Peraturan Menteri Nomor 47-permen-kp-2020 Tahun 2020 tentang PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
2. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
3. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
4. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
5. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
6. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
7. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau

bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 8. Sentra Kegiatan Perikanan adalah tempat dilaksanakannya tata niaga perikanan. 9. Pelabuhan Tangkahan adalah tempat labuh/sandar Kapal Perikanan yang dimiliki oleh perorangan atau swasta dengan kegiatan melayani semua kebutuhan Kapal Perikanan mulai dari kegiatan bongkar muat, persiapan melaut, pengisian bahan perbekalan, dan menjual hasil tangkapan, ada yang dilengkapi dengan fasilitas pokok berupa dermaga dan tempat transaksi hasil tangkapan. 10. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. 11. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 12. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia. 13. Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau pengolahan yang digunakan untuk mengolah ikan. 14. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.

15. Pembenihan Ikan adalah kegiatan pemeliharaan calon induk/induk, pemijahan, penetasan telur, dan/atau pemeliharaan larva/benih/bibit.

16. Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa pakan ikan alami atau pakan ikan buatan.

17. Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh ikan.

18. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

19. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik INDONESIA, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif INDONESIA.

20. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

22. Direktorat Jenderal adalah oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

23. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

24. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disingkat UPT PSDKP, adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

25. Kepala Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

(1) Pengawasan Perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan. (2) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (3) Menteri dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.

(1) Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi: a. pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan c. sehat jasmani dan rohani. (2) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah. (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun oleh Direktorat Jenderal bersama badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Pemberhentian Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan apabila Pengawas Perikanan: a. dialihtugaskan dari bidang Pengawasan Perikanan; b. mengundurkan diri sebagai Pengawas Perikanan; c. tidak cakap dalam menjalankan tugas; d. menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan tugas; e. telah ditetapkan sebagai terdakwa; f. berhalangan tetap; atau g. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas Perikanan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan usulan dari kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan dengan tembusan kepada gubernur/bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

(1) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diangkat menjadi pejabat fungsional Pengawas Perikanan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pengangkatan pejabat fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas. (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh atasan langsung.

(3) Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan: a. pakaian dinas; dan b. atribut. (4) Penggunaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan tugas di: a. WPPNRI; b. Kapal Perikanan; c. Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; d. Pelabuhan Tangkahan; e. Sentra Kegiatan Perikanan; f. area Pembenihan Ikan; g. area Pembudidayaan Ikan; h. UPI; dan/atau i. Kawasan Konservasi.

(1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan terhadap: a. Penangkapan Ikan; b. Pembudidayaan Ikan dan Pembenihan Ikan; c. pengangkutan dan distribusi keluar masuk ikan; d. pelindungan jenis ikan; e. terjadinya pencemaran akibat perbuatan manusia; f. pemanfaatan plasma nutfah; g. penelitian dan pengembangan perikanan;

h. pembangunan Kapal Perikanan di galangan kapal; dan i. pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan. (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. patroli pengawasan; dan b. pemantauan pergerakan Kapal Perikanan. (3) Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk: a. mencegah terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur serta kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya; b. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin pemanfaatan plasma nutfah; c. memeriksa tingkat pencemaran akibat perbuatan manusia; d. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin penelitian dan pengembangan perikanan; dan e. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan kriteria kepatuhan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan. (4) Pemantauan pergerakan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk: a. mengetahui posisi, pergerakan, dan aktivitas Kapal Perikanan; b. mendeteksi kepatuhan operasional Kapal Perikanan; dan c. penyelamatan terhadap Kapal Perikanan yang menghadapi masalah di laut. (5) Apabila dalam patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat Kapal Perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal Pengawas Perikanan dan/atau awak Kapal Perikanan, Pengawas Perikanan

