Menteri menerbitkan SKP2K. (2) Bentuk dan isi SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Contoh Format 9.

(1) Berdasarkan SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara dalam www.djpp.kemenkumham.go.id

jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari setelah SKP2K dikeluarkan. (2) Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak SKP2K dikeluarkan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain tidak dapat mengganti kerugian negara, Menteri menyerahkan penagihan kerugian negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas pertimbangan TPKN.

Berdasarkan penugasan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, TPKN segera mengumpulkan dan melakukan verifikasi berbagai dokumen dan fakta pendukung yang relevan, antara lain: a. Surat Perintah Kerja; b. Berkas Kontrak; dan/atau c. Identitas Pihak Ketiga.

(1) TPKN menyelesaikan verifikasi, menyusun laporan hasil verifikasi dan menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penugasan dari Menteri. (2) Penyampaian laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung. (3) Dalam hal terdapat kerugian negara, laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat: a. besarnya kerugian negara; b. jenis perbuatan melawan hukum; dan c. Pihak Ketiga yang diduga sebagai pelaku. (4) Dalam hal tidak terdapat kerugian negara, Menteri atas rekomendasi TPKN memerintahkan TPKN untuk menghapus kasus kerugian negara yang bersangkutan dan mengeluarkannya dari Daftar Kerugian Negara.

(1) Apabila berdasarkan laporan hasil verifikasi dari TPKN terdapat kerugian negara, TPKN mengupayakan agar Pihak Ketiga yang bersangkutan menandatangani Akta Pengakuan Utang. (2) Akta Pengakuan Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit jumlah kerugian negara yang harus dibayar oleh Pihak www.djpp.kemenkumham.go.id

Ketiga yang bersangkutan, tahapan pembayaran yang tidak lebih lama dari 12 bulan, besaran penalti bagi keterlambatan pembayaran, dan pemberian jaminan yang cukup untuk penyelesaian kewajiban pembayaran. (3) Apabila Pihak Ketiga tidak bersedia menandatangani Akta Pengakuan Utang, maka penyelesaian kerugian negara tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Apabila Pihak Ketiga menandatangani Akta Pengakuan Utang tetapi tidak menyelesaikan kerugian negara dalam jangka waktu yang tertuang dalam Akta Pengakuan Utang, maka penyelesaian kerugian negara diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Tanggung jawab untuk melakukan penggantian kerugian negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, pelaksanaannya pada dasarnya bersifat tanggung-renteng.

(1) Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana. (2) Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi. (3) Pimpinan Unit Eselon I yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelesaian kerugian negara berdasarkan Peraturan Menteri ini macet atau tidak dapat ditagih, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Sekretariat Jenderal atas nama Menteri menyerahkan penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 melalui surat dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. laporan kerugian negara oleh Kepala Satker; b. dokumen pemilikan barang jaminan dan pengikatnya; c. SKTJM; d. surat-surat penagihan yang pernah dikirim kepada pelaku; e. resume hasil pemeriksaan terakhir terhadap barang jaminan, yang dilakukan 1 (satu) bulan sebelum diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Kerugian negara dapat dihapuskan dalam hal: a. pelaku meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta benda, ahli waris, dan tidak ada penjamin, atau pihak yang turut berhutang; dan b. penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kerugian negara berdasarkan hasil penilaian TPKN.

Penghapusan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan oleh Menteri dengan mengeluarkan Surat Keputusan Penghapusan Kerugian Negara, berdasarkan pertimbangan tertulis dari BPK dan persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan.

(1) Pembebasan kerugian negara dapat dilakukan, apabila: a. tidak terdapat cukup bukti tentang adanya perbuatan melawan hukum; dan/atau b. keberatan/pembelaan dari pihak yang diduga menimbulkan kerugian negara, diterima oleh BPK atau TPKN. (2) Pembebasan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat Lain ditetapkan dengan Keputusan Menteri sesuai dengan Contoh Format 10.

Menteri dapat mengeluarkan Surat Keputusan untuk merehabilitasi nama baik Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat Lain, setelah memperoleh pertimbangan tertulis dari BPK atau berdasarkan masukan dari TPKN. www.djpp.kemenkumham.go.id

Kewajiban Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat Lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

(1) Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang bersangkutan. (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang MENETAPKAN pengampuan kepada Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang bersangkutan, atau sejak yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara.

Dalam hal terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau kekurangan barang yang bukan diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, maka Sekretaris Jenderal selaku Ketua TPKN dapat mengusulkan penghapusan kerugian negara kepada Menteri, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.102/KU.602/MKP/2010 tentang www.djpp.kemenkumham.go.id

Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan semua ketentuan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2014 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id