dapat melakukan tindakan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan terhadap: a. kapal penangkap ikan; b. kapal pengangkut ikan; c. kapal pengolahan ikan; d. kapal latih perikanan; e. kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan f. kapal pendukung operasi Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan. (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa: a. kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian SIPI dan/atau SIKPI, surat laik operasi, dan surat persetujuan berlayar; b. kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin penelitian dan pengembangan perikanan; c. peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan; d. peralatan dan keaktifan rekaman kamera pemantau; e. Kapal Perikanan, alat Penangkapan Ikan, dan/atau alat bantu Penangkapan Ikan; f. kesesuaian komposisi anak buah Kapal Perikanan dengan crew list; g. keberadaan pemantau di atas kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan untuk ukuran dan alat penangkapan ikan tertentu; h. kesesuaian penanganan ikan di atas Kapal Perikanan; i. kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan alat Penangkapan Ikan; j. kesesuaian jenis ikan yang diangkut dengan SIKPI dan/atau rencana usaha;

k. kesesuaian pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat bagi kapal pengangkut ikan hasil tangkapan dengan SIKPI; l. kesesuaian pelabuhan muat dan pelabuhan pengeluaran terakhir bagi kapal pengangkut ikan hidup dengan SIKPI dan/atau rencana usaha; m. kesesuaian daerah Penangkapan Ikan dengan SIPI; n. log book Penangkapan Ikan; o. kesesuaian jenis ikan yang diangkut dengan surat angkut jenis ikan; dan p. kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan kriteria kepatuhan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan.

(1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan Pelabuhan Tangkahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan terhadap: a. Kapal Perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan; b. Kapal Perikanan saat memasuki Pelabuhan Perikanan, pelabuhan lainnya yang ditunjuk, dan/atau Pelabuhan Tangkahan; c. Kapal Perikanan yang melakukan pembongkaran dan/atau memuat ikan hasil tangkapan dan/atau budidaya; dan d. Kapal Perikanan yang memuat ikan hidup. (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. menerbitan surat laik operasi; b. melakukan verifikasi pendaratan ikan dalam rangka penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan; c. memeriksa distribusi ikan impor; d. memeriksa kesesuaian jumlah dan jenis ikan dengan alat Penangkapan Ikan yang digunakan;

e. memeriksa kesesuaian pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI; f. memeriksa kesesuaian jumlah dan jenis ikan hidup dengan dokumen perizinan dan dokumen pendukung lainnya; dan g. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan kriteria kepatuhan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan.

(1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di Sentra Kegiatan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan terhadap: a. produsen/toko/depo/distributor Pakan Ikan; b. produsen/toko/depo/distributor Obat Ikan; dan c. pasar/toko/swalayan/gudang yang menyimpan, mengedarkan, menjual ikan dan/atau produk hasil perikanan. (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memeriksa: a. sertifikat cara pembuatan Pakan Ikan yang baik; b. sertifikat pendaftaran Pakan Ikan; c. surat keterangan teknis impor bahan baku Pakan Ikan; d. surat keterangan teknis impor Pakan Ikan; e. kesesuaian peruntukan penggunaan bahan baku Pakan Ikan; dan f. kesesuaian penggunaan label pada kemasan Pakan Ikan. (3) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memeriksa: a. sertifikat cara pembuatan Obat Ikan yang baik; b. sertifikat pendaftaran Obat Ikan; c. surat keterangan pemasukan bahan baku Obat Ikan, Obat Ikan, dan/atau sampel Obat Ikan yang

diimpor; d. kesesuaian penggunaan label pada kemasan Obat Ikan; dan e. surat keterangan pengeluaran Obat Ikan. (4) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memeriksa: a. kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha yang berkaitan dengan menyimpan, mengedarkan, menjual ikan, dan/atau produk hasil perikanan; b. kesesuaian jenis ikan dan/atau produk hasil perikanan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kesesuaian asal ikan dan/atau produk hasil perikanan; dan d. kesesuaian peruntukan ikan dan/atau produk hasil perikanan.

(1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di area Pembenihan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dan area Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dilakukan terhadap: a. lokasi Pembenihan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan; b. sarana dan prasarana Pembenihan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan; c. jenis ikan yang dibudidayakan; dan d. Pakan Ikan dan Obat Ikan. (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen Usaha Perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan; b. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan;

c. memeriksa kesesuaian penggunaan Pakan Ikan dan Obat Ikan yang terdaftar sesuai dengan klasifikasinya; d. memeriksa kesesuaian Pembudidayaan Ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen Pembudidayaan Ikan; e. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan kriteria kepatuhan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan; dan f. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian asal benih/ikan dengan surat keterangan asal benih/ikan.

(1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h dilakukan terhadap: a. persyaratan Pengolahan Ikan, jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan; b. bahan baku dan asal bahan baku Pengolahan Ikan; c. bahan tambahan makanan; d. bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan; dan/atau e. produk hasil Pengolahan Ikan. (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen Usaha Perikanan di bidang pengolahan hasil perikanan, yaitu:

1. izin usaha Pengolahan Ikan; atau 2) tanda daftar usaha Pengolahan Ikan. b. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat kelayakan pengolahan; c. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat penerapan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu/hazard analysis and critical control point;

d. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat kesehatan/health certificate; e. memeriksa distribusi dan kesesuaian peruntukan ikan impor; dan f. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan kriteria kepatuhan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan.

(1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i dilakukan terhadap: a. pemanfaatan Kawasan Konservasi; dan b. pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan. (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kegiatan: a. Penangkapan Ikan; b. Pembudidayaan Ikan; c. pariwisata alam perairan; d. penelitian dan pendidikan; e. pendirian dan/atau penempatan bangunan laut; f. pemanfaatan air laut selain energi; g. transportasi perairan; dan h. pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan. (3) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kegiatan: a. penelitian dan pengembangan; b. pengembangbiakan jenis ikan dan genetik ikan; c. perdagangan jenis ikan dan genetik ikan; d. aquaria jenis ikan dan genetik ikan; e. pertukaran jenis ikan dan genetik ikan; dan f. pemeliharaan jenis ikan dan genetik ikan untuk kesenangan. (4) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:

a. memeriksa kesesuaian pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan zona yang ditetapkan; b. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin sesuai dengan pemanfaatannya; dan c. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan. (5) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan: a. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan; dan b. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemanfaatan jenis dan genetik ikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan tugas Pengawasan Perikanan di WPPNRI, Kapal Perikanan, Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk, Pelabuhan Tangkahan, Sentra Kegiatan Perikanan, area Pembenihan Ikan, area Pembudidayaan Ikan, UPI, dan Kawasan Konservasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 15 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Hasil Pengawasan Perikanan dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan. (2) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi ketidakpatuhan dan/atau mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian pada sumber daya ikan dan lingkungannya, Pengawas Perikanan melakukan tindak lanjut dalam bentuk:

a. rekomendasi pengenaan sanksi administratif; b. pengenaan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; dan/atau c. pelaporan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan.

(1) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan oleh Pengawas Perikanan kepada atasan langsung yang memberi tugas. (2) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan analisis hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan serta melaporkan kepada Kepala UPT PSDKP. (3) Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan rekapitulasi, analisis, dan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan serta melaporkan kepada Direktur Jenderal.

(1) Rekomendasi pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri dari: a. peringatan/teguran tertulis; b. paksaan pemerintah yang terdiri dari:

1. penghentian kegiatan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengeluaran, pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan;
2. penyegelan;
3. pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi Penangkapan Ikan; dan/atau 4) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya ikan; c. pembekuan izin;

d. pembekuan dokumen lainnya bagi nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil; e. pencabutan izin; f. pencabutan dokumen lainnya bagi nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil; dan/atau g. denda administratif. (2) Rekomendasi pengenaan sanksi administratif disampaikan oleh Pengawas Perikanan kepada: a. Menteri melalui Direktur Jenderal; atau b. Kepala Daerah melalui kepala dinas yang membidangi kelautan dan perikanan, sesuai kewenangannya. (3) Tata cara pengenaan dan pemungutan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pengenaan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan perikanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. (2) Bentuk tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. menghentikan kegiatan Usaha Perikanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perikanan; b. memaksa pelaku usaha untuk melakukan pencegahan kegiatan perikanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan; c. penyegelan; d. pemasangan garis Pengawas Perikanan; dan/atau e. memerintahkan pelaku usaha untuk menyerahkan dan/atau mengganti alat Penangkapan Ikan dan alat

bantu Penangkapan Ikan yang dilarang.

(1) Pelaporan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap pelaku Usaha Perikanan yang berdasarkan hasil Pengawasan Perikanan diduga melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. (2) Dalam hal dugaan tindak pidana perikanan ditemukan dalam pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di kapal Pengawas Perikanan, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk diserahkannya kapal dan/atau orang di pelabuhan tempat perkara tersebut untuk diproses lebih lanjut. (3) Dalam hal hasil Pengawasan Perikanan menemukan terjadinya tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil perikanan, Pengawas Perikanan menyampaikan laporan kepada penyidik pada instansi yang berwenang.

(1) Barang hasil Pengawasan Perikanan terdiri dari: a. barang hasil Pengawasan Perikanan yang merupakan barang bukti tindak pidana perikanan; dan b. barang hasil Pengawasan Perikanan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan. (2) Barang hasil Pengawasan Perikanan yang merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan.

(3) Barang hasil Pengawasan Perikanan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi benda dan/atau alat yang berasal dari: a. hasil penyerahan secara sukarela dari:

1. Setiap Orang;
2. nelayan;
3. nakhoda;
4. pemilik Kapal Perikanan;
5. instansi pusat dan instansi daerah; dan/atau 6) masyarakat. b. hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya. (4) Penyerahan barang hasil Pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didokumentasikan dan dituangkan ke dalam berita acara penyerahan dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Terhadap barang hasil Pengawasan Perikanan yang merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan penanganan dan penyerahan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap barang hasil Pengawasan Perikanan yang bukan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilakukan: a. pencatatan dan penandaan; b. penyimpanan; c. pemanfaatan; atau d. pemusnahan.

(1) Pencatatan dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan dengan cara: a. melakukan pencatatan ke dalam buku register dan memberikan nomor register; dan b. memberikan penandaan/tagging barang sesuai dengan nomor register. (2) Pencatatan dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi dan dituangkan ke dalam berita acara pencatatan dan penandaan dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Setelah dilakukan pencatatan dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pengawas Perikanan melakukan penyimpanan. (2) Penyimpanan barang hasil Pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di ruang penyimpanan atau lokasi lain yang memungkinkan di lingkungan kantor UPT PSDKP. (3) Pelaksanaan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara penyimpanan dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Terhadap barang hasil Pengawasan Perikanan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan yang telah dilakukan pencatatan dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dilakukan tindakan: a. penyerahan kepada nelayan; b. pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan/atau sosial; atau

c. pemusnahan. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pengumuman di kantor Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian dan/atau instansi terkait. (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari Pengawas Perikanan dan/atau perwakilan dari instansi terkait.

(1) Pemusnahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara: a. dibakar; b. dikubur; c. ditenggelamkan di perairan yang aman; dan/atau d. dirusak dengan merubah bentuk fisik sehingga tidak dapat digunakan kembali. (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan dan kelestarian lingkungan. (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara pemusnahan dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

(1) Pembinaan Pengawas Perikanan dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembinaan teknis; dan

b. pembinaan administrasi. (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bagi Pengawas Perikanan yang berasal dari instansi pusat dan instansi daerah dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui: a. peningkatan kemampuan teknis pengawas; b. sosialisasi; dan c. supervisi. (5) Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bagi Pengawas Perikanan yang berasal dari instansi pusat dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. (6) Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bagi Pengawas Perikanan yang berasal dari instansi daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangan. (7) Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. pengangkatan dan pemberhentian pegawai; b. kenaikan pangkat, mutasi, dan promosi; c. pemberian hak dan kewajiban pegawai; dan d. administrasi kepegawaian lainnya.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN- KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 528), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